Ditemukan 489 data
122 — 43
atas objeksengketa kepada Bawaslu Provinsi, maka Pengadilan Tata UsahaNegara belum berwewenang untuk mengadili perkara dengan objeksengketa berupa Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPUProv028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon YangMemenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur danWakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagaimana diaturdalam pasal 48 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 TahunHal. 15 dari 101 halaman Putusan Perkara No.05/G/2013/PTUN.ABN1986 tetang Paradilan
147 — 71
sengketa itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalammnya,yaitu peralihan hak sertifikat keputusan objek sengketa tersebut dari semula atasnama Supardi dan Trisnoredjo kepada atas nama Susamto ; Menimbang, bahwa hal mana telah pula diatur dalam PetunjukPelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Nomor: 224/Td.TUN/X/1993, tanggall4Halaman 105 dari 143 hal Putusan No. 009/G/2016/PTUN.Simg.106Oktober 1993 pada angka V (1) yang pada intinya menerangkan bahwa bilaterjadi gugatan mengenai tanah yang diajukan ke Paradilan
H. DARUSALAM
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
213 — 118
tentang Peradilan tata Usaha Negara yangberbunyi : Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata denganbadan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 30 Maret 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 158/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat paradilan
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian nyatalah, bahwa putusan Judex Facti (PengadilanHubungan Industrial Bandung) tersebut telah diberikan tidak denganpertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) satu dan lainhal bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 178 HIR ;Keberatan Ketiga :Bahwa, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 87G/2012/PHI/PN.BDG. telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkanserta alatalat bukti dan Tergugat/Pemohon Kasasi, serta telah keliru dalammengambil keputusan, cara paradilan
116 — 77
tidakditerima ;Menimbang, bahwa mengenai hak hak keperdataan parapenggugat telah mendirikan bangunan diatas tanah sengketa belummendapat penyelesaian ganti rugi hal ini menurut Pengadilan sesuaidengan prinsip penguasaan horizontal dalam Undang Undang PokokAgraria yang memungkinkan tanah dan bangunan dimiliki oleh subjek yangberbeda, maka terhadap permasalahan hukum tersebut masuk dalamranah hukum Perdata, sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk menyelesaikan, melainkan kewenangan Paradilan
DIREKTUR UTAMA CV. PANDU PUTRA MAJAPAHIT atas nama MOHAMMAD AGUS FAUZAN
Tergugat:
1.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO
2.WALIKOTA MOJOKERTO
173 — 74
Gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanHalaman 97 dari 114 halaman Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.Sby.puluh) hari sejak dilakukan Upaya Administrasi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Penggugatadilan;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuanGugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan
BUDIARTI SANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Intervensi:
HANDOKO
111 — 49
.; Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa adalah hartabersama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang telahdibagi sebagaimana Putusan Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.DPs yangtelah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P12 = T.ll.Intervensi15) ;Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan mengenaikewenangan Paradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakimakan mencermati aspek subjek / pihak, objek dan fundamentumpetendi serta petitum yang dimohonkan dalam gugatan Penggugat.Adapun yang menjadi isu hukum
1.THERESIA YO CARVALLO
2.ADITYA SUHARTOYO JO
Tergugat:
ENNY ANGGREK
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
144 — 66
Paradilan umum Cq Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini / berkaitan dengan Kompetensi Absolut.Bahwa mencermati Posita Gugatan Para Penggugat pada poin 8,10 s/d 20yang menjadi hal yang substansi yang dipersoalkan oleh Para Penggugatdalam perkara a quo adalah proses balik namatanah bersertifikat hak milikno 294 atas nama YOSEPH KANDARSmenyjadiatas nama ENNY ANGGREKoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor yang dinilai oleh paraHalaman 9 dari 89 Putusan Nomor