Ditemukan 5046 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
206 — 84
206 — 84
Dalamkonteks hubungan antara atasan dengan bawahan wewenang tersebutharus diartikan sebagai pemberian mandat, karena dalam hukumadministrasi tidak ada hubungan delegasi dari atasan kepada bawahan.Oleh karena itu jika terdapat perbuatan menyimpang yang dilakukanbawahan, tanggungjawabnya tetap melekat pada pemberi mandat yaitupejabat yang mempunyai wewenang atributif tersebut;Bahwa apabila seorang pejabat publik dalam melakukan tugas danwewenangnya melanggar suatu aturan dalam peraturan perundangHal
dana (APBN dan danamasyarakat), apabila pengadaan barang dan jasamenggunakan dana APBN maka tunduk pada sistempengadaan nasional namun penggunaan dana masyarakatdibolehkan membuat aturan sendiri untuk pengadaan;Bahwa batasan titik taut pelanggaran administrasi yang bisamenyebabkan pelanggaran pidana manakala adapenyalahgunaan wewenang;Bahwa dalam Undangundang No. 12 Tahun 2011, PeraturanPemerintah yang memiliki sanksi pasti sanksi itu mengacupada Undangundang induknya;Bahwa dalam teori kewenangan, delegasi
Register : 12-12-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk Tanggal 27 April 2015 — HENDRI FRANKLIN,ST Bin DANIEL IJAB
49 — 17
49 — 17
/PN.PlkBahwa setiap perobuatan hukum yang dilakukan pejabat akan memilikikekuatan mengikat apabila didasari wewenang yang sah, dan tindakannyajuga dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan wewenang yang sah ;Bahwa wewenang yang sah diperoleh dari atribusi, mandat dan delegasi ;Bahwa kekuatan hukum dalam memutuskan sesuatu oleh pejabat yang harusdipenuhi adalah apakah pejabat tersebut mempunyai kewenangan yang sahatau tidaknya ;Bahwa sumber dari atribusi kewenangan mempunyai kekuatan yang mengikatjika
Register : 22-02-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Mentok Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
97 — 52
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
97 — 52
Biaya Pos Delegasi :Rp. 92.000,005. Biaya PNBP : Rp. 60.000,006. Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 3.000.000,007. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,008. Biaya maretai : Rp. 20.000,00Jumlah : Rp. 5.102.000,00(Terbilang : Lima juta seratus dua ribu rupiah);Halaman 185 dari 185 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk.
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
337 — 126
337 — 126
melakukan dengankewenangan maka sah secara hukumBahwa menurut ahli yang berkaitan denga perjanjian menurut hukumadministrasi ada tiga prosedur yaitu Kewenagan, Prosedur menurutHukum dan substansinya.Bahwa menurut ahli apabila seseorang tidak masuk pada organ perseroantersebut melakukan sesuatu yang berkaitan denga perseroan atasperintah salah satu organ dalam perseroan maka yang bertanggung jawabadalah orang yang memberikan perinta karena melanggar asas substansi,melangar asas wewenang, karena hubungan delegasi
harus dalam organ.Bahwa menurut ahli dalam bentuk delegasi/mandate maka orang diluarOrgan perseroan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum jadipemberi perintah yang bertanggung gugat.Bahwa menurut ahli mal administrasi belum tentu tindak pidana karenakesalahan prosudural.Bahwa menurut ahli dalam hubungan atasan dan bawahan terkait perintahtentang memorandum maka pemberi keputusan berada pada pemberitanggung jawab, maka yang pertama pemberi tanggung jawab harusmenelaa dan harus melihat pada
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
128 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2015diserahkan dan dapat memberikan manfaat ekonomiskepada penerimanya, walaupun tidak terdapat perjanjianpemberian jasa, atau berupa delegasi wewenang sepertiyang dipersyaratkan oleh Majelis Hakim, maka jasamanajemen tersebut dapat ditagihkan ke PemohonPeninjauan Kembali;Bahwa Majelis berpendapat jasa yang diberikan kepadaPemohon Banding oleh LOreal China merupakan informasiyang tidak secara khusus ditujukan kepada PemohonBanding bahwa informasi a quo merupakan kewajibaninduk
Putus : 25-01-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Smr Tanggal 25 Januari 2016 — ANDI TOMARU,S.Pd Bin ANDI SANDRANG DAENG TERRU
116 — 41
116 — 41
kegiatanpengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2012 tidak hanyamelibatkan terdakwa Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan PrasaranaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara tetapi juga150pihak lain yaitu saksi Tukiyo,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)yang telah bersamasama berperan aktif dalam melakukan survey harga barang untukmenyusun HPS berdasarkan delegasi
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2160 — 3666
2160 — 3666
Dalam bidang perundangundangan ada 4 macamKeppres, yakni : Keppres yang menerima delegasi dari UU dan Peraturan Pemerintahkemudian dibentuk Keppres, ada Keppres yang berisi peraturan kebijakan tanpa adaUU dan PPnya dan dibentuk Keppres sehingga Keppresnya bersumber kepadalangsung kekuasaan pemerintahan yaitu Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Keppres TataUsaha Negara dan Keppres lain yang mengatur secara luas, kemudian kadangkadangindividual.
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd. MSi
77 — 18
77 — 18
Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
111 — 24
111 — 24
Bahwa apakah Kaur diperbolehkan mengeluarkan uang, menurut ahli, padadasarnya haruslah sepengetahuan Kepala Desa, namun, diperbolehkanikut pengeluarkan asal mendapatkan delegasi yang tertulis dari KepalaDesa, tanpa perintah tertulis akan sulit untuk mempertanggungjawabkan pembuktiannya.Bahwa unsur dari pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan BPD. Bahwa unsur dari pemerintah desa, unsurnya adalah Sekretaris danpemerintahan desa.
Bahwa kalau pendelegasian yang dilakukan oleh Kepala Desa sifatnya lisan,tidak tertulis, ahli berpoendapat, apabila ada kesalahan dibelakang hari, makayang bertanggung jawab adalah pemberi delegasi yaitu Kepala Desa. Bahwa tupoksi Pemerintahan Desa berkaitan dengan PRONA, tupoksiPemerintah Desa adalah membantu mengatur biaya yang diperoleh daripusat dan mempunyai kewajiban melaporkan kepada si pemberi proyek.
Putus : 10-02-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Smg Tanggal 10 Februari 2016 — dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno
91 — 29
91 — 29
Wewenang delegasi ;c. Wewenang mandat ; Bahwa pejabat Kepala Dinas menentukan kebijaksanaan dikatakan salahapabila sudah ada putusan pengadilan yang tetap. Bahwa batasan dikatakan sebagai perbuatan administrasi adalahsepanjang perbuatan tersebut merupakan wewenang administrasiberdasarkan kewenangannya atau hukum administrasi. Bahwa tidak semua perbuatan melanggar administrasi dipidana kalaupelanggaran administrasi tidak memenuhi unsur pidana maka dengansendirinya tidak bisa dipidana.
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR. Tanggal 4 Februari 2014 —
98 — 34
98 — 34
Delegasi dan (3).
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
365 — 227
365 — 227
PRPP).HAK PENGELOLAAN TIDAK SERTA MERTA MENJADI ASSET KARENABUKAN HAK ATAS TANAH MELAINKAN PENDELEGASIANKEWENANGAN HAK MENGUASAI DARI NEGARA.93 Bahwa menurut para ahli Hukum Agraria) HAK PENGELOLAAN adalahBUKAN HAK ATAS TANAH sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPAmelainkan SEBAGAI DELEGASI WEWENANG PELAKSANAANBEBERAPA WEWENANG AGRARIA YANG ADA PADA PEMERINTAHPUSAT DENGAN HAK MENGUASAI NEGARA, (Prof. Dr.
Dari uraian ayat 4 tersebut ternyata adakemungkinan dibuka untuk menerbit suatu hak baru yang namanyaketika itu belum ada tetapi merupakan suatu delegasi pelaksanaankepada daerahdaerah otonom dan masyarakat hukum adat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) dan Penjelasan Umum angka II (2) UU No. 5Tahun 1960 tentang UUPA (Lembaran Negara 1960 104), hanyamenyebutkan bahwa suatu hak menguasai negara tersebut pelaksanaannyadapat dikuasakan kepada yang memerlukan dan memberikannya dalampengelolaan kepada sesuatu
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
234 — 68
234 — 68
kebutuhanpendanaan dan kemampuan pendapat yang diperkirakan akan diterima darimasyarakat, badan lain, APBD, APBN dan Sumber lainnya ;Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli terima berapa RBA RSUD ArifinAchmad tahun 2012 2013 untuk pengadaan alat kesehatan SpesialistikPelayanan Bedah Sentral SMF Bedah sesuai dengan 189 kwitansi yangsudah dibayarkan sebesar Rp. 1.487.756.100, yang bersumberkan daridana pendapatan jasa layanan BLUD tahun 2012 2013 ;Bahwa pola pengelolaannya kepala daerah melalui asas delegasi
biatnyamemperkaya diri sendiri koorporasi dengan maksud dan tujuan dalam halini setelah ahli memeriksa dan menilainya ada niat awal atau mens reakeinginan ia untuk melakukan dengan catatan ia mengetahui yangdilakukan perbuatan melawan hukum, dimana orang tersebut melanggarnormanorma atau aturanaturan da apabila ada pembiaran kalau masukdengan penyalahan jabatan tujuannya hukum Pidana itu ada 2:1. lya sudah tahu itu korupsi ;2. lya melakukan tindak Pidana itu ada kesempatan ;Bahwa yang dimaksud dengan azas delegasi
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
398 — 1336
398 — 1336
Pbrdiperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN danSumber lainnya ;Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli terima berapa RBA RSUD ArifinAchmad tahun 2012 2013 untuk pengadaan alat kesehatan SpesialistikPelayanan Bedah Sentral SMF Bedah sesuai dengan 189 kwitansi yangsudah dibayarkan sebesar Rp. 1.487.756.100, yang bersumberkan daridana pendapatan jasa layanan BLUD tahun 2012 2018 ;Bahwa pola pengelolaannya kepala daerah melalui asas delegasi dalampengelolaannya PPKBLUD diberikan
PbrBahwa yang dimaksud dengan azas delegasi adalah mendelegasikandibawa ia, dan ia menerima dari bawah, ia tidak bisa mencabut, kalau iatidak mencabut sendin ;Bahwa yang dimaksud dengan alasan pemaaf dan pembenar dalam tindakPidana Korupsi ada 2 :1. Karena keadaan orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban ;2.
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
81 — 13
81 — 13
Karawang.Kwitansi pembayaran Koran Fokus.Kwitansi pembayaran Koran Cakrawala.Kwitansi pembayaran Koran Kontras.Kwitansi pembayaran Koran Rekora.Kwitansi pembayaran Koran Jurnal Purwakarta.Kwitansi pembayaran Majalah Sunda Midang.Kwitansi pembayaran Koran Madina.Kwitansi pembayaran publikasi pada Warta Expos.Kwitansi pembayaran partisipasi pada Primkop.Kwitansi pembayaran Media Spur.Kwitansi pembayaran Berita Lensa Purwakarta.Kwitansi pembayaran Harian Jurnal Nasional.Kwitansi pembayaran Berita Media Delegasi
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016 Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
251 — 252
251 — 252
Kehadiran saksi 2 Abidin diKanminvetcad IX/15 Bima pada Pebruari tahun 2001 adalahmembawa Piagam Petikan Skep Gelar Veteran yang terbit padatahun 1991(Skep/830/VV1991, Tanggal 10061991) yangsebelumnya diurus oleh Macab LVRI Kabupaten Bima, dimanaPiagam tersebut telah ditempeli pas foto, telah di cap dan di tandatangani oleh Kababinminvetcaddam X/Udayana Koloel Art SimonP.S. selaku pejabat penerima delegasi./ Dengan .......Dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 4 Juli 2012 — AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID
136 — 32
136 — 32
dikaitkan dengan tindakpidana korupsi, maka sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa dalam pengertian yang lain yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan ataukedudukan yang dyabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan laindari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut, artinyakewenangan baik dalam bentuk delegasi
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
294 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
294 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjiankarena melaksanakan ketentuan Undang Undang atauperaturan perundangundangan di bawah Undang Undangtetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang Undang;danb.
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, MSi
92 — 15
92 — 15
Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE
150 — 41
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE
150 — 41
Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate.Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara.Bahwa saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukumotonomi daerah.Bahwa menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalahharus berdasarkan kerugian yang nyata dan pasti.Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.Bahwa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah