Ditemukan 556011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 05-10-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Suharjo Amir
55 — 31
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
NUR ROHMAN BIN TARSO
45 — 14
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 11-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rkb
Tanggal 2 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.ROY TUA HAKIM, SH
2.RISKI HARUNA, S.H.
3.BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
UCU SAFTUDI bin alm HUSEN
42 — 19
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Tjt
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.SAJIMIN SH
2.MHD.FAJRIN, SH
Terdakwa:
1.ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN
2.MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT Alm
83 — 38
  • Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertamapenuntut umum.Halaman 2 dari 52Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt2.
    Menyatakan Terdakwa Achmad Saleh, TIDAK TERBUKTI secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan, seperti yangdidakwakandalam dakwaan ke satu yaitu Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Z. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidaanyang diajukan oleh jaksa penuntut umum;3.
    Pasal16 Ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1. Setiap Orang;2.
    Pasal 16 ayat (1)UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjadi unsur Ad.3menggunakan kata depan ke pada klausa ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia, juga redaksi Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor 56/PermenKP/2016 yang menggunakan katadari pada kalimat di judul Permen tersebut yaitu Larangan PenangkapanDan/Ataupengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), DanRajungan(Portunus Spp.)
    Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RINo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 9Ayat (2) Undang Undang RI No. 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan danTumbuhan, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 18-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ANITA THERESIA,SH
Terdakwa:
JASMAN Bin H. RUMALLA
18 — 15
  • Pasal27 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara 2 (dua) bulandikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan.3.
    tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) danSurat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa terdakwa telah menakodai kapal KMN TAMALA 01 GT 24 sejak bulanSeptember 2019 dan melakukan penangkapan ikan sejak September 2019tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan.Bahwa perbuatan terdakwa JASMAN BIN H RUMALLA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN KdiNo. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004
    Bahwa terdakwa telah bertolak dari pelabuhan Lora dengan menakodaikapal KMN TAMALA gt 24 dengan tidak dilengkapi dengan Surat LaikOperasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa perbuatan terdakwa JASMAN BIN H RUMALLA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikananMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
    tahun 2007 ahli mengikuti pendidikanahli nautik kapal penangkap ikan di sekolah tinggi perikanan (STP ) dijakarta dan pada tahun 2014 saya mengikuti bimbingan tehnispemeriksa fisik kapal perikanan yang di BPPI (balai besar penangkapanikan) di Semarang kemudian dikota yang sama pada tahun 2018 sayaHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kdimengikuti bimbingan teknis SKUPP di BBPI (balai besar penangkapanikan);Bahwa berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No 31 tahun 2004
    di sebutkan diataskemudian berkas di masukkan ke DPNPTSP kemudian petugaspemproses berkas tersebut memasukan ke dalam aplikasi SIMKADA(sistem informasi izin kapal daerah) untuk d terbitkan SIPI oleh daerah(provinsi) apabila dokumen persyaratan telah dianggap lengkap makaakan diproses dalam penerbitan SIPI oleh DPNPTSP (Dinas penanamanmodal dan pelayanan terpadu satu pintu) tersebut;Bahwa Berdasarkan pasal 93 Ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
MARYANTO Als BUJANG Bin OTOH HASAN Alm
50 — 2
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 12-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN Lwk
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TAUFIK TADJUDDIN,SH.
Terdakwa:
1.Hadi Alias Ato
2.Juweldi Alias Weldi
65 — 0
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 18-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 08-07-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
YUNIAR MEGALIA, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD BAHRUL ULUM
2.BAKHRUL ULUM
3.AGUS SANTOSO
4.SUBANDI
5.SODIK
6.RODI
7.HERMANTO
8.PAKE
9.SOFIYAN
10.ABD. ROCHMAN
41 — 15
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
SANUSI
70 — 45
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN HALIFA.
    GT 16. adalah termasuk laut perairan Fakfak yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesia nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 18-07-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tbh
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.JUNIARTI, SH
2.LUKI ADRIANTONI, SH
4.ANDRA VASRI, SH
Terdakwa:
SAHLANI Als LANI Bin DARMAWI
24 — 7
Pengadilan PT PADANG Pidana Umum
Register : 04-10-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 185/PID/2013/PT PDG
Tanggal 11 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DESWIARNI, SH
Terbanding/Terdakwa : JONEDI Pgl. JON
19 — 10
  • Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan membawaSurat Izin Penangkapan Ikan yang masa berlakuknya sudah habis maka terhadapterdakwa dapat dikatakan melanggar pasdal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun2004 tentang perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa JONEDI PGL.
    Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan SuratPertsetujuan Berlayar tidak ada maka terhadap terdakwa dapat dikatakanmelanggar pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004tentang perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 1 Juli 2013 No. Reg.
    Perkara: PDS02/N.3.10/Ft.2/PDANG/06/2013 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa JONEDI Panggilan JON terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKANPENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGOLAHAN PERIKANANNEGERA REPUBLIK INDONESIA TIDAK MEMILIK SIPI sebagaimanadi atur dan diancam pidana dalam pasalm93 ayat (1) UU No.45 tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 2004 tentang
    tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Agustus 2013No.379/Pid.B/2013/PN.PDG haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah,maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amarputusan ;Mengingat ketentuan pasal 93 ayat (1) UndangUndang UU No.45 tahun2009 atas perubahan dari UU No.31 tahun 2004
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 07-05-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
Terdakwa:
MURSALIN Alias AMAQ LIA
45 — 30
  • Pasal 7 (2) huruf J UU No.31 tahun 2004 sebagaimanadiubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN MtrMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan atau Eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. I MADE YULIARTHA.
