Ditemukan 349 data
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Erhamsyah, S.Sos Bin Ishak (BendaharawanRutin Setkab Kutai) diajukan bersamaan dengan kwitansi/Buku Kas lain kepadaPit. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H. Muhammad Yusuf AS, MMBin Muhammad Asmuni). Dan karena waktu itu Plt. Sekretaris Kabupaten Kutai(Ir. H. Muhammad Yusuf AS, MM Bin Muhammad Asmuni), menganggap bahwayang diajukan oleh Terdakwa H.
Eddi Subandi, MM Bin Sardi ;Bahwa selanjutnya sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan danatersebut, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diajukan Terdakwa H.Erhamsyah, S.Sos Bin Ishak sebagai Bendaharawan Rutin Setkab Kutai keBagian Keuangan tidak disertai/dilampiri dengan buktibukti pendukung, olehkarena itu Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak mengesahkanpenggunaan dana tersebut (tidak diterbitkan Bend5) sebagai pengesahan dariSurat Pertanggung Jawaban Bendahara Rutin Setkab Kutai
EddiSubandi, MM Bin Sardi ;Bahwa selanjutnya sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan danatersebut, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diajukan Terdakwa H.Erhamsyah, S.Sos Bin Ishak sebagai Bendaharawan Rutin Setkab Kutai keBagian Keuangan tidak disertai/dilampiri dengan buktibukti pendukung, olehHal. 15 dari 47 hal. Put.
No. 1750 K/Pid.Sus/2009karena itu Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak mengesahkanpenggunaan dana tersebut (tidak diterbitkan Bend5) sebagai pengesahan dariSurat Pertanggung Jawaban Bendahara Rutin Setkab Kutai. Bahwa H. SuryantoAnwar, SE. MM Bin Anwar sebagai Kepala Bagian Keuangan mengetahuibahwa khusus pengajuan Surat Permintaan Pembayaran oleh BendaharawanRutin Setkab Kutai (Terdakwa H.
86 — 27
Foto copy Surat Pengantar Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor: B183/Setkab/PWI/4/96 tentang Persetujuan Pemohonmenjadi warga Negara Republik Indonesia (Bukti P2);3. Foto copy Surat Pengantar Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor: B183/Setkab/PWI/4/96 tentang Persetujuan Pemohonmenjadi warga Negara Republik Indonesia (Bukti P3); 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FERIC TANTO (Bukti5.
80 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
/2012 Pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2012;6.29. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:030/194/SETKAB/2012 Tanggal 23 Oktober 2012;6.30. 1 (satu) Lembar Permohonan Pembayaran CV ALDA TAURUSNomor: 119/CV.AT/X1/2012 Tanggal 1 Nopember 2012;6.31. 1 (satu) Lembar Lampiran Permohonan Pembayaran CV.
SPP/SPM Nomor:216/03/SPPLS/SETKAB/2012 Tanggal 9 November 2012;1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 7Nopember 2012;1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran atas Pekerjaan PengadaanKain / Besi Gorden pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan RumahJabatan / Dinas yang dilaksanakan oleh CV.
/2012 Pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2012;29. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:030/194/SETKAB/2012 Tanggal 23 Oktober 2012;30. 1 (satu) Lembar Permohonan Pembayaran CV ALDA TAURUS Nomor :119/CV.AT/XI/2012 Tanggal 1 Nopember 2012;31. 1 (satu) Lembar Lampiran Permohonan Pembayaran CV.
ALDA TAURUS;13.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan PerlengkapanRumah Jabatan / Dinas Bupati Nomor: 027/139/PPKSETKAB/2012Tanggal 31 Agustus 2012;O14.1 (satu) bundel foto Pekerjaan Pengadaan Kain / Besi Gorden KabupatenTolitoli Tahun 2012;15.1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) NomorSPM: 216/03/SPMLS/SETKAB/2012 Tanggal 8 November 2012;16.1 (satu) Lembar kartu kendali pemeriksaan SPP/SPM Nomor:216/03/SPPLS/SETKAB/2012 Tanggal 9 November 2012;17.1 (satu) Lembar
/2012 pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2012;29.1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:030/194/SETKAB/2012 Tanggal 23 Oktober 2012;30.1 (satu) Lembar Permohonan Pembayaran CV ALDA TAURUS Nomor:119/CV.AT/X1/2012 Tanggal 1 Nopember 2012;31.1 (satu) Lembar Lampiran Permohonan Pembayaran CV.
75 — 19
Tolitoli tanggal 17 Oktober 2012.15. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Rp. 997.250.000 nomor : 2622/LS/2012 tanggal 09 November 2012.16. 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 997.250.000 tanggal 09 November 2012.17. 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPM) nomor 217/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 8 November 2012 Rp. 997.252.000,-. 18. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.19. 1 (satu) lembar surat permintaan
pembayaran langsung (pengantar) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.20. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.21. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012 (rincian penggunaan dana).22. 1 (satu) lembar surat rincian PPM dan PPH SPM-LS tanggal 7 November 2012.23. 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 027//Bag.Umlepan/2012 tanggal
(satu) lembar surat permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012.25. 1 (satu) lembar surat lampiran permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012.26. 1 (satu) lembar Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/ Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012.27. 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/ Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012.28. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/ Setkab
/2012 tanggal 29 Oktober 2012.29. 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/ Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012.30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012.31. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 31 Agustus 2012.32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) nomor 302/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 28 Desember 2012 Rp. 997.622.000.33. 1 (satu) lembar
/2012 tanggal 27 Desember 2012.42. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.43. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.44. 1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.45. 1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061 Account tittle : Pemda Kab.
(satu) lembar tanda terima uang Rp. 997.250.000 tanggal 09 November2012.1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPM) nomor 217/SPMLS/Setkab/2012 tanggal 8 November 2012 Rp. 997.252.000..1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPPLS Nomor 217/03/SPP LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) 217/03/SPP LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) 217/03/SPP LS/Setkab/2012 tanggal
7 November 2012.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung 217/03/SPP LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012 (rincian penggunaan dana).1 (satu) lembar surat rincian PPM dan PPH SPMLS tanggal 7 November2012.2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 027/...
/2012 tanggal 29 Oktober 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rp. 997.622.000nomor 3979/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012.30.31.Sd33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012tanggal 31 Agustus 2012.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) nomor 302/SPMLS/Setkab/2012 tanggal 28 Desember 2012 Rp. 997.622.000.1
Kedua pada tanggal 27 Desember 2012 hasil pemeriksaan untuk seragambatik pria sebanyak 690 pasang dan seragam batik wanita sebanyak1.401 pasang.Bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 030/115/SETKAB/2012 tanggal 29 Oktober 2012 menurut laporan anggota Tim saksi telahbenar jumlahnya namun mengenai Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :030/267/SETKAB/2012 tanggal 27 Desember 2012 adalah tidak benar karenauntuk jumlah baju batik wanita mengalami kekurangan sekitar 100 buah.Bahwa dokumen
Umar.Bahwa baju batik yang ada hanya sebanyak 4.957 (empat ribