Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat Ill adalahlembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata, karena masalahperdata adalah masalah yang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum publik yang memilikihubungan perdata dengan person atau Badan hukum lainnya;Maka menurut Tergugat

Sulaiman Rasyid sebagai Imam Sholat Rawatib dan Ibrahim sebagai MuadzinMasjid Al Falah Surabaya;Bahwa pada pertemuan tersebut telah dibahas dan di singgung tentang adanya istilahImam Badal/Imam Pengganti yang telah diungkapkan oleh Prof. DR. H.M.

Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran ... dst;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah massalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan

Dari contoh tersebut dapatdilihat betapa dekainya titik singgung antara pasal tindak pidana yang satudengan yang lain dalam suatu peristiwa pidana, antara keduanya terjalin titiksinggung yang bisa meragukan dalam suatu peristiwa pidana.

Sama sekali tidak ada kalau menggunakanlogika itulah kebijakan kalau memang bisa dipidana atau dikriminalisasikankenapa Presiden memberikan gaji ke13 tidak dituntut saja, jadi saya137berpendirian atau berpendapat tidak bisa dikriminalisasikan atau dipidakansebuah kebijakan sepanjang memenuhi 3 unsur utama yang sayakemukakan tadi.Bahwa Apabila ada satu perkara tindak pidana Korupsi yang sekarangdisidangkan itu ternyata ada garis singgung diantaranya ada persoalanperdata ada persoalan hukum Administrasi

Negara yang dikedepankanuntuk dipersidangkan, apabila ada beberapa garis singgung tadi baikdalam segi ada tindak pidana korupsinya kemudian hukum administrasinegaranya dan maupun dari hukum perdatanya, dalam hal ini adalahperjanjian, maka Menjadi satu hal yang perlu mendapat perhatian yangsungguh sungguh mengenai administrative penalow karena berkembangdemikian dengan pesat apa yang dimaksud dengan administrativepenalow termasuk contoh contoh berbagai peraturan perundang undangan yang subtransinya

rangka yang lebih besar kepentingan umum yang lebihbesar dalam keadaan darurat ketika di hadapkan kewajiban Hubungandengan kewajiban umumnya pasti terkait dengan kepetingan umum jadikalau melaksanakan sebagai seorang pejabat yang terkait public jadisesungguhnya dalam hubugannya kepetingan umum adalah sesuatu ituyang umum yang harus diutamakan.151Bahwa terhadap kejahatan luar biasa seakan bertumpu dalam rangkatindak pidana korupsi pada saat kasus dalam pengadaan tanah pltusumeradem ketika ada garis singgung

adanya tindak pidan korupsi adanyapoternsi kerugian Negara oleh seseorang pidana menurut pasal 2 ayat 1dan pasal 3 jelas dalam undangundang tindak pidana korupsi ditujukankepada pegawai negeri dan penyelenggara, maka ditujukan kepadapegawai yang bertanggung jawab dia mengurus uang terkait kerugiankeuangan Negara atas dasar pemikiran itu ada titik singgung terkaitdengan masalah administrasi keuangan Negara, yang kedua kalau pasal 2dan 3 terkait melawan hukum didalam pasal 2 maka perbuatan melawanhukum

Audit internal yangintisarinya adalah supaya penggunaan uang dibawah manajemeneksekutif presiden itu digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan sesuaidengan anggaran yang kedua ketika dia laporan dia akan mengolokanaudit supaya nanti laporan presiden untuk bisa untuk disahkan kepadaBPK itu benar benar setelah memperoleh mandat atau setelah diperiksaoleh auditor dari BPKP jadi ujungnya seperti itu sekarang terkait denganBPK menurut ahli tadi sudah singgung BPKlah yang sampai hari iniberdasarkan undang

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Pkj.bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaan narkotika jenissabusabu pada diri pelaku adalah apakah untuk digunakan/penyalahgunaan atauuntuk disebarluaskan/diedarkan adalah pada maksud / motivas/.

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalam APBAberikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yangsesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat Ill adalahlembaga

Duplik,maka dapat disimpulkan bahwa permaslahan antarapenggugat dan Tergugat Tergugat adalah masalah warisan,yaitu tidak dimasukkan Nyimas Hj.Rohana binti Kemas32A.Rohim isteri ke2 Kgs.H.Nungcik (Alm) sebagai Ahli Warisdari Kgs.H.Nungcik (Alm) dalam surat keterangan waristanggal 29 Oktober tahun 2002 dan surat keterangannomor.470/09/28/2003 tanggal 13 Januari 2003.Menimbang,bahwa oleh karena apa yang menjadi pokokpersoalan dalam perkara ini menyangkut masalah kewarisan,hal mana mempunyai titik singgung

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruhdalildalil Gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2021 mulai dari poin1 sampai dengan poin 13 maupun dalam provisi serta petitumnya mulaldari poin 1 sampai dengan poin 8tersebut, oleh karena setiappermasalahan (kasus) harus melihat pada Titik Singgung YurisdiksiHalaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT AMBantara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama, dimana keduaLembaga Peradilan tersebut memiliki Yurisdiksi/kewenangan

Dalam Posita Gugatan atau FUNDAMENTUM = PETENDItidak jelas/ kabur, dan ini terbukti berdasarkanbatas batas dari objek atas tanah yang diperkarakantersebut berbeda ;b Bahwa dalam title gugatan Termohon' Kasasi/semulaPenggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akantetapi dalam posita gugatan menitik beratkan padatitik singgung mengenai permohonan hak waris atas hakhak kepemilikan Termohon Kasasi /semula Penggugat sertajuga membahas mengenai' perbuatan dari proseduralpenerbitan SuratKeputusan

tanggal 22 Desember 2015dengan catatan permohonan maaf kepada pihak ahli waris, kuasa hukumdan kepada pembeli Bapak Agung (suami Tergugat IV) dan semua pihak,yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P9;10.Surat Pernyataan dari DAMAN (Tergugat I) tertanggal 20 November 2016,yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P10;11.Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi2007, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2008, halaman 78 dan 79mengenai titik singgung

Titik singgung antaraPengadilan TUN dengan Pengadilan Negeri huruf b, mengenai SertifikatHalaman 27 dari 66 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2018Tanah, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P11;12.Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT 32.03.120. 002 0003062.7 tahun 1997 atas nama Pewaris Ir. Syarifudin Alambai, yangselanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P12;13.Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.

Eksepsi Kewenangan Absolut Mengadilia. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmasih merasa milik para Penggugat;. bahwa sebagaimana dalil posita para Penggugat yang pada intinyamendalilkan Tergugat VI telah melanggar Azasazas Umum Pemerintahanyang Baik terutama azas kecermatan

VIII Ssecara subtansial sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah yang masih merasa milik para Penggugat, maupun terkait dalilposita para Penggugat yang pada intinya mendalilkan Tergugat VI telahmelanggar Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik terutama azaskecermatan dan ketelitian atau kehatihatian sebagaimana diatur pada PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (onrechmatigeHalaman 61 dari 67 Putusan Nomor

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalamAPBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBAmana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat II singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalamAPBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBAmana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga

Nomor 2244 K/Pdt/2014Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvoldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,Pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan denganjelas dan seksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersesuaian, maka Makamah Agung membatalkan putuantersebut;g.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1987bertanggal 19 April 1990, dalam pertimbangan hukumnyamenyebutkan:Pada tingkat Kasasi Putusan Judex Facti dinyatakan NietOnvoldoende Gemotiveerd yang bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian;Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat:Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan TinggiMedan) masih keliru didalam membuat pertimbangan hukum menyangkutkewajiban atau tanggung jawab Bupati Asahan yang semula sebagaiTergugat

,(Turut Terrgugat I), Notaris di Kabupaten Indramayu ;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 032/ Desa Cibereng diterbitkan olehKantor Badan Pertanahan Nasional Indramayu dimana hal tersebut sangatjelas Sertipikat yang menjadi jaminan kredit di Turut Tergugat IV merupakanSertipikat kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara ;Halaman 21 dari halaman 34 Putusan Nomor: 379/PDT/2019/PT.BDGBahwa seperti yang Turut Tergugat IV singgung dalam jawaban point5, Seritpikat Hak Milik No. 304/ Desa Cibereng diterbitkan

bersesuain pula denganPasalpasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang telahdipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah MajelisHakim meneliti Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yang memiliki titik singgung

Sejak HO PHANG SONG meninggal dunia, tanah terperkaraTETAP DIDIAMI dan DIHUNI ANAKANAK dan CUCU atau AHLIWARIS HO PHANG SONG, namun setelah tahun 1985 sampaisekarang mereka INGKAR membayar sewa.14.Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaranDALIL gugatan yang mengatakan Para Tergugat INGKAR /WANPRESTASI melakukan pembayaran sewa.GUGATAN PENGGUGATBELUM KADALUARSA (VEJARING)15.Seperti yang Penggugat singgung diatas, peristiwa Para Tergugatberada dalam keadaan INGKAR membayar sewa adalah

Istilahnyabukan titik singgung, tetapi lingkaran besarnya adalah lingkup perdatasedangkan pidananya hanya bagian kecil dalam lingkaran tersebut.Bahwa menurut ahli benda yang menjadi jaminan fidusia contohnya adalahmobil, maka mobil termasuk benda yang teregrister (tercatat).Pencatatannya mencakup penciri dari mobil, misalnya merk, tahunperakitan, nomor rangka, nomor mesin, pemilik, dan indentitas lainnya.Jadi dalam penciri regristasi sudah ada identitas pemilik, yaitu nama yangtercantum dalam BPKB

Jika dikaitkan dengan perkara a quo, terdapatbeberapa titik singgung karena mungkin dalam pernikahan, tidakterdapat perbedaan sikap dan cara dalam membangun rumah tangga,menuju sebuah kekekalan Tuhan Yang Maha Esa;Bahwa, perbedaan pendapat dalam membangun rumah tanggaseharusnya tidak dijadikan Pemohon sebagai ruang pemisah dalamsebuah keutuhan rumah tangga, hal ini bisa dihindari denganmusyawarah untuk dan atas nama kedua belah pihak baik Pemohonmaupun Termohon yang belum pernah dilakukan, mengingat

adalah Dijumpai patah terbuka di kaki sebelah kanan, dan menurutPasal 90 KUHP yang disebut Luka Berat adalah penyakit atau luka yang takboleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapatmendatangkan bahaya maut, terus menurus tidak lagi cakap melakukan jabatanatau pekerjaan, sehingga dengan luka yang diderita oleh saksi Rahmat SyahHasibuan dan saksi Astria menurut Majelis Hakim termasuk dalam Luka Berat ;Menimbang, bahwa sebagaimana faktaa yang terungkap dipersidangan dan telah di singgung