Pasal 106 ayat (1) UndangundangNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa sediaan FarmasiKosmetik tanpa ijin edar;Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan Kosmetika;Bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik sesuai PermenKes RI Nomor1175/Menkes/PER/VIII/2010 adalan bahan atau sediaan yangdimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia(epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigidan embrane mokusa mulut terutama untuk

bahan berbahaya sepertimerkuri atau hidroquinion dapat menyebabkan Kanker, kulit alergi,menurunkan system imum dalam tubuh atau didalam lipstick mengandungpewarna tekstil Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi maupun Kanker kulit.Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diajukandipersidangan diperoleh keterangan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan Kosmetika; Bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik sesuai PermenKes RI Nomor1175/MenKes

UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106ayat (1) bahwa : Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) bahwa : Sediaanfarmasi yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harusmemiliki izin edar dari Menteri;Peraturan Pemerintah RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 tentangNotifikasi Kosmetika : Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Setiap

Peraturan Pemerintah RI Nomor1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas bahwa untukmengedarkan sediaan farmasi harus memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar adalah dilakukan dengan sengaja

seKabupaten Sidoarjo ; Bahwa saksi ahli menjelaskan didalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu yaitu : Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapsitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB ( carapembuatan obay yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes

mutu keamanan sesuai peraturan perundang undangan .Bahwa saksi ahli menjelaskan didalam pasal 197 UU Nomor 36 Tahun2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarrkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinCar yaltU 22 222 non nn nnn nnn nnn n nan on nnn nnn nee nee ene neeMemproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapsitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (carapembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes

danmengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan maupunpemindah tanganan harus sesuai peraturan menkes;Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparaturt, mesin dan atauimplan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegahmendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orangsakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk

Bahwa, Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang Syaratsyarat DanPengawasan Kualitas Air dan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR : 907 / MENKES / SK / VII / 2002iste' TENTANGiste'S YARATSYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM Pasal 1 menegaskan: Air Minumadalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum ; 7.

Tahun 1990 Tentang : Syaratsyarat DanHalaman 4 dari 43 Putusan Nomor : 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.Pengawasan Kualitas Air, menegaskan: Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan seharihari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak ; ono no nnnn nnn nn enn nnn nmnn nn nnnnen neeBahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang :Syaratsyarat Dan Pengawasan Kualitas Air dan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 907 / MENKES

Karena Tergugatmelanggar hukum tersebut, sehingga konsumen mengalami kerugian yangmengakibatkan konsumen tidak mendapatkan asas manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum,sebagai berikut :a) Konsumen tidak mendapatkan manfaat air minum sebagaimana dimaksudPeraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang : Syaratsyarat DanPengawasan Kualitas Air dan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR : 907 / MENKES / SK / VII / 2002istesTENTANGistesSYARAT

KASMAN MADYANINGPADA, S.H yang terdaftar diPengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai dengan pangkatPenataMuda Gol. ruang (Ill/a) Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan PelaksanaLanjutan (JFT) telah mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.0/MENKES/143/2016 dengan tertanggal 19 Februari 2016 untukmelakukan perceraian, maka perkara ini dapat diperiksa dan di prosessebagaimana mestinya.Menimbang, bahwa Tergugat adalah pegawau dengan pangkat

1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karen anya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diDirektorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KementerianKesehatan telah mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.0/MENKES

Begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS telah mendapatkan surat izin ceraiNomor : 289/MENKES/R/SK/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk

Berita Acara Persidangan yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Pemohon sebagaianggota TNI, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Pemohon yangmengajukan percerainnya ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulumengajukannya kepada Pejabat atasan Pemohon dan telah mendapatkan surat izincerai Nomor : 289/MENKES

