Ditemukan 535 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
74 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grupbukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh JaksaPenuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukansuatu tindakan apriori yang sama sekali tidak /egitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapatdilakukan eksekusi (non
Register : 04-12-2018 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Cbn Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
251 — 58
251 — 58
susah, oleh karenanya dipastikan tidakada biaya untuk sekolah yaitu yang bernama ANDRE WISNU dari TKsampai dengan S2 bahkan TERGUGAT membelikan ANDRE WISNU1 (satu) mobil honda Jazz untuk keperluannya bolakbalik kampus;HARJA TJAHYANA saya sekolahkan dari TK sampai kuliah, namundikarenakan HARJA TJAHYANAN kurang serius dalam perkuliahannya,maka tidak sampai lulus Sarjana; dan HARRY KESUMA sayasekolahkan dari TK sampai S1 lulus bahkan TERGUGAT membelikansebuah mobil truk colt diesel untuk keperluan meniti
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 —
91 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalamAsian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buihdalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang sama sekalitidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidakdapat dilakukan eksekusi (non
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Mayjelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apnori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu,dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlahmerupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh Jaksa PenuntutUmum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasi hanyalahmelakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatu tindakanapriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak adasuatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup(Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapatdilakukan eksekusi (non
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yangdisidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMayjelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak adasuatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup(Onvoeldoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukaneksekusi
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatu tindakan apriori yangsama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak adasuatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup(Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukaneksekusi (non executable) terhadap yang tidak didakwakan dalam halini ke 14 perusahaan;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Putusan MA tersebut tidakdapat dijadikan dasar sebagai
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim KasasiHalaman 77 dari 142 halaman Putusan Nomor 826/B/PK/PJK/2016hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
118 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak /egitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan MajelisHakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1883 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yangdisidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak /egitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak adasuatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup(Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukaneksekusi (non
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1046/B/PK/PJK/2016Bahwa Majelis Hakim Kasasi harus mempertimbangkan pihakyang disidik oleh penyidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umumdan itupun apa yang disidik dan dituntut harus dapat dibuktikansesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 Juncto 184 KUHAP.Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian AgriGrup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut olehJaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis HakimKasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
71 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalamAsian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buthdalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang sama sekalitidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidakdapat dilakukan eksekusi (non
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS CV. DIMAS MOTOR;
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak /egitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalamAsian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buihdalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang sama sekalitidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidakdapat dilakukan eksekusi (non
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
106 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1044/B/PK/PJK/2016dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buihdalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang sama sekalitidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidakdapat dilakukan eksekusi (non executable) terhadap yang tidakdidakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
440 — 1742 — Berkekuatan Hukum Tetap
440 — 1742 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yangdisidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak adasuatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup(Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukaneksekusi (non
Register : 24-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 15 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : H,ANNAS MAAMUN
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRENE PUTRIE, SH,M.Hum, DKK
191 — 165
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRENE PUTRIE, SH,M.Hum, DKK
191 — 165
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa terdakwa diajukan kedepan meja persidangan adalah karena alasanpolitis dan bukan berdasarkan buktibukti ataupun faktafakta yang jelas ;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak pula mempertimbangkanbagaimana terdakwa meniti