Ditemukan 5427 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1296 1126 1526 1026 1326 1986 1976 1996 1966 1962
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1258 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — Drs.H.Alex Tahbin Ibrahim
87 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya yang berjudul "AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", halaman 347mengemukakan pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541menyebutkan bahwa "walaupun pada seseorang (yang sudah turutmelakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaanpribadi dari pelaku tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui adanyakeadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama,maka orang itu adalah seorang pelaku peserta",Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah tidak mempertimbangkanuraian
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 24-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 9/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 24 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
63 — 12
  • 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1917 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1918 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1919 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1920 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1921 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1922 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1923 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1924 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1925 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1926
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 13 Januari 2015 — PIUS MANGU WISOK SIMON LEWOGETE
104 — 149
  • Tidak seorangpun memenuhi unsur unsur delik seluruhnya, tetapi parapelaku bersamasama mewujudkan delik itu.Untuk dapat menentukan apakah terdakwa adalah sebagai pelaku, yangmenyuruh melakukan atau sebagai pihak turut serta melakukan, tidaklahdilihat kepada perbuatan masingmasing pelaku secara satu persatu danberdiri sendiri melainkan dilihat semua sebagai kesatuanMenimbang, bahwa berdasarkan HR tangal 21 juni 1926 No 11541 NJ.1926 dantangal 29 Oktober 1934 No 12851 NJ 1984 yang memutuskan :bahwa
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2013 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 6 Mei 2014 — Ir. ERY SUSANDAH BIN LAHMUDDIN
94 — 92
  • ,GroningenBatavia, 1937, hal 313);Menimbang, bahwa dengan menunjuk arrestarrest dari Hoge Raad,masingmasing tanggal 21 April 1913, N.J. 1913, hal. 961, W. 9501, tanggal 21Juni 1926 N.J. 1926, hal. 955 W. 11541, atau Yurisprudensi MA RI No. : 572K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004, Prof.
Pengadilan PA KOTAMOBAGU Perdata Agama
Register : 06-01-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 10-07-2021
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 56
  • Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk.3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,maka sesuai Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1925 dan 1926 KUHPerdata(Burgerlijk Wetboek) maka pengakuan di depan hakim merupakan bukti yanglengkap, sehingga terhadap dalil Para Penggugat yang telah diakui olehTergugat tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sertaharus dinyatakan sebagai fakta hukum yang benar;Hal. 69 dari 100 hal. Put.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 22-12-2014 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/PDT.G/2014/PN PTS
Tanggal 30 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 270
  • Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983,selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti Tl/X.51) ;Fotocopy Surat Demang Adogom tertanggal 17 Maret 1926 dan surat UebanKepala Baru bin Rondi Kepala Lama tertanggal 23 Juni 1927; yang disahkanTumenggung Sibau Hilir P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983,selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti Tl/X.52) ;Fotocopy Surat Demang Adogom tertanggal 28 Mei 1927 yang disahkanTumenggung Sibau Hilir P.
Pengadilan PA ARGAMAKMUR Perdata Agama
Register : 04-06-2018 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM
Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 61
  • Bg juncto Pasal 1925 dan 1926 Kitab UndangUndang HukumPerdata ), hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalamkitab A/ Bajuri Juz Il halaman 334 selanjutnya diambil alin Majelis menjadipendapat sendiri, berbuny/ :SUIS ay ay rudy Vg a dl lo ao a alle col Ln 5!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-04-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 9 April 2013 — THE BRITHIS INTERNATIONAL SCHOOL, dalam hal ini diwakili oleh CRISTIAN LOTHAR BARKLEI selaku Kepala Sekolah vs WIWIK HANDAYANI
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Lebih lanjut, pengakuan Penggugat tersebut merupakan suatu pengakuanyang tidak dapat dicabut kembali (irrevocable admission), sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 1926 KUHPerdata yang menyatakan:Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabutkembali kKecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibatsuatu kekeliruan mengenai peristiwaperistiwa yang terjadi.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-01-2022 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 14 September 2021 — Perdata Sumiati, Dkk melawan Mudawati,Dk
396 — 158
  • orang yang memberikanpengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untukmemberikan pengakuan tersebut, maka dengan demikian dalam pengakuantersebut akan mempunyai dan melekat nilai kekuatan pembuktian yangsempurna (volleding), mengikat (bindende) dan menentukan (dwingende,belissend) dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali (irrevocable, onherroepelijk) tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ketantuan diHalaman 81 dari 95 Putusan Nomor 55/Padt.G/2021/PN Kpndalam Pasal 1926
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 23 Oktober 2015 — Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (TERDAKWA)
189 — 69
  • BUKTI T 58 Copy PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 1926 K/PID.SUS/2013, Tanggal : 13 Januari 2013,.59. BUKTI T - 59 Copy PUTUSAN PERDATA Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 54/Pdt.G/2012/PN Pwt Tanggal : 21 Agustus 2013 ; 60. BUKTI T - 60 Copy kliping koran Suara Merdeka tanggal 10 Januari 2013, judul berita ADA FITNAH DI GUNUNG TUGEL (BAGIAN I) ; 61. BUKTI T - 61 Copy kliping koran Harian Banyumas, dengan judul KERJA PANSUS GUNUNG TUGEL MELAMBAN ; 62.
    Eko Tjiptartono SHM Nomor : 03444 dan 03445 untuk PelebaranJalan, tahun 2010,BUKTI T 58 Copy PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 1926 K/PID.SUS/2013,Tanggal : 13 Januari 2013,.BUKTI T59 Copy PUTUSAN PERDATA Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor :54/Padt.G/2012/PN Pwt Tanggal : 21 Agustus 2013 ;BUKTIT60 Copy kliping koran Suara Merdeka tanggal 10 Januari 2013, judulberita ADA FITNAH DI GUNUNG TUGEL (BAGIAN J) ;BUKTI T61 Copy kliping koran Harian Banyumas, dengan judul KERJA PANSUSGUNUNG TUGEL MELAMBAN ;BUKTIT62
    Eko Tjiptartono SHM Nomor : 03444 dan 03445 untuk PelebaranJalan, tahun 2010,BUKTI T 58 Copy PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 1926 K/PID.SUS/2013,Tanggal : 13 Januari 2013,.BUKTIT59 Copy PUTUSAN PERDATA Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor :54/Pdt.G/2012/PN Pwt Tanggal : 21 Agustus 2013 ;BUKTIT60 Copy kliping koran Suara Merdeka tanggal 10 Januari 2013, judulberita ADA FITNAH DI GUNUNG TUGEL (BAGIAN J) ;BUKTI T61 Copy kliping koran Harian Banyumas, dengan judul KERJA PANSUSGUNUNG TUGEL MELAMBAN ;BUKTIT62
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
461 — 352
  • Mengenai Putusan Kasasi MahkamahAgung RI dalam Perkara Perdata Nomor: 1926 K/ PDT/2021tanggal 31 Agustus 2021, terhadap Perkara Perdata no;1397/Pdt. P2019/PN.Sby tanggal 12 Oktober 2020 (Fotokopilegalisir);Halaman 62 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.22. T.ll.Int21 : Surat Affidavit dari Ahli Hukum Tata Negara dan HukumAdminitrasi Negara oleh Andi Antonious Tabusassa(Fotokopi sesuai dengan asli);23.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 16-07-2014 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 297/PDT.G/2014/PN.JKT.UT
Tanggal 18 Agustus 2015 — Penggugat:
PT.WAHANA AGUNG INDONESIA PROPETINDO (peseroan)
Tergugat:
PT.MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
181 — 122
  • (Vide Bukti T7.b)Bahwa terhadap Surat Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tersebutdiatas, Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknyasebagai berikut:Mefegaskan bahwa UndangUndang Gangguan (Hinder Ordonatrtie)Staatsblad tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kalidirubah terakhir dengan Staatsblad tahun 1940 Nomor 450 padadaseimya mengatur tentang bagian dari Izin untuk Mendirikan Bangunan(IMB) untuk kegiatan usaha dalam hubungannya dengan gangguanterhadap keselamatan masyarakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
114 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikan dimuka hakim dalam persidangan perkara ini di tingkat pertama, sehinggasecara hukum, pengakuan tersebut selain harus dianggap sebagai alat buktiyang sempurna, tetapi sekaligus juga harus dianggap sebagai alat buktiyang sangat menentukan dalam perkara ini.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 105 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara; Lihat pula: Pasal 174 HIR, Pasal 1926
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 176/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 14 Desember 2017 — Pembanding/Tergugat IX : SIE SONNY WAHYUDIANTO
Terbanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY
Turut Terbanding/Tergugat I : ABBAS BASARI
Turut Terbanding/Tergugat II : AHMAD ARIEF MASYHURI
Turut Terbanding/Tergugat III : SULISTINI
Turut Terbanding/Tergugat IV : UMMI NAFIAH BINTI MACHBUB USMAN
Turut Terbanding/Tergugat V : DZAWIL IYAMUZAYYANATI BINTI MACHBUB USMAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : TUTI ALAWIYAH BINTI MACHBUB USMAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : YOPPI KAMARURUNG
Turut Terbanding/Tergugat VIII : FAISAH.S
Turut Terbanding/Tergugat X : JOHNYY SIMON LEFRAN,SH
Turut Terbanding/Tergugat XI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Balikpapan
43 — 29
  • putusanPengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Juli 2017 No.128/Pdt.G/2016/PN.Bpp secara patut dan seksama ;Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandingkepada Tergugat VII/ Turut Terbanding VI pada hari Rabu tanggal 30 Agustus2017 No. 128/Pdt.G/2016/PN.Bpp, yang dibuat oleh RUSTIAH JurusitaPengadilan Negeri Tarakan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut,untuk memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Balikpapan,sesuai Surat tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : W18.U2/1926
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pemalsuan
Register : 27-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte
Tanggal 25 September 2019 — Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE
189 — 126
  • muslihat adalah suatutindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai ucapan maupun tidakdisertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipetindakmenimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi oranglain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalahbeberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan akan isi keteranganitu benar padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masingmasingketerangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan (HR 8 Maret 1926
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-05-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2185 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Mei 2017 — KHOSSAN KATSIDI Pgl. KHOSSAN
215 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupuntidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagaipelaku peserta ;Dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541mengatakan "bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turutmelakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaanpribadi tesebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, makaorang itu adalah seorang pelaku peserta ;Bahwa dalam buku pergeseran turut serta melakukan dalam ajaranpenyertaan (telaah kritis berdasarkan teori
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG
Tanggal 22 April 2016 — SOEHARSONO Bin R SOEKARSODI dan AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. Bin H. SLAMET SUWITO
117 — 60
  • . === 222 ===Menimbang, bahwa di dalam perkara Kasasi Mahkamah Agung RINomor 1926 K/PID.SUS/2013 jo putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang Nomor: 47/Pid.Sus/2013/PT.Tpk.Smg joHal 106 Putusan. No.14/Pid.SusTPK/2016/PT.SMGPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :126/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, Saksi Ir. Eko Tjiptartono didakwa olehJPU telah melakukan tindak pidana korupsi, Saksi Ir.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
118 — 69
  • tertanggal 7 Juli2015, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya (asli surat tersebuttidak ditunjukan), telah dibubuhi meterai secukupnya, diberitanda P18;19.Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten GianyarNo.1869/51.04/VIIV2015, tertanggal 26 Agustus 2015, perihal RisalahPanggilan Kepada Saksi, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya(asli surat tersebut tidak ditunjukan), telah dibubuhi meterai secukupnya,diberi tanda P19;20.Fotocopy Vonnis Pengadilan Raad Kerta di Gianyar No. 128 Civil 1926
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto.
152 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1198 K/PID.SUS/2016 dan 03445 untuk Pelebaran Jalan, Tahun 2010; 58.Bukti T 58, Copi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/PID.SUS/ 2013, tanggal 13 Januari 2013: 59.Bukti T59, Copi Putusan Perdata Pengadilan Negeri PurwokertoNomor 54/Pdt.G/2012/PN Pwt tanggal 21 Agustus 2013; 60.Bukti T60, Copi kliping koran Suara Merdeka tanggal 10 Januari2013, judul berita Ada Fitnah Di Gunung Tugel (Bagian 1): 61.Bukti T 61, Copi kliping koran Harian Banyumas, dengan judulKerja Pansus Gunung Tugel
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum
Register : 20-05-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN SOASIU Nomor 39/Pid.B/2019/PN Sos
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Dedy Santosa, SH
2.ASNIAR,SH
Terdakwa:
ENDANG RETNASARI ALIAS ENDANG
173 — 92
  • muslihat adalah suatutindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai ucapan maupun tidakdisertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkansuatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkanyang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keteranganyang saling mengisi yang seakanakan isi keterangan itu benar padahal tidaklain daripada kebohongan, isi masingmasing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan (HR 8 Maret 1926