BMStanggal 02 Desember 2011 adalah pula atas persetujuaan PENGGUGATdengan Akta Nomor 2 yang dilanjutkan dengan pemindahan hak atassaham dengan Akta Jual Beli Nomor 3, 4, dan 5 tanggal 02Desember 2011 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI adalah sah danmengikat PENGGUGAT sesuai menurut ketentuan pasal 56 ayat (1)UUPT yang mengatur Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukandengan akta pemindahan hak Jo. Pasal 7 Anggaran Dasar PT.

BMS Jo.Pasal 57 ayat (1) UUPT, karenanya semakin terang seluruh dalildalilPENGGUGAT sebagai pemegang saham tunggal sangat tidak berdasardan beralasan hukum, haruslah ditolak ;Bahwa setelah penjualan saham milik TURUT TERGUGAT , ll, dan IVkepada TERGUGAT , karenanya susunan pemegang saham PT.

Pasal 94 UUPT dan telah pula diberitahukankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l., sertatelah diterima dan dicatat dibawah Nomor AHUAH.01.1023441tanggal 12 Juni 2013 ;Bahwa benar, TERGUGAT V selaku Direktur Utama PT.

Pasal 87 Jo.Pasal 94 UUPT dan telah pula diberitahukan kepada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia R.I., serta telah diterima dan dicatatdibawah Nomor AHUAH.01.1033010 tanggal 14 Agustus 2013 ;Bahwa selanjutnya sesuai dengan panggilan RUPS PT.

Pasal 57 ayat (1) UUPT ;Menimbang, bahwa setelah penjualan saham = milik TURUTTERGUGAT , Il, dan MM kepada TERGUGAT , karenanya susunanpemegang saham PT.

Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang undang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:Pasal 86 UUPT(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali Undang Undang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undangundang No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT),perubahan modal dasar perseroan wajib mendapatkan PERSETUJUANMenteri Hukum dan HAM RI.; Dengan demikian, tidak benar bahwaPenggugat telah menyampaikan Akta Penyertaan Saham/Modal sebagaidokumen bukti kepemilikan atau penguasaan tanah kepada Tergugat,karena pada faktanya Akta No. 02 hanya akta perubahan susunan Direksidan Pemegang Saham yang terjadi bukan akibat adanya penambahanmodal

;Selanjutnya, untuk semakin menerangkan bahwa pernyataan Penggugatterkait dengan tanah yang sudah diserahkan kepada Penggugat sebagaipenyetoran saham, perlu ditinjau kembali persyaratan yang harusdipenuhi dalam hal penyetoran saham berbentuk benda tidak bergerak.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) UUPT, penyetoran atasmodal saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkandalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelahRUPS memutuskan penyetoran saham tersebut

Pada faktanya,pengumuman yang dimaksud dalam ketentuan UUPT tersebut tidakpernah terbukti telah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini semakinmenerangkan fakta bahwa Penggugat tidak memahami dan tidakmelaksanakan penyertaan saham sesuai dengan sistem yang telahditentukan dalam UUPT.;Hal 39 dari 65 hal. Put.

No.156/PDT/2016/PT.DKI40Pasal 34 ayat (2) UUPT juga menentukan bahwa penyetoran modalsaham dalam bentuk tanah ditentukan berdasarkan nilai wajar yangditetapkan sesuai harga pasar atau taksiran dari ahli. Pada faktanya halinipun tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat bahwa penentuan nilaiatas taah tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

yang disampaikan oleh Ketua Kadin yangmenyebutkan besaran jumlah minimum pemegang saham untukdapat melakukan gugatan derivatif adalah sebesar 10% (sepuluhpersen), karena pembuat undangundang menginginkan adanyakeseimbangan dan kestabilan di dalam perseroan agar perseroantersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perseroandapat berjalan secara kondusif; Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Runtung Sitepu (DekanFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) disebutkan bahwa Pasal61 UUPT

