Ditemukan 5610 data
136 — 37
Menurut hemat TERGUGAT sangat tidak realistis danapabila dibandingkan dengan harga NJOP sebagaimana tercantum dalamtagihan pembayaran PBB nilainya sangat jauh berbeda (pada saatnya nantiakan TERGUGAT sampaikan pada saat acara pembuktian).Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepantasnya pernyataanPENGGUGAT di dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2014 angka (15),angka (16), angka (17), angka (18), angka (19), angka (20) dan angka (21)sama sekali tidak berdasarkan hukum, sesat, menyesatkan
247 — 140
dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai PR dan TR,adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan seluruh dalil yangsudah disebutkan uraian pertimbangan Pokok Perkara.Menimbang, bahwa apabila PR mendalilkan bahwa PenggugatRekonvensi adalah sebagai Pemilik Sah atas bidangbidang tanahsebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 34/PC dan SertifikatHak Milik (GHM) Nomor : 35/PC (Point 2 dan 3 Gugatan Rekonvensi), adalahhal yang KELIRU dan SESAT
SATRIA WIJAYA
Tergugat:
BADAN PERTAHANAN NASIONAL
Intervensi:
PT. BANK QNB INDONESIA TBK
321 — 210
.;10.4 Bahwa dalil gugatan Penggugat ini sangat tidak berdasar hukum dantidak rasional, serta dalam rumusannya mengandung Logical Fallacy(Sesat Logika), karena jenis Bank dan Jenis Usaha Bank tidakmempunyai hubungan kausal dengan wewenang untuk membeli ataumemiliki agunan yang dilelang;10.5 Bahwa permohonan Tergugat II Intervensi terhadap sertipikatsertipikat yang sudah menjadi harta pailit telah sesuai denganketentuanketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 254 K/Pid.Sus/2010penyalah gunaan wewenang tujuan menguntungkan diri sendiri dan adanyakerugian negara karena Majelis Hakim berpendapat bahwa daerah KabupatenKota tidak punya hak terhadap Biaya pemungutan PBB 3 sektor yaitu perhutanan, pertambagan dan perkebunan, sehingga BP terhadap 3 sektor tersebut olehmajelis dianggap sebagai dana perimbangan, ini adalah pendapat hukum yangsangat keliru dan sesat memasukan biaya pungut PBB ke dalam kelompokpendapatan Daerah (dana perimbangan), dan argumentasi
92 — 32
Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo telah dibuatdengan tidak cukup didasarkan pertimbangan yang cukup (OnvoldendeGemotiveerd) khususnya dalam menilai dan menentukan kualifikasiperbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa PenuntutUmum, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan.Berdasarkan uraian pada alasanalasan banding tersebut, maka nyataMajelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaran danpenyimpangan yang tidak dapat ditolerir sehingga menghasilkan suatuperadilan yang sesat
541 — 199
sama sekali BELUMTERBUKTI sebagaimana diuraikan pada huruf E tersebut di atas dandiperkuat dengan belum terbuktinya pula pelanggaran terhadap KODE ETIKPERSEROAN yang dilakukan oleh Tergugat tersebut salah satunya adalahBELUM ADANYA SATUPUN PUTUSAN HUKUM dari LEMBAGA KODEETIK yang berwenang untuk memeriksa atas dugaan kesalahan yangmenyebabkan suatu kerugian yang dimaksud oleh Para Penggugat sehinggajelas yang demikian dalil tentang adanya kerugian yang ditimbulkan olehTergugat adalah dalil yang sesat
384 — 325
Dengan demikian daliPENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang sesat dan menyesatkandan oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan a quo di tolak.A. Permohonan Si minan n imohonkan PEN ATtidak memenuhi syarat untuk dikabulkan132. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalilPENGGUGAT dalam permohonan sita jaminan yang diuraikan dalamhalaman 30 Gugatan PENGGUGAT dengan alasan yang akan kamiuraikan dibawah ini.133.
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
126 — 81
Sebab apa yang dilakukantidak relevan da tidak etis, karena perkara aquo telah masuk ke ranahhukum maka seyogianya para pihak harus bertarung melalui data(buktibukti) atau fakta bukan opini sesat yang dibangun diluar ranahhukum, karena sebagaimana Putusan Perkara awal136/Pdt.G/2015/PN, DPk tanggal 9 Agustus 2016 telah secara tegasmelalui pertimbangan hukum yang matang berdasarkan buktibukti dansaksi yang didengar keterangannya di Pengadilan bahwaTerbanding/Terlawan Penyita adalah pemilik sah terhadap
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
217 — 620
Bahwa dalih TERMOHON menetapkan SP3 karena tidak terdapat cukupbukti adalah dalih yang sesat karena dari fakta Penyidikan, TERMOHONtidak ada upaya untuk membuat Terang tentang Tindak Pidana yang terjadiguna menemukan TERSANGKA nya padahal fakta hukum keterlibatanAndrew Darwis sangat Terang sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas.7.
163 — 117
Sesungguhnya orangorangyang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat,karena mereka melupakan hari perhitungan;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3(tiga) yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris dalam perkara a quo,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti serta telah menjadifakta hukum dalam perkara a quo yang menjadi ahli waris adalah Darmaji,Danuri serta Karmidi, sedangkan Murtinah karena kemurtadannya
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
146 — 94
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannyaadalah memutar balikan fakta sedemikian rupa, sehingga bila tidakmemperhatikan dan mencermatinya dengan teliti akan terjebak kearahyang sesat dan dibuat sedemikian rupa yang mengaburkan danmembinggungkan;4.
