Ditemukan 5175 data
26 — 16
dan bukan materi pokoknya ;Bahwa oleh karena dalil Perlawanan Para Pelawan adalah berkaitandengan pembuktian yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh JudexHalaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 118/PDT/2017/PT MDNFactie perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, sertamemperhatikan Putusan MARI,tanggal 1 Agustus 1973 No. 1038K/Sip/1973di atas, maka pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan materiperkara, adalah melebihi kewenangan dari Judex Factie (on bevoegd atauultra petita
31 — 17
Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 13.200.000, (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)utnuk setiap harinya terhitungsejak putuisan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugatdr/Penggugat dk;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain;e Mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Jawaban Tergugat Ill.DALAM POKOK PERKARABahwa Tergugat III secara tegas menolak dan membatah seluruh dalildalilposita maupun petita
31 — 11
perkawinanyang disebabkan murtad adalah fasakh dan bila perkawinan putus denganfasakh maka Penggugat Rekonpensi tidak menjalani masa iddah, makakewajiban Ssuami memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istriselama dalam iddah, menjadi gugur, oleh karenanya gugatan PenggugatRekonpensi tentang uang iddah tidak dapat dikabulkan dan = akandikompensasikan dengan membesarkan mutah sebagaimana yang telahditetapkan diatas, sehingga pembebanan mutah kepada Tergugat Rekonpensibukan merupakan ultra petita
90 — 36
majelis hakim mencermati bukti P.1 = Bukti T.1(objek sengketa) bahwa dasar penerbitannya/asal haknya berasal dari Konversi HakAtas Tanah Milik Adat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkankeabsahan objek sengketa menurut hukum yang meliputi aspek wewenang, aspekaspek prosedural formal, dan aspek material substansial;Halaman 66Putusan No.140/G/2016/PTUNMDNMenimbang, bahwa oleh karena salah satu asas dalam hukum acaraPeradilan Tata Usaha Negara adalah tidak menganut asas ultra petita
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : 1. H. SUROTO, SH. ; 2. RADIANSYAH, SH, MHum. ; 3. MUHAMMAD AMIN, SH. ; 4. RADEN EDDY HARYADI, SH, MHum. ; 5. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH. ; 6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
Terbanding/Penggugat I : DWI NURANI
Terbanding/Penggugat II : JUPRI
Terbanding/Penggugat III : MUHAMIN
Terbanding/Penggugat IV : ANWAR SODIQ
Terbanding/Penggugat V : TRI SUTARTO
Terbanding/Penggugat VI : NGATINI
Terbanding/Penggugat VII : SUMILAH
T
103 — 79
gugatan akan tetapi apabila yang mulia berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya, dengan demikian tidak benar dalilPara Pembanding Majelis Hakim memberikan sesuatu. yang tidakdimintakan dalam Petitum atau tidak ada hubunganya dengan pokokperkara, vide gugatan Para Terbanding pada halaman 21 yang isinya,apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoat bono), sehingga merupakan/lazim disebut ultra petita
189 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Judex Facti Mengandung Ultra Petita;i:Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Judex Facti telah keliru dalampertimbangan hukumnya, sebaaimana terdapat dalam Putusan JudexFacti yang dapat kami kutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap Terlapor I, Kelompok Kerja PengadaanBarang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi JawaTengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah ,Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Murbei Barat, MajelisHakim berpendapat meskipun Terlapor
tidak mengajukan upayakeberatan, akan tetapi karena kedudukan Terlapor menjadi bagiandalam perkara ini dan pertimbangan Majelis Hakim adalah menyangkutkeseluruhan Terlapor, maka putusan ini juga mempunyai akibat hukumkepada Terlapor , oleh karena itu tidak termasuk dalam kategori ultrapetita;Pertimbangan hukum Judex Facti mengandung ultra petita karena telahjelas dan gamblang Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadapPutusan KPPU a quo, namun Judex Facti justru mengambil alih semuaKesimpulan dari
2017Berkaitan dengan hal ini, Pemohon Kasasi mohon agar Judex Jurismemberikan perhatiannya agar tidak menjadi dan menimbulkanpreseden buruk bagi penegakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;Bahwa Pertimbangan Judex Facti adalah pertimbangan yang berlebihandengan mengambil alih semua Kesimpulan Terlapor tersebut, danterkesan pertimbangan yang menguntungkan Terlapor ;Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas,maka Judex Facti nampak dalam memberikan pertimbangan hukumdapat dikategorikan ultra petita
41 — 14
Apabila objek tersebut dikabulkan akan timbul ultra petita pada amarputusan yaitu menetapkan ahli waris Faridah Harun, karena tidak diajukandalam pokok perkara maupun rekonvensi.
166 — 89
ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Turut Tergugat belum cakap untukmelakukan suatu perobuatan hukum karena belum berumur 18 tahun olehnya itudalam suatu proses hukum diwakili oleh seorang wali berdasarkan ketentuanundangUndang;Menimbang, bahwa meskipun pemberian Kuasa dilakukan oleh yang belumcakap hukum namun menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak dapat dibatalkanoleh hukum sepanjang tidak diminta untuk itu oleh yang tidak cakap tersebutdengan pertimbangan asas ultra petita
85 — 58
Bahwa mencermati Gugatan Penggugat baik di dalam posita dalildalil . gugatan maupun di dalam petita gugatan Penggugat, tidak terdapatpernyataan dari Penggugat yang menyangkut dengan dasar gugatan, didalam dalildalil gugatan menyatakan Tergugat IX melakukan perbuatanmelawan hukum tanpa menjelaskan peraturan perundangundangan yangdilanggar oleh Tergugat IX yang sesuai dengan obyek perkara a quosehingga gugatan ini Obscurrlibel;e.
