Hutang (Novasi) Nomor 129 tanggal 30Juni 20112)Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 131 tanggal 30Juni 2011Bahwa karena rasa tanggung jawab Penggugat merasamempunyai hutang seluruhnya kepada Tergugat 1 setelahpenandatangan Novasi diatas dan suami penggugat meninggal(Almarhum Cristian Wongso), Penggugat mengajukan restrukturisasitanpa berkonsultasi hukum sebelumnya karena tidak mengetahui apaapa (yang mana mungkin dapat di putihnkan atau dapat dibantu olehAsuransi karena debitur meninggal (force

majeure).

Keadaan memaksa (force majeure) atau kahar; ataub. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta lelang10.Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1),(2) dan (3) PMK 27/2016mengatur : Hal. 7 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Mks.1).

BPR GISAWA wajib tunduk dan patuhpada Hukum.Bahwa berdasarkan Hukum Negara Rl tertinggi jo PutusanKedaulatan tertinggi jo kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu2014 dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkanmenurut/ bersadarkan hukum: bahwa secara sah dan menyakinkanmenurut atau berdasarkan TELAH dan SEDANG terjadi KEADAANMEMAKSA (Force Majeure) yaitu orang perorang didalam PT.

terkait dengan Fasilitas Kredit yang diberikan pada Penggugat,dimana Fasilitas Kredit Penggugat tidak memenuhi unsur dan kriteria untuk dilakukanRescheduling, Reconditioning, Restructuring sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP tanggal 28Hal 30 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPSFebruari 1991 karena jangka waktu kreditnya belum jatuh tempo (sampaidengan 23082028) serta keadaan Penggugat yang tidak membayarangsuran tidak diakibatkan karena : e Adanya Overmacht (Force

Majeure); Tidak berprestasi karena Kreditur juga tidak berprestasi (Exptio nonadimpleti Contractus); Bukan karena ada Pelepasan Hak (Rechts Verwerking)Namun sebenarnya Tergugat sudah pernah membantu Penggugat untukmenurunkan jumlah angsuran kredit yang mesti dibayar oleh Penggugatsetiap bulan yaitu dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktupengembalian pinjaman, sehingga semula Penggugat mesti membayarkredit sebesar Rp. 17.584.684, (sesuai PK Nomor : 01.70.017777.01/GSW/VIII/2017) turun menjadi

perjanjian tanggal 24 Mei 1996 tidaklahdapat dikatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi, karena usaha yangdilakukannya telah menunjukkan itikad baik untuk memenuhi prestasinya sesuaiperjanjian, sehingga lebih tepat apabila dikatakan tidak terpenuhinya prestasitersebut bukan sematamata datang dari pihak Tergugat I namun disebabkan halhal di luar kemampuan Tergugat I atau dengan kata lain disebabkan karena ForceMajeure/Overmacht/keadaan memaksa;Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum menjelaskan Force

Majeureatau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaandi mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karenakeadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak/perjanjian,keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadadebitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.Dalam hal ini kejadiankejadian yang merupakan Force Majeure tersebut tidak64pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan

Denganperkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan Force Majeure tersebut tidaktermasuk ke dalam asumsi dasar (Basic Assumption) dari para pihak ketikakontrak/perjanjian tersebut dibuat.

Karena pada dasarnya Force Majeure memilikiunsurunsur: T7eradinya keadaan/kejadian di luar kemauan, Kemampuan ataukendali para pihak; Menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak;Akibat peristiwa itu menyebabkan tertunda, terhalang, terhambat atau tidakdilaksanakannya prestasi para pihak; Para pihak telah melakukan upayasedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut; dan Kejadian tersebutsangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;Menimbang, bahwa merujuk kepada unsurunsur Force

Majeure dan faktahukumnya seperti tersebut di atas dihubungkan pula dengan tuntutan ganti rugiyang dimintakan Para Penggugat kepada Tergugat I yang tertuang di dalamgugatannya Halaman 7 Point12, tidaklah beralasan hukum dan tidak sesuaidengan bunyi Pasal 1244 KUHPerdata 'Jika ada alasan untuk itu, si berutang harusdihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membutktikan,bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu,disebabkan suatu hal yang tak terduga

Dwipa Inti Usaha tidak mampu untukmemenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dikarenakanterjadinya Force Majeure yaitu terjadinya Kebijakan Pemeritah di bidangmoneter yang melikuidasi beberapa bank, termasuk di dalamnya BankDwipa, sehingga PT. Dwipa Inti Usaha sebagai group Dwipa tidak bisalagi membiayai proyek tersebut dan keluar dari kerja sama dimaksud;Bahwa dengan keluarnya PT. Dwipa Inti Usaha selaku pemegang sahammayoritas dalam Perusahaan Patungan PT.

