Ditemukan 596 data
39 — 6
perkaraini.Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo etbono).Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama yang ditentukan untuk itu kedua belahpihak berperkara yang diwakili oleh masingmasing kuasa hukumnya hadir dalam persidangandan untuk itu Hakim Ketua Majelis telah menganjurkan dan memberi kesempatan agar keduanyadapat berdamai;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagi keduabelah pihak berperkara serta sebagai instrument reel (in concreto
Terbanding/Tergugat : PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA
130 — 152
Disamping itu ternyata Majelis HakimTingkat Banding tidak menemukan adanya suatu' syaratsyarat yangdiperjanjikan dalam pengikatan jual beli obyek sengketa tersebut tidak masukHalaman 44 Putusan No 5/PDT/2020/PT.SMRakal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan(perikemanusiaan) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapatsecara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atautidak pantas tersebut, sehingga dengan demikian sesuai yurisprudensiMahkamah
394 — 50
/PID/2018/PT.SMRpemilik nyata (de facto in concreto). Selanjutnya, setelah bidangtanah didaftarkan sesuai dengan peraturan hukum, maka otomatisdemi/karena hukum hak kepemilikannya mendapatkan pengakuanhukum sehingga disebut kepemilikan hak hukum (de jure).
1.Moh. Nashih, S.Pd.
2.Dra. Ita Sadrini
Tergugat:
Ketua Tim Seleksi Jawa tengah Empat Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Kota
121 — 42
SMGdimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1985Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam upaya mencari dan mendekati makna atauhakekat hukum dan keadilan in concreto dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa hukum in casu secara teknis yuridis ilmiah
66 — 12
Register 592.2/151/2013 tanggal07 Nopember 2013 di atas tanah seluas 1.842,45M2 yang terletak diDusun XV Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi KabupatenSerdang Bedagai;Menimbang, bahwa berkaitan terhadap faktafakta hukum tersebut diatas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakahkemudian perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto dapat dipandangsebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan
93 — 27
Tergugat Idan Tergugat IT bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapatdiminta pertanggungjawabannya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II jelasjelas menginsyafi akibat dari tindakantindakannya ;Juga in concreto, si pembuat in casu Tergugat I dan Tergugat II dalammelakukan perbuatan melawan hukum, secara jelas tidak bertindak dalamkeadaan terpaksa (overmacht), misalnya dibawah todongan pistol atau dalamkeadaan darurat (noodtoestand).
318 — 950
Pdt/1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatan terhadapputusannya: ... hasil yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yangseimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid van partijen ) ;Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari penjanjian yang dicapai antaraPenggugat dengan Tergugat adalah hasil yang tidak seimbang dan tidaksesuai (tidak patut dan adil ; ongelijkwaardigheid van resultaat) ;Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.W dimanahanya apabila dalam keadaan in concreto
175 — 70
Kelalaian obyektif menurut pengertian adalahkesalahan pada umumnya, dengan ukuran bagaimana biasanya masyarakatumum bertindak sewajarnya dalam keadaan yang in concreto atau nyataterjadi (Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asasasas Hukum Pidana diIndonesia, Refika Aditama, Bandung, Februari 2011, halaman 7273).Menimbang, bahwa patut diduga harus dinilai oleh orang lainbukan oleh terdakwa itu sendiri.
Terbanding/Tergugat I : Bank China Construction Bank Indonesia Tbk,
Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
Turut Terbanding/Penggugat I : PT Sony Utama,
63 — 31
Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jikayang terjadi in concreto adalah wanprestasi;3.
SAPTO SUWONDO
Tergugat:
1.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. Kepala Kantor Cabang Jombang
2.KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL III JAWA TIMUR
85 — 11
Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yangterjadi in concreto adalah wanprestasi;3.
54 — 14
bahwakekerasan itu haruslah bertujuan untuk merintangi atau menghambat suatutindakan jabatan yang diambil, dan bukan sematamata untuk menggagalkantindakan tersebut atau untuk membuat tidak dapat berjalannya tindakan jabatanyang telah selesai dilakukan (vide Putusan Hoge Raad tertanggal 20 Des 1926N.J. 1927, 72, W. 11637);Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasanbatasan tersebut di atasselanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait materi perbuatanTerdakwa dan Terdakwa Il dalam kasus in concreto
103 — 17
Disamping itu, dalam bukti T2 itu meskipun telah terdapat tanda tangan kepaladesa setempat, tetapi berdasarkan keterangan saksi III Tergugat I yang tidak dibantah olehTergugat I secara in concreto kepala desa setempat tersebut tidak hadir pada saat Almh.HAPSA HASAN memberikan cap jempolnya pada surat pemberian itu, maka sifat unustestis nullus testis keterangan saksi III tersebut yang tidak dibantah oleh Tergugat secaraeksepsional dapat dibenarkan, sehingga bukti T2 tersebut mengandung pula keadaan
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian YAHYA HARAHAP,SH menyatakan bahwa diantaranya hal hal yang harusdiperhatikan dalam merumuskan gugatan sehingga tidakobscuur libele adalah Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganperbuatan melawan hukum (PMH) dalam gugatan ; Dianggap keliru) = merumuskan dalil PMH dalam gugatanjika yang terjadi in concreto secara realitis adalahwanprestasi ;40 Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasisedangkan iperistiwa hukum yang terjadi secaraobjektif adalah PMH; Akan tetapi
215 — 186
adanya kesalahan (schuld).Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsurkesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secarahukum jika memenuhi syarat kesalahan secara objektif ataukonkrit, yaitu. apakah si pembuat pada umumnya adalahtoerekeningsvatbaar (dapat dipertanggungjawabkan), artinyaapakah ia pada umumnya menyadari akibatakibat dariperbuatannya, in casu Terbanding/Tergugat bukanlah anak kecilatau orang sakit jiwa yang tidak dapat dimintapertanggungjawabannya.Juga in concreto
PT MITRATANI TATAS LESTARI
Tergugat:
PT BUNGO DANI MANDIRI UTAMA
409 — 163
padaperjanjian kerjasama yang diperbuat oleh Penggugat dan Tergugatdibuat tanpa menetapkan kapan batas akhir untuk melakukan prestasi;Menimbang, bahwa suatu waktu tentunya harus ditentukandengan menggunakan cara berpikir yang logis dan patut dalam menentukan batas akhir suatu prestasi dilakukan, mengingat lamanya jangkawaktu mengikat itu dapat ditentukan berdasarkan benda obyek perjanjian dan dengan keadaan yang ada pada saat perjanjian ditutup, makapatokan umum tenggang waktu itu haruslah patut / concreto
1841 — 650
Siddartasebagai Pemberi Kuasa in concreto pada tanda tangan Istata T. Siddarta terdapat ........ eee19terdapat adanya stempel bertuliskan PT. Gudang Garam Tbk PerwakilanJakarta sebagai Pemberi Kuasa sedangkan Yosef B Badeoda, SH dkkselaku Penerima Kuasa PT. Gudang Garam Tbk beralamat di Jl. SemampirIl /1 Kediri Jawa Timur. Dengan demikian Surat Kuasa Penggugat aquo telah terjadi ambiquitasyuridis dan kekaburan khususnya pada posisi hukum pihak Penggugatdalam perkara aquo yakni apakah PT.
Pembanding/Penggugat II : MARYADI
Terbanding/Tergugat I : SUPRAPTO
Terbanding/Tergugat II : ANDES IRAWAN
Terbanding/Tergugat III : PT. KARKO KULTURA UTAMA
39 — 18
Pemakaian Tanah untuk Lapangan SepakBola yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut adalah izin (ijin)pemakaian/ pemanfaatan tanah/lahan seluas + 1 Ha (satu hektar) ) yangterletak di Afdeling Ratai (sekarang Tanah Lapang dan Pasar TempellLapangan) yang telah diberikan oleh Tergugat Ill kepada Para Penggugatadalah tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat ditarik atau tidak dapatdicabut atau tidak dapat akhiri oleh pihak manapun/siapapun jugakecuali/selain kewenangan Tergugat III.Bahwa in concreto
595 — 432
adanya kesalahan (schuld).Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsurkesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secarahukum jika memenuhi syarat kesalahan secara objektif ataukonkrit, yaitu apakah si pembuat pada umumnya adalahtoerekeningsvatbaar (dapat dipertanggungjawabkan), artinyaapakah ia pada umumnya menyadari akibatakibat dariperbuatannya, in casu Terbanding/Tergugat bukanlah anak kecilatau. orang sakit jiwa yang tidak dapat dimintapertanggungjawabannya.Juga in concreto
Terbanding/Tergugat I : JIMMY BUDHIJANTO
Terbanding/Tergugat II : IVONNE OTTAY
Terbanding/Tergugat III : YUDHI HERMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : YASMAN, SH, M Kn
Terbanding/Tergugat V : NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH, PPAT JAKARTA BARAT
Terbanding/Tergugat VI : FAJAR HERUMURTY, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Administratif JAKARTA BARAT
198 — 116
Factorfaktoryang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan keadaanekonomi :I. syarat perjanjian tidak masuk akal, tidak patut;ii. pihak debitur berada dalam keadaan tertekan;ili. tidak ada pilinan lain bagi debitur selain mengadakan perjanjian aquo dengan syaratsyarat yang memberatkan;Halaman 8 Putusan Nomor 335/Pdt/2020/PTDKIMenurut SETIAWAN, SH, apabila dijumpai halhal tersebut maka hakimwajidb meneliti apaka in concreto terjadi penyalahgunaan kekuasaaanekonomi.
190 — 25
sebuah bangunanhukum perlu dilihat konteks perfektif dan spiritnya, mengapa sebuah aturan itudibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan sebagainya) dan yangtak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan itu adalah umumdan abstrak, belum berwajah konkretindividual, yang menjadi masalahsekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara in concretosecara deduktif dan linear saja dengan tanpa melihat perspektif, konteks danlatar belakang sosial kKemasyarakatan in concreto