Ditemukan 4907 data
108 — 34
., yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secaralengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, suratdakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yangberada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab denganbaik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan,sehingga dapat dan mampu dipertangungjawabkan secara hukum; Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur ~~ BarangSiapa telah terpenuhi
153 — 551
;Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata terdakwa JUANDISETIAWAN bukanlah orang yang onbevoegd (inhabil, niet bevoegd, niet gerechtigd)tiada hak, tak berhak, tak wenang dan bukan pula orang yang onbekwaam, tak pandai,tak cakap, tak ulung, tak mampu, tiada hak mutlak (of: sama sekali) (akan);Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas terdakwa adalahorang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwatersebut di atas, dan terdakwa tidak cacad
91 — 28
Dengandemikian, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 No. 51/HGU/PBNRV/2010 atas nama Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yangHalaman 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PNTBditerbitkan Tergugat ll cacad menurut hukum, dan oleh karena ituberalasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadapObjek Perkara;34.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November2010
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
212 — 58
Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat UkurNomor : 1984/1992 tanggal 16061992 adalah tidak diakui, cacad hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Legalitas Penggugat maupun Ignatius Trinura Indarto yang mendalilkandirinya Direktur Utama mewakili Badan Hukum PT.
Belunkut sepanjangmengenai Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut atas nama PT.Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal16061992 adalah cacad hukum, melakukan pelanggaran hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum, maka jelas terbukti Ignatius Trinura Indartoadalah subjek hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidakmempunyai wewenang yang sah (Legal Standing/error in persona standiinjudicio) dan tidak dapat berkualitas sebagai Penggugat mewakili BadanHalamanPutusan
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
135 — 81
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsPenggugat penerbitan SHM No.10174 tersebut didasarkan atas perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige Overheids Daad), tidak sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), cacad
452 — 2300
Badan Pimpinan Daerah Korps Cacad Veteran RI Sumsel JIn.Rajawali No.22 Kel.9 llir Kec. llir No.01/UM/KCV.RI/XI/2013 LPJTimur Il Palembang Tgl.3 Nopember 2013 Fotocopy5: Gerakan PramukaKwartir Daerah Sumsel JIn. Aerobik No.1294 POM IX Kampus Palembang No.188/05ATgl.4 Juli 2013No.308/05ATgl.10 Oktober 20136.
Badan Pimpinan Daerah Korps Cacad Veteran RI Sumsel JIn.Rajawali No.22 Kel.9 llir Kec. llir No.01/UM/KCV.RI/XI/2013 LPJTimur Il Palembang Tgl.3 Nopember 2013 Fotocopy5. Gerakan PramukaKwartir Daerah Sumsel JIn. Aerobik No.1294 POM IX Kampus Palembang No.188/05ATgl.4 Juli 2013No.308/05ATgl.10 Oktober 20136. Palang Merah Indonesia Prop.Sumsel JIn.Kartini No.8 Palembang No.118/Keu/PMI.SS/XI1/2013Tgl.1 Nopember 20137.
191 — 68
formil yang dimuatdalam UndangUndang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepadaNegara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;wonnnnnnn= Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :wonnennnn= Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa pengesahan RKTRKT yang dilakukan terdakwa mendasari pada IUPHHKHT yang mengandung cacad