Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitsa pekita penita perita petika petiga pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Putus : 03-08-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 3 Agustus 2011 — - PENGGUGAT : PT. PERKEBUNAN SENTAWAR MEMBANGUN; - TERGUGAT : BUPATI KUTAI BARAT
156 — 99
  • ditetapkan dalam amar Putusan ini ;Menimbang, bahwa secara berlebihan (ten overvloade )Mayoritas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwamenurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana tersebut dalam pendapat menurut Indroharto, SHdalam bukunya Usaha Memahami Undang undang tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka SinarHarapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan keempat halaman 237 pada pokoknya menyebutkan Hakim TataUsaha Negara tidak dapat memutus ultra petita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
485 — 2287
  • Hal ini bertentangan dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetapyakni dalam Putusan Nomor 139.PKK/TUN//2015tertangggal 18 Februari 2016 dimana pada bagianpertimbangan halaman 75 menegaskan bahwa keputusanpembatalan yang melebihi yang dimohonkan merupakantindakan yang ultra petita sebagaimana dikatakan :Bahve tindakan Pemohon Peninjauan Kembali l/KepalaBPM membatalkan keseluruhan SHGB Nomor 456, 457,dan 458 adalah ultra petita dan berlebihan karena yangdimohon pembatalannya
Pengadilan PA SURABAYA
Register : 08-12-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 5945/Pdt.G/2014/PA.Sby.
Tanggal 26 Mei 2015 —
51 — 5
  • Perlawanan Pelawan Memenuhi Unsur Ultra Petita/Ketidak SesuaianAntara Posita dan Petitum;Hal 9 dari 94 Put No 5945/Pdt.G/2014/PA.Sbyi)Bahwa dalam Gugatan Perlawanan Pelawan dalam halaman 3,dijumpai adanya petitum dalam provisi yaitu menangguhkanpelaksanaan eksekusi pengosongan atas objek a quo;Bahwa apabila mencermati dan membaca kembali perlawanan yangberjumlah 3 lembar tersebut, Terlawan tidak menemukan adanyakesesuaian antara posita dengan petitum khususnya mengenai provisiuntuk menangguhkan pelaksanaan
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Tanggal 21 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
257 — 149
  • Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalahkesepakatan yang sah;Menimbang, bahwa dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi yang merupakan hukum tertinggi bagi keduanya (PactaSun Servanda), maka Majelis Hakim menilai bahwa silang dalil PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan menjadikesepakatan tersebut menjadi rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkararekonvensi ini;Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka MajelisHakim akan menjawab petita
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 673/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
270 — 216
  • .;10.Menolak petita untuk selebihnya karena tidak beralasan hukumsebagaimana pada pada angka 9 sampai dengan 12 ;DALAM REKONPENSIDALAM PROVISIHalaman 40 dari 73 hal Putusan Nomor 673/Padt.G/2017/PN. Jkt. Sel.
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 10-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 76
  • lain selain darigaji anggota POLRI yang saat ini sisa dari gaji sejumlah Rp. 1.307.500,00(satu juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya penghasilanTergugat rekonvensi setiap bulannya, maka demikian besaran nominaltersebut dapat menjadi acuan Majelis Hakim dalam menentukan besarannominal dan nilai kepantasan dalam pembebaban kewajiban Tergugatrekonvensi;Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka MajelisHakim akan menjawab petita
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 28-10-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT PALU Nomor 78/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 4 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : WELLY HARJONO Diwakili Oleh : Bhill Perdana Katuwu, S.H.
