Ditemukan 5187 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hermien herijen herdian hermion herizon herlien hervien helzien herdien herziene herfien
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 264/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 19 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat III : LILI SALIM Alias LILY SALIM Diwakili Oleh : BANGUN VH PASARIBU SH
Pembanding/Penggugat I : ASNI Diwakili Oleh : BANGUN VH PASARIBU SH
Pembanding/Penggugat IV : VERAWATI Alias VERAWATY Diwakili Oleh : BANGUN VH PASARIBU SH
Pembanding/Penggugat II : TANDI SUHELI Diwakili Oleh : BANGUN VH PASARIBU SH
Terbanding/Tergugat III : PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA
Terbanding/Tergugat I : H. USMAN DALIMUNTE
Terbanding/Tergugat II : ATENG alias MALIK
70 — 32
  • yang berkekuatan hukum tetap pada atahun 2002, artinya secaralogika hukum tanah milik Pelawan atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor:5227 diterbitkan diatas tanah Terlawan yang telah berkekuatan hukumtetap pada tahun 2002, oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslahdikesampingkan ;Bahwa tentang dalil Para Pelawan pada halaman 19 memohon agarMajelis Hakim memutuskan perkara a quo sesuai Tuntutan Provisi adalahtidak berdasarkan hukum, sebab dalil Para Pelawan yang menganulirPasal 180 Ayat (1) Herzien
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
344 — 643 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut Harus Dipertimbangkan Dan DiputusTerlebin Dahulu Sebelum Mempertimbangkan Pokok Perkara.1.Bahwa Tergugat Il mencadangkan hak Tergugat II untuk menyampaikanjawaban dalam pokok perkara maupun eksepsieksepsi lainnyamengingat eksepsi ini adalah keberatan terhadap Kompetensi AbsolutPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukanbersamaan dengan jawaban dan telah sesuai dengan Pasal 134, 136dan 125 ayat (2) Herzien Indlandsch Reglement (HIR).
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 29-11-2017 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 129/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Februari 2018 — MUCHTAR DJAMACH, S.H, Dkk MELAWAN NANUNG
83 — 27
  • Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal180 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 Ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp de Rechtsvordering (Rv), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) danProvisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil ;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 06-07-2018 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Ahli Waris dari Almarhum M. YASIN. BIN H. O. ENG
Tergugat:
1.PERUM PERUMNAS
2.PERUM PERUMNAS REGIONAL III Kantor Cabang Cengkareng
3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
5.UNTUNG SASTRAJAYA
6.NYONYA YULIA SUPARDI
198 — 59
  • Bahwa oleh karena Tergugat VII (Voeging) mengajukan eksepsikompetensi absolut yang mana berdasarkan Pasal 136 Herzien InlandschReglement (HIR) eksepsi Kompetensi Absolut harus diperiksa dan diputusterlebih dahulu sebelum materi pokok perkara diperiksa, maka dengan iniTergugat VII mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar memeriksadan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut Tergugat VIIdalam bentuk putusan sela.ll. Diskualifikasi in Person8.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 393/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : Dokter Reynold Agustinus Diwakili Oleh : ROBIN R SIAGIAN, SH.,LLM
Pembanding/Penggugat II : Viar Nadi Putera Diwakili Oleh : ROBIN R SIAGIAN, SH.,LLM
Terbanding/Tergugat I : P.T. Sokka Tama Fiber
Terbanding/Tergugat II : Notaris Novita Bumbunan Siagian, S.Sos, S.H., MKn. Notaris di Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI
159 — 77
  • oleh karena pihak Para Pembanding semulaPenggugat dan Penggugat II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilantingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap ParaPembanding semula Penggugat dan Penggugat II haruslah dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Herzien
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 209/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 15 Februari 2018 — 1. PHILIP PRIASMORO, sebagai Pembanding 2. ANDREAN MELON PRIASMORO 3. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Oka, SH 4. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ayu Rustini,SH sebagai Pembanding I; 5. SAIFUDIN 6. HERU SOETRISNO, Msc sebagai Pembanding 7. I PUTU CHANDRA, SH sebagai.Pembanding II; 8. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG sebagai Pembanding III L a w a n : 1. ERRY MUHAMMAD SYOFRIADY, sebagai Terbanding dan 2. KANTOR KEMENTERIAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA sebagai Turut Terbanding I 3. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI sebagai Turut Terbanding II
115 — 61