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachetpelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13September 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet kristalbening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pirexberisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urinTerdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

tidak ternyata ketidak datangannyadisebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakanperdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) telan menyampaikan surat dariatasannya, sebagaimana tercantum dalam Surat Izin UntukMelakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Menteri KesehatanRepublik Indonesia, Nomor KP.04.01/MENKES

mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS), telah menyampaikan surat dari atasannya sebagaimanatercantum dalam Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yangdikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, NomorKP.04.01/MENKES

jenis Dextromethorphan dengan harga Rp350.000,00 dan 1 boxuntuk Zenith dengan harga Rp250.000,00 yang masing berisi 1.000 butir yangselanjutnya oleh terdakwa dipisahpisah dalam paketan kecil berisi 15 butirDextromethorphan dan dijual dengan harga Rp10.000,00 perpaket sedangkanuntuk Zenith dijual Rp5.000,00 perbutir ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethorphantersebut tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidangfarmasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes

jenis Dextromethorphan dengan harga Rp350.000,00 dan 1 boxuntuk Zenith dengan harga Rp250.000,00 yang masing berisi 1.000 butir yangselanjutnya oleh terdakwa dipisahpisah dalam paketan kecil berisi 15 butirDextromethorphan dan dijual dengan harga Rp10.000,00 perpaket sedangkanuntuk Zenith dijual Rp5.000,00 perbutir ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethorphantersebut tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidangfarmasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkes~ RI Nomor889/Menkes

Nining Khushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Rl Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang

bin Sukrun;BB 2822/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 229 ml yang disita dari Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali binSukrun;BB 2823/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 74 ml yang disita dari Abi Cahyoko Als Abi bin lbnu Sutrisno;Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB2821/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandungMETAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

Sukrun;BB 2822/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 229 ml yang disita dari Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali binSukrun;BB 2823/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 74 ml yang disita dari Abi Cahyoko Als Abi bin lbnu Sutrisno;Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB2821/2020/NNF berupa = serbuk kristal tersebut mengandungMETAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan MenKes

/NNF tidak mengandung Narkotika atau Psikotropika.Setelah menyerahkan barang tersebut, Terdakwa mendapat Sebagiankecil Sabu dari Saksi Zakiyuddin;Menimbang, bahwa dari uraian faktafakta hukum yang terungkap didalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwaadalah sebagai Perantara dalam jual beli benda yang mengandungMetamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pwt(enam puluh satu) dalam Peraturan MenKes

Tradisional tersebut Aman digunakanbagi masyarakat ;Bahwa Ahli menyatakan menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat (4)tentang kesehatan yaitu sedian farmasi adalah Obat dan bahan obat, obattradisional dan Kosmetik, sedang menurut Peraturan Pemerinth No. 72 Tahun1998 tentang pengamanan Sedian Farmasi dan alat kesehatan pasal 1 ayat (1)sedian farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik ;Bahwa Ahli menjelaskan tentang pengertian kosmetik yaitu Kosmetik menurutPermenkes RI No. 1176/Menkes

No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 pasal 1 ayat (2) setiapkosmetik yang beredar wajid memenuhi standar dan atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan perturan perundangundangan ;Peraturn Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011pasal 2 setip kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan ataupersyaratn keamnan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan dinotifikasi ;Izin edar adalah Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan RINomor HK,03,1.23.04,11,03724 tahun

No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasikosmetik Pasal 3 (I) ayat (2) setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelahmendapatkan izin edar dari Mentri berupa Notifikasi;d. Permenkes RI No.

No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasikosmetik Pasal 4 ayat (1) Notifikasi dilakukan sebelum kosmetik beredaroleh Pemohon kepda Kepala Badan POM RI;Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yang telah disita darisarana kosmetik terdakwa sebanyak 49 semua tidak memiliki izin edar;Bahwa kosmetika tersebut tidak dapt di perjual belikan;Bahwa semua kosmetik yang telah disita oleh PPNS Balai Besar POM padatanggal 11 Agustus 2020 milik terdakwa tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan

kedua terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalahmenyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempatpenjualan, dalam industri kosmetika atau tempat lain, termasuk di kendaraandengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut didugauntuk keperluan sendiri ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat,Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud kosmetika menurut Permenkes no :1175/menkes

HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yangdimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;Menimbang, Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi

kode benua yang diwakili dengan huruf A(Asia), B (Australia), C (eropa), D (Afrika) dan E (Amerika) di cantumkan padalabel dan kemasan dari produk kosmetik tersebut;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN SmrMenimbang, Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah, sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku, kosmetik tersebut tidak boleh diedarkanatau dijual;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES

/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1)Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (2) pemohon Notifikasi terdiri atas :1.