Pembanding/Penggugat II : FENGKY HARYONO Diwakili Oleh : Bhill Perdana Katuwu, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PIMPINAN SINODE GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH (GKST)
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN / KETUA MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH (GKST) IMANUEL PALU
Terbanding/Turut Tergugat I : PETRUS YALIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR NOTARIS / NOTARIS IRWAN DEL CANO, SH
150 — 64
  • sehingga secara hukum sekalipun dalam putusan yangmenjadi dalil Terbanding dan II semula Tergugat dan II benar adanya, makasecara hukum yang disebut dibatalkan dalam putusan tersebut adalah seluas400 m2 (empat ratus meter persegi) dan bukan satu bagian dari objekperjanjian perikatan jual beli yang seluas 15.030 m2 (lima belas ribu tiga puluhmeter persegi) Sesuai Perikatan Nomor 87 tahun 2009, hal ini sejalan denganHalaman 72 dari 83 Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PALpenerapan hukum terhadap asas Ultra Petita
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 317/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 17 September 2018 — Pembanding/Tergugat II : Gubernur Jawabarat
Terbanding/Penggugat I : ODOD SUHARA
Terbanding/Penggugat II : SISWADI
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan BONDOL ISMAIL ADJIE
Turut Terbanding/Tergugat III : WAKIL GUBERNUR
Turut Terbanding/Tergugat IV : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA BIRO ASET DAN KEUANGAN DAERAH JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT
207 — 64
  • dan hanya mengikat para pihak yangmembuatnya, sehingga yang berhak untuk meminta pembatalanterkait dengan adanya persoalan (misalkan berkaitan denganperbuatan ingkar janji atau biasa disebut dengan wanprestasi)menyangkut perjanjian tersebut hanya terbatas pada pihakpihakyang membuat perjanjian yang dalam hal ini adalah Tergugat dengan Para Tergugat lainnya atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Dengan demikian apa yang diminta oleh para Penggugat dalampetitumnya tersebut merupakan petitum yang ultra petita
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-11-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 669/Pdt.G/2012/PN Jkt-Sel
Tanggal 18 Juni 2013 — JUNAIDI ABDILAH Lawan PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA RUBY VANADINO L A S T R I
130 — 93
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1454 KUHPerdata waktupengajuan permintaan pembatalan perjanjian untuk gugatana quo telah terpenuhi yaitu dalam kurun waktu kurang dari 5(lima) tahun sejak diketahuinya terjadi penipuan yangmelanggar unsur subyektif syarat sah perjanjian ;PETITA :Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranyamajelis hakim yang terhormat memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo sebagai berikut :PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
126 — 78
  • Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan daridalildalil tidak jelas apa yang dituntut (petita yang diminta olehPenggugat), karena petitum tidak didukung oleh posita yang jelas.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalildalilgugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mengemukakan pokokpermasalahan berawal dari keputusan gubernur Lampung tentangpenetapan lokasi (penlok) Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 472/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : VINCENT WIDJAYA
Terbanding/Penggugat : HARIS MULYADI
Terbanding/Turut Tergugat I : NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Turut Terbanding/Tergugat II : ROY INDRA DHARMAWAN
133 — 56
  • yangharus dibaliknamakan tersebut, dan apabila Judex Facti ( Majelis HakimTingkat Pertama Pengadilan Negeri Sukabumi ) mempersilakan Penggugatuntuk membaliknama Sertipikat dari atas nama Tergugat ke atas namaPenggugat adalah Sertipikat berdasarkan putusan Peradilan Tata UsahaNegara maka Judex Facti ( Majelis Hakim Tingkat Pertama PengadilanNegeri Sukabumi ) dianggap telah melanggar Pasal 178 HIR / 189 RBGayat (3 ), yaitu dalam menjatuhkan putusannya melebihi apa yangdimohonkan Penggugat ( Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1018/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
208 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014, didalam halaman 3 (Lampiran 6) bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 67
  • GMMajli Azhar dan mengosongkan, membongkar pondasi di atas tanah seluas 260M2 untuk dikembalikan kepada ahli waris yang berhak demikian halnya tanahseluas 1250 M2 yang berdiri beberapa bangunan yang dikuasai para Tergugatyang menjadi satu kesatuan secara keseluruhan sejumlah 3.760 M2 ditetapkansebagai hak dan bagian para Tergugat tidaklah menjadikan Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal inididasari dengan argumentasi hukumPertama Bahwa ketentuan dalam
    primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyekyang disengketakan;Keempat Bahwa penggantian niali kerugian kepada pihak pembeli sebagaiKelimaimplikasi perbuatan para Tergugat menjual secara melawan hukumtanah yang bukan haknya serta penetapan status tanah seluas 1.250M2 menjadi kepemilikan para Tergugat sesuai hak dan bagianSipakiyah atas peninggalan Abdul rahman demikian halnya pembokaranpondasi di atas tanah seluas 260 M2, Menurut Majelis hakim tidaklahtermasuk dalam kategori ultra petita
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Register : 10-07-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sdk
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
1.MORGIM SIDEBANG
2.JAHIMAT SILALAHI
3.TIOP MARHASIL SIDEBANG
4.SIMAN SIDEBANG
5.RIMCON W. SIDEBANG
6.MANGATAS SIDEBANG
7.JULIMAR SIDEBANG
8.OLOAN SIDEBANG
9.NIXON
10.MANIMBUL SIDEBANG
11.JONNER SILALAHI
Tergugat:
1.Drs. PANGIHUTAN SILALAHI
2.KEPALA DESA SILALAHI III
3.CAMAT KECAMATAN SILAHISABUNGAN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Dairi
304 — 251
  • Bahwa, karena adanya berbagai kekaburan dan kontradiksi antara positadengan petita telah menimbulkan kesulitan dalam memahami dalil ParaPenggugat sehingga Tergugat , Il dan III kesulitan untuk menangkapmaksud dan tujuan sebenarnya dari gugatan ini apakah gugatan warismawaris untuk dinyatakan sebagai ahli waris, ataukah gugatanberdasarkan kepemilikan ataukah gugatan perbuatan melawan hukumkarena adanya penerbitan sertifikat, ataukah berdasarkan motif lainnyaagar dapat lebih lama menguasai tanah terperkara
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Register : 07-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 26/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 10 Mei 2016 — - PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, DKK - H. ACHMAD BIN H. ANWAR, DKK
111 — 48
  • Mohon dengan hormat agar Judex Factie pada Tingkat Banding dapatmemeriksa kembali Bukti TIl01 yang diajukan oleh PEMBANDING.Bahwa adalah hal yang wajar dan berdasarkan hukum apabilaPEMBANDING menyatakan bahwa Putusan Judex Factie TingkatPertama bersifat ULTRA PETITA karena memutus melebihi dari apayang dimohonkan oleh TERBANDING.JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA MENJATUHKAN PUTUSAN PADAPERKARA A QUO YANG PERTIMBANGAN HUKUMNYABERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PIDANA NOMOR159/PID.B/2015/PN.KAG YANG TELAH BERKEKUATAN
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby
Tanggal 21 Oktober 2014 — AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN
96 — 13
  • peradilan tingkat pertama ; Menghukum Pelawan untuk membayar beaya perkara yang timbui akibat dari upayahukum yang diajukan Pelawan ;Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendaklain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum, fakta dan dampak sosialmasyarakat sehingga tidak menyebabkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidaksesuai dalam persidangan atau putusan yang bersifat onvotdeonde gemotivered (kurangpertimbangan) dan atau putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 93/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 5 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT SILVA INHUTANI LAMPUNG
Terbanding/Penggugat : HJ. MUSTIKA RENY
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
112 — 78
  • Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libel) ;Bahwa menurut hemat Tergugat, tidak jelas apa yang dituntut (petita yangdiminta oleh Para Penggugat), karena petitum tidak didukung oleh posita yangjelas.Berdasarkan Surat DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSILAMPUNG Nomor : 522/1000/III.16/2009, tanggal 2 Juli 2009 dijelaskan: Halaman 35 dari 88 hal.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 30-12-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1769/Pdt.G/2015/PA.Pbr
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat Vs Tergugat
79 — 39
  • Disamping iu, petitumtersebut hanya salah satu dari petita yang diajukan oleh paraPenggugat di dalam gugatannya; sedangkan petitum yang lainsemuanya menyangkut halhal yang berkaitan dengan masalah waris,sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pokok perkara ini adalahtentang waris. Oleh karena itu, sesuai Pasal 49 huruf b Undangundang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UndangundangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama besertaHal. 75 dari 102 hal. Ptsn. No.1769/Pdt.G/2015/PA.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN SBY
Tanggal 12 Nopember 2014 — WALIKOTA SURABAYA, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS KAMAN BIN IRFA’I DKK
158 — 99
  • peradilan tingkat pertama ; Menghukum Pelawan untuk membayar beaya perkara yang timbui akibat dari upayahukum yang diajukan Pelawan ;Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendaklain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum, fakta dan dampak sosialmasyarakat sehingga tidak menyebabkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidaksesuai dalam persidangan atau putusan yang bersifat onvotdeonde gemotivered (kurangpertimbangan) dan atau putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2724 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — NYOTO IRAWAN lawan CYNTHIA GWENDOLYN SONNEVILLE dan ACANG SURYANA, DK
91 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagian komparasi berisi identitas para pihak yang memiliki /egal/standing atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagaiPara Tergugat atau Turut Tergugat;2). bagian fundamentum petendi atau posita gugatan berisi uraiansecara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatu peristiwahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlakudalam mengajukan surat gugatan tersebut;3). bagian petita atau petitum yang berisi permohonan/permintaanyang disusun