SARIYO pada hari Kamis tanggal 14Desember 2017 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di Blok V RT.018 RW.005Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon,melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); Bahwa Saksi tugas dan kewenangannya sebagai PPLH yaitu JabatanSaksi adalah sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH),tugas Saksi sebagai PPLH adalah melakukan pengawasanLingkungan Hidup;Halaman 21 Put Nomor 109/Pid.B/LH

/2019/PN SbrBahwa Adapun Kewenangan PPLH sesuai Pasal 74.

Limbah B3 Lampu TL ditemukan dilokasi memiliki jumlahyang banyak baik yang masih dalam kemasan karungplastic maupun lampu TL yang berserakan dilokasi.Lampu TL yang ditemukan sudah tidak utuh bentuknyadikarenakan telah pecah;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPLH dilapangan denganadanya temuan hasil verifikasi sebagai berikut:a.

Saksi SUADUAN SYAHRI HASIBUAN, S.Si,.MSc.Bahwa keterangannya adalah sebagaimana berita acara pemeriksaanPenyidik ;Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup(PPLH), tugas Saksi sebagai PPLH adalah melakukan pengawasanLingkungan Hidup. Adapun Kewenangan PPLH sesuai Pasal 74.

Lampu TL yangditemukan sudah tidah utuh bentuknya dikarenakan telahpecah;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPLH dilapangan dengan adanyatemuan hasil verifikasi sebagai berikut:a. Melakukan koordinasi dan Pelaporan langsung dengan DirjenPenegakan Hukum melalui Kepala Balai Pengamanan dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali NusaTenggara;b.

Bahwa dari uraian dalil ke 10 di atas TERGUGAT telah terbukti sebagaibadan hukum yang tidak turut serta dalam melakukan Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang undang Nomor32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup/PPLH maupun Peraturan Menteri lingkungan Hidup RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Perubahan

standardparameter yang diberlakukan di Kawasan BIIE oelh PENGGUGAT;namun TERGUGAT tidak menanggapi dengan sikap itikat baik.Sehingga secara kumulatif atas sikap TERGUGAT sebagaimanadiuraikan pada dalil perkara aquo membuktikan TERGUGATmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No.142 Tahun 2015 pasal 39Tentang Kawasan Industri; selain itu juga telah terbukti melanggarUndang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup/PPLH

Setelahmembaca dan memahami gugatan penggugat terlihat penggugat tidakmemiliki Kedudukan dan legal standing dalam mengajukan gugatan sertatidak memenuhi syarat sebagai penggugat yang menggunakan mekanismegugatan legal standing atau hak gugat organsisasi/LSM sebagaimanadiamanahkan dalam Pasal 92 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 tahunHalaman 17 dari 47 halaman, Putusan Perdata Nomor 2/Padt.G/2020/PN SRL2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)yang Tergugat Ill uraian sebagai

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (3) huruf c UndangUndang Nomor32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (UU PPLH) yang memberikan syarat dalam pengajuan perkaragugatan legal standing oleh organisasi/LSm berupa bahwaorganisasi/LSM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggarandasar adalah minimal 2 (dua) tahun, berdasarkan gugatan penggugattidak ada diuraikan apakah aktifitas penggugat sudah dilakukan selamaminimal 2 (dua) tahun sebagai organisasi/LSM yang benarbenarbergerak

TAHILI adalah lembaga yang berhak mewakili seluruhmasyarakat Sarolangun untuk menerima uang atas kerugian inmaterilyang dialami penggugat, sehingga penggugat mencampuar adukanantara gugatan hak organisasi/gugatan legal standing dengan hakgugatan warga negara atau dikenal dengan gugatan citizen law switatau mekanis gugatan class action yang didalamnya ada tuntutan gantikerugian sehingga dalil gugatan penggugat terang dan jelas tidakberalasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan pasal 92 ayat (2)UU PPLH

Oleh karena itu terlihat jelaspenggugat mencampuradukan antara gugatan hak organisasi/gugatan legalstanding dengan hak gugat warga negara atau dikenal dengan gugatancitizen law swit atau gugatan kelompok (Class action) dan bertentangandengan ketentuan pasal 92 ayat (2) UU PPLH, sehingga dalil penggugatharus ditolak;Berdasarkan uraian yang tersebut dalam eksepsi dan jawaban Tergugat III diatasmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukdapat memutus perkara ini dengan

Setelah membaca dan memahami gugatanpenggugat terlihat penggugat tidak memiliki kedudukan dan legal standingdalam mengajukan gugatan serta tidak memenuhi syarat sebagaipenggugat yang menggunakan mekanisme gugatan legal standing atauhak gugat organsisasi/LSM sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 92ayat (1) UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);2.

Diberi tanda bukti P 4 ;Fotokopi surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 670/394/EKON tanggal 26 Juni2011 tentang Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk (berlaku sebagai Izin Prinsip).Diberi tanda bukti P 5 ;Fotokopi Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauanlingkungan hidup (UKLUPL) Pembangunan Gardu Induk Dan Transmisi 70 kVLabuhanTanoTaliwang oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UniversitasMataram Tahun 2012.

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tangg 22 Mei 2019nomor 303/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tersebut harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Para Pembanding Semula Tergugat , Tergugat II danTergugat III tetap berada dipihak yang kalah dan karenanya harus dihukumuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 60 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 TnetangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH

Diberi tanda bukti P 4 ;Fotokopi surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 670/394/EKON tanggal 26 Juni2011 tentang Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk (berlaku sebagai Izin Prinsip).Diberi tanda bukti P 5 ;Fotokopi Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauanlingkungan hidup (UKLUPL) Pembangunan Gardu Induk Dan Transmisi 70 kVLabuhanTanoTaliwang oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UniversitasMataram Tahun 2012.

lahan untuk kegiatanbudi daya maupun non budi daya namun pengertiantersebut haruslah disesuaikan dengan esensi danPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)itu sendiri yakni sebagaimana ketentuan dalam Pasal angka UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu lingkunganhidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya, keadaan, dan dilanjutkan pada angka 2, yaitu ;perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalahupaya sistematis dan terpadu

danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakanbentuk kesengajaan.

Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016Lingkungan Hidup (PPLH), berbunyi: setiap orangdilarang melakukan pembukaan lahan dengan caramembakar.Unsurunsur Pasal 108 UndangUndang No. 32 tahun2009 tentang tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (PPLH). yaitu:a.

Unsur subyektif, yaitu : Setiap orang, berdasarkanPasal angka (32) UndangUndang No. 32 tahun2009 tentang tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengertiansetiap orang adalah orang perorangan atau badanusaha, baik yang berbadan hukum maupun yangtidak berbadan hukum.

Hidup(PPLH) adalah merupakan sebuah bentukkesengajaan.Menurut Kansil, 2004 dalam bukunya PokokPokokHukum Pidana, Jakarta.

Pasal 1 angka 19 UndangUndang RI No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut"UU PPLH");d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentangRencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca(selanjutnya disebut "Perpres RANGRK");dane. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentangPenyelenggaran Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Selanjutnyadisebut "Perpres Inventarisasi GRK");Hal. 4 dari 43 hal. Put.

No. 138/PDT/2015/PT.SMRmelekat pada dan tidak terpisahkan dan manusia, yang harus dilindungi,dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan";Pasal 65 ayat (1) UU PPLH:"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaibagian dan hak asasi manusia";Bahwa PARA PENGGUGATdan setiap Warga Negara Indonesia lainnyadalam rangka terjadinya perubahan iklim berhak untuk melakukan upayaupaya hukum untuk pemenuhan hak

Hal ini kewenangan dari TERGUGAT IV perludipertanyakan apakah dia sudah menjalankan kewenangannya sesualdengan ditetapkan UU PPLH; (BUKTI P16)b.

Bahwa TERGUGAT V juga memiliki tugas dan wewenang yangdiatur dalam peraturan perundangundangan lainnya sebagaimanayang disebutkan dalam:Pasal 45 ayat (1) UU PPLH (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sertapemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajibmengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; danb. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup."

Karya Praktisi(vide Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 19 Juli 2004 Legalisasi No. 20/PPLH/VI/2004yang merupakan penggantian atas Pernyataan Pengoperan Hak tanggal 18 Juni 2004);Bahwa sesuai Fakta Hukum sebagaimana angka 3 di atas, maka segala KeputusanTUN (Beschikking) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar atastanah tersebut yakni berupa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 7/Tamalanrea atasMuh.

Karya Praktisi (Tergugat IIIntervensi) (Vide Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 19 Juli 2004 Legalisasi No. 20/PPLH/VII/2004 yang merupakan penggantian atas Pernyataan Pengoperan Hak tanggal18 Juni 2004);Bahwa atas adanya proses peralihan hak antara Muh. Daif Saenong dengan PT. KaryaPraktisi (Tergugat II Intervensi), maka kemudian PT. Karya Praktisi mengajukanPermohonan Untuk Mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut kepada:Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.

Karya Praktisi tanggal 04Nopember 2004, Surat Ukur No. 00267/2003 tanggal 08 Desember 2003 seluas 7.196M2, yang diberi tanda bukti T2;Foto copy Permohonan Hak Guna Bangunan tertanggal 20 Juli 2004, yang diberi tandabukti T3;Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah, Legalisasi No.20/PPLH/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, yang diberi tanda bukti T4;56Foto copy Nota Dinas tanggal 22 Juni 2004, yang diberi tanda bukti T5;Foto copy Klarifikasi Tanah No. 460.12107853.01 tanggal 02 Juli

Diberi tanda bukti P 4 ;Fotokopi surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 670/394/EKON tanggal 26 Juni2011 tentang Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk (berlaku sebagai Izin Prinsip).Diberi tanda bukti P 5 ;Fotokopi Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauanlingkungan hidup (UKLUPL) Pembangunan Gardu Induk Dan Transmisi 70 kVLabuhanTanoTaliwang oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UniversitasMataram Tahun 2012.

Objek Gugatan bertentangan dengan UndangUndang;Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UU PPLH), UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum;Ad. 1.1.

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup (untuk selanjutnyadisingkat UU PPLH).Tidak dipatuhinya persyaratan dan prosedur dalampelaksanaan Program Normalisasi Kali Ciliwung yangdiatur dalam UU PPLH yang berupa:1. Analisis Dampak Lingkungan;2. Izin Lingkungan; dan3. Izin Kelayakan Lingkungan Hidup.

Hukum yang dilanggar adalah UUPA,UndangUndang HAM, UndangUndang PPLH, UndangUndangHalaman 61 dari 149 halaman.

Judex Facti telah melanggar UndangUndang AdministrasiPemerintahan, UndangUndang HAM, UndangUndang PPLH, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012;1.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan melaluiTermohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menghindari kewajibandalam pelaksanaan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung berdasarkan:1) UU PPLH yang berupa:i. Analisis Dampak Lingkungan;il. Izin Lingkungan; danili.

Diberi tanda bukti P 4 ;Fotokopi surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 670/394/EKON tanggal 26 Juni2011 tentang Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk (berlaku sebagai Izin Prinsip).Diberi tanda bukti P 5 ;Fotokopi Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauanlingkungan hidup (UKLUPL) Pembangunan Gardu Induk Dan Transmisi 70 kVLabuhanTanoTaliwang oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UniversitasMataram Tahun 2012.

Pasal 1 angka 19 UndangUndang RI No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut"UU PPLH");d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentangRencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca(selanjutnya disebut "Perpres RANGRK");dane.

No. 138/PDT/2015/PT.SMRdihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan";Pasal 65 ayat (1) UU PPLH:"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaibagian dan hak asasi manusia";Bahwa PARA PENGGUGATdan setiap Warga Negara Indonesia lainnyadalam rangka terjadinya perubahan iklim berhak untuk melakukan upayaupaya hukum untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dansehat serta hak atas perlindungan diri

Hal ini kewenangan dari TERGUGAT WV perludipertanyakan apakah dia sudah menjalankan kewenangannya sesuaidengan ditetapbkan UU PPLH; (BUKTI P16)b.

Bahwa TERGUGAT V juga memiliki tugas dan wewenang yangdiatur dalam peraturan perundangundangan lainnya sebagaimanayang disebutkan dalam:Pasal 45 ayat (1) UU PPLH (1) Pemerintah dan Dewan Pemakilan Rakyat Republik Indonesia sertapemerintah daerah dan Dewan Perwekilan Rakyat Daerah wajibmengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; danb. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup."

Pasal 1 angka 19 UndangUndang RI No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut"UU PPLH");d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentangRencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca(selanjutnya disebut "Perpres RANGRK");dane.

No. 138/PDT/2015/PT.SMRdihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan";Pasal 65 ayat (1) UU PPLH:"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaibagian dan hak asasi manusia";Bahwa PARA PENGGUGATdan setiap Warga Negara Indonesia lainnyadalam rangka terjadinya perubahan iklim berhak untuk melakukan upayaupaya hukum untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dansehat serta hak atas perlindungan diri

Hal ini kewenangan dari TERGUGAT WV perludipertanyakan apakah dia sudah menjalankan kewenangannya sesuaidengan ditetapbkan UU PPLH; (BUKTI P16)b.

Bahwa TERGUGAT V juga memiliki tugas dan wewenang yangdiatur dalam peraturan perundangundangan lainnya sebagaimanayang disebutkan dalam:Pasal 45 ayat (1) UU PPLH (1) Pemenntah dan Dewan Pemakilan Rakyat Republik Indonesia sertapemerintah daerah dan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah wajibmengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; danb. program pembangunan yang bemavasan lingkungan hidup."

Fotokopi Sertifikat Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi yang dikeluarkanoleh PPLH Dhyana Pura atas nama KADEK WIRA YUDA, tertanggal22Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P9;Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P1 sampai dengan P9 tersebuttelah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksiyang masingmasing telah memberikan keterangannnya di

Diberi tanda bukti P 4 ;Fotokopi surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 670/394/EKON tanggal 26 Juni2011 tentang Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk (berlaku sebagai Izin Prinsip).Diberi tanda bukti P 5 ;Fotokopi Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauanlingkungan hidup (UKLUPL) Pembangunan Gardu Induk Dan Transmisi 70 kVLabuhanTanoTaliwang oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UniversitasMataram Tahun 2012.

jalan serta berjanji akan segeramemberikan ijin kepada Penggugat untuk membangunfasilitas umum tersebut dengan biaya pemasanganditanggung Penggugat; Bahwa tgl 8 Agustus 2008 keluar kajian yaitu STUDIKELAYAKAN URGENSI PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGANORANG ( JPO ) SEBAGAI UPAYA MENGATASI MASALAH LALU LINTASDI RUAS JALAN SLAMET RIYADI KHUSUSNYA DI DEPAN SGM SOLOyang dikeluarkan Pusat PenelitianLingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta ( PPLH

Bahwa terhadap posita Penggugat butir 4 Tergugatmenolaknya dengan alasan bahwa = Penggugat tidakterikat pada hasil Study Kelayakan yang dibuat olehPihak Ke tiga dalam hal ini (PPLH LPPM UNS)sebagaimana didalilkan Penggugat, karena hasilkajian tersebut tidak obyektif dan dibuat sesuaidengan pesanan Penggugat yang hanya digunakan untukkepentingan dan keuntungan Penggugat tanpamemperhatikan kepentingan masyarakat kota Surakartasecara luas.

Pasal 65 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(selanjutnya disebut dengan UU PPLH) (Bukti P15):Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaibagian dari hak asasi manusia.c.

Terbitnya Objek Permohonan menyebabkan terlanggarnya hak ataslingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam UU Kesehatan,UU PPLH dan UU HAMBerikut adalah uraian dari masingmasing alasan sebagaimana tersebut di atas:A.

TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN MENYEBABKAN TERLANGGARNYA HAK ATASLINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM UU KESEHATAN,UU PPLH DAN UU HAMObjek Permohonan meningkatkan batas produksi hasil tembakau.Konsekuensinya, harus ada penambahan bahan baku produksi pula, yaitutembakau.

Akibatnya adalah menurunnya kualitasudara di Indonesia yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak ataslingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6UU Kesehatan, Pasal 65 ayat (1) UU PPLH dan Pasal 9 ayat (8) UU HAM.Pasal 6 UU Kesehatan menyatakan:Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaianderajat kesehatan.Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menyatakan:Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaibagian dari hak asasi manusia.Pasal

Para Pemohon sebagai pihak yang berhakmendapatkan perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehatsebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 6 UndangUndang Kesehatan(UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009), Pasal 65 ayat (1) UndangUndang PPLH (UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009), Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 9 ayat (3) UndangUndang HAM (UndangUndang Nomor39 Tahun 1999), dan Pasal 12 ICESCR (UndangUndang Nomor 11Tahun 2005);Halaman 74 dari 79 halaman.

Diberi tanda bukti P 4 ;Fotokopi surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 670/394/EKON tanggal 26 Juni2011 tentang Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk (berlaku sebagai Izin Prinsip).Diberi tanda bukti P 5 ;Fotokopi Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauanlingkungan hidup (UKLUPL) Pembangunan Gardu Induk Dan Transmisi 70 kVLabuhanTanoTaliwang oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UniversitasMataram Tahun 2012.

.; Bahwa benar menurut Pasal 66 UU PPLH berbunyi setiaporang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidakdapat di tuntut secara pidana maupun dalam perkara perdata Interpresiterhadap norma tersebut adalah siapapun yang merasa menjadi Korbanatas hak untuk memeperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat,kemudian memperjuangkannya dengan menempuh cara hukum yang telahditetapkan oleh peraturan perundangundangan, tidak dapat dituntut secaraHalaman 24 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus

Pasal 66 UU PPLH tersebut sesualdengan penjelasanya dimaksudkan untuk melindungi Korban dan/ataupelapor yang menempuh secara hukum akibat pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup.

. ; Bahwa benar Pasal 66 UU PPLH tersebut tidak dapat dijadikansebagai alasan pembenaran ataupun alasan pemaaf terhadap tindakanterdakwa an.

karena yang bersangkutan tidakmempunyai hak ataupun kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut; Bahwa benar antara Pasal 66 UUPPLH tidak terdapatkorelasinya dengan Pasal 50 KUHP, karena khusus , sedang Pasal 66PPLH merupakan alasan penindakan penuntutan kusus sedang Pasal 50KUHP termasuk alasan Penindaan pidana di dalam ilmu hukum pidana,kedua istilah tersebut mempunyai konsenkuensi yuridis yang berbeda beda.Di dalam konteks perkara ini, perbuat terlapor tidak dapat di katagorikanmemenuhi Pasal 66 PPLH