Terbanding/Tergugat III : Direktur Utama PT. Bestprofit Futures
Terbanding/Tergugat I : MARITO TAMBUNAN
Terbanding/Tergugat II : Kepala Cabang PT. Bestprofit Futures Cabang Medan
120 — 85
perjanjiantersebut maka harus pertimbangan tersebut dinyatakan batal demi hukum.Bahwa pertimbangan majelis tentang anggapan bahwasanya perjanjianamanat elektronik tersebut beserta muatan yang terkandung didalamnyatentang Pilihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat menyelesaikanperselisihan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sesuai denganPasal 1 ayat 17 Undang Undang Nomor 11 Tahun 20008 tentang ITE danUndang Undang yang harus dihormati Pengadilan Negeri Medan adalahmerupakan pertimbangan yang sesat
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Hanya penuntut umum dan hakimyang mengalami sesat pikir yang akan menjerat kedua orang tersebut denganPasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Mendengar pernyataan saya, hakim tersebutterperanjat dan tidak berbicara sepatah katapun.Dari silang pendapat ini, dapat dipastikan bahwa hakim yang bersangkutantidak memahami pembagian delik sebagai tatbestandmassigkeit dan deliksebagai wesenschau.
260 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengapa perkararekayasa harus dicegah untuk tidak dibawa ke dalam proses pemeriksaanPengadilan sebab belum ada jaminan tidak akan terulang lagi peradilan sesat,di samping itu paradigma penegakan hukum masih sangat legalistik formalistik,sehingga kemungkinan besar perkara rekayasa akan dinyatakan terbuktikarena memang sejak awal alat bukti keterangan saksi sudah diatur dandicukupkan sedemikian rupa untuk memenuhi Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1)KUHAP.
51 — 29
Anggapan paraPenggugat yang menyatakan setiap Pekerja yang bekerja padaHal 170 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKIPerusahaan Negara (PN) sertmerta menjadi Pegawai Negeri Sipiladalah dalil yang sangat keliru , sesat dan tidak berdasarkanhukum .
147 — 161
Jadi jelas bahwa argumentasi Penggugat Intervensi yang menyatakanmuktamar Jakarta adalah sah adalah sesat dan tidak berdasarkanhukum sedangkan muktamar VIII Surabaya yang diselenggarakan padatanggal 15 17 Oktober 2014 tidak mendapat penolakan 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi keputusan partai politiksebgai dimaksud Pasal 25 UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;19.
136 — 278
,adalah DALIL BOHONG DAN REKAYASA untuk MENYESATKAN PROSESPERADILAN dan MENCIPTAKAN PERADILAN SESAT. Berikut ini akandikemukakan beberapa FAKTA KEJANGALAN dan TIDAK BENAR dari daliPosita PENGGUGAT tersebut, antara lain sbb:1. Kejanggalan Pertama terdapat pada Pada point 1 halaman 3 suratgugatannya, dikatakan: PENGGUGAT ! adalah Perusahaan yangbergerak di bidang konstruksi, yang didirikan berdasarkan Akta NotarisNomor 48 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.
247 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesat;....; 4.Tertukar; .... "(Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa EdisiKeempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hal.657).Selanjutnya arti ke.khi.laf.an, n kekeliruan; kesalahan yang tidakdisengaja (ibid, hal.693). Adapun arti nya.ta a. 1 terang (kelihatan,kedengaran, dsb); jelas sekali; kentara....; 2. Benarbenar ada; adabuktinya; berwujud ; 3. Terbukti.."
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : PUTRI SEPTI LIA SH
Terbanding/Tergugat X : HENDRA
Terbanding/Tergugat VIII : dr. NURDA
Terbanding/Tergugat VI : ANTARIA GIRSANG
Terbanding/Tergugat IV : HJ. YULIANA
Terbanding/Tergugat XI : A. RIVAI
Terbanding/Tergugat IX : SUDIRMAN BIN CIKMAT
Terbanding/Tergugat VII : SUDIONO
Terbanding/Tergugat V : BHAKTI PANE
Terbanding/Tergugat III : PURWATI
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SANTOSO
67 — 58
Bahwa di dalam angka 8 (delapan) gugatan Penggugat mengatakanbahwa bidang tanah tersebut dilakukan pengelolaan danHalaman 78 dari 162, Putusan Nomor28/PDT/2019/PT.PLG.pengurusan atas bidang tanah tersebut dalam waktu yang cukuplama, ini adalah keterangan yang sesat dan menyesatkan, sebabapabila tanah tersebut dikelola dan dilakukan pengurusan olehPenggugat maka permasalahan ini tidak muncul sekarang,melainkan jauh sebelum pembuatan jalan Nurdin Panji dilakukanpembebasan.
132 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apabila Judex Facti pada kesimpulannyamenyatakan tidak ada unsur kepentingan berdasarkan pertimbangannyapada point 1 diatas, maka pertimbangan yang demikian menurut PemohonPeninjauan Kembali adalah pertimbangan yang sesat dan keliru; justrudengan terbitnya SHGB dan SHM secara melawan hukum, maka timbullahkerugian sehingga berkepentingan untuk mengajukan suatu gugatan, sesuaidengan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004.Selanjutnya, tidak ada hubungan antara kepentingan dengan pertimbanganNo.1