Genteng Kec Genteng Kota Surabaya juga dilengkapi dengan instalasilistrik dari PLN dan PDAM serta penggugat selama ini juga membayar pajak;Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Pemerintah Kota Surabaya dalam hal iniDinas Pekerjaan Umum melakukan Pelebaran Jalan dan Penataan di Jl.Simpang Dukuh;Bahwa akibat dari proyek Pelebaran dan Penataan JI. Di Simpang Dukuh makatempat tinggal dan tempat usaha Pangsit Mie milik kami di Jl.

Simpang DukuhSelatan : Djaenab no. 24Barat : Haji NoerMenyatakan Putusan ini dapat digunakan dasar untuk mendapatkan uang gantirugi atas pelebaran jalan yang mengenai sebidang tanah dan anggunan di jalanSimpang Dukuh no 2022 Kel.

Lo Tjitra Mulyadi (Lo Giok Tjin) Bahwa setahu saksi tanah/rumah tersebut ditempati oleh Penggugat sampaltahun 2017, dan setelah itu ada pembongkaran pelebaran jalan dan sekarangtelah rata menjadi jalan raya ;Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sby., Halaman 6 Bahwa dengan adanya pembokaran tersebut, Penggugat belum mendapatganti rugi dari Pemerintah; Bahwa saksi tahu Penggugat belum mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kotakarena rumah saksi bersebelahan dengan Rumah Penguugat, yaitu rumahsaksi Jl.

Simpang Dukuh No. 18 Surabaya; Bahwa rumah saksi juga kena pembongkaran pelebaran jalan dan sudahmendapat ganti rugi; Bahwa menurut cerita Penggugat, bahwa Tanah/rumah di JI. Simpang DukuhNo. 2022 tersebut belum mendapat uang ganti rugi pelebaran jalan karenaTanah/rumah tersebut telah bersertifikat atas nama atas nama WisjnoeWidjajanto;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugatmembenarkannya;2.

Lo Tjitra Mulyadi (Lo Giok Tjin) Bahwa setahu saksi tanah/rumah tersebut ditempati oleh Penggugat sampaitahun 2017, dan setelah itu ada pembongkaran pelebaran jalan dan sekarangtelah rata menjadi jalan raya ; Bahwa dengan adanya pembokaran tersebut, Penggugat belum mendapatganti rugi dari Pemerintah; Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa tanah/rumah yang di JI. SimpangDukuh No. 2022 tersebut belum mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kota; Bahwa menurut cerita Penggugat, karena Tanah/rumah di JI.

Jalan H.R.

,diketahui bahwa kesimpulan hasilpekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantasoleh PT.

DumaiSakti Mandiri untuk Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R.

Genteng Kec Genteng Kota Surabaya juga dilengkapi dengan instalasilistrik dari PLN dan PDAM serta penggugat selama ini juga membayar pajak;Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Pemerintah Kota Surabaya dalam hal iniDinas Pekerjaan Umum melakukan Pelebaran Jalan dan Penataan di Jl.Simpang Dukuh;Bahwa akibat dari proyek Pelebaran dan Penataan JI. Di Simpang Dukuh makatempat tinggal dan tempat usaha Pangsit Mie milik kami di Jl.

Simpang DukuhSelatan : Djaenab no. 24Barat : Haji NoerMenyatakan Putusan ini dapat digunakan dasar untuk mendapatkan uang gantirugi atas pelebaran jalan yang mengenai sebidang tanah dan anggunan di jalanSimpang Dukuh no 2022 Kel.

Lo Tjitra Mulyadi (Lo Giok Tjin) Bahwa setahu saksi tanah/rumah tersebut ditempati oleh Penggugat sampaltahun 2017, dan setelah itu ada pembongkaran pelebaran jalan dan sekarangtelah rata menjadi jalan raya ;Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sby., Halaman 6 Bahwa dengan adanya pembokaran tersebut, Penggugat belum mendapatganti rugi dari Pemerintah; Bahwa saksi tahu Penggugat belum mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kotakarena rumah saksi bersebelahan dengan Rumah Penguugat, yaitu rumahsaksi Jl.

Simpang Dukuh No. 18 Surabaya; Bahwa rumah saksi juga kena pembongkaran pelebaran jalan dan sudahmendapat ganti rugi; Bahwa menurut cerita Penggugat, bahwa Tanah/rumah di JI. Simpang DukuhNo. 2022 tersebut belum mendapat uang ganti rugi pelebaran jalan karenaTanah/rumah tersebut telah bersertifikat atas nama atas nama WisjnoeWidjajanto;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugatmembenarkannya;2.

Lo Tjitra Mulyadi (Lo Giok Tjin) Bahwa setahu saksi tanah/rumah tersebut ditempati oleh Penggugat sampaitahun 2017, dan setelah itu ada pembongkaran pelebaran jalan dan sekarangtelah rata menjadi jalan raya ; Bahwa dengan adanya pembokaran tersebut, Penggugat belum mendapatganti rugi dari Pemerintah; Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa tanah/rumah yang di JI. SimpangDukuh No. 2022 tersebut belum mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kota; Bahwa menurut cerita Penggugat, karena Tanah/rumah di JI.

-menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat sertifikat hak guna bangunan nomor 4240 atas nama PT.Hotel Indonesia INternasional atau sertifikat hak guna bangunan 4481 atas nama PT.hotel indonesia nataur (persero) yang ditujukan kelokasi tanah milik para penggugat;

-menyatakan tidak sah dan cacat hukum peta inventaris nomor 42 pelebaran jalan perintis kemerdekaan dibuat ats nama tergugat 1 atas lokasi tanah milik para penggugat';

-menghukum tergugat

III dan tergugat IV untuk memberikan ganti rugi atas seluas 2000,- M@ yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan perintis kemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00 ( tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayar te3rgugat III dan teguigat IV sekaligus dan seketika setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewidje )

-menghukum para penggugat unutk membayar biaya yang ditaksir sebesar Rp.3.741.000

perintis kemerdekaan RW 05 kelurahan kalapa gadingtimur, kotamadya jakarta utara dengan girik C nomor 325 persil nomor 358 blok S.III danpersil Nomor 570 blok D.1.menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat sertifikat hakguna bangunan nomor 4240 atas nama PT.Hotel Indonesia INternasional atau sertifikat hakguna bangunan 4481 atas nama PThotel indonesia nataur (persero) yang ditujukan kelokasitanah milik para penggugat;menyatakan tidak sah dan cacat hukum peta inventaris nomor 42 pelebaran

jalan perintiskemerdekaan dibuat ats nama tergugat 1 atas lokasi tanah milik para penggugat;menghukum tergugat III dan tergugat TV untuk memberikan ganti rugi atas seluas 2000,M@ yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan perintis kemerdekaan sebesar Rp.3.785.779.200,00 ( tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluhsembilan ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayar te3rgugat III dan teguigat IV sekaligusdan seketika setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap ( inkracht

Selanjutnya melalui Suratnya, Nomor 112/32.74.IV/2016 tanggal04042016, Perihal :Pengukuran Batas Bidang, BadanPertanahan Nasional menyampaikan kepada Penggugat bahwasetelah dilakukan pemetaan sesuai data hasil pengukuran,ternyata bidang tanah tersebut telah dipergunakan untuk trotoardan pelebaran Jalan Benteng sebagai Jalan Nasional;B. Objek A Quo Telah Berubah Menjadi Pelebaran Jalan dan Trotoar;1.

Bahwa untuk menelusuri sejarah serta riwayat atas tanah objeksengketa dan Proyek Pelebaran Jalan di Jalan Benteng, makaSekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat mengeluarkan Keputusan Nomor40/KPTS/S1I/2016 tentang Pembentukan Tim PenelitiPermasalahan Tanah Milik Jenderal Besar Dr. H. Abdul HarisNasution yang terkena Proyek Pelebaran Jalan Benteng diCirebon Jawa Barat tanggal 23 Juni 2016;4.

di Kelurahan Kesepuhan dan Kelurahan Lemahwungkuk KecamatanLemahwungkuk Kotamadya Daerah Tingkat Il Cirebon gunapeningkatan dan pelebaran Jalan Kesunean;b.

Nana, sebelum dilakukan pelebaran jalan, 2 (dua) orang Petugas dariPemerintah Kota Cirebon, yaitu sdr.

kepada Yayasan,tanah milik Jenderal Nasution mulai dari lampu lalu lintas, tetapi Saksi tidakmengethaui batasbatasnya sampai mana, pelebaran Jalan Benteng terjadisekitar tahun 19921993, dan dahulu Jalan Benteng sempit hanya muat untuk 1(satu) mobil, sebelum dilakukan pelebaran jalan, Saksi menerimapemberitahuan atau penyampaian dari Pemerintah Kota Cirebon, Saksi terkenapelebaran jalan sekitar 5 (lima) meter, dan tidak mendapatkan uangpenggantian ataupun uang kerohiman pada waktu pelebaran jalan

Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 2 periode bulan 26 April s/d 25 Mei2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 3 Periode bulan Juni 2011 s/d 25Juli 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 4 Periode Bulan Juli 2011 s/d 25Agusus 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate BantenLama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 5 Periode Bulan Agustus 2011 s/d25 September 2011 Kegiatan Pekerjaan

Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 6 Periode Bulan September 2011s/d 8 September 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Request Form (Mc 1) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 2) Kegiatan PekerjaanPelebaran Jalan Terate Banten Lama.11.

Photo Copy Laporan Bulanan ke1 Periode Bulan April 2011 15 s/d 25April 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan TerateBanten Lama ;4. Photo Copy Laporan Bulanan ke2 Periode Bulan Mei 2011 26 April s/d25 Mei 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan TerateBantenLama.Hal. 27 dari 85 hal. Put.

Jalan Terate Banten Lama;Request Form (Mc 1) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran JalanTerate Banten Lama ;Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 2) KegiatanPekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 3) KegiatanPekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 4) KegiatanPekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 5) KegiatanPekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Photo Copy Back

Cahaya MudaPerkasa Dalam Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Dokumen Penawaran & Administrasi Dan Teknik PT.

JALAN LETKOL G.

Sesuai dengan surat tergugat tertanggal, 12Nopember 2012 dengan Nomor : 04/STI/PPKPK/TARUKIM/XI/2012 perihalSurat Tegoran untuk kegiatan Pelebaran Jalan Letkol G.A.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten HumbangHasundutan melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman memprogramkanPenataan Lingkungan Perkotaan berupa Pelebaran Jalan Letkol G.AManullang Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul;.

diterima.35.Bahwa karena Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) sehingga pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.AMANULLANGJEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATANDOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 hanya terealisasi sebesar44.93 %, maka sisa anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebutmenjadi sisa anggaran pada perhitungan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012;36.Bahwa untuk menyelesaikan PELEBARAN JALAN LETKOL GAMANULLANGJEMBATAN

BahwaTergugat d.r/Penggugat d.k patut mengetahui Penggugat d.r/Tergugat d.kbukanlah pihak yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat d.r/Penggugat d.kdalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PELEBARAN JALAN LETKOL G.AMANULLANGJEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGULTAHUN ANGGARAN 2012;.

(Bukti P3);SEBAGIAN DARI TANAH PENGGUGAT TERKENA OBYEK PEMBEBASANTANAH UNTUK PROYEK PELEBARAN JALAN RAYA TANJUNG KALIANAKAN TETAPI BELUM MENERIMA UANG GANTI RUGI. 7.

Bangka Baratpenundaan Pembayaran Ganti Rugi pelebaran jalan Tanjung Kaliankarena masih dipersengketakan (Bukti P8);13.

jalan, dan berdasarkan daftar lampiran suratpemerintah kabupaten Bangka barat No. 005/016/19.05.01.1001/2014,tanggal 6 Juni 2014, tentang nama penerima ganti rugi pelebaran jalan,dimana penggugat tercatat dan terdaftar pada No urut 14, No persil00137, dengan besaran nilai santunan ganti kerugian tanah sebesar Rp.63.400.000 yang telah ditandatangani oleh Bupati Bangka Barat,dikamakan adanya sanggahan dari tergugat Tanggal 10 Agustus 2015yang meminta penundaan pembayaran ganti rugi pelebaran jalan

2014,selanjutnya diberi tanda P7;Foto copy Surat tertanggal 10 Agustus 2015 perihal PenundaanPembayaran Ganti Rufi Pelebaran jalan Nasional Tahap Il di Jl.

Mona Oktaviani datang minta dilakukanpengukuran ulang saksi tidak bilang bahwa tanahnya berbeda;Bahwa saksi tahu ada pelebaran jalan + 5 M (lima meter);Bahwa atas tanah yang terkena pelebaran jalan sudah diberikan ganti rugidari PU;Bahwa atas tanah objek sengketa yang terkena pelebaran jalan belumdiberikan ganti rugi dari PU dan saat ini dikembalikan kepada negara;Surat yang saudara keluarkan tadi itu digunakan sebagai apa?

Men. 8/2/13, Perihal : Pelebaran Jalan Daan Mogot sampaiPerbatasan Jawa Barat menyatakan bahwa TERGUGAT IV hanyamemberikan bantuan sejauh mengenai biaya konstruksi jalannya,sedangkan halhal lain yang menyangkut pelebaran jalan tersebutsepenuhnya masih dalam wewenang Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta (Bukti P3) ;7.

jalan ;8.

Men.8/2/13 perihal Pelebaran Jalan Daan Mogotsampai perbatasan Jawa Barat menyatakan bahwaTergugat IV hanya memberikan bantuan sejauh mengenaibiaya konstruksi jalannya, sedangkan halhal lain yangmenyangkut pelebaran jalan tersebut sepenuhnya masihdalam wewenang Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta....3. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini merupakan bagian UnitOrganisasi dari Tergugat ;4.

Men.8/2/13 perihal Pelebaran Jalan Daan Mogotsampai perbatasan Jawa Barat menyatakan bahwaTergugat IV hanya memberikan bantuan sejauh mengenaibiaya konstruksi jalannya, sedangkan halhal lain yangmenyangkut pelebaran jalan tersebut sepenuhnya masihdalam wewenang Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta....10.

Fotokopi Surat Walikota Jakarta Barat No. 2627/4/JB/X1/1974Perihal Pelebaran Jalan Daan Mogot Jakarta tertanggal 13 Nopember1974, diberi tanda BS2 ;3. Fotokopi Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.Men.8/2/13 Perihal Pelebaran Jalan Daan Mogot sampai perbatasanJawa Barat tertanggal 15 Februari 1975, diberi tanda BS3 ;4.

tentu saja halhalyang berkaitan dengan pembebasan lahan tidaklah dilakukan olehTergugat I, apalagi jika melihat pelebaran Jalan Samadikun dilakukanpada tahun 1997 (bukti T1/5 a, bukti T15b) yang pelaksanaanpembebasan tanahnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah KotamadyaDaerah Tk.II Cirebon, pelebaran Jalan Sisingamangaraja dilakukan padatahun 1997 (bukti T16A, bukti T16b) yang pelaksanakan pembebasantanahnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya daerah Tk IlCirebon dan pelebaran jalan Yos Sudarso

Jalan Benteng dan pembangunan trotoardilakukan oleh pihak yang sama dengan pelebaran jalan Yos Sudarso,pelebaran Jalan Sisingamangaraja, dan pelebaran Jalan Samadikunyang mana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempatdiketahui bahwa jalan Yos Sudarso, Jalan Benteng (Objek Perkara),Jalan Sisingamangaraja dan jalan Samadikun adalah satu jaringan yanglebar, rus jalannya sama besarnya, yang pembebasan jalannya dilakukanoleh Pemerintah daerah Kotamadya Tk.

yang sama dengan pelebaran jalan Yos Sudarso,pelebaran Jalan Sisingamangaraja, dan pelebaran Jalan Samadikunyang mana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempatdiketahui bahwa jalan Yos Sudarso, Jalan Benteng (Objek Perkara),Jalan Sisingamangaraja dan jalan Samadikun adalah satu jaringan yanglebar, rus jalannya sama besarnya, yang pembebasan jalannya dilakukanoleh Pemerintah daerah Kotamadya Tk.

lahan tidaklah dilakukan oleh Tergugat I.b) ... pelebaran jalan Samadikun dilakukan pada tahun 1997 (Bukti T.l5adan T.I 5b) yang pelaksanaan pembebasan tanahnya dilakukan olehPemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.c) ... pelebaran jalan Sisingamangaraja dilakukan pada tahun 1997 (BuktiT. 6a dan T.I 6b) yang pelaksanaan pembebasan tanahnya dilakukanoleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.d) ...pelebaran jalan Yos Sudarso dilakukan pada tahun 1998 (Bukti T.l 7a) yang

Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan dari buktibukti tersebutbahwa pelaksanaan proyek pelebaran jalan Benteng dan pembangunantrotoar dilakukan oleh pihak yang sama dengan pelebaran jalan YosSudarso, pelebaran jalan Sisingamangaraja, dan pelebaran jalanSamadikun, yang mana saat Majelis Hakim melakukan PemeriksaanSetempat diketahui bahwa jalan Yos Sudarso, jalan benteng (objekperkara), jalan Sisingamangaraja dan jalan Samadikun adalah satujaringan yang lebar ruas jalannya sama besarnya, yang pembebasanlahannya

Surat Nomor 006/Dirut/TP/VI/10 tertanggal 8 Juni 2010, perihal:Kerjasama Investasi Pelebaran Jalan Tol Kebon JerukTangerangBarat:b. Surat Nomor 011/Dirut/TP/VIII/10 tertanggal 18 Agustus 2010, perihal:Kerjasama Investasi Pelebaran Jalan Tol Kebon JerukTangerang Barat;Halaman 5 dari 86 Hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/20161S.16,17.18.19,c.

Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 April 1998 sampai dengan 30 April1998:Surat Nomor O05/WASDAL/V/1998 tanggal 15 Juni 1998 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Mei 1998 sampai dengan 31 Mei 1998;Surat Nomor O6/WASDAL/VI/1998 tanggal 10 Juli 1998 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran

/1999 tanggal 22 Maret 1999 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Februari 1999 sampai dengan 28Februari 1999:Surat Nomor O3/WASDAL/IV/1999 tanggal 19 April 1999 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukHalaman 49 dari 86 Hal.

BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Mei 2000 sampai dengan 31 Mei 2000;Surat Nomor O6/WASDAL/VII/2000 tanggal 14 Juli 2000 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Juni 2000 sampai dengan 30 Juni2000;Halaman 51 dari 86 Hal.

sampai dengan 31Desember 2000:Surat Nomor 01/WASDAL/II/2001 tanggal 14 Februari 2001 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan 31Januari 2001;Surat Nomor 02/WASDALIJIII/2001 tanggal 13 Maret 2001 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukHalaman 52 dari 86 Hal.

Nomor 113 PK/Pid.Sus/201832.33.34.35.36.37.38.39,40.41.42.43.ACWC Nomor 03 tanggal 02 Januari 2013:1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot MixACWC Nomor 04 tanggal 02 Januari 2013:1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot MixACWC Nomor 01 tanggal 03 Januari 2013:1 (satu) bundel dokumen kontrak Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai dari Dinas Pekerjaan Umum Kepada PTDumai Sakti Mandiri Tahun Anggaran 2012:1 (satu) bundel dokumen Gambar Kerja (setelah

adendum)Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAnggaran 2012;2 (dua) Bundel dokumen foto foto dokumentasi PekerjaanPelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran2012;2 (dua) bundel dokumen laporan harian, mingguan dan bulananPekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / ProporsionalHand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas KotaDumai Tahun Anggaran 2012:1 (satu) bundel dokumen Job Mix

Jalan HRHal 5 dari 13 hal.

Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018AA.45.46.47.48.49.50.5.52.53.Soebrantas Kota Dumal Tahun Anggaran 2012:1 (satu) bundel dokumen engineer estimate pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:1 (satu) bundel dokumen Bill Of Quantity pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja pengawasanPelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Nomor02/SPK/PGWS/ DPUBM//III/2012 tanggal 16 Juli 2012 kepada CVArtha Asri Arsitex;1 (satu) lembar fotokopi

Jalan HRSoebrantas Kota Dumai;1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor 09936/SP2D/LS/2012,tanggal 28 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untukpembayaran termyn 30% pekerjaan Pelebaran Jalan HR SoebrantasKota Duma:1 (satu) lembar Print out rekening koran PT Bank Riau CabangHal 6 dari 13 hal.

jalan kemudian pihak Penggugat H.

Jalan Ruas JalanPakupatan Palima, Segmen KP3 Simpang Boru, oleh Dinas BinaMarga dan Tata Ruang Propinsi Banten ;Menghukum Turut Tergugat ( Kepala kantor Badan PertanahanKabupaten Serang ) untuk menetapkan hasil ukur tanah seluas + 302M2 yang terkena pembebasan pelebaran jalan, Ruas Jalan Pakupatan Palima, Segmen KP3B Simpang Boru, oleh Dinas Bina Marga danTata Ruang Propinsi Banten menjadi milik JAHARI Bin SAPI ;Memerintahkan Turut Tergugat Il ( Kepala Kantor Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi

dan tanah tersebut sedang terkena pembebasan untukpembangunan pelebaran jalan ruas jalan pakupatan palima segmenKP3B simpang boru oleh Dinas Binamarga dan Tata Ruang ProvinsiBanten, dan belum diselesaikan proses pembayaran ganti rugiterhadap ahli waris Salman Bin Iskak.8.

MUHIBI dengan Keluarga ROYANI ;Bahwa tanah tempat saksi juga terkena pembebasan yangdiperuntukkan untuk pelebaran jalan dan saksi telah menerimapembayaran pembebasan tanahnya dari pemerintah ;Saksi JAMHURI:; Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Keluarga H.MUHIBI dengan Keluarga ROYANI yaitu masalah tanah yang terkenaHalaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srgpembebasan pelebaran jalan di desa Gowok ;Bahwa saksi mengetahui tanah yang terkena pembebasan pelebaranjalan

jalan ruasjalan pakupatan palima segmen KP3B Simpang Boru oleh Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi Banten, dikarenakan tanah yang terkena pembebasanHalaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srglahan tersebut adalah tanah milik Para Tergugat sebagai tanah waris dariSALMAN Bin ISKAK dimana suratsurat tanah dan letak obyek tanah yangdimiliki oleh SALMAN Bin ISKAK yang terkena pelebaran jalan berbeda dengantanah yang dimasudkan dalam gugatan Penggugat, dimana tanah milikSALAMAN Bin

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Preservasi Dan Pelebaran Jalan Rembang-Blora tanggal 25 Januari 2017;- 1 (satu) bendel Akta Kuasa Nomor 010 tanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris H. Khoirul Alfian , S.H.

Wisatria Bin Sudarmo selaku DirektutPT.Indonusa Multi Jaya menerima informasi akan adanya pekerjaankonstruksi preservasi dan pelebaran jalan RembangBlora, kemudian atasinformasi tersebut Ir.

Indonusa Multi Jaya memulai pengerjaan proyekpreservasi dan pelebaran jalan RembangBlora, sekitar tanggal 23Februari 2017, dan pada waktu PT. Indonusa Multi Jaya melaksanakanpekerjaan preservasi dan pelebaran jalan RembangBlora, tidak adapihak lain yang sudah atau sedang melakukan pekerjaan;bahwa adapun yang PT. Indonusa Multi Jaya lakukan adalah rencanakerja, menyewa sebuah rumah selama satu tahun di dekat lokasipekerjaan, menyiapkan tim dari PT.

jalan RembangBlora,semuanya dikerjakan oleh PT.

Indonusa MultiJaya dalam mengerjakan preservasi dan pelebaran jalan RembangBloratersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama berdasarkan Akta Nomor010, tanggal 25 Januari 2017, yang didaftarkan dan dibuat dihadapanNotaris H. Khoirul Alfian,SH,M.Kn di Kudus Jawa Tengah;bahwa yang telah melakukan penandatangan dalam Akta Kerjasama antaraPT. Artha Bina Sedaya dengan PT. Indonusa Multi Jaya dalam kerjasamapekerjaan preservasi dan pelebaran Jalan RembangBlora adalahTerdakwa mewakili PT.

Indonusa Multi Jaya,kemudian pada tanggal 25 Januari 2017, membuat surat perjanjian paketpekerjaan kontruksi presevasi dan pelebaran jalan RembangBlora yangdidaftarkan di notaris H.Khoirul Alfian, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Kudus, danjuga membuat Akta Kuasa Nomor: 010, tanggal 25 Januari 2017 yang pokokisinya:e PT. Indonusa Multi Jaya mengerjakan proyek pekerjaan konstruksipreservasi dan pelebaran jalan RembangBlora sampai selesai;e PT. Artha BinaSedaya memberikan kuasa kepada PT.

jalan Desa Parikmenggunakan eskavator dari Dinas PU pada bulan September 2020;Bahwa masyarakat desa yang ingin ada pelebaran jalan tersebut;Bahwa masyarakat Desa yang menunjukkan lahan pelebaran jalan desatersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang pastinyatanah tersebut sudah lama jalan setapak yakni jalan akses masyarakatdesa menuju lahan pertaniannya;Bahwa masyarakat bergantiganti Secara duadua orang menunjukkanjalan;Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak ada menunjukkan

jalan Desa Parikmenggunakan eskavator dari Dinas PU pada bulan September 2020;Bahwa masyarakat desa yang ingin ada pelebaran jalan tersebut;Bahwa masyarakat Desa yang menunjukkan lahan pelebaran jalan desatersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang pastinyatanah tersebut sudah lama jalan setapak yakni jalan akses masyarakatdesa menuju lahan pertaniannya;Bahwa masyarakat bergantiganti secara duadua orang menunjukkanjalan;Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak ada menunjukkan

jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PUpada kirakira tanggal 3 atau 4 pada bulan September 2020;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah prosedur pelebaran jalan tersebutsudah dipenuhi oleh para Terdakwa;Bahwa para Terdakwa maupun aparat desa tidak ada mengajakmasyarakat untuk membuat proposal pelebaran jalan tersebut, karena ideproposal Saksi pertama sekali ada karena Saksi bercerita kepada anggotaDPRD dengan menyampaikan bahwa jalan di desa Parik tidak adasehingga kami kesulitan untuk

jalan tersebutdan Saksi tidak tahu dari mana dananya;Bahwa Saksi disuruh oleh Tomson Manurung agar membuat proposal agarbiaya bensin bisa ditanggung PU;Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pelebaran jalan di Desa parik adamelalui Hutan Register;Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana untuk pekerjaanpembukaan jalan Desa Parik tersebut;Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN BIgBahwa pelebaran jalan ini bukan merupakan Program dana desa dan danayang digunakan untuk pelaksaan

jalan tersebut?

di mana sebelum adanya proyek pelebaran jalan By Pass padatanggal 05 Oktober 1999 saksi RAMLAH IKHSAN Ak ABDUL KADIR denganTerdakwa melakukan perjanjian sewamenyewa lahan seluas 5x7 m2 selama 5tahun dari bulan Oktober 1999 s/d September 2004 dengan perjanjian apabilasetelah habis masa kontrak, bangunan yang terdapat di atas tanah tersebutakan diganti oleh Terdakwa dengan segala biaya yang telah dikeluarkan olehsaksi RAMLAH IKHSAN Ak ABDUL KADIR namun sampai terjadi proyekpelebaran jalan By Pass Terdakwa

mengingkarinya dan tidak mau menggantisehingga saksi RAMLAH IKHSAN Ak ABDUL KADIR tetap menempati lahantersebut hingga pada saat terjadi pencairan uang pelebaran jalan By PassTerdakwa yang memperoleh uang ganti rugi tersebut kemudian dibagikankepada anakanak Terdakwa dengan perincian : SETIAWATI +Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah).

SANAPIAH padahari Selasa tanggal 05 Agustus 2009 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat dikantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) KabupatenSumbawa telah menerima pembayaran uang ganti rugi pembebasan tanahproyek pelebaran jalan By Pass dari Pemerintah Daerah KabupatenSumbawa;* Bahwa tanah seluas 144 M2 tersebut adalah benar milik Terdakwa denganbukti kepemilikan sertifikat dan tanah sekaligus bangunan yang ada diatasnya tersebut terkena proyek pelebaran jalan By Pass dari PemerintahDaerah Kabupaten

No. 2060 K/Pid/2010proyek pelebaran jalan By Pass dari Pemerintah Daerah KabupatenSumbawa;Bahwa tanah seluas 144 M2 tersebut adalah benar milik Terdakwa denganbukti kepemilikan sertifikat dan tanah sekaligus bangunan yang ada diatasnya tersebut terkena proyek pelebaran jalan By Pass dari PemerintahDaerah Kabupaten Sumbawa dan telah menerima ganti kerugian adalahbangunan permanen (bangunan kios) seluas 13 m?

jalan di Kabupaten Indramayu danwarga yang terkena proyek pelebaran jalan pantura pada tanggal 16 Januari2006, terdapat aset Desa Muntur berupa tanah milik desa berdasarkan Leter CNo.1 atas nama Bengkok Kuwu nomor persil 72, kelas 11135 luas tanah 0,955ha dan yang terkena proyek pelebaran jalan pantura hanya seluas 358 m2 danhasil kesepakatan harga tanah yang dibebaskan permeternya sejumlahRp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa, aset Desa Muntur yang dibebaskan untuk pembangunan

jalan di Kabupaten Indramayu danwarga yang terkena proyek pelebaran jalan pantura pada tanggal16 Januari2006, terdapat aset Desa Muntur berupa tanah milik desa berdasarkan LeterC No.1 atas nama Bengkok Kuwu nomor persil 72, kelas V35 luas tanah0,955 ha dan yang terkena proyek pelebaran jalan pantura hanya seluas 358m2 dan hasil kesepakatan harga tanah yang dibebaskan permetemyasejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa, aset Desa Muntur yang dibebaskan untuk pembangunan jalanpantura

pengukuran khusus terhadap tanahmasyarakatDesa Muntur dan aset desa yang terkena proyek pelebaran jalan raya Panturan datiPanitian P2TUN maupun dati pemerintah Desa Muntur yaitu : Tanah oleh Alm.

Saksi DARJO GOKIL BIN KARNA ;Bahwa saksi sebagai Reksa Bumi diberi uang oleh Sekdes sebesar Rp.700.000, yang katanya dari dana penggantian pembebasan tanah asetDesa Muntur yang terkena proyek pelebaran jalan raya tahun 2006, tapisekarang sudah kembalikan lagi kepada SekdesBahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis ;Bahwa saksi tidak datang saat Terdakwa sebagai Kuwu Desa Munturmendapat dana ganti rugi pembebasan tanah aset Desa Muntur yang42terkena proyek pelebaran jalan raya tahun 2006 di Balai

jalan panturanasset Deasa Muntur, kec.

Jalan PerintisKemerdekaan (Dari Jalan Jendral Ahmad Yani/By Pass sampai denganJalan Bekasi Raya) Kota Administrasi Jakarta TimurUtara;Hal. 1 dari 8 hal.

Bahwa pembangunan Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari JalanJendral Anmad Yani/By Pass sampai dengan Jalan Bekasi Raya) harussegera dilaksanakan guna kelancaran pembangunan koridor busway trascJalan Perintis Kemerdekaan;3.

Sekretaris Kota Jakarta Utara selaku Ketua Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara telah menetapkanKeputusan Nomor 642/2011, tanggal 27 Desember 2011 tentang Bentukdan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan dan Bendabenda lain diatasnya Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Jalan padaKoridor Busway Trace Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan PegangsaanDua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;4.

jalan pada koridor busway jalanperintis kemerdekaan;Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipansebagai consignasi;Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesarRp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini dibacakan kepadaTermohon pada tanggal 28 Mei 2013 kemudian terhadapnya olehHal. 3 dari 8 hal.

;Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon menguasai dan memiliki hak atastanah yang terkena pembebasan untuk pelebaran Jalan pada koridorbusway Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut, hal mana dapat dibuktikandengan:a. Sertifikat HGB Nomor 4480/Kelapa Gading Timur, seluas 1.620 m atasnama Pemohon Kasasi/Termohon (bukti T.13);b. Sertifikat HGB Nomor 4481/Kelapa Gading Timur, seluas 7.380 m?

Bahwa Tergugat A secara bersamasama dengan Tergugat B dan ParaTergugat C telah menetapkan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan DanPembangunan Trotoar Simpang Santok, Kecamatan Pariaman Timur,Kota Pariaman, dengan pagu dana sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah). Sebagaimana yang telah dituangkan atau dicantumkanHal. 2 dari 37 Hal. Put.

pelebaran jalan dan pembangunan trotoar SimpangSantok, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara yangditandatangani oleh Kepala Desa Air Santok dan Tergugat F;Bahwa meskipun masyarakat pemilik lahan yang tanahnya terkenaproyek pelebaran mana tersebut pada prinsipnya telah memberikanpersetujuan.

/tanah mlikmasyarakat yang berada disepanjang proyek pelebaran jalan danHal. 22 dari 37 Hal.

jalan dan pembangunan trotoarSimpang Santok.

jalan danpembangunan tratoar Simpang Santok.

Kegiatan Manunggal Bhakti TNI yang dilaksanakan di bulan Juni2008 tersebut antara lain pekerjaan pelebaran jalan Kurao Pagang. Dalamareal pelebaran jalan Kurao Pagang tersebut terdapat pagar rumah miliksaksi Ir. Rasyidin, MT., sepanjang 37 M, tinggi 2 M yang terbuat daripasangan bata dan besi pipa. Untuk melaksanakan pelebaran jalan pagarHal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 437 K/PID/2015rumah Ir.

Rasyidin, MT. tersebut harus dibongkar, akan tetapi saksi Ir.Rasyidin, MT. tidak mau pagar rumahnya dibongkar tanpa adanya ganti rugisehingga pekerjaan pelebaran jalan menjadi terhalang. Karena saksi Ir.Rasyidin, MT. tidak mau pagarnya dibongkar, lalu saksi Drs. Desmon Danus,M.Si., selaku Camat Nanggalo menyurati Kepala Dinas Tata Ruang dan TataBangunan Kota Padang dengan Surat No. 971/CNTrantib/2008 tanggal 4Juni 2008 perihal Mohon Pemberitahuan Pembongkaran pagar rumah a.n.

Rasyidin, MT. agar membongkar pagarnyayang terkena pelebaran jalan. Pada tanggal 5 Juni 2008 saksi Drs. DarwisCandra, M.M., Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Dinas TataRuang dan Tata Bangunan Kota Padang menyurati saksi Ir. Rasyidin, MT.dengan Surat No. 118/PP/DTRTBPP/2008 yang isinya meminta saksi Ir.Rasyidin, MT. untuk membongkar pagar rumahnya yang terkena pelebaranjalan. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2008, saksi Ir.

Rasyidin, MT. membongkar sendiripagar rumahnya yang terkena pelebaran jalan. Oleh karena saksi Ir.Rasyidin, MT. tidak juga mau membongkar pagar rumahnya, lalu TerdakwaH. Syafril Basyir, S.H. selaku Asisten Sekretariat Daerah Kota Padangpada tanggal 24 Juni 2008 memerintahkan saksi Drs. Darwis Candra danbeberapa orang lain untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah,rumah dan pagar milik saksi Ir. Rasyidin, MT.

Perbuatan mana Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut :Di lokasi pekerjaan pelebaran jalan Kurao Pagang Kelurahan Nanggalo yangdilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan TNIkegiatan Manunggal Bhakti TNI tahun 2008 di bulan Juni 2008 terdapatpagar rumah milik saksi Ir. Rasyidin, MT. sepanjang 37 M, tinggi 2 M yangterbuat dari pasangan bata dan besi pipa. Untuk dapat terlaksananyapekerjaan pelebaran jalan tersebut pagar rumah Ir.