E.45 RT.7 RW.7Kelurahan Pasir Endah KecamatanUjung Berung Kota Bandung.PNS / Sekretaris DPRD Kota Bandungperiode Januari 2008 s/d Desember2009.S 2 / Magister Kebijakan Publik ( M.Si).Rutan sebagai berikutdilakukan penahanan ;2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d 28 Oktober2012,JenisPenahanan Rutan;3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 18 Oktober 2012S/d 16 Nopember 2012, Jenis Penahanan Rutan;4. Perpanjangan.....4.

merupakan ketentuan yang sangat penting dalam rangkapemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga sangat salah jika suatuketentuan yang bertujuan untuk menciptakan keadaan negara yang bersihdan bebas dari tindakan korupsi dianggap bertentangan dengan UUD1945.Pemerintah juga menyayangkan para Pemohon yang berstatus sebagaipegawai ASN, yang kurang dapat memahami tugasnya dalam ketentuanPasal 11 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dimana Pegawai ASN bertugas:1) melaksanakan kebijakan

publik yang dibuat oleh Pejabat PembinaKepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;2) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Jika para Pemohon yang status dirinya sebagai pegawai ASNmelaksanakan tugasnya sesuai yang diisyaratkan dalam ketentuanUndangUndang yakni melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturanperundangundangan maka dengan pasal a quo pemohon tidak akanterjadi kerugian

dalam perkaraterdakwa brahmantori dan ahli masih tetap dengan keterangan tersebut;Bahwa Abii ditugaskan berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor86/ST/V/08/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang menugaskan Ahli untukmelakukan pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian negara ataspermintaan Kejaksaan agung melalui surat Nomor: B1950/F .2/Fd.1/06/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Bantuan PenghitunganKerugian Negara;Bahwa Riwayat Pendidikan ahli :e S1 Akuntansi Ul, lulus tahun 2003;e S2 Magister Perencanaan Kebijakan

Publik Ul, lulus tahun 2010;Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli :e Pemeriksa KAP HTM (deloitteJakarta), tahun 2003 s.d 2005;e Auditor Ahli Pertama BPK RI, tahun 2005 s.d 2011;e Pemeriksa Pertama, tahun 2011 s.d 2013;e Pemeriksa Muda, tahun 2013 s.d sekarangBahwa Pelatihan yang pernah Ahli ikutie Diklat Ketua Tim Yunior di Pusdiklat BPK RI, tahun 2010; Diklat Pemeriksaan Investigatif di Pusdiklat BPK RI, tahun 2012;e Diklat penyusunan dan analisis kontrak di Pusdiklat BPK RI, tahun2013; Diklat review Certified

Sehingga diwadahilah oleh yangberwenang dengan yang dinamakan aturan kebijakan publik;Bahwa Bleidsrege! adalah sebuah produk hukum yang dibuat olehjabatan tertentu yang mengisi produk hukum yang memberikandasar bagi institusi pemerintahan yang menjadi dasar keabsahanpemerintahan, maka lahirlah sebuah aturan kebijakan.

,CFrA. ( Ahli PenghitunganKerugian Keuangan Negara / Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat )menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli lahir di Wanasaba Lombok Timur, Umur 31 tahun / tanggal 21September 1987, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Strata 2IImu Administrasi / Kebijakan Publik dari Universitas Gadjan Mada,Kebangsaan Indonesia, Alamat Reremi KPR Manokwari Provinsi PapuaBarat; Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupunpekerjaan dengan Terdakwa DEREK

rohani, serta bersediamemberikan keterangan tambahan sesuai dengan apa yang Saksi ketahuipada Pemeriksaan; Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli; Lulus Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) No.1 Wanasaba Tahun 2000; Lulus Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsnawiyah Pondok PesantrenTarbiyatul Islam Nahdlatul Wathan Wanasaba Tahun 2003; Lulus Sekolah Menengah Atas(SMA) No. 1 Selong Tahun 2006;Lulus S.1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas MuhammadiyahYogyakarta Tahun 2011;Lulus S.2 Ilmu Administrasi/Kebijakan

Publik Universitas Gadjah MadaTahun 2014; Bahwa Riwayat pelatihnan yang pernah Saksi ikuti adalah; No Nama Diklat/Serifikat Tahun Penyelenggara 1.

AcaraPemeriksaan) oleh Penyidik pada Polda Papua Barat sehubungan denganadanya dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyalagunaan Dana Hibahuntuk Badan Pengelola Situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah PapuaProvinsi Papua Barat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Provinsi Papua Barat TA. 2017 dan TA. 2018; Bahwa Riwayat Pendidikan : SD Negeri Amban tamat tahun 1975;SMP di SMP NEGERI 1 Fanindi tamat tahun 1979;SMA di SMA NEGERI 1 tamat tahun 1982;S1 FISIP UNCEN Jayapura tamat tahun 1987;S2 Kebijakan

Publik UGM Jogjakarta tamat tahun 2004; Bahwa Riwayat Pekerjaan :a.

Abii LALU FADLURAHMAN di bawah Sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa Lahir Wanasaba, Umur 34 tahun / 21 September 1987, Agama Islam,Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2 (llmuAdministrasi/Kebijakan Publik), Alamat Reremi KPR, Manokwari ProvinsiPapua Barat;Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Pdt. ROBERTS JEREMIANANDOTRAY;S.Th.

golongan;Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan asas demokrasiharus memenuhi asas pertanggungjawaban (governmentaccountability) dan asas keterbukaan pemerintahan(openbaarheidsbeginsel) ;Bahwa asas keterbukaan pemerintahan itu tidak hanya meliputipemberian informasi kepada Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat (warga masyarakat secara umum)saja, namun berkaitan pula dengan keterbukaan dalam halprosedur pengambilan keputusan pemerintahan baik yangmenyangkut suatu. rencana pemerintahan, kebijakan

publik,pembentukan peraturan yang mengikat warga masyarakat maupundalam penerbitan keputusan atau ketetapan yang membawa bebankewajiban bagi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat (warga masyarakat);Bahwa asas keterbukaan pemerintahan berkaitan dengan adanyaperan serta (inspraak) atau partisipasi masyarakat dalampenyelenggaraan pemerintahan, kKhususnya yang berkenaandengan berbagai pengambilan keputusan atau ketetapanpemerintahan (beschikking);Halaman 59 dari 149 halaman.

YULIANTO KADuJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa ahli adalah ahli dibidang kebijakan publik;Putusan No.13/Pid.SusTPK/2016/PN Gto Hal. 108/152 Bahwa dalam suatu kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah terdapatadanya Formulasi, Implementasi dan Pengawasan yang saling bersinergi; Bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah formulasinya mengacupada Kepres atau Perpres Tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah; Bahwa dalam formulasinya ada bagianbagian yang melaksanankanTugas

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan dan bercap StempelPusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik serta 1 ( Satu )Lembar Kwitansi yang telah diterima dari Bendaharawan DPRDkab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, ( Empat JutaRupiah ) untuk biaya Kontribusi an. AGRI MUSTAKIM yang terimaoleh Drs.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan an bercapStempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik tanggal 26Juli 2011.Bahwa Saksi tidak menerima biaya perjalanan dinas dan tidakmelaksanakan perjalanan dinas yang diperlinatkan tersebut diatasKarena pada pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 tersebutadalah Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka KegiatanAlat Kelengkapan DPRD Kab.

SE yang terima oleh Drs.ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan dan bercap Stempel PusatKajian Konstitusi dan Kebijakan Publik pada tanggal 26 Juli 2011.Bahwa Saksi tidak menerima biaya perjalanan dan tidakmelaksanakan perjalanan dinas sesuai yang diperlihatkanpemeriksa tersebut diatas dan Keberadaanya pada tanggal 26 Juli2011 s/d 29 Juli 2011tersebut adalah di Wilayah Kab.

ACHMAD ZULFAHMIbertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).e. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterimadari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( Empat JutaRupiah ) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an.Drs. MARDINAS N SYAIR. MM dalam rangkaBimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenaiTugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan1231Putusan Drs.

ACHMAD ZULFAHMIbertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).e. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterimadari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,1239Putusan Drs.

Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidanapribadi pada karyawan (pejabat korporasi) untuk kesalahan korporasi harusterbatas pada situasi:a. ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya (misalnya,dalam hal potensi bahaya publik yang signifikan yang mungkin disebabkanoleh adanya kegiatan koporasi);b. kewajiban korporasi tidak mungkin sendiri untuk cukup mempromosikankepatuhan; danc. wajar dalam semua keadaan karyawan (pejabat korporasi) untukbertanggung jawab dengan memperhatikan

dengan AUPBmaka sangat dimungkinkan untuk dimintakan pembatalan; BahwaAUPB adalah norma hukum yang dapat diuji dalam peradilan tatausaha negara maka jika asas pelayanan publik terganggu lalu orang ataubadan hukum perdata merasa bahwa orang yang melayani tidakmemberikan pelayanan secara baik maka tentu saja bisa dinilai sebagaiasas pelayanan publik yang kurang baik sehingga setiap pejabat pemerintahberkewajiban untuk memberikan akses yang seluasluasnya kepada publiksebagai bagian dari transparansi kebijakan

publik untuk memberikanpelayanan kepada publik namun jika asas pelayanan publik terganggu dankemudian asas pelayanan yang baik juga terganggu maka itu menjadiproblem dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi jika pencabutan jintidak merugikan kepentingan umum maka dianggap sah tetapi jika salahHalaman 83 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.satu asas AUPB dilanggar maka bisa saja menjadi batu ujian untukbagaimana menguji aspek prosedur, aspek kewenangan dan aspeksubstansi karena bisa

., M.H. dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (PubliekBeleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak PidanaKorupsi di Indonesia) yang pada pokoknya adalah Pengertian menyalahgunakanwewenang dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memilikipengertian yang eksplisitas sifatnya, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkandoktrin yang dikemukakan oleh H.A.

., kesemuanya adalah Advokat pada KantorAdvokat LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK (LBHKKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta yang berkantor diJalan Teuku Umar, No. 5 Kota Surakarta 57131, (0271) 653025,656942, 631716; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14Desember 2009;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca seluruh surat surat yang berhubungan denganperkara ini ; Setelah membaca surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Surakarta Nomor : 488/Pid.B/2009/PN.Ska,tertanggal

MSC;Tempat lahir : Padang;.Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 6 Desember 1956;Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Villa Bintaro Indah B XI/4 RT.005/012, KelurahanJombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan;Agama : Islam.Pekerjaan : Mantan KPA/PPK Armada Bus Basway Paket danPaket Il pada Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta tahun 2012;Pendidikan : S2 Kebijakan Publik;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:.1 Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai

., M.H. dalammakalahnya "Antara Kebijakan Publik" (Publiek Beleid, Azas PerbuatanMelawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi diIndonesia)" yang pada pokoknya adalah pengertian "menyalahgunakanwewenang" dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsitidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanyaeksplisitas pengertian tersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakanHal.129 dari 162 hal.

., M.H.dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid, AzasPerouatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsidi Indonesia) yang pada pokoknya adalah Pengertian menyalahgunakanwewenang dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsitidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, maka dipergunakanpendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A.Demeersemen tentang kajian De Autonomie van het Materiele Strafrecht(Otonomi dari hukum pidana

Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh ProfDR Jimly Asshiddiqie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikatumum atau Algemeen bindend seperti undangundangperpajakan atau yang tidak mengikat umum sepertipengundangan anggaran pendapat dan belanja Negara;Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukumprivat, kendatipun syaratsyarat sebagai badan hukum telahterpenuhi;Bahwa kalau pada

Riwayat pendidikan adalah sebagai berikut :1) SD Babakan Tarogong Bandung tahun 19842) SMP 3 Bandung tahun 1987;3) SMA 1 Bandung tahun 1990;4)5)Universitas Winayamukti Fakultas Tehnik tahun 1997;Pasca Sarjana Kebijakan Publik Unpad tahun 2007b.

Moechtar Talib,Jakarta (19931994)Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni AkademiAkuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (19941999)Ketua Harian Yayasan Edukasi, Jakarta (19942000)Direktur Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (20002002)Direktur Eksekutif Lembaga Manajemen dan PengembanganKebijakan Publik CRESDEPY, Jakarta (19982002)Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik(CeFORDES), Jakarta (2007sekarang)Tenaga Ahli yang diperbantukan di Direktorat Jenderal OtonomiDaerah

Bulango Timur a.n Ramin 1 (satu)266 Akuba No.Rek. 512701012916533 (Bank BRI Unit Kabila) sebesar Rp. ranaka Asli2.000.000, sesuai SP2D No. 06693/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 13 gkapNopember 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Natal 2012 GP diSHADDAI Desa267 Helumo a.n Frits Rumagit No.Rek. 1500004840656 (Bank mandiri kc. 1 (satu) Asligorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, sesuai SP2D No. 06769/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 19 November 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Pengawasan Kebijakan

Publik (FPKP)268 an Edi S Raat No.Rek. 1500007717844 (Bank Mandiri Cab Gorontalo) sebesar 1 (satu) AsliRp. 1.500.000, sesuai SP2D No. 06774/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 19 rangkapNovember 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Kepada Kuliah Kerja Sibernas UNG Desa Kemini269 Kec.

Sibernas2012 (KKS) Universitas NegeriGorontalo Desa TambooKec.Bonepantai SesuaiPersetujuan228. 19 06768/SP2D Bayar Bantuan Kepada 1.500.000November BANTUAN/12052/2012 Pelaksana Rema MUda2012 Desa TalulobutuKec.Tapa SesuaiPersetujuan Terlampir229. 19 06769/SP2D Bayar Bantuan Kepada 2.500.000November BANTUAN/12052/2012 Panitia Natal 2012 GPdl2012 SHADDAI Desa HelumoKec.Suwawa SesuaiPersetujuan Terlampir230. 19 06774/SP2D Bayar bantuan Kepada 1.500.000November BANTUAN/12052/2012 Forum Pengawasan2012 Kebijakan

Publik (FPKP)Sesuai PersetujuanTerlampir231. 20 06801/SP2D Bayar Bantuan Hibah 30.000.000November BANTUAN/12052/2012 Biaya Pendidikan Strata2012 (SI) dan BiayaPendidikan SekolahMenengah AtasKab.Bone BolangoSesuai PersetujuanTerlampir232. 21 06823/SP2D Bayar Bantuan Kepada 7.000.000November BANTUAN/12052/2012 Korp Alumni Mahasiswa2012 Islam (KAHMI) Kab.BoneBolango SesuaiPersetujuan Terlampir233. 22 06847/SP2D Bayar Bantuan Kepada 1.000.000November BANTUAN/12052/2012 Kuliah Kerja (KKS)2012 Universitas

Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Natal 2012 GP diSHADDAIDesa Helumo a.n Frits Rumagit No.Rek. 1500004840656 (Bank 1 (satu)mandiri kc. gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, sesuai SP2D No. rangkap06769/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 19 November 2012.267 Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Pengawasan Kebijakan Publik(FPKP) a.n Edi S Raat No.Rek. 150000771 7844 (Bank Mandiri Cab 1 (satu)Gorontalo) sebesar Rp. 1.500.000, sesuai SP2D No. 06774/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 19 November 2012.268