BV 5352 TS beserta Terdakwa selakuNahkoda dan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP.HIU MACAN 05 ke pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepadaPPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa Nguyen Hoang Tuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

5352 TS beserta Terdakwa selakuNahkoda dan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP.HIU MACAN 05 ke pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepadaPPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa Nguyen Hoang Tuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102UndangUndang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

PENETAPANNo.45/Pdt.G.S/2020/PN.Tsm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya;Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalayatanggal 05 November 2020, Nomor: 45/Pdt.GS/2020/PN.Tsm tentang penunjukkanMajelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah membaca berita acara persidangan tanggal 19 Nopember 2020, Nomor45/Pdt.GS/2020/PN.Tsm, dalam perkara antara:1.

Sri Hendayani, Nip19840519 200904 2 004 di persidangan yang pada pokoknya menyatakanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telahmemperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, dengan demikian ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi.Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugattidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, selanjutnya

Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Utj.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi.Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, makagugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugatmengajukan gugatan

Telan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor45/PDT/2017/PT.JMB tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;2.

BAKTAR JUBRI NASUTIONSH.MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Juni 2017 Nomor45/PDT/2017/PT.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor45 2/Pdt.P/2020/PA.Bjn;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor452/Pdt.P/2020/PA.Bjn. dari Buku Register Perkara;3.

menjaminkannya untukpeminjaman Pupuk triple sebanyak 40 (empat puluh) ton dengan harga Rp.500 (lima ratus rupiah) setiap satu kilogram Pupuk TripleBahwa Sertipikat tersebut adalah atas nama Tergugatl maka sangatberalasanlah dengan jaminan sertipikat terhadap utang Tergugat Tergugatmaka dapat dilaksanakan Eksekusi .Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 45/Padt.G/2018/PNKbj.Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2013, telah diadakan pertemuanmediasi dan dibuat berita acara dalam perkara Perdata Nomor45

/Pdt.G/1995/PNKbj yang dihadiriKuasa Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Mutiara Purba SH Sebagai kuasadari SITTI BR GINTING dan BINBIN PURBA sebagai Tergugat Tergugat .Bahwa sesuai dengan hasil mediasi dan juga Putusan Pengadilan NegeriKabanjahe tertanggal 29 Januari 1996 dalam Perkara Perdata Nomor45/Pdt/G/1995/PNKbj.

di Kepaniteraan HukumPengadilan Negeri Jombang pada tanggal 21 Desember 2016, Nomor126/BH.PA / 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagaieee eee tee ee eee cee e cee a eee anes eee eeeeeeeeeeeaeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeas PARA TERGUGAT;Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari RABU,tanggal 28 Desember 2016 dalam acara pembacaan gugatan bahwa Kuasa ParaPenggugat tidak hadir, sedangkan Kuasa Para Tergugat hadir, namun Kuasa ParaPenggugat mengirimkan surat pencabutan perkara perdata nomor45

Agung Nomor 01 tahun 2008 dinyatakan tidakdapatdilaksanakan; +e eee eee rere eee eee eeBahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar bersabar dan mengurungkan' niatnya untukbercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlahgugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat; rrr err rr rr rr ere ee eee eee eeeBahwa Penggugat dan Tergugat selaku Pegawai NegeriSipi yang masih aktif guna memenuhi maksud PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45

diKota Jayapura, sebagai Penggugat.melawanPenggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,pekerjaan nelayan, tempat kediaman diKabupaten ToliToli, Provinsi SulawesiTengah, sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah memelajari berkas perkara dan suratsurat yang berkaitan denganperkara ini.Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di mukasidang.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor45

untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidangperkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan,sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan Nomor45

Mengabulkan permohonan = pencabutan perkara Nomor45/Pdt.G/2018/PA. MIl dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hiu No. 18 (lorong 3), KelurahanTahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 19 Mei 2018, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor45/SK/Perdata/2018/PN KKa., tertanggal 21 Mei 2018, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut :22eeeee een Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor14/Pdt.G/2018/PN Kka, tertanggal 11 April 2018, tentang Penunjukan MajelisHakim;Setelah membaca

Surat Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Mtr tanggal 24 Februari 2021 yang menerangkan padatanggal 2 Maret 2021 telah diberitahukan isi putusan kepada Tergugat 2 danTurut Tergugat;2. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/AktaBdg/2021/PN Mtr yangdibuat oleh Dewa Ketut Widhana, S.H. Plh.