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes' RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yangberbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,penyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk di dalam defmisiperedaran yaitu mengadakan kosmetik tanpa

., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3607/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungSenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87(delapan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3607/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungSenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87(delapan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya: BB3607/2019/NNF berupa irisan dauntersebut di atas adalah mengandung Senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Smnsenyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (satu) NomorUrut 118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya: BB3607/2019/NNF berupairisandaun tersebut di atas adalah mengandung Senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungsenyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachetpelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.295/Pid.Sus/2020/PT.MKSSeptember 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet kristalbening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pirexberisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai danurin Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 2010sampai sekarang;Bahwa tablet putih berlogo LL adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G;Bahwasejak Tahun 2011, PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnya diBadan POM dan tidak ada orang perseorangan atau badan hukum yangmemegang ijin edar untuk pil Doble L;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi danPemerintahan daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan diberi wewenangnyamemberikan perijinan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan./2002 dan peraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untukendistribusikan /menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang Besar Farmasi (PBF), dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas.

Sus/2019/PN.Smn.terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolonganNomor Urut 118 (seratus delapanbelas) dan dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa hakdan melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki Kewenangan untuk ituserta

Tim Pemeriksa, menyatakan barang buktiberupa :Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN.Smn.O 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhanirisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok GudangGaram Signature adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga)dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dan dalamPeraturan Menkes

Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si selakuTim Pemeriksa, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,17369 gram yangtersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature adalah mengandungsenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut93 (sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

Prinmono, MH,lbnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Tim Pemeriksa, menyatakanbarang bukti berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalam bungkus rokokGudang Garam Signature adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 93 (sembilanpuluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dan dalamPeraturan Menkes

BB1417/2021/NNF POSITIF MDMB4en PINACAKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB1417/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungSenyawa Sintesis MDMB4en PINACA, terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut : 182 dalam Peraturan Menkes. RI No.4 Tahun 2021 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa terdakwa sesuai hasil pemeriksaan (diagnosis) dr.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 615/NNF/2021tanggal 26 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa : BB1417/2021/NNFberupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkusplastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,38499 gramadalah mengandung Senyawa Sintesis MDMB4en PINACA, terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut : 182 dalam Peraturan Menkes.

Narkotika Golongan bukan tanamanjenis tembakau sintetik sudah hampir 1 (Satu) tahun; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo. : 615/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa :BB1417/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisandaun 1,38499 gram adalah mengandung Senyawa Sintesis MDMB4enPINACA, terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut : 182 dalamPeraturan Menkes

Narkotika Golongan bukan tanamanjenis tembakau sintetik sudah hampir 1 (Satu) tahun; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo. : 615/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa :BB1417/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisandaun 1,38499 gram adalah mengandung Senyawa Sintesis MDMB4enPINACA, terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut : 182 dalamPeraturan Menkes

35 (tiga puluh lima) linting rokok berisi irisan daun dalam lintingrokok dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,731 gram yangtersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan BB5021/2018/NNFberupa 2 (dua) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,003 gram yang tersimpan didalam 1 (Satu)bungkus plastic klip tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

35 (tiga puluh lima) linting rokok berisi irisan daun dalam lintingrokok dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,731 gram yangtersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastic klip dan BB5021/2018/NNFberupa 2 (dua) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,003 gram yang tersimpan didalam 1 (satu)bungkus plastic klip tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

(tiga puluh lima) linting rokok berisi irisan daundalam linting rokok dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,731 gramyang tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan BB5021/2018/NNFberupa 2 (dua) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,003 gram yang tersimpan didalam 1 (satu)bungkus plastic klip tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