    Pasal 7 ayat (2) huruf j dan pasal 16 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 45 tahun 2009.Bahwa yang dimaksud ikan dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklushidupnya berada di dalam lingkungan perairan sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Republik
    Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009.Bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan sumber daya ikan adalahperairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktoralamiah sekitarnya sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 1 ayat(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009.Bahwa berdasarkan pemeriksaan
    Pasal 7 ayat (2) huruf jdan pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.6. Ahli LUBIS .S.H., M. Hum.Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnyasesuai dengan pengetahuan Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana.Bahwa berdasarkan kronologis kejadian sebagaimana dijelaskan diatasmaka dapat dikatakan telah terjadi Ssuatu tindak pidana yaitu tindakpidana dibidang perikanan yaitu Pasal 88 Jo.
    Pasal 7ayat (2) huruf j UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 Jo Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHP.Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan mengangkutbenih Lobster.Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul21.30 Wita di Jalan Desa Beleke Kec.
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 30-05-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Dgl
Tanggal 21 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD RONALD,SH
2.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
1.AGUS
2.FIRMAN
3.YUYUN WAHYUDI
4.IRSANUDIN
43 — 17
  • Rizky Bahari yang telah rusak sejak Desember 2017 dan dokumenberupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang merupakan milik dari saksiNILUH ASIH FEBRIANI.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana sebagian telah diubah denganUndangUndang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP.ATAU;KEDUA :Bahwa terdakwa, .
    sebagaimanasebagian telah diubah dengan UU RI 45 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP; ATAUKEDUA:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 b Jo pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimanasebagian telah diubah dengan UU RI 45 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif,maka Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.Bahwa setelah memperhatikan faktafakta persidangan,
    Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1. Setiap orang;2.
    Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 100B UUNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.
    NILUHASIH FEBRIANI, SE;Yang merupakan bukti penjualan hasil penangkapan ikan yang dilakukanpara terdakwa serta fotocopy dokumendokumen, maka perlu ditetapkanterlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya pula dibebankan masingmasing untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 100B UU Nomor 45 tahun 2009 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 09-04-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 216/PID.SUS/2018/PT MKS
Tanggal 3 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Dra. Hj. CHERISDIANA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYAMSUDDIN DG. JALLING BIN DOLOHAMENG
22 — 10
  • Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.49/MEN/2011 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :PER.14/MEN/2011 yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orangyang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari yang menggunakan kapalperikanan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 100 B UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI NO.31tahun 2004
    JALLING BINDOLOHAMENG telah terbukti bersalan melakukan tindak pidanadibidang dibidang perikanan menguasai,membawa dan menggunakanalat penangkap ikan pukat tarik berkapal (cantrang) yang dapatmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yangdilakukan oleh nelayan kecil melanggar pasal Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan AlternatifKedua ;2.
    Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana di bidang perikanan memiliki danmenggunakan alat penangkap ikan pukat tarik berkapal (Cantrang) yangdapat mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan yangHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 216/ PID.SUS / 2018/ PT MKSdilakuan oleh nelayan kecil sebagaimana dakwaan Alternatif keduamelanggar pasal 100 B UU RI 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;2, Menjatuhkan pidana
    , Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangakansebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyatelah dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kedua melanggar pasal 100 BUndangUndang RI No. 45 tahun 1009, tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
    pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskanmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juni 2017Nomor 2128/Pid.Sus/2016/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan ( Pasal 222 KUHAP) ;Mengingat pasal 100 B UndangUndang RI No. 45 tahun 1009, tentangPerubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
AL IHLAS Alias ALLU
88 — 54
  • Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Ssebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN Regil Abadi wajib memiliki dokumen berupa Surat ljin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi(SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB);Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau. mengoperasikan kapal penangkapanikanberbendera Indonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraurMenimbang, bahwa saksi ahli Sugiarto, S.Pi berpendapat Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah
    Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,oleh karenanya Majeli hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan KapalHalaman 30 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 03-12-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PN POSO Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Pso
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
JIMMY MANURUNG, SH
Terdakwa:
1.RANO A. LAHABA
2.MUSPAN M. DJIHUNG
66 — 7
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 29-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1162/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
SAHABUDDIN BIN DG. ADANG
33 — 10
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
RUSTAM BIN SEMANG Alm
84 — 37
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralihan, pada pokoknya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerahhukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    MenyatakanterdakwaRUSTAM BIN SEMANG(Alm)bersalahmelakukantindakpidana Perikanan sebagaimanadiatur dandiancampidanadalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;2. MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaRUSTAM BIN SEMANG (Alm) denganpidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.00.000.000(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.
    Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan atauKedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UndangundangRI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Hal19dari30 Hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN BglMenimbang, bahwa oeh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dan dalam perkara
    ini Ssebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 (2)Undangundang RI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
    );Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiahsekitarnya;Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang RI Nomor 45 tahun 2009, menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ ataupembudidayaan ikan meliputi :a.
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN WATAMPONE Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Wtp
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN.AM, SH., MH
Terdakwa:
HASENG BIN BEDDU
139 — 52
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 01-03-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN SITUBONDO Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sit
Tanggal 14 Maret 2022 — Penuntut Umum:
Agus Widiyono, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dodik Agus Supriyanto
28 — 0