  • Penerima Hibah,karena penerima hibah anak kandung tidak kena pajak;Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding / Penggugat tidakdapat membuktikan dialildalinya sehingga permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya Judex Facti/ PengadilanTingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat yangtertuang dalam petitum Terbanding / Penggugat;Bahwa dasar dan alasan Pembanding/Turut Tergugat Il dan Ill adalah sebagaiberikut:Bahva sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
304 — 161
  • Oleh karenanya perluditegaskan perbedaan karakateristik Keputusan Rapat(Risalah/Notulen Rapat) dan Akta Notaris;13) Bahwa Risalah/Notulen Rapat dan Akta merupakan buktiSurat (het schriftelijk bewijs) dalam hukum acara perdataHal. 37 dari 269 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smgdiatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR(Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/Herzien InlandschReglement) selain Bukti Saksi (het bewijs van getuigen),Persangkaan (de vermoedens), Pengakuan (de bekentenis) danSumpah
    Bahwa Risalah/Notulen Rapat dan Akta merupakan bukti Surat(het schriftelijk bewijs) dalam hukum acara perdata diatur dalamPasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR (Reglemen Indonesia yangDiperbaharui/ Herzien Inlandsch Reglement) selain Bukti Saksi (hetbewijs van getuigen), Persangkaan (de vermoedens), Pengakuan (debekentenis) dan Sumpah (de eed);12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
214 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga penggunaaan indikasi(asumsi) tersebut membuktikan bahwa Termohon Keberatan dahuluKPPU tidak menerapkan hukum acara pembuktian sesuai denganperaturan perundangundangan;Bahwa hal ini dapat terlihat dari tuduhan Termohon Keberatan dahuluKPPU baik dalam LDP maupun dalam persidanganpersidangan MajelisKomisi, dimana hanya dilandasi dengan asumsi tanpa disertai denganbuktibukti yang lainnya;Bahwa menurut Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR),disebutkan: barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
122 — 20
  • Consortium (kekekurangan pihak) sehingga oleh karenanyaGugatanPenggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet OntvankelikeVerklaard ) ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang dikalahkan,maka sepatutnya menurut Hukum Penggugat tersebut dihukum untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;Memperhatikan segala sesuatu yang teradi; dipersidangan sebagaimanayang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;Mengingat, akan ketentuanketentuan dalam HERZIEN
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 13-09-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat:
DONY RAE, SE
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Persero TbkJakarta cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI
2.Uki Hartono
3.Wariah
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTRIAN KEUANGAN cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU SUMATRA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN PUSAT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA PEKANBARU
229 — 152
  • Hal ini sesuai dengan Pasal180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat(1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 danPasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (HRv), dan SEMA NO.3Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbeer bij voorraad)dan Provisionil, serta SEMA No.4 Tahun 2001 tentang PermasalahanPutusan Serta Merta dan Provisionil.DALAM REKONVENSI1.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
88 — 50
  • ,tertanggal 5 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hakhakyang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :Pasal 195 (6) Herzien Inlandsch Reglement yang berbunyi :ika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upayapaksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yangdalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
93 — 16
  • pertimbangannya dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Penggugatsebagai pihak yang kalah dan di hukum untuk membayar biaya perkara yang akanditentukan di dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugatyakni bukti surat P37 sampai dengan bukti surat P43 tidak berkaitan denganpembuktian perkara a quo, maka terhadap bukti surat tersebut cukup beralasan untukdikesampingkan;Mengingat dan memperhatikan ketentuanketentuan di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, HIR (Herzien
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 27-08-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Cbd
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat:
RANNY KUSUMAWARDHANI
Tergugat:
1.PRAMADI KUSUMO
2.BUGIANTO
3.ANINDITA ALIYAH UTAMI
4.Sanovi Setiawan, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
SANOVI SETIAWAN,SH M.K.n
101 — 23