Surat Keterangan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Mtr yang dibuat PaniteraPengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa KuasaPembanding/semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2021 datang untukmempelajari berkas perkara, sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat danTurut Terbanding/Turut Tergugat tidak datang untuk mempelajari berkasperkara;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor45/Pdt.G/2020/PN Mtr diucapkan/diputus pada tanggal 24 Februari 2021 DanHal 21 dari

Menimbang, bahwa lagi pula sampai dengan putusan ini diucapkan kuasaPembanding/semula Penggugat tidak mengajukan memori banding untukmendukung alasan bandingnya tersebut, sehingga tidak diketahui apa alasan ataukeberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan hakim tingkat pertama yangdimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkantersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding memperoleh cukup alasanuntuk =menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor45

Nomor. 92/PDT/2021/PT MTRNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubahdan perubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 24 Februari 2021 yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan,

BOLILERA, SKM yakni selakuKepala Puskesmas Balauring ;e Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksikorban MEGA HANDAYANI alias MEGA, antara terdakwa dengansaksi korban MEGA HANDAYANI alias MEGA masih berstatussebagai suami istri berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor45/03/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat danditandatangani oleh AHMAD YUSUF selaku Pegawai PencatatNikah ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan

tendangan kaki kanan terdakwa mengenaitelinga kiri dan samping telinga kanan saksi korbansedangkan kaki kiri terdakwa mengenai bagian belakangsaksi korban hingga menyebabkan saksi korban jatuh diatastempat tidur, selanjutnya saksi korban melaporkanperbuatan terdakwa ke Polsek Omesuri ;e Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksikorban MEGA HANDAYANI alias MEGA, antara terdakwa dengansaksi korban MEGA HANDAYANI alias MEGA masih berstatussebagai suami istri berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor45

Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalamrumah tangga tersebut ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dimanasaksi korban merupakan istri dari Terdakwa yang mana telahmelangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 22 Mei 2011 diOmesuri, Lembata sesuai dengan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor45/03/V/2011 ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menurut MajelisHakim unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang didakwakanJaksa Penuntut Umum

nelayan dan ada juga yang ditangkap oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa menurut Saksi Saepul Anwarudin dan Terdakwapada pokoknya menyatakan bahwa Saksi dan Terdakwa menangkap bibitlobster/oenur dengan cara menggunakan jaring karena posisi bibit lobster/benurberada di pinggir pantai sehingga tidak menggunakan kapal;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, menjelaskan bahwa yang dimaksud Surat izinusaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harusdimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan denganmenggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

dan Perikanan Kabupaten Lebak atausetidaktidaknya terdaftar di Kantor Desa setempat maka pengadilanberkeyakinan jika Terdakwa tidak memiliki Surat izin Usaha Perikanan (SIUP)dalam melakukan kegiatan usaha perikanan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasmaka unsur ke3 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

Putusan Nomor 388 K/TUN/2013Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor45/G/2012/PTUNPbr., Tanggal 19 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi;DALAM POKOK SENGKETA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kelurahan Air Hitam,Surat Ukur Nomor 00065/2012 Tanggal 11 April

empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaTergugat II Intervensi dan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 70/B/2013/PT.TUNMDN., Tanggal 27 JUNI 2013 yangamarnya sebagai berikut:Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding II dan Tergugat IIIntervensi/Pembanding ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor45

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor45

Putusan Nomor 388 K/TUN/2013objek perkara a quo, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor45/G/2012/PTUN.PBR. tanggal 19 Maret 2013 yang menyarakan MenolakEksepsi Tergugat II Intervensi, lagi pula mana mungkin Sertipikat Hak MilikNomor 1458, SU Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama BasriAhmad Tamin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) bisa dibaliknamakan kepada Midy Sargi Hamid sedangkan Sertipikatnya sampaisekarang masih dikuasai

tanggal lahir Liabuku, 01 Juli 1978, agamaIslam, pekerjaan lou Rumah Tangga,pendidikan SLTP, tempat kediaman diKecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagaiPemohon Il;Selanjutnya Pemohon dan Pemohon Il,bersamasama disebut sebagai paraPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBaubau pada tanggal 21 April 2021 dengan register perkara Nomor45

MelawanTergugat, Lahir di Merauke, tanggal 26 April 1991, umur 28 tahun, agamaIslam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke KabupatenMerauke, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar dalildalil Penggugat;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan dalam persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor45

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas/ Panggilan Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Mrk tanggal 19 Januari 2021 dan 26 Januari 2021.Ketidakhadiran Tergugat tersebut

lahir, LadangLaweh/10 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan D IV,pekerjaan Karyawan di RSUD Payakumbuh, bertempattinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor45

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuassebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor45/03/III/2011, tertanggal 07 Maret 2011;2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA K.Kps.3.

dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat tanpa perubahan ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapatdidengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah datang menghadap dimuka sidang;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor45

Unsur Setiap orang; wonnennnnee Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalahorang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan) sebagai subyek hukum yang melakukan suatuperbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;Sates Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keteranganpara Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa

3 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PermenKp/2015 TentangPenangkapan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan(Portunus Pelagicus Spp.) yang berbunyi: Penangkapan Lobster (Panulirusspp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dapatdilakukan dengan ukuran: Lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter);nn Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor45

Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatanuntuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakandengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapaluntuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,dan/atau mengavetkannya; wonnnnnnnne Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor

31 Tahun 2004tentang Perikanan yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan, yangselanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaanperikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan saranaproduksi yang tercantum dalam izin tersebut; wonnenonnns Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yangselanjutnya disebut