Sarana Asaputra Utama memiliki saham 90%(sembilan puluh perseratus);Bahwa terjadinya Force Majeure ketika itu tidak hanya sebatas padakebijakan pemerintah dibidang moneter, akan tetapi juga Force Majeurekarena situasi Aceh secara keseluruhan yang telah ditetapkan sebagiaDaerah Operasi militer (DOM) sebagai akibat dari terjadinyapemberontakan Aceh Merdeka (A.M) terhadap Pemerintah RepublikIndonesia, dimana pada tahun 1997 dan masuk tahun ke 1998 danseterusnya hingga penandatanganan MoU Helsinky, Aceh

Dwipa IntiUsaha dalam perjanjian kerjasama tersebut akibat force majeuresilahkan dibuktikan. Namun mundurnya PT. Dwipa Inti Usahasesuai dengan ketentuan Pasal 8 semua saham Pihak Ketigaberalin kepada Pihak Kedua (PT. Sarana Asaputra Utama) tanpakompensasi apapun. Dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejakmundurnya PT. Dwipa Inti Usaha Pihak Kedua tidak mampumemenuhi tugas dan tanggung jawabnya maka seluruh sahamPinak Kedua beralin kepada Pihak Pertama tanpa kompensasiapapun.8.

strong>sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Tidak dipenuhinya prestasi dalamperikatan tersebut disebabkan karena:1) kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.2) keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapatberupa:1). Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2). Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yangdiperjanjikan,3). Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4).

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar Kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah ;Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalaitidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekalii ;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ;c.

perusahaan dengan menemuiperwakilan pihak penggugat untuk membahas penyelesaian tagihan Para Penggugat;11121314Bahwa selanjutnya para tergugat berusaha untuk melakukan pembayaran tagihanpara penggugat dengan menawarkan angsuran pembayaran sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan dengan melihat kondisi keuanganpara Tergugat yang sedang menurun sampai saat ini;Bahwa apa yang terjadi terhadap para Tergugat dengan adanya kelesuanperekonomian secara nasional merupakan keadaan memaksa (force

majeure)yang tidak didugaduga para Tergugat sehingga tidak terbukti bahwa ParaTergugat telah melakukan wanprestasi kepada para Penggugat (Vide ECC:025/02/2013: Pasal 14);Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat angka 18, 19, 20 dan 21 tidakberalasan hukum sehingga harus ditolak;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara yang timbul;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Para Tergugat mohonkepada Majelis Hakim Yang Memeriksa

Ketigatanggal 07 September 2017, sehingga keluar surat Anjuran dari LembagaMediasi Nomor 566/5700/BidPHI tertanggal, 08 Nopember 2017, dimanaatas isi anjuran tersebut Tergugat menolak untuk melaksanakannya;Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, pasal 164 ayat (3) bahwa pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (Force

Majeure) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja / buruh berhakatas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4);Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, pasal 1 Ayat (4) berbunyi pemberi kerja adalah orangperseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badanbadan lainnya yangmempekerjakan tenaga kerja

bukti Surat P1 serta sampai saat ini juga Yayasan PendidikanGraha Husada Lestari cq Akademi Kebidanan Graha Ananda Palu masih tetapeksis dengan demikian bahwa unsur Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi secara utuh dimanadalam penjelasan Pasal tersebut bahwa :"Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

Bahwa ketidakmampuan Tergugat memenuhi prestasi atau kewajibanmembayar biaya sewa kepada Penggugat pada bulan Agustus adalah karenaHalaman 11 dari 28 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Dpstimbulnya wabah COVID 19 yang merupakan bencana nonalam dan telahditetapbkan sebagai bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, dan Covid 19 dapatdinyatakan force majeure/keadaan memaksa;Bahwa

Sehinggamengakibatkan Tergugat tidak ada pemasukan;Bahwa ketidakmampuan Tergugat memenuhi prestasi atau kewajibanmembayar biaya sewa kepada Penggugat pada bulan Agustus adalah karenatimbulnya wabah COVID 19 yang merupakan bencana nonalam dan telahditetapbkan sebagai bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, dan Covid 19 dapatdinyatakan force majeure/keadaan memaksa;Bahwa

./ tidak melakukan pelunasan karena usahanya menurun danbangkrut bukanlah karena adanya alasan pemaksa yaitu force majeure(Overmacht) karena hal tersebut adalah suatu resiko dalam suatu bisnis dan haltersebut haruslan menjadi pertimbangan tergugat dalam memutuskanmengambil hutang atau tidak sehingga menurut hakim pemeriksa tergugatharuslah membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang telahdiperjanjikan sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai

strong>Pencurian ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

1. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tangki sepeda motor Yamaha Force

One warna hitam

- 1 (Satu) buah rangka sepeda motor Yamaha Force One warna hitam dengan Noka MH34NS2134K029295;

- 1 (Satu) buah stang sepeda motor Yamaha Force One warna hitam;

- 1 (Satu) buah Jok sepeda motor Yamaha Force One warna hitam;

- 1 (Satu) buah As stang berbentung leter T

- 1 (Satu) buah tuas rem depan Yamaha Force

One warna hitam;

- 2 (Dua) buah Shock depan Yamaha Force One warna hitam;

- 1 (Satu) buah kunci pas 14;

- 1 (Satu) buah obeng warna kuning;

- 1 (Satu) buah palu besi;

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Force One Nomor 1877381M, No.Pol : DA 5332 GK dengan Noka MH34NS2134K029295 dan Nosin 4WH-696365;

-

1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force One Nomor 1877381M, No.Pol : DA 5332 GK dengan Noka MH34NS2134K029295 dan Nosin 4WH-696365

Dikembalikan kepada saksi H.

Pencurian ;

putusan (bukti P17), namun kemudian,sidang dengan acara pembacaan putusan diadakan pada tanggal 22Oktober 2009 (buktiP 18);18.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada bagian DalamRekonvensi halaman 58 (lima puluh delapan) di dalam putusannya No.300/IIARBBANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 (buktiP19 pada halaman58), pada intinya menyatakan bahwa kegagalan Termohon Rekonvensi(sekarang Tergugat/ PT Cipta Kridatama) untuk memproduksi (menambang)batubara bukanlah sebagai akibat keadaan memaksa atau force

majeure,Hal. 4 dari 32 hal.

No. 783 K/Pdt/2013karena longsor yang terungkap dalam persidangan bukanlah keadaanmemaksa/force majeure sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 darikontrak (Coal Mining Services Contract Between Bulk Trading, SA And PTCipta Kridatama No. 01/CKBT/KONTAMB/XII/2006) yang mencantumkansecara limitative keadaan memaksa tersebut ;19.Bahwa disamping Termohon Rekonvensi (dalam perkara perdata diPengadilan Negeri Jakarta Selatan sekarang ini adalah sebagai Tergugat/PT Cipta Kridatama) telah dinyatakan gagal

mewakilinegara sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf c dimana kontrak diatasRp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;Bahwa apabila dilakukan pemutusan kontrak yang menyatakan adalahKPA atas saran dari PPTK ;Bahwa keadaan bencana alam harus ada pernyataan dari bupati, ataudata dari camat atau kepala desa setempat dan karena pengaruh cuacayang dimintakan kepada BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi danGeofisika) serta pernyataan konsultan pengawas bahwa memang terjadibencana;Bahwa apabila ada terjadi keadaan force

disesuaikan dengan konsultasi pengawas lapangan berdasarkankeadaan yang dilaporkan oleh pemerintah setempat dimana dalam Pasal93 ayat ( 1) huruf a Perpres 54 tahun 2010 pemberian 50 harikelambatan bukti mewakili tahun anggaran dapat dibayar pada tahunanggaran, pembayaran harus ada perjanjian dan wajib dibayar padaAPBD / APBN selanjutnya ;Bahwa ada beberapa kriteria keadaan dapat dikategorikan sebagai FoceMajeure didalam Pasal 93 ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2010,diantaranya: Ada pernyataan force

majeure dari instansi yang berwenang(bencana alam, bencana sosial, kerusuhan, kejadian luar biasa, dangangguan industri).

Selain kategori force majeure di atas, tidak diperlukan pernyataandari instansi yang berwenang, tetapi diperlukan bukti/data terkaitforce majeure, misalnya data curah hujan dari BMKG, pemotongananggaran oleh Kementerian Keuangan, atau terjadi kondisi yang tidakdapat dikendalikan oleh para pihak.

Kejadian force majeure menuntut adanya perpanjangan waktupelaksanaan pekerjaan.Bahwa perpanjangan kontrak diberikan selama 50 (lima puluh) hari danitu ada petunjuk tehnis nya yaitu Peraturan Kepala LKPP Nomor : 14Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bna.

Apabila terjadi keadaan yang memaksa (Force Majeure);7. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya TERGUGAT tidakmengenal dan tidak memiliki hubungan maupun kepentingan hukumdengan penggugat tetapi Leonard Jeon sehingga sepatutnya MajelisHakim yang dipermuliakan menyatakan menolak dalil gugatanPenggugat untuk seluruhnya;Halaman 11 dari 29 halaman PutusanNo.209/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel8.

Apabila terjadi keadaan yang memaksa (Force Majeure);7. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya TERGUGAT tidakmengenal dan tidak memiliki hubungan maupun kepentingan hukumdengan penggugat tetapi Leonard Jeon sehingga sepatutnya MajelisHakim yang dipermuliakan menyatakan menolak dalil gugatanPenggugat untuk seluruhnya;8.