(tiga puluh lima) linting rokok berisi irisan daundalam linting rokok dengan berat bersin keseluruhan irisan daun 2,731 gramyang tersimpan dalam 1 (Satu) bungkus plastic klip dan BB5021/2018/NNFberupa 2 (dua) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,003 gram yang tersimpan didalam 1 (Satu) bungkusplastic klip tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

Smndidalam 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 20 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35tahun 2009 tentang Narkotika, serta para Terdakwa dalam mengkonsumsinarkotika jenis tembakau gorila tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin daripihak yang berwajib dan perbuatan para Terdakwa dalam mengkonsumsinarkotikla

Tramadol (HPLC); Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanPasal 9 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam PERMENKES No. 9Tahun 2017 tentang Apotek dan KEPMENKES No.1331/Menkes

Tramadol (HPLC);Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanPasal 9 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam PERMENKES No. 9Tahun 2017 tentang Apotek dan KEPMENKES No.1331/Menkes

Pid.Sus/2019/PN Sbw Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanPasal 9 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam PERMENKES No. 9Tahun 2017 tentang Apotek dan KEPMENKES No.1331/Menkes

Lipgloss 48 15.000 720.000521 661.500 9.981.000 Bahwa Terdakwa memperoleh beberapa produk kosmetik tanpa izin edaratau tidak legal sebagaimana tersebut diatas dari Pasar Asemka dankeuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan setiap produkkosmetik sebesar 100% (Seratus persen); Bahwa Terdakwa mengedarkan, menjual, menyimpan beberapa produkkosmetik sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin edar yang dikeluarkanoleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes Nomor1176/Menkes

harga total Rp. 320.000,30) Kiss Beauty 30 Tint Lipgloos 48 Rp. 15.000, harga total Rp.720.000, Menimbang, bahwa selanjutnya bahanbahan kosmetik tersebutdibawa oleh para saksi ke Kantor Balai POM Sorong, selanjutnya dilakukanpanggilan terhadap Terdakwa Hasnia untuk lakukan proses hukum, karenabahanbahan kosmetik yang dijual tidak memilik izin edar dari Balai POMsebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yakniBadan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes Nomor1176/Menkes

Test tidakmempunyai keakuratan yang pasti tetapi hanya70% sehingga menimbulkan suatu keraguraguan akan hasil tes yang dilaksanakan olehSaksi1.Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor 44K/PM.105/AL/1X/2021Bahwa Diskes Lantamal XII dimana pada saat ituSaksi1 mengambil sample urine Terdakwa tidakmempunyai dasar hukum karena bertentangandengan yang ada telah mengatur Petunjukteknis laboratorium pemeriksa narkotika danpsikotropika projustitis yaitu Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor923/MENKES

/SK/X/2009 dan PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yaitu Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor194/MENKES/SK/VI/2012.

Bahwa di dalamKeputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika Dan Psikotropika untuk Provinsi Kalbartelah disebutkan lembaga yang berwenang untukmelakukan pemeriksaan atas dugaan Narkotikaadalah:(1) Unit Laboratorium Kesehatan ProvinsiKalimantan Barat.(2) Balai Besar Pengawasan Obat danMakanan di Pontianak.(3) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium UjiNarkoba Badan Narkotika Nasional (BNN).Tanggapan atas keterangan Saksi2 Serda

Berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tentang PenunjukanLaboraturium Pemeriksaan Narkotika DanPsikotropika telah dinyatakan dengan tegasInstansi atau badan hukum yang berwenanguntuk melakukan pemeriksaan uji Narkotika danPsikotropika di selurun Negara Indonesia. RSBhayangkara Pontianak dimana dr.

/SK/VI/2012 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.2) Terhadap barang bukti berupa barang, PenasihatHukum berpendapat bahwa barang bukti tidak sahmenurut hukum dan harus dkesampingkan karenabertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika dan Psikotropika Projustitis dan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang PenunjukanLaboratorium