., adalah sebagai berikut:bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor: Pem016/WPJ.23/KP.0100/K.1/2012 tanggal 23 Juli 2012yang diterima Penggugat tanggal 24 Juli 2012.bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktusanggahan hasil pemeriksaan Tahun 2008 melalui Surat Nomor: 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diserahkan kepada PemeriksaPajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinya Penggugat menyetujui sebagian dantidak menyetujui selebihnya

tidak setuju dengan koreksi DPP PPN sehubungandengan penyerahan BKP darn/ atau JKP sebesar Rp 57.873.826.930,00tersebut;Bahwa berikut uraian penjelasan Pemohon Banding:Bahwa pada awal 2007, telah terjadi pemutusan hubungan kerja dengan hampirseluruh karyawannya;Bahwa permintaan dokumen tertanggal 30 Maret 2007 tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemohon Banding, hal ini dikarenakan kantor PemohonBanding hanya ditunggu oleh pihak keamanan (Satpam);Bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

) diterbitkan olehPemeriksa pada tanggal 17 Juli 2007;Bahwa dalam proses pemberian tanggapan atas SPHP tersebut, PemohonBanding telah memberikan sanggahan dan membuktikan bahwakoreksiPemeriksa tidaklah tepat.

., adalah sebagai berikut:bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No.Pem016/WPJ.23/KP.0100/K.I/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterima Penggugattanggal 24 Juli 2012;bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktu sanggahan hasilpemeriksaan Tahun 2008 melalui surat Nomor: 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 30Juli 2012 yang diserahkan kepada Pemeriksa Pajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinyaPenggugat menyetujui sebagian dan tidak menyetujui selebihnya dan

Nomor : 00058/201/08/054/10 tanggal 05 Mei 2010Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1114 /B/PK/PJK/2014ditetapkan dan diterima tanggal 27 Juli 2011, sehingga Surat Banding yangPemohon Banding ajukan masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002;LATAR BELAKANGBahwa pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2008 dilakukanoleh KPP Perusahaan Masuk Bursa, yang hasilnya dikeluarkanSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP

") Nomor : PHP178/WPJ.07/KP.0805/2010 tanggal 14 April 2010;Bahwa dalam SPHP tersebut, Terbanding melakukan koreksi atas Objek PajakPPh Pasal 21 sebesar Rp. 93.058.351.616,00, karena terdapat selisih dari hasilequalisasi antara obyek pajak PPh Pasal 21 yang dilaporkan di SPT TahunanPPh Pasal 21 dengan pembebanan biaya di Laporan Keuangan dan GeneralLedger;Bahwa SKPKB PPh Pasal 21 diterbitkan olen KPP Perusahaan Masuk Bursadengan Nomor: 00058/201/08/054/10 tanggal 05 Mei 2010 untuk TahunPajak 2008

Putusan Nomor 727/B/PK/PJK/2014Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT. Technopia Levermerupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbandingmenghitung ulang penjualan kepada PT. Technopia Lever dengan margin sesuaidengan margin PT. Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;Bahwa perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:Rpa. Penjualan Lokal (PT.

Metode lainnya yang dapat diterima;Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP), Terbanding telah menetapkan margin penjualan Pemohon Bandingkepada afiliasi Pemohon Banding (PT. Technopia Lever) sebesar 25% sesuaimargin PT.

Pemeriksaan pajaktersebut meliputi Masa Pajak JanuariDesember 2008;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") Nomor : S376/PJ.0401/2011 tanggal 12 Desember 2011;2011,menyampaikan Tanggapan atas SPHP ke Terbanding melalui surat No.B.189/FAT/S/1211;Bahwa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 3Bahwa pada tanggal 20 Desember Pemohon Banding telahJanuari 2012 sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara HasilHalaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 918

dipinjamkan olehPemohon Banding sebelumnya Jurnal atas AC 17.03 dan AC 20.33 tidak ada(halaman ke 2 dari Risalah Pembahasan Akhir)Bahwa menurut Pemohon Banding pernyataan Terbanding adalah Tidak Benarkarena sebagai fakta adalah sebagai berikut:Bahwa dalam proses pemeriksaan dimana masih terdapat tenggang waktu 1(satu) bulan dari sebelum jatuh tempo Pemeriksaan, yaitu terhitung dari tanggalditerbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapangan barudimulai tanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP

Adapun selisih tersebut adalah sebesar Rp 1.121.377,00dengan perhitungan sebagai berikut :Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Seharusnya adalah Rp 49.649.999.835,00Selisih Rp 1.121.377,00Bahwa selisin tersebut disebabkan adanya kesalahan ketik di dalamjumlah pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008 atas Pembeliandalam Faktur Pajak atas nama PT Magowanaya Dayasentosa Nomor FP2596 sebesar Rp 200.337.580,00 seharusnya adalah sebesar Rp199.216.368,00 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali

(bukti surat sanggahan atas SPHP Nomor 0001/TAX/GFP/IX/2011tanggal 29 September 2011 terlampir ======== Lampiran P 6)Bahwa di dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut :a. Bahwa = Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakmemperhitungkan jumlah pembelian yang dibukukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai persediaanbarang yang telah dibayarkan sebesar Rp 49.651.121.212,00b.

menurut Terbanding 94.658.434.464,00Selisih 487.869.588,00Total Pembelian Pemohon Banding seharusnya 95.146.304.052,00Tercatat di GL 48.736.613.967,00(ac 1702 Debet)Biaya EMKL (583.921.780,00)Pembelian Tahun 2007 (2.656.387.970,00)Murni Pembelian kertas Tahun 2008 45.496.304.217,00Selisih Pembelian vs GL Persediaan 49.649.999.835,00Pembelian yang dibayarkan oleh Pemegang Saham 49.649.999.835,00Selisih 0,00Pembelian yang dibayar Pemegang Saham 49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham SPHP

Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangkaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telahditentukan;h. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhikewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 6 dari 148 halaman. Putusan Nomor 4/B/PK/PJK/2016perundangundangan perpajakan dengan menyampaikan saransecara tertulis;j.

Tidak terdapat pospos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasarkoreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajakterutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasiyang menjadi syarat utama diterbitkannya SPHP dan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Pajak;c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar besertasanksi administrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitunganpajak dan asal usulnya;d.

Formal: yaitu SKPKB/SKPKBT dan KeputusanKeberatan telah diterbitkan denganmenggunakan UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan namun didalam SPHP/SPHV maupun berita acara jelastidak terdapat adanya perincian pospos yangdikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidakterdapat perincian perhitungan pajak terutangdan sanksinya sebagaimana yangdipersyaratkan oleh Pasal 31 UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itusendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaituPasal 1 angka 3 dan angka

Putusan Nomor 4/B/PK/PJK/2016 PMK Nomor 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi danPasal 1 angka 16 dan 17 PMK.17/PMK.03/2012,bahwa SPHP harus memuat perincian posposyang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,perincian perhitungan pajak terutang berikutdengan sanksinya;Bahwa dengan demikian di dalam surat tanggapanPemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) atas penerbitan SPHP/SPHV, sampaidengan Surat Permohonan Keberatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah mempertanyakan dua

Tidak terdapat pospos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang danperhitungan sementara dari saksi administrasi yang menjadi syaratutama diterbitkannya SPHP/SPHV dan Berita Acara HasilPemeriksaan pajak maupun Verifikasi;c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksiadministrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajak danasal usulnya;d.

Tidak terdapat pospos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang danperhitungan sementara dari sanksi administrasi yang menjadisyarat utama diterbikannya SPHP dan Berita Acara HasilPemeriksaan;Halaman 18 dari 142 halaman. Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2016c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksiadministrasi saja tanopa adanya kebenaran penghitungan pajakdan asal usulnya;d.

Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 Dalam Surat pemberitahuan hasilpemeriksaan pajak (SPHP)/SuratPemberitahuan Hasil Verifikasi tersebut tidakmemuat perhitungan pajak terutang sesuaidengan ketentuan di atas, namun langsungmencantumkan pajak yang kurang dibayarbeserta sanksi administrasinya, sehinggaPemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak mengetahui dasarkoreksi yang dilakukan Pemeriksa;Halaman 6 butir 4 sebagai berikut:...Dan tidak pernah diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

Formal: yaitu SKPKB/SKPKBT danKeputusan Keberatan telah diterbitkandengan menggunakan UU KUPnamun di dalam SPHP/SPHV maupunberita acara jelas tidak terdapatadanya perincian pospos' yangdikoreksi, nilai kKoreksi, dasar koreksi,tidak terdapat perincian perhitunganpajak terutang dan sanksinyasebagaimana yang dipersyaratkanoleh Pasal 31 UU KUP itu sendiri, danperaturan pelaksanaannya yaitu Pasal1 angka 3 dan angka 4 PMK No.146/PMK.03/2012 untuk verifikasi danPasal 1 angka 16 PMK No.17/PMK.03/2013 dan

Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan PajakBahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi,pospos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksiadministrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) apa yang

Tidak terdapat pospos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang danperhitungan sementara dari saksi administrasi yang menjadi syaratutama diterbitkannya SPHP/SPHV dan Berita Acara HasilPemeriksaan pajak maupun Verifikasi;c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksiadministrasi saja tanoa adanya kebenaran penghitungan pajak danasal usulnya;d.

Desember 2010 sebesar Rp298.263.637.223,00 dengan rinciansebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)Materi Sengketa:Royalti kepada pemerintah 183.331.106.548,00Bongkar muat/stevedoring 23.729.262.185,00Akrual biaya Des 2010 304.213.435.868,00Akrual biaya Des 2009 (236.665.119.108,00) 67.548.316.760,00SKB PT RPP Mining Contractor 11.941 .421.798,00Tambahan koreksi setelah SPHP: biaya mobilisasi/demobilisasi (pos PPh Badan) 8.938.922.699,00 biaya coal selling commission (pos PPh Badan) 9.904.716.658,00 biaya

Koreksi Lainnya;bahwa di dalam biayabiaya yang menurut Terbanding merupakan objek PPhPasal 23, terdapat:a. akrual biaya yang dibukukan di bulan Desember 2010 sejumlahRp304.213.435.868,00 dan jurnal balik untuk akrual biaya yang dibukukandi bulan Desember 2009 sejumlah (Rp236.665.119.108,00) dengan netkoreksi sejumlah Rp67.548.316.760,00;b. pembayaran atas tagihan nomor 011/RMCJMB/10 kepada PT RPPMining Contractor ("RMC") sejumlah Rp11.941.421.798,00;c. tambahan koreksi setelah SPHP berupa:i) biaya

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf hUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008 ("UndangUndang PPh");bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndangPPh secara utuh.

Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/2016Koreksi Objek Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesarRp7.330.193.395,00Menurut TerbandingBahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)diketahui bahwa koreksi dilakukan karena:Bahwa rekonsiliasi antara peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badandengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaporkanoleh Pemohon Banding;Bahwa menurut Terbanding, permohonan keberatan ditolak denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan

Penggugatbelum berhasil mengumpulkan dan menyerahkan semua Faktur Pajak tahun2008 kepada Tergugat karena masih terpencar dibeberapa perkebunan (kantorperwakilan Primkop Kalta) di Sumatera Utara, sedangkan penundaan waktuyang Penggugat ajukan (untuk mengumpulkan Faktur Pajak yang masihHalaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 576 B/PK/PJK/2016tersebar dibeberapa Kantor Perwakilan Primkop Kalta di SUMUT) tidak dapatdisetujui Tergugat dengan alasan batas kedaluarsa sudah dekat;Bahwa sewaktu menyerahkan SPHP

Nomor PHP0006/WPUJ.04/KP.0805/RIK$1IS/2013 tanggal 11 Januari 2013 Tergugat hanya menyampaikan bahwa"apabila jumlah pajak terutang berdasarkan SKPKB nantinya tidak dapatditerima, masih terbuka upaya hukum lain yang merupakan hak/kewajibanperpajakan WP yang dapat ditempuh (SKPKB : keberatan, banding dan PK,sedangkan STP: pengurangan, gugatan dan Pk)";Bahwa atas SPHP Tergugat, Penggugat telah menyampaikan surat tanggapanNomor B/011/1/2013/Kalta tanggal 22 Januari 2013 dan khusus terkait sanksiadministrasi

dilakukanpembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaandalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakatiantara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saatPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku,catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuanatau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dariWajib Pajak;menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf ddalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;menyampaikan SPHP

Tidak terdapat pospos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang danperhitungan sementara dari sanksi administrasi yang menjadisyarat utama diterbikannya SPHP dan Berita Acara HasilPemeriksaan;Halaman 18 dari 143 halaman. Putusan Nomor 1016/B/PK/PJK/2016c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksiadministrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajakdan asal usulnya;d.

Formal: yaitu SKPKB/SKPKBT danKeputusan Keberatan telah diterbitkandengan menggunakan UU KUPnamun di dalam SPHP/SPHV maupunberita acara jelas tidak terdapatadanya perincian pospos' yangdikoreksi, nilai kKoreksi, dasar koreksi,tidak terdapat perincian perhitunganpajak terutang dan sanksinyasebagaimana yang dipersyaratkanoleh Pasal 31 UU KUP itu sendiri, danperaturan pelaksanaannya yaitu Pasal1 angka 3 dan angka 4 PMK No.146/PMK.03/2012 untuk verifikasi danPasal 1 angka 16 PMK No.17/PMK.03/2013 dan

Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan PajakBahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi,pospos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksiadministrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) apa yang

Tidak terdapat pospos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang danperhitungan sementara dari saksi administrasi yang menjadi syaratutama diterbitkannya SPHP/SPHV dan Berita Acara HasilPemeriksaan pajak maupun Verifikasi;c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksiadministrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajak danasal usulnya;d.

Kembali (semula Pemohon Banding)mengajukan Permohonan Banding bahwa PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mempermasalahkan Kebenaran dari pajak yangmasih harus dibayar tersebut berikut denganperincian pospos yang dikoreksi dan alasankoreksinya sebagaimana terdapat di dalam suratPermohonan Keberatan Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) halaman 5Butir 3 yang berbunyi: Halaman 33 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016 Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak(SPHP

sampaikan bahwa selamaproses pembahasan tidak pernah diinformasikankepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) selaku wajib pajak mengenaiperincian perhitungan koreksikoreksi yangdilakukan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) memerlukan perincianperhitungan atas koreksikoreksi yang dilakukan.bahwa di dalam Surat Permohonan BandingPemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) halaman 6 butir 3 sebagai berikut:Dalam Surat pemberitahuan hasil pemeriksaanpajak (SPHP

detailPadahal halmerupakan hak Pemohon Peninjauan Kembalikoreksi yang diminta. tersebut(semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajakuntuk mengetahui detail koreksi.Bahwa lebih lanjut pun berdasarkan UU KUP danperaturan pelaksanaannya yang telah PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebutkan pada butir 2 di atas yaitu Pasal 31 UUKUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannyayaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK No.146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1angka 16 dan 17 UU KUP, bahwa SPHP

Halaman 48 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016 Bahwa dengan demikian di dalam surat tanggapanPemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) atas penerbitan SPHP/SPHV, sampaidengan Surat Permohonan Keberatan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)telah mempertanyakan dua hal yaitu materi koreksiberikut dengan materi pengenaan pajaknya, danformalitas penerbitan SKP yang diakui sendiri olehTermohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) di dalam persidangan bahwa merekatidak

Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan PajakBahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi,pospos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengansanksi administrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) apa yang

kewajiban pajak tahun 2008.Meskipun KPP Pratama Badung Selatan mengklaim telah menerbitkanSurat perintah Pemeriksaan terlebih dahulu dibandingkan KPP PratamaJakarta Setiabudi Satu, namun penerbitan hasil pemeriksaan berupaSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak(SKP) terlebih dahulu dilakukan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu KPP Badung KPP JakartaVralan Selatan Setiabudi SatuSurat Perintah Pemeriksaan 30042009 15072009Surat Pemberitahuan Hasil 30102009 13102009Pemeriksaan (SPHP

)Surat Ketetapan Pajak (SKP) 24112009 20102009 Sebelum menerbitkan SPHP dan SKP, pada tanggal 20 Oktober 2009Tim Pemeriksa KPP Pratama Badung Selatan sebenarnya telah datangberkunjung langsung ke kantor pusat Pemohon Banding di Jakarta.Dalam kesempatan tersebut, selain menyaksikan secara langsungproses administrasi/oembukuan Pemohon Banding, Tim Pemeriksa jugatelah memperoleh penjelasan terkait penerbitan SKP PPN untuk masapajak Januari s.d.

Pemeriksaanpajak tersebut meliputi Masa Pajak JanuariDesember 2008;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan ("SPHP") Nomor S376/PJ.0401/2011 tanggal 12Desember 2011;Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Pemohon Banding telahmenyampaikan tanggapan atas SPHP ke Terbanding melalui SuratNomor B.189/FAT/S/1211;Bahwa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan padatanggal 03 Januari 2012 sebagaimana disampaikan dalam Berita AcaraHasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan

Putusan Nomor 141/B/PK/PJK/2015Desember 2010 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) pada tanggal 30 Desember 2010 (bukti SuratPemberitahuan Hasil pemeriksaan Lampiran P 3);Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember2010 (sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) tidakmenyebutkan secara jelas dan tegas kapan (hari, tanggal danjam) Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 141/B/PK/PJK/2015f.Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telan mengirimkan surat protes kepada PihakTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui suratNomor 21/ADM/2011 tanggal 1/7 Januari 2011 tentangPermohonan Penyampaian Tanggapan SPHP yang diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat) pada tanggal17 Januari 2011 sebagaimana Bukti Peneriman Surat NomorPEM: 01000141007jan2011 tanggal 17 Januari 2011;(Surat permohonan terlampir lampiran P7

Pemeriksaan pajaktersebut meliputi Masa Pajak JanuariDesember 2008;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") No.

S376/PJ.0401/2011 tanggal 12 Desember 2011;Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Pemohon Banding telahmenyampaikan Tanggapan atas SPHP ke Terbanding melalui surat No.B.189/FAT/S/1211;Bahwa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 3Januari 2012 sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara HasilPemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir.

(bukti SuratPemberitahuan Hasil pemeriksaan Lampiran P3);Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember 2010(sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidakmenyebutkan secara jelas dan tegas kapan (hari, tanggal dan jam)Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diundang untukmenghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan pihakTermohon Peninjauan Kembali (semula

(buktisurat jawaban terlampir Lampiran P6);Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)telah mengirimkan surat protes kepada pihak Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Tergugat) melalui surat Nomor 21/ADM/2011tanggal 17 Januari 2011 tentang Permohonan PenyampaianTanggapan SPHP yang diterima oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) pada tanggal 17 Januari 2011sebagaimana Bukti Penerimaan Surat NomorPEM:01000141007jan2011 tanggal 17 Januari 2011.

(bukti SuratPemberitahuan Hasil pemeriksaan Lampiran P3);Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP218/WPuJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember 2010(sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidakmenyebutkan secara jelas dan tegas kapan (hari, tanggal dan jam)Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diundang untukmenghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan pihakTermohon Peninjauan Kembali (semula

Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2016Tanggapan SPHP yang diterima oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) pada tanggal 17 Januari 2011sebagaimana Bukti Penerimaan Surat NomorPEM:01000141007jan2011 tanggal 17 Januari 2011.