  • 134 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2019/PN Cbddi Kota Bogor dan Tergugat III bertempat tinggal di Kota Bogor, sedangkanYayasan Multicomp Anugerah Insani (MAI) itu sendiri beralamat di Kota Depok;Menimbang, bahwa dari replik Penggugat terhadap eksepsi ParaTergugat menyatakan bahwa pengadilan Negeri Cibadak Berwenang mengadilikarena Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dilakukan di kantor TurutTergugat yang berkedudukan di kabupaten Sukabumi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Herzien
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 715/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
TAN SETIADI DERMAWAN
Tergugat:
1.Ny. LIE TENG HOA
2.TAN PIA TENG
3.TAN PENG KIE
Turut Tergugat:
1.Nn. TAN KIM NIO
2.LIE TUAN KIP selaku ahli waris Ny. TAN SIU KIM
3.LIE TUAN KIP
139 — 44
  • TAN SIU KIM yangsudah lebih dahulu meninggal, karenanya hak dan kedudukan hukumnyadiwarisi oleh suami dan anakanak nya selaku ahli waris.Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) /Pasal 142 RBg ditentukan bahwa yang berwenang untuk mengadili Suatuperkara adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS PT BANDUNG RAYA INDAH LESTARI, DK
278 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 158 K/Pdt.SusKPPU/2017dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) maupun dalampersidanganpersidangan Majelis Komisi dimana hanya dilandasidengan asumsi tanpa disertai dengan buktibukti yang lainnya;Bahwa menurut Pasal 163 Het Herzien Inlands Reglement (HIR),disebutkan: Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atauia menyebutkn suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atauuntuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu;Bahwa selain itu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 2 Oktober 2014 — HAGUS SUANTO, SH, Lawan 1. FIRMA HUKUM (LAW FIRM ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS, 2. ERI HERTIAWAN, SH.LLM, 3. SADLY HASIBUAN SH, ADVOKAT, 4. DR IUR ADNAN BUYUNG NASUTION SH, 5. CITIBANK N.A CABANG INDONESIA,
396 — 338
  • BuktiTIl2~ : Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ;10.11.12.13.14.15.16.Bukti T ll3 : Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) ;Bukti Tll4: Pasal 33 Undangundang 18 Tahun 2003 TentangAdvokat (UU Advokat) ;Bukti TIl5 : Pembukaan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesiayang telah (Asli) disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 (KEAI) ;Bukti T.ll6 Pasal 26 ayat (5) UU Advokat ;Bukti TIl7 : Pasal 8 huruf (g) KEAI ;Bukti Tll8 : Pasal 4 huruf (a) KEAI ;Bukti TIl9 : Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 03-08-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 PK/PDT/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — GO LENNY SETYAWATI, dk VS 1. RIKA YOU SOO SHIN, SH, dkk
168 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (vide Bukti P10) pada Pengadilan NegeriSurabaya adalah sepenuhnya telah berkesesuaian dengan ketentuanPasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang secarategas menyatakan sebagai berikut:"Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalamitu dimajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salahseorang dari Tergugat itu, yang dipilin oleh Penggugat";Catatan:Katakata "Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidaktinggal di dalam itu dimajukan kepada
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BLORA Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bla
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
DENDY LUKMAJATI
Tergugat:
SANCOKO
Turut Tergugat:
1.TITIN
2.BPN
Intervensi:
1.DAMIN
2.SITI SYAROFAH
162 — 40
  • Intervensiditolak, maka petitum gugatan Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkanlagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak, sehinggadengan demikian gugatan Intervensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, PenggugatIntervensi dan Penggugat Intervensi Il sebagai pihak yang kalah, makadihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Herzien
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 12-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
154 — 80
  • jelas,padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harusterang dan jelas atau tegas (duidelijk);Menimbang, bahwa majelis hakim terlebin dahulu akan menguraikanformulasi Surat gugatan dalam perkara perdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatanadalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syaratformil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundanganundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR(Herzien
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA
Tergugat:
1.PT PERTAMINA EP
2.PT MIURA INDONESIA
279 — 53
  • pokoknya membantah gugatan Penggugat karenaPenggugatlah yang tidak dapat memenuhi prestasinya;Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakanhalhal yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat karena dukunganyang diberikan bukanlah perjanjian yang mengikat;Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Penggugat dan ParaTergugat terdapat beberapa kesinambungan yang mana kesinambungan tersebutmerupakan suatu pengakuan yang kualifikasinya diatur dalam Pasal 174, Pasal175, dan Pasal 176 Herzien