., NRP 77120905(SPHP ke4), yang diberi tanda bukti PK4;5. Fotokopi yang telah dimateraikan berupa Surat Ditreskrimum PoldaMetro Jaya Nomor B/3372/XI/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 16November 2018, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP ke5), yang diberi tanda bukti PK5;6.

Hal ini dikarenakan LaporanKeuangan Konsolidator Kantor Pusat tersebut berjumlah 373 halaman, sebagaimanatertera dalam tanda terima dan dalam tanggapan SPHP Pemohon Banding.Pemohon Banding bersedia memberikan buktibukti tersebut kepada Majelis dalampersidangan;: bahwa terdapat koreksi positif atas BRAsia Pacific Head Office (Balpos 760300)sebesar Rp.130.536.410.283,00;bahwa dasar koreksi Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam Laporan PenelitianKeberatan Nomor: Lap503/WPUJ.19/BD.05/2010 tanggal 22

Hal ini dikarenakan LaporanKeuangan Konsolidator Kantor Pusat tersebut berjumlah 373 halaman, sebagaimanatertera dalam tanda terima dan dalam tanggapan SPHP Pemohon Banding.Pemohon Banding bersedia memberikan buktibukti tersebut kepada Majelis dalampersidangan;: bahwa terdapat koreksi biaya BRMLC/Global Heads (Balpos 760400) sebesarRp.34.445.427.040,00;bahwa dasar koreksi Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam Laporan PenelitianKeberatan Nomor: Lap503/WPU.19/BD.05/2010 tanggal 22 September 2010

Hal ini dikarenakan LaporanKeuangan Konsolidator Kantor Pusat tersebut berjumlah 373 halaman, sebagaimanatertera dalam tanda terima dan dalam tanggapan SPHP Pemohon Banding.Pemohon Banding bersedia memberikan buktibukti tersebut kepada Majelis dalampersidangan;: bahwa terdapat koreksi positif atas Christmas Allowance (Balpos 731035) sebesarRp.1.606.805.68 1,00;bahwa dasar koreksi Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam Laporan PenelitianKeberatan Nomor: Lap503/WPU.19/BD.05/2010 tanggal 22 September

Hal ini dikarenakan LaporanKeuangan Konsolidator Kantor Pusat tersebut berjumlah 373 halaman, sebagaimanatertera dalam tanda terima dan dalam tanggapan SPHP Pemohon Banding.Pemohon Banding bersedia memberikan buktibukti tersebut kepada Majelis dalampersidangan;: bahwa terdapat koreksi positif atas Controlling (Balpos 760507) sebesarRp.4.067.802.383,00;bahwa menurut Terbanding koreksi Controlling sebesar Rp.4.067.802.383,00didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep62/PJ./1995 yaitubesarnya

2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalampersidangan, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan SuratGugatan Penggugat Nomor: 033/SKPMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013memenuhi ketentuan formal sehingga dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokoksengketa;bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim Anggota DjangkungSudjarwadi, SH LLM adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

makaperhitungannya adalah sebagai berikut :% x Rp.0,00 = Rp. 0,00 ;2Rp. 339.870.761,00 ;Rp. (339.870.761,00) ;Bahwa oleh sebab itu Pemohon Banding tidak berkewajiban membayar 50 %dari pajak terutang ;Formal/Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan NovemberBahwa SPT PPN Masa Desember 2005 dilaporkan secara langsung padatanggal Februari 2006 dengan jumlah lebih bayar sebesarRp. 1.645.274.592,00 ;Bahwa Surat Pemberitahuan WHasil Pemeriksaan (SPHP

) PPN Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor PEM14/WPJ.04/BD.0601/pada tanggal Januari 2007 ;Bahwa Surat Tanggapan atas SPHP Masa Januari sampai dengan Desember2005 disampaikan Bintang Arut pada tanggal 9 Januari 2007 dengan Nomor/BA/AC/2007 tanggal 8 Januari 2007 ;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Masa Januarisampai dengan November 2005 Nomor 00036/207/05/058/07 tanggal 25Januari 2007 ;Bahwa keberatan yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 3bulan sejak

Desember 2010 sebesar Rp298.263.637.223,00 dengan rinciansebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)Materi Sengketa:Royalti kepada pemerintah 183.331.106.548,00Bongkar muat/stevedoring 23.729.262.185,00Akrual biaya Des 2010 304.213.435.868,00Akrual biaya Des 2009 (236.665.119.108,00) 67.548.316.760,00SKB PT RPP Mining Contractor 11.941.421.798,00Tambahan koreksi setelah SPHP: biaya mobilisasi/demobilisasi (pos PPh Badan) 8.938.922.699,00 biaya coal selling commission (pos PPh Badan) 9.904.716.658,00 biaya

Koreksi Lainnya;bahwa di dalam biayabiaya yang menurut Terbanding merupakan objek PPhPasal 23, terdapat:a. akrual biaya yang dibukukan di bulan Desember 2010 sejumlahRp304.213.435.868,00 dan jurnal balik untuk akrua/ biaya yang dibukukandi bulan Desember 2009 sejumlah (Rp236.665.119.108,00) dengan netkoreksi sejumlah Rp67.548.316.760,00;b. pembayaran atas tagihan nomor 011/RMCJMB/10 kepada PT RPPMining Contractor ("RMC") sejumlah Rp11.941.421.798,00;c. tambahan koreksi setelah SPHP berupa:i) blaya

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf hUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008 ("UndangUndang PPh");bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndangPPh secara utuh.

Putusan Nomor 827/B/PK/PJK/2014Bahwa Pemohon Banding maupun Geocean SAS tidak mempunyai Dermagadi Batam yang dijadikan pangkalan untuk wilayah Asia Pasifik seperti yangdiungkapkan Terbanding dalam SPHP;Bahwa Pemohon Banding hanya menyewa open yard (tanah lapang) milikPT Sekupang Makmur Abadi, Batam di areal pergudangan seluas 3.900 m2 yangdilengkapi dengan fasilitas dermaga (Jetty) ditujukan sebagai tempat menyimpanaktiva tetap Pemohon Banding yang berupa kontainerkontainer yang berisiperalatan dan

Pemohon Banding mengirimkan dan menyerahkan secara fisikperlengkapan dan peralatan pemasangan pipa tersebut dan para operatomya (tenagakerja) ke lokasi proyek di SakhalinskRusia;Bahwa merujuk kepada pemaparan Terbanding dalam SPHP penyerahanjasa atau barang termasuk penggunaan dermaga, belum dikenakan PajakPertambahan Nilal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003,maupun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998.

Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") No. Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12November 2012yangPemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012. BerdasarkanSPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untuk obyekPPhPasal 26 sebesar Rp. 5.214.633.606 meliputi Masa Pajak JanuariDesember 2008;.

AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPH 26 atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 padatanggal 27 November 2012;.

Putusan Nomor 1586/B/PK/PJK/2016bahwa hal tersebut tidak dilakukan, hal ini terlihat darilampiran SPHP yang menyebutkan koreksi PeredaranUsaha (DPP PPN) sesuai hasil konseling tanpa mengujidengan bukti pendukung lainnya;Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembetulanSPTM PPN beberapa kali sebagaimana di lampirkan padaangka 8, dimana pembetulan terakhir dilakukan padatanggal 18 Desember 2008, sementara pemberitahuanbasil pemeriksaan baru disampaikan kepada PemohonBanding pada tanggal 30 April 2009

sehingga sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007, Pembetulan SPTMPPN terakhir disampaikan masih dalam batas waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007, sehingga seharusnyamengacu pada ketentuan Pasal tersebut Pemeriksa harusmemperhatikan SPTM PPN Pembetulan, dan memasukkandalam SPHP maupun nantinya dalam SKPKB sehinggaSKPKB PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2008perlu ditinjau ulang;Bahwa melihat SKPKB

hanya merupakan datadalam pemeriksaan; bahwa atas pernyataan di atas TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) menanggapi bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) mengajukan pembetulan SPTMasa PPN Mei dan Juni 2008menggunakan sarana Pasal 8 ayat (4)Undangundang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan, dimana disebutkanbahwa walaupun telah dilakukanpemeriksaan namun belum diterbitkansurat ketetapan pajak dan pemeriksabelum menyampaikan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

., LLM. adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) No.

kembalidengan pertimbangan bahwa karena in casu atas Faktur PajakMasukan (nomor faktur 010.034.16.45242287, tanggal 23 Desember2016) yang tidak berhubungan langsung dengan usaha Wajib Pajakdengan total nilai Rp5.928.441.262 dan berdasarkan bukti (PK6) makaPajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesarRp5.928.441.262,00 dengan alasan sebagaimana tercantum dalamRisalan Pembahasan halaman 2 butir huruf c (Pendapat Pemeriksadalam Pembahasan Akhir) yang menyatakan:Pemeriksa tetap berpendapat sesuai dengan SPHP

Putusan Nomor 47/B/PK/PJK/2014Bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungandengan hasil keputusan keberatan di atas adalah koreksi positif atas DPP PPN sebesarRp 1.012.490.004,00;Alasan Banding atas Koreksi DPP PPN sebesar Rp 1.012.490.004,00;Alasan Koreksi;Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT TechnopiaLever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbandingmenghitung

Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor Kep01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret tentang Pedoman pemeriksaanpajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa menyatakan metodepengujian kewajaran yang dapat digunakan adalah:1 Metode harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price);2 Metode harga jual minus (sales minus/resale price method);3 Metode harga pokok plus (cost plus method);4 Metode Iainnya yang dapat diterima;Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

seluruh kewajiban pajakTahun 2008;Meskipun KPP Pratama Badung Selatan mengklaim telah menerbitkanSurat Perintah Pemeriksaan terlebih dahulu dibandingkan KPPPratama Jakarta Setiabudi Satu, namun penerbitan hasil pemeriksaanberupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat KetetapanPajak (SKP) terlebih dahulu dilakukan KPP Pratama Jakarta SetiabudiSatu; Uraian KPP Badung KPP JakartaSelatan Setiabudi SatuSurat Perintah Pemeriksaan Pajak 30042009 15072009Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Sebelum menerbitkan SPHP dan SKP, pada tanggal 20 Oktober 2009Tim Pemeriksa KPP Pratama Badung Selatan sebenarnya telahdatang berkunjung langsung ke kantor pusat Pemohon Banding diJakarta. Dalam kesempatan tersebut, selain menyaksikan secaralangsung proses administrasi/oembukuan Pemohon Banding, TimPemeriksa juga telah memperoleh penjelasan terkait penerbitan SKPPPN untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2008 yang telahditerbikan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;

1. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari UMAR HAQI uang sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran beras bulog dalam kemasan 5 Kg (SPHP

Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) NomorPHP218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 #Desember 2010(sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak menyebutkan secara jelasdan tegas kapan (hari, tanggal dan jam) Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) diundang untuk menghadiri pembahasan akhir hasilpemeriksaan dengan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat)Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat

Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengirimkan surat protes kepada Pihak Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) melalui surat nomor 21/ADM/2011 tanggal 17 Januari2011 tentang Permohonan Penyampaian Tanggapan SPHP yangditerima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) padatanggal 17 Januari 2011 sebagaimana Bukti Peneriman Surat NomorPEM:01000141007jan2011 tanggal 17 Januari 2011.

Koreksi :Bahwa koreksi Pemeriksa dilakukan karena konsisten dengan pemeriksaantahun 2004, dimana Pemohon Banding dalam tanggapan atas SPHPmenyatakan bahwa Peredaran Usaha tahun 2004 ditambah WIP awal dikurangiWIP akhir adalah DPP PPN tahun 2004;bahwa Pemeriksa konsisten dengan sanggahan Pemohon Banding atas SPHP2004 tersebut, yaitu penghasilan tahun 2005 yang difakturkan tahun berikutnya /2006 adalah WIP akhir sebesar Rp 35.308.440.517,00 bukan angka yangdisampaikan Pemohon Banding dalam tangggapan SPHP

Apabila Terbandingtetap berpendapat bahwa penghasilan tahun 2005 yang difakturkan tahunberikutnya / 2006 adalah sebesar Rp 35.308.440.517 (bukan angka yangdisampaikan Pemohon Banding dalam tangggapan SPHP tahun 2005 sebesarRp 138.710.789.340) maka akan terjadi pengenaan PPN dua kali (berganda)atas objek PPN yang sama;Bahwa untuk memudahkan pemahaman atas hal di atas, Pemohon Bandingsampaikan penjelasan sebagai berikut:a. Gambaran Kegiatan Usaha PT AlcatelLucent Indonesia (Perusahaan)1.

., adalah sebagai berikut:bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No.Pem016/WPJ.23/KP.0100/K.I/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterima Penggugattanggal 24 Juli 2012;bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktu sanggahan hasilpemeriksaan Tahun 2008 melalui surat Nomor: 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 30Juli 2012 yang diserahkan kepada Pemeriksa Pajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinyaPenggugat menyetujui sebagian dan tidak menyetujui selebihnya dan

., adalah sebagai berikut:bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor: Pem016/WPJ.23/KP.0100/K.1/2012 tanggal 23 Juli 2012yang diterima Penggugat tanggal 24 Juli 2012.bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktusanggahan hasil pemeriksaan Tahun 2008 melalui Surat Nomor: 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diserahkan kepada PemeriksaPajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinya Penggugat menyetujui sebagian dantidak menyetujui selebihnya

Putusan Nomor 07 /B/PK/PJK/2014 Bahwa alasan koreksi positif biaya royalti berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) karena menurut Pemeriksaadalah tidak wajar apabila Wajib Pajak dibebani biaya tersebut;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif royalti sebesarRp 6.778.812.398,00 dari total koreksi sebesar Rp 6.783.280.581,00dengan alasan sebagai berikut:1. bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, alasan Pemeriksauntuk melakukan koreksi atas biaya

Putusan Nomor 07 /B/PK/PJK/2014 No Uraian Jumlah Koreksi (Rp)1 Koreksi positif atas Biaya Bunga Pinjaman 1.190.529.977,002 Koreksi positif atas Selisin Kurs 4.439.248.473,00Total 5.629.778.450,00 Bahwa dasar koreksi positif atas selisih kurs sebagaimana disebutkandalam SPHP adalah karena menurut Pemeriksa seharusnya kerugiantersebut bukan beban Pemohon Banding tetapi beban penjual yaitu PTTjahja Sakti Motor.Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif atas KerugianSelisin

SayapMas UtamaRepresentative kepada Pemeriksa Pajak pada saat prosespembahasan akhir SPHP Tahun Pajak 2008;Bahwa tidak tepat apabila Pemohon Banding dianggap melakukan JasaPerantara/Perdagangan atas transaksi dengan perusahaan Pemohon Bandingsendiri (Representative Office) yang berada di Vietnam;2.

dibebankan dalampembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)pada account 0061019911Biaya PenjualanPenjualan Ekspor;7 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyisebagai berikut:Halaman 25 alinea ke3:Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa bukti tentangadanya representative office Pemohon Banding di Vietnam selayaknyadipertimbangkan oleh Pemeriksa pada saat pembahasan akhir SPHP

Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) NomorPHP218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember 2010(sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak menyebutkan secara jelasdan tegas kapan (hari, tanggal dan jam) Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) diundang untuk menghadiri pembahasan akhir hasilpemeriksaan dengan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat)Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 143/B/PK

Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengirimkan surat protes kepada Pihak Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) melalui surat nomor 21/ADM/2011 tanggal 17 Januari2011 tentang Permohonan Penyampaian Tanggapan SPHP yangditerima oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) padatanggal 17 Januari 2011 sebagaimana Bukti Peneriman Surat NomorPEM:01000141007jan2011 tanggal 17 Januari 2011.