Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Agustus 2015 —
67 — 129
  • Nias Selatan tahunanggaran 2012, kemudian BPK (badan Pengelolah Keuangan) dankekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan, Perubahan APBD NiasSelatan tahun anggaran 2012, ada surat permohonan Kepala DinasPertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten NiasSelatan ada surat perintah tugas No. 16 tahun 2012;Bahwa semua dokumen ahli terima dari penyidik ;Bahwa untuk melakukan audit kami ada tim ahli sebagai ketua panitia,kemudian ada anggota tim namanya Andre Pradikto, kemudian adapengendali tekhnis
    pihak ketiga ;Bahwa memang suatu keharusan menurut peraturan perundangundangan memang harus ada SK itu tadi, kapasitas kepala daerah ituPutusan No. 116/Pid.SusTPK/2014/PNMdn, hal. 105 dari 172 hal.tadi sekedar hanya membantu setelah di limpahkan wewenang itumaka tanggung jawabnya hanya sekedar menerbitkan SK itu tadi,kecuali wakil kepala daerah itu atas inisiatif sendiri meng SK kansendiri itu salah ;Bahwa bergeser pelimpahan tanggung jawab itu sesuai yangdisebutkan didalam SK itu tadi, secara tekhnis
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 10-03-2014 — Putus : 29-05-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 03/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 29 Mei 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ISMIYADI, SH.
Terbanding/Terdakwa : ADRIAN, SE Bin IBRAHIM KADIR
113 — 34
  • Mahmuddin,SE sebagai Ka.Bag Tekhnis.
  • Photo Copy Struktur Organisasi PDAM Tirta Bengi Kab.Bener Meriah tanggal 30 Agustus 2006.
  • Photo Copy Rekening Koran Giro Bank BPD Nomor: 053.01.03.580004-1 PDAM Kab. Bener Meriah Periode 02 Januari 2013 s/d Januari 2013.
  • Print Foto Kondisi Inteke Paya Rebol Kec. Bandar ( Pondok Baru ) dan Foto Malakukan Perbaikan Pipa Induk Ditengeh Hutan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB
102 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku KoordinatorPelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan Redistribusi Tanah ObjekLandreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidak melakukanIdentifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang dengan mencocokandata yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada diKanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi DadiRahmanhadi, SH.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks
Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS vS. - H. TAJANG HS
142 — 20
  • pendidikan ahli adalah strata satu sarjana ekonomibagian manajemen ;Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan sebagai auditor dalam BPKPada tingkatannya mulai dari penyelia, ahli sampai terakhir pengendalitekhnis ;Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa, mulanya dari Kejaksaanpernah minta instansi ahli untuk melakukan pemeriksaan Investigasi ;Bahwa merujuk surat permohonan dari Kejaksaan, yang padaprinsipnya kemudian ahli ditunjuk sebagai team dalam pemeriksaantersebut dalam hal ini ahli sebagai pengendali tekhnis
    posisinyadiatasnya penanggung jawab dan dibawahnya lagi ada tekhnis adaketua team dan anggota team ;Bahwa tugas utama ahli sebagai pengendali tekhnis adalahmengandalikan team dalam melaksanakan audit, memberikansuvervisi, memberikan petunjuk / jalan keluar dalam membahaspermasalahannya ;Bahwa metode apa yang ahli gunakan dalam pengumpulan dataadalah istilah metode primair berupa laporan dari BRI ; Putusan No. 70 /Pid.Sus/2012/PN.Mks Page 125Bahwa dokumen yang tersaji dari BRI tersebut oleh team
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 Juli 2019 — Ir. Yudi Wahono, Dess Bin Alm Radi
98 — 39
  • perihal Usulan DAK Infrastruktur Publik Daerah Tahun2016.20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/2679/LSBJ/BUD/1.03.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 berikut lampirannya.21) Buku catatan hasil pengecekan volume hasil pekerjaan peningkatan JalanRinjani Rayabromo dan Jalan Mahoni raya22) Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800 / 014BM / DPUPESDM /2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/ /2015/PN Plk
Tanggal 24 Februari 2016 — dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE
138 — 27
  • PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) : Herry Leonardo;d.
    ,MPH selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor :900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dengan tugas dan wewenang selakuTim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Tim PendukungPengguna Anggaran;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Herry Reonardo dimanasaksi diminta oleh Terdakwa untuk menyusun Rencana PengadaanBarang/Jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan SendiriHalaman 125 dari 166 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PN Pik(HPS) selanjutnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 K/PID.SUS/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — Drs. JARESMAN MANURUNG, M.M
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaresman Manurung, MM. yang melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini adalahsaudara Marisi Tambunan dari pelaku usaha dan Tim Pelaksana ;Pemohon Kasasi selaku Ketua Verifikasi sekaligus Kepala Dinas KoperindagToba Samosir sesuai format yang ada menugaskan Tim Pelaksana dan Tim Pengelolauntuk terus mendampingi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas supayapelaksanaan tetap termonitor dan berjalan sesuai rencana;Walaupun Pemohon Kasasi tidak dibekali oleh petunjukpetunjuk tekhnis namun karenaini
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Pencurian
Register : 06-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KEBUMEN Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kbm
Tanggal 2 April 2019 — MARYADI OKTA Als BADU Bin MUHIDIN, Dkk
92 — 11
  • seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atauHalaman 53 dari 74 Putusan Nomor 27/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmsebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI DIWAKILI OLEH SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. CIPTA MARGA NUSANTARA DIWAKILI OLEH NOVIZAR FITRINTO
239 — 162
  • Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam Point 3.2 mengenaiPENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA disebutkan bahwaHalaman 13 dari 129 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.PLGPokja Pemilihan menetapkan Metode Pemilihan Penyediadengan memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi Tekhnis/KAKdan Kompleksitas pekerjaa, Pagu Anggaran/HPS, RancanganKontrak, hasil analisis pasar dan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 28 Januari 2013 — IMRAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
88 — 25
  • MUNARHADI yang hanyaberpendidikan SMA dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian atauSertifikat Ketrampilan Kerja sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasitenaga jasa konstruksi dan selain itu juga tidak ada persetujuan secaratertulis dari PPTK / KPA pergantian tenaga tekhnis khusus untukPembangunan Gedung Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) AcehBesar tahun 2009 tersebut hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuaidengan Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia, Bahwa sampai denganberakhirnya Kontrak
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 20-10-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
ISWANDI ILYAS,SE Pgl DEDE BIN ILYAS LARAGA
362 — 69
  • Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga terhadapPenawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk ; Pelelangan /Penunjukan Langsung untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tingggiRp.100.000.000.000, Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanPenyedia Barang/jasa kepada PA/KPA/PPK.
    Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga terhadapPenawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk ;Pelelangan /Penunjukan Langsung untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai palingtingggi Rp.100.000.000.000, Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanPenyedia Barang/jasa kepada PA/KPA/PPK.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs. EPI SOPIAN Bin AHMAD CAHYO
85 — 14
  • Imam Poerwono (selaku Direktur Utama) yangmengatur dan mengkoordinasikan Pra Tender secara tekhnis kepadaTerdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan, mengenai Proses lelangsampai dengan pemenang tender, juga melaksanakan kerjasamadengan PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA) meloloskanKualifikasi PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA)meloloskan Kualifikasi PT.
    BPKP Perwakilan Provinsi DKI Wilayah Il ) yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai Berikut :>Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu berkaitan dengan adanyapenyimpangan dalam kegiatan Proyek Renovasi Gedung RSUDdr.Adjidarmo Kabupaten Lebak, karena ketuka itu ahli adalah Ketua Timaudit;Bahwa Ahli bertugas sebagai auditor pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta IIyang mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Banten.Bahwa Ahli sebagai pengendali tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 225/Pid.B/2021/PN Amb
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.LILIA HELUTH, SH
Terdakwa:
STELLA ROYCE PATTY, SE alias ELA
100 — 44
  • pekerjaan dan jabatan saksi yaknisebagai berikut saksi pertama kali diangkat jadi PNS pada tahun 1987dan bertugas di Kantor Gubernur Provinsi Maluku sebagai staf biasadi Biro Umum sampai dengan tahun 1999, kemudian pada tahun 1999(saat konflik di Ambon) saksi pindah ke Dispenda sebagai staf biasasampai tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 saksi diangkat dalamJabatan sebagai Kasi Penetapan & Penagihan UPTB Kota Ambonsampai dengan saat ini namun saat ini sudah berganti nomenklaturUPTB (Unit Pelayanan Tekhnis
    Badan) Kota Ambon menjadi UPTD P2(Unit Pelayanan Tekhnis Dinas Pelayanan Pendapatan) Kota Ambon.Dan perlu saksi tambahkan bahwa selama saksi bertugas di Dispendayang saat ini sudah berganti nama menjadi Bapenda saksi mengikutiberbagai pelatihnan dan pendidikan yakni mengikuti Bintek (BimbinganTekhnik) keuangan di Jakarta dan juga mengikuti DiklatKepemimpinan di Ambon; Bahwa saksi baru mengenali Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
180 — 796 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RONNY BUDIMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) menetapkan spesifikasi tekhnis barang dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan pada RSUD M WMaramis dengan nilai HPS sebesar Rp8.910.893.000,00 (delapan miliarsembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)yang didasarkan pada data dan informasi berupa spesifikasi tekhnis, gambarserta harga alatalat kesehatan dari hasil kerja tahap penyusunanperencanaan anggaran di bulan Maret 2013
Pengadilan PN NEGARA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-07-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PN NEGARA Nomor 77/Pid.B/2012/PN.NGR.
Tanggal 11 Juli 2012 — - TERDAKWA : I KETUT KALER
102 — 41
  • (verbalisan) ; 53Bahwa saksi bertugas di kesatuan Polres di Jembrana sebagai petugasidentifikasi reskrim polres Jembrana bertugas sejak tahun 1998 sampaidengan sekarang ;Bahwa tugas identifikasi yaitu memberikan bantuan tekhnis kepada fungsireskrim dari polsekpolsek sekitar dalam pengolahan TKP dan melakukanpemotretan pada waktu rekonstruksi di TKP; Bahwa untuk melakukan tugastugas tersebut ada surat perintah dari atasan,dan setiap ada olah TKP saksi harus turun langsung kelapangan tanpa harusmenunggu
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 17 Maret 2016 — DARWIN MASROH, S.H., Bin MASROH
103 — 17
  • Bahwa kalau permohonan itu belum lengkap, belum dinaikan keatasan, tetapi dikembalikan ke Pemerakarsa;Bahwa maksudnya verifikasi dalam hal ini adalah verifikasi dokumen;Bahwa saksi tidak kelapangan yang mengecek lapangan itu tugasAccount Officer;Bahwa pada tahun 20072008 ada yang mengajukankreditRevitalisasi Perkebunan;Bahwa persyaratan kredit Revitalisasi Perkebunan itu yang pertamaharus ada SK penetapan dari Bupati, ada penetapan para petani,permohonan dari calon peminjam, rekomendasidari Dinas tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1360 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI
314 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan Simpang Tugu AMDSelingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BiuplanConsultant:1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi:Jalan Rena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanahAbangPs Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana PTCeremonapratama Total Engineering;Hal. 53 dari 89 hal
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN
Upload : 23-02-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 108/Pid.B/2015/PN.PrP
48 — 42
  • Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Saksi AGOES SOETIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usahasejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu dengan TUPOKSImembuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antara lain IUPB (IzinUsaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 564/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
122 — 86
  • penjualan itu terlebih dahuludaripada KrediturKreditur yang lain...Bahwa FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN jikapelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketasebagaimana Risalah Lelang No.28/2017 tertanggal 11 Januari 2011 adalahtelah sah, sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan dengan alasanapapun, hal tersebut sejalan pula dengan Petunjuk Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagaimana Buku II Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-09-2009 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 984/Pid.B/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 14 September 2009 — Terdakwa TJAHYA RACHMAT WINARDI, SE
83 — 10
  • PST.pengangkutan, PKS dalam bisnis dan PKS mengenaikemitraan ;Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat pembuatan PKSdengan mitra secara umum adalah menguji kelayakan Mitra,Prosedural Hukum dan sebagainya ;Bahwa mekanisme terbitnya PKSPKS adalah dari awal tentusaja dilakukan oleh Tim tekhnis bagian bisnis mengadakankontrakontra, pertemuan dan sebagainya kemudian setelahitu kemungkinankemungkinannya dan setelah itu dibuatkandrafdrafnya oleh Manager Bisnis setelah itu dianalisalebih lanjut dan setelah semua