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
(ultra petita); Bahwa terhadap kinerja Para Penggugat yang tidak mencapai target yangtelah ditetapkan, tidak dapat dilakukan tindakan selain dengan SuratPeringatan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga terhadap peristiwa hukumdemikian tuntutan Para Penggugat yang meminta Pemutusan HubunganKerja (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan kompensasi 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan beralasan
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah mempelajari seluruh pertimbangan hukum danputusan Judex Facti Tingkat Banding yang menguatkanpertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama,jelas bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diberikanJudex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex FactiTingkat Banding telah melampui batas wewenang karenamengabulkan gugatan melebih dari yang diminta Penggugat dalamsurat gugatannya (ultra petita);2.
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah tanpa didasarkan atas pertimbangan yang cukup(onvoldoende gemotiveerd) dan melampaui batas wewenangnya karenamerubah ukuran luas tanah objek sengketa atau setidaknya suatupertimbangan dan putusan yang bersifat ultra petita karena TergugatHalaman 27 dari 55 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2017mendalilkan tanah seluas 340 m? namun diberi bidang tanah yang luasnya620 m?
61 — 54
Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dpaktiva dan pasiva yaitu harta yang ada dan hutang atau piutang yang belumterbayar;Menimbang, bahwa meskipun didalam bukti T.2 diperoleh fakta hutangdi BRI sejumlah Rp53.327.229,00, oleh karena Penggugat Rekonvensi hanyamenuntut sejumlah Rp50.000.000,00 maka berdasarkan ketentuan laranganmemutus di luar tuntutan atau ultra petita Majelis Hakim menetapkan hartabersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa hutangbersama di Kantor BRI Unit Monta Dompu berupa
46 — 15
eksekusinya saja dan bukan materipokoknya ;Bahwa oleh karena dalil Perlawanan Para Pelawan adalah berkaitan denganpembuktian yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Judex Factieperkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memperhatikanPutusan MARI,tanggal 1 Agustus 1973 No. 1038K/Sip/1973 di atas, makaPutusan No. 422/Pdt/Bth/2015/PNMdn, halaman 38 dari 84pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan materi perkara, adalahmelebihi kewenangan dari Judex Factie (on bevoegd atau ultra petita
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemetjahan dan Pembahagian(Sebahagian) Nomor 34 tanggal 15 Juni 1960 yang menjadiahli waris Zein bin Ali Badjabir adalah atas nama MohamadBin Zein Badjabir.e Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Ahli waris dariZein bin Ali Badjabir adalan subyek hukum yang berbedasehingga Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidakmemiliki Kepentingan untuk menggugat di Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya (tidak memiliki Persona Standi inJudicio).e Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama telah melanggarasas ultra petita
165 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ultra Petita Pada Putusan Perkara 191/PDT.G/2000/PN.Jkt.Tim tanggal 8Februari 2001 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor595/PDT/2001/PT.DKI tanggal 19 Maret 2002 juncto Putusan MahkamahAgung Nomor 1425 K/PDT/2003 tanggal 22 September 2004 DikarenakanTelah Dikabulkan Suatu Hal Yang Sama Sekali Tidak Dituntut/DimintaOleh Penggugat Itu Sendiri Atau Telah Dikabulkan Suatu Putusan YangLebih Daripada Yang Dituntut/Diminta Oleh Penggugat Itu Sendiri;Pada Petitum Gugatan Perkara Nomor 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim
52 — 18
Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Majelis Hakim menilalTergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutanpembayaran dari Penggugat Rekonvensi dengan nominal tertentu.Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka MajelisHakim akan menjawab petita Penggugat Rekonvensi satu persatu yang akandipertimbangkan sebagai berikut:1.
82 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
amar putusannya yang menghukumTergugat (Pemohon Kasasi) untuk melakukan pembayarankompensasi ataS uang pesangon, dan atas hal tersebut bukanmerupakan dalil yang dtajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi)atau. diluar dari apa yang dituntut oleh Penggugat (TermohonKasasi), karena faktanya para Penggugat (Termohon Kasasi) telahmenerima kompensasi uang pesangon dari Tergugat (PemohonKasasi), namun Majelis Hakim perkara No. 13/PHI.G/2012/ PN.JKT.PST telahmemutuskan diliuar dari apa yang dituntut (ultra petita
117 — 31
TngAsasUltra ne petita ini adalah asas yang membatasi hakimsehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut.Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut olehpenggugat.Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yangdikemukakan dalam gugatan. Larangan ini berupa ultra petitumpartium.
Nikmah binti Amaq Nah DKK
Tergugat:
Mainah als. H. Mainah bin Haji Amin bin Amaq Tamin DKK
148 — 129
berdiridiatas tanah kebun pada obyek sengketa tersebut, tidak ada dan tidakdimasukkan didalam gugatan Penggugat, dan tidak meminta agar 13 (tigabelas) rumah diselesaikan oleh Majelis hakim;Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan lebih kurang 13 (tigabelaas) buah rumah tersebut yang berdiri diatas tanah obyek sengketa didalamgugatan Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dantidak sempurna, dan majelis hakim tidak boleh menyelesaikan perkara melebihidari permintaan Penggugat (ultra petita