Nomor 346 K/Pdt/2017SMHP sebanyak 237.500 lembar saham atau 5% saham PT SMHP atausebesar Rp2.846.437.500,00 sebagaimana dalam akta tersebut diatas,dalam faktanya dipemeriksaan tingkat Judex Facti, PT BGG tidak dapatmenunjukan buktibukti yang menunjukan adanya penyetoran sahamyang sah sebagaimana diatur dalam UU PT;14.Bahwa Pasal 33 UUPT mengatur mengenai penyetoran saham dalamperusahaan, sebagai berikut:(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 harus ditempatkan dan disetorpenuh.(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.(3) Pengeluaran saham yang lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untukmenambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.15.Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 33 UUPT tersebut mengatur mengenaibukti penyetoran saham yang sah, sebagai berikut:Ayat (2)Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam

Keberatan KetigaJudex Facti Tidak Pernah Mempertimbangkan Eksepsi Tentang GugatanKurang Pihak (Pluris Litis Consortium) Dari Pemohon Kasasi ISMHP DanPemohon Kasasi IlKFF Serta Pemohon Kasasi III29.Bahwa mengacu pada Pasal 33 ayat (2) UUPT dan penjelasannyamengenai bukti penyetoran yang sah yang salah satunya adalah datadari laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan, pada laporan yangdikeluarkan oleh akuntan independen pada tanggal 12 Mei 2010, dapatterlihat bahwa Pemohon Kasasi II telah mengajukan

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang telah menggantikan UndangUndang Nomor 1 Tahun1995 sejak 16 Agustus 2007 ("UUPT", khususnya ketentuan Pasal 52 ayat 1 jo.Pasal 51 yang menyatakan (vide Bukti TIIV):Pasal 52 ayat 1 menyatakan:"Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hakhak di bawah ini kepadaPemiliknya:a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasillikuidasi;c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang

ini";Lebih lanjut Pasal 51 UUPT juga menyatakan:"Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya";9.Bahwa berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 97 ayat (6) UUPT, setiap pemegang sahamyang telah memenuhi syaratsyarat tertentu, dapat mengajukan suatu gugatanterhadap Perseroan ataupun Anggota Direksi Perseroan.

Ketentuan Pasal 61 danPasal 97 ayat (6) UUPT selengkapnya berbunyi sebagai berikut (kutipan) (videBukti TIV): Pasal 61 UUPT:(1) "Setiap Pemegang saham (dalam hal ini Penggugat) berhak mengajukangugatan terhadap Perseroan (dalam hal ini Tergugat II) ke Pengadilan Negeriapabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan wajar sebagai akibat kKeputusan RUPS Direksi dan/atau DewanKomisaris";(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan NegeriHal

No. 1130 K/Pdt/2010yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";Pasal 97 ayat (6) UUPT:"(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yangkarena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan";Db.

TINJAUAN YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUMDALAM PERKARA PERSEROAN TERBATASHakhak yuridis pemegang saham diatur dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dapat diuraikan sebagai berikut:1.

Ketentuan Pasal 4 UUPT secara implisit mengandung arti bahwa direksi wajibmenjalankan prinsip tata kelola korporasi yang baik (Good CorporateGovernance), yang intinya dapat diartikan bahwa direksi wajib memeliharakepentingan pemegang saham untuk mendapatkan hakhaknya, misal hak suaradalam RUPS, menerima deviden dan hak kontrol secara tak langsung ;Hal. 12 dari 252 hal.

dan penyesuaian anggaran dasarperseroan dengan ketentuan UUPT.Permintaan Klien kami selaku pemegang saham tersebut sesuai denganhak pemegang saham yang dijamin oleh hukum berdasarkan Pasal 79ayat (2) UUPT, yaitu hak untuk MEMINTA PENYELENGGARAAN RUPSTAHUNAN DAN/ATAU RUPS LUAR BIASA DIMAKSUD.

Kalau pemegang sahammenggugat untuk dan atas nama dia sendiri itu ada aturannya sendiri di Pasal61 UUPT kalau yang di Pasal 97 ayat 6 UUPT jelas pemegang saham minimalHal. 215 dari 252 hal.

Putusan No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selperseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, Para Penggugat telahbertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan sebagai Para PemegangSaham yang mewakili 20% = 1/5 bagian dari jumlah seluruh saham perseroan, yangmewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham perseroan, sehingga ParaPenggugat sebagai pemilik/oemegang sahamsaham sebesar 20% = 1/5 bagiandalam PT.

PENGAHIRAN PERJANJIAN SEWA ASET 20 FEBRUARI 2014 JO.ADDENDUM PERJANJIAN SEWA 08 MEI 2017 OLEH TERGUGATTELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UUPT).1.Bahwa tindakan pengakhiran perjanjian sewa aset yang dilakukanoleh TERGUGAT yang diwakili oleh Direksi adalah sebagai bentukpelaksanaan pasal 92 ayat (1) beserta penjelasan UUPT karenaketika terjadi suatu pelanggaran oleh mitra kerja TERGUGAT,maka untuk kepentingan terbaik bagi

Lebih lanjut atas alasantersebut,TERGUGAT yang diwakili olen Direksi dengan kewenangan yangdimilikinya berdasarkan pasal 92 ayat (1) UUPT memutuskanuntuk mengakhiri Perjanjian Sewa Aset 20 Februari 2014 Jo.Addendum Perjanjian Sewa 08 Mei 2017.6. Berdasarkan uraianuraian di atas, tindakan TERGUGAT yangdiwakili Direksi dalam mengakhiri Perjanjian Sewa Aset 20Februari 2014 Jo.

Addendum Perjanjian Sewa 08 Mei 2017telah sesuai dengan pasal 92 ayat (1) UUPT dan maksud dantujuan Anggaran Dasar TERGUGAT. DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN URAIANURAIAN DIATAS, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKANBAHWA PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEWA ASET 20FEBRUARI 2014 JO. ADDENDUM PERJANJIAN SEWA 08 MEI2017 TELAH SESUAI DENGAN PASAL 92 AYAT (1) UUPTDAN MAKSUD DAN TUJUAN ANGGARAN DASARTERGUGAT.

Nanmun pada faktanyahanya Tergugat yang melakukan seluruh kegiatan operasional PTBCMG Tani Berkah serta menjalankan kepengurusan seharihari PTBCMG Tani Berkah seluruhnya sebagaimana layaknya seorang DirekturPerusahaan yang melakukan pengurusan perusahaan secara monopollsendiri, padahal menurut Pasal 14 ayat 2 UUPT Nomor 40 tahun 2007yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah WargaNegara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukanperaturan perundangundangan yang berlaku.

Terkait dengan Fiduciary Duties dalamPerseroan Terbatas (PT), dalam buku Organ Perseroan Terbatas (hal.39) Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia menjelaskan bahwa tugasdan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari hari Perseroanuntuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan tersebut dalam sistem Common Law dikenal dengan PrinsipFiduciary Duties.Bahwa; tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalahmenjalankan

Sedangkan, DewanKomisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ataskebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihatkepada Direksi (lihat Pasal 108 ayat (1) UUPT).Bahwa; referensi mengenai Fiduciary Duty juga dapat ditemui dalambuku Hukum Perseroan Terbatas yang ditulis M. Yahya Harahap (hal.374 dan 457). Fiduciary Duty ini diartikan oleh M. Yahya Harahapsebagai wajib dipercaya.

melakukan tugasnya sebagaiberikut:1) Dilakukan dengan itikad baik;2) Dilakukan dengan proper purposes;3) Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab(unfettered discretion); dan4) Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and interest).Dari uraian singkat di atas kiranya dapat kita simpulkan bahwa Direksidan Dewan Komisaris dari suatu PT BCMG Tani Berkah yangmengemban Fiduciary Duties memiliki kewajiban untuk melaksanakantugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam UUPT

tidak pernah melaksanakanHalaman 49 dari 70 Putusan Nomor 636/PDT/2021/PT BDG26.27.28.29.30.Perjanjian tanggal 16 Mei 2008, Pasal 5 tersebut di atas, yangmelaksanakannya adalah PT BCMG Tani Berkah.Bahwa; Penggugat IIl merasa janggal atas perbuatan Tergugat Il,tersebut dimana bukan Pengurus dan bukan juga Pemegang Saham diPT BCMG TANI BERKAH, tapi mengaku sebagai Dewan Komisaris di PTBCMG TANI BERKAH, terlebih Tergugat Il adalah Warga Negara Asingyang dilarang oleh UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT

Sabda Alam Raya;Hal ini sejalan dengan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT") yang menyatakan "Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan";Pasal 108 ayat (1) UUPT menyatakan "Dewan Komisaris melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberinasihat kepada Direksi;Pasal 114 ayat (1) UUPT menyatakan "Dewan Komisaris bertanggung jawabatas pengawasan Perseroan

Asuransi Bangun Askrida adalah sebuah badan usaha berbadanhukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Di dalam UUPT tersebut, samasekali tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau menyebutkan istilah pimpinan.Selain itu di dalam PT. Asuransi Bangun Askrida tidak ada yang dinamakanPimpinan PT.

Bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT 1995) mendefinisikan direksi adalah organperseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AnggaranDasar ;5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa direksi adalah organperseroan pemegang kekuasaan eksekutif di perseroan.

Direksimengendalikan operasi perseroan seharihari dalam batasbatas yangditetapbkan oleh UUPT 1995, anggaran dasar dan RUPS serta di bawahpengawasan dewan komisaris. Tugas dan fungsi utama direksi adalahmenjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh ;Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel.Bahwa keberadaan direksi ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkinsuatu perseroan tanpa adanya direksi, oleh karena itu, keberadaan direksidalam perseroan terbatas sangat penting.

Satwika Permai Indah, suatu badanhukum Perseroan Terbatas (PT) telah memperoleh pengesahan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan ketentuan dalam hukumPerusahaan yang terdapat didalam Pasal 3 ayat (2) huruf a UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diatur bahwaperbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan sah sebagai badan hukummenjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan.

Akan tetapi apabila suatuperseroan telah memperoleh pengesahan maka sesuai Pasal 7 ayat 4 UUPT,perseroan adalah suatu badan hukum atau entitas tersendiri yang memilikitanggung jawab terpisah dari para pengurusnya dalam hal ini para direksinya.Direksi adalah hanya sebatas sebagai pengurus dalam badan hukum tersebut,sehingga secara hukum yang menjadi pihak atau subjek hukum yang harusdigugat adalah perusahaannya bukan para pengurusnya yaitu direksinya;Bahwa selain itu Tergugat tidak ada urusan dengan

Jenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta Selatan, 12190.Tergugat tidak berkedudukan di alamat yang disebutkan olehPenggugat di dalam Gugatannya tersebut.Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) suatu perseroan memilikikedudukan hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam AnggaranDasarnya:Perseroan mempunyai namadan tempat kedudukan dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Lebih lanjut, penjelasan Pasal 5 ayat (1)

UUPT secara jelasmenyatakan bahwa alamat suatu perseroan terbatas yang tercantumdi dalam Anggaran Dasar merupakan alamat untuk dapatHal 6 dari 87 hal Putusan NOMOR 26 /PDT/2019/PT KDImenghubungi perseroan tersebut.

desa Morositersebut adalah alamat cabang perusahaan Tergugat yang punyakapasitas untuk mewakili Tergugat , maka dengan pertimbangantersebut mayjelis berpendapat bahwa Gugatan penggugat tidak salahHal 39 dari 87 hal Putusan NOMOR 26 /PDT/2019/PT KDI15.16.17.18.19.20.alamat sehingga alasan eksepsi dari tergugat ini tidak beralasanhukum dan dinyatakan ditolak.Putusan tersebut salah dan jelas bertentangan dengan hukum yangberlaku khususnya UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

tidak berkedudukan di alamat yang disebutkanoleh Termohon Banding (dahulu Penggugat) di dalam Gugatannya.Vide Bukti TI2; TI3; TI4Pasal 5 ayat (1) UUPT jelas menyatakan bahwa suatu perseroanmemiliki Kedudukan hukum sesuai dengan yang tercantum di dalamAnggaran Dasarnya:Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Lebih lanjut, penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUPT secara jelas dan tegasmenyatakan bahwa alamat suatu perseroan terbatas

Berikut kami kutip isi penjelasan Pasal 5 ayat (1)UUPT:4Perseroan wajib mempunyalalamatsesuaidengan tempatkedudukannya yang disebutkan, antara lain dalam surat menyurat danmelalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubung!.Di dalam Anggaran Dasar Pemohon Banding (dahulu Tergugat 1),yaitu Pasal 1 sangat jelas disebutkan bahwa Pemohon Banding(dahulu Tergugat I) berkedudukan di Jakarta Selatan. Adapun alamatlengkap kantor Pemohon Banding (dahulu Tergugat 1!)

(Tanpa Perlindungan Pemegang Saham Minoritasberdasarkan Pasal 61 (1) UUPT dan Pasal 114 (6) UUPT, karenamempertanyakan :1. "Fresh money" Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah)yang dijanjikan Tergugat 1! ?2. Adanya keuntungan Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)ditahun 2008, dimana pada tahun 2007 Tergugat Il sebagaidirektur keuangan menyatakan bahwa perusahaan tidak mampumelaksanakan kewajibannya sehingga diminta dijual ?3.

Siregar,SH, MKN, Notaris; Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.PerdanaPerkasa Elastindo No.03 Tanggal 2 Januari 2014, Nyoman SatriaWijaya,SH, MKN, Notaris; Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.PerdanaPerkasa Elastindo No.06 Tanggal 13 Februari 2015, Nyoman SatriaHalaman 31 dari 75 halaman Putusan No. 278/PDT/2017/PT.DKIWijaya,SH, MKN, Notaris.Terkait dengan dalil yang digunakan oleh Para Penggugat, yaitu Pasal 97ayat 6 UndangUndang tentang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007(UUPT

alasanalasan padabutir 1.1 dan 1.2 diatas, Para Penggugat seharusnya mengajukan danmendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri dimana Para Tergugatbertempat tinggal bukan mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Sangat jelas dan nyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo.Para Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas (kwalitas) UntukMelakukan Gugatan.Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 2 angka 2 menyatakanberdasarkan Pasal 97 ayat 6 UUPT

maret 2009. makasusunan Pengurus adalah sebagai berikut: = Komisaris Utama : Sapto BudiSatrioyudo Komisaris : Rudi Danandjaja Direktur Utama : R.M.Hirawan Surakusumah Direktur : Ani Kusmiani Direktur : Hendro SeputroBahwa Akta No 08 tanggal 6 Maret 2009, sudah merupakan fakta / buktihukum yang nyata dan jelas, yang menerangkan dan menegaskan bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi sebagai pemegang saham maupun pengurus di PT PERSAELS, sehingga dalil Para Penggugat yangmenggunakan Pasal 97 ayat 6 UUPT

Laporan ini melanggar pasal 69 ayat 3 UUPT dalam hallaporan keuangan tidak benar anggota direksi secara Tanggung Rentengbertanggung javab kepada pihak yang dirugikanBahwa yang benar dan sesungguhnya terjadi, adalah dari hasil PenataanUlang sistem akuntansi keuangan untuk posisi keuangan 2007 yangdilakukan Tergugat Il, diketahui dan ditemukan kondisi perusahaan TIDAKBAIK, disebabkan karena hal hal :a.

Yahya Harahap,S.H. sebagaimana dimaksud di atas, dengan berdasarkan kepada UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), justru menunjukkanbahwa induk perseroan' sebagaimana dimaksud sepatutnya diartikan sebagaipemegang saham perseroan:a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perseroannyaMenurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebutPerseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikanberdasarkan perjanjian

Dari ketentuantersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti penyetoran modalkepada Perseroan.Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT, bagian atas saham tersebut wajib diambil olehpara pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan.

Dalam UUPT, para pendiriyang telah mengambil bagian sahamnya atau pemilik dari saham dalam suatuperseroan disebut sebagai 'pemegang saham.Dengan demikian, Induk perseroan' sebagaimana dimaksud dalam unsur iniadalah 'pemegang saham perseroan.b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam rapat umum pemegang sahamdikuasai oleh induk perseroannyaMenurut Pasal 65 ayat (1) UUPT, Pemegang saham, baik sendiri maupundiwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri rapat umum pemegangsaham ("RUPS") dan

menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah sahamyang dimilikinya.Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai hak suaradalam RUPS adalah hanya 'pemegang saham perseroan' sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya.Dengan demikian, 'induk perseroan' sebagaimana dimaksud dalam unsur iniadalah 'pemegang saham perseroan.c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi danDewan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perseroannya.Pasal 94 dan Pasal 105 UUPT

membuktikan bahwa United Plantations Berhadsedemikian sehingga dapat disebut sebagai induk perseroan' sebagaimana dalilPenggugat (sekarang Terbanding).Seandainyapun United Plantations Berhad adalah pemegang saham Tergugat(sekarang Pembanding) QUOD NON ., Gugatan Penggugat (sekarangTerbanding) dapat dianggap sebagai kurang pihak (plurium litis consortium)Bahwa namun seandainyapun United Plantations Berhad adalah pemegang sahamTergugat (sekarang Pembanding) QUOD NON , mengacu kepada Pasal 7 ayat (1)UUPT

Mestinya Majelis Hakim perlu memperhatikantahapantahapan yang ditentukan dalam UUPT Nomor 40 Pasal105, dan pasal lainnya yang terkait yang harus dijadikan ramburambu dalam proses pemberhentian Direksi. Mengesampingkantahapantahapan/prosedur ini, berarti RUPS Luar Biasa telahberbuat dzalim dan sewenang wenang terhadap 2 orang Direksi(yang sesama Muslim dan telah berjasa), tanoba memberikan hakkepada yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri. Iniharus dilawan!!;I.

Bahwa dasar dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ParaPenggugat/sekarang Para Pembanding adalah karena Para Penggugat telahdiberhentikan sebagai Anggota Direksi PT BPRS BSA secara tidakprosedural karena meskipun telah dilakukan melalui mekanisme RUPSnamun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan UUPT Nomor 40 Tahun2007 Pasal 105 karena dilakukan secara mendadak, dengan alasan yangkabur serta tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;3.

Multi Daya Wonua sebagai pihak tergugat.Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (5) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkanbahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (Perseroan)adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliHalaman 9 dari 24 Hal.

Multi Daya Wonua sebab hal tersebut tidak diatur didalam UUPT,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ataupun Akta PendirianPerusahaan karenanya tidak berdasar dan patut ditolak ;Berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut diatas, maka TergugatMohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, berkenan memberi Putusan sebagai berikut :. DALAM EKSEPSI.1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;2.

belum sebagai DirekturTermohon Kasasi ;Termohon Kasasi Il juga tidak pernah mendapat kuasa dari DireksiTermohon Kasasi untuk mewakili Termohon Kasasi dalam jual belisaham dengan Akta No.37 ini ; Setidaktidaknya Termohon Kasasi Il tidak dapat mengatasnamakan/mewakili Termohon Kasasi dalam melakukan tindakan hukum,sebab tindakan Termohon Kasasi Il ini merupakan tanggung jawab pribadisepanjang kedudukannya sebagai Direktur belum resmi (didaftarkan dandiumumkan dalam TBN) sebagaimana diwajibkan oleh UUPT

Bahwa judex facti telah Kkeliru) menerapkan hukum denganmempertimbangkan seolaholah jual beli saham dengan Akta No.37 telahmendapat persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 8 April 2003kekeliruan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : RUPS tanggal 8 April 2003 ini berisi pernyataan para pemegang sahamdapat menyetujui rencana penjualan saham kepada Termohon Kasasi ,jadi bukan RUPS untuk melakukan jual beli saham kepada TermohonKasasi ; Pasal 52 (3) UUPT menytakan : dalam hal ini pemindahan hak

Bahwa di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dikenal istilah Direksi.

Sedangkan danDari ketentuan UUPT danUU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (UUK) Direksi tidak dapat dikategorikan sebagaipekerja, melainkan termasuk sebagai pengusaha.Pasal 1 angka 3 UUKPekerja/ouruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan dalam bentuk lain.Pasal 1 angka 5 UUKPengusaha adalah:a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yangmenjalankan suatu perusahaan;milik sendiri;b. dst....;.

Dalam kondisi semacam ini penetapanpengadilan memiliki peranan penting untuk mengatasi pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT (UU No.40 tahun 2007), dalam hal Direksi atau Komisaris tidak melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling Halaman 32 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt/P/2017/PN.

penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diterima, maka pemohon yaknipemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS);Menimbang, bahwa pemegang saham mengajukan permohonan kepadaKetua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan, permohonan tersebut diajukan untuk meminta penetapan izin kepadaPemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 80 ayat (2)UUPT

(UU No.40 tahun 2007), Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil danmendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabilaPemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi danPemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa penetapan pengadilan tersebut menurut Pasal 80ayat (2) UUPT (UU No. 40 tahun 2007) memuat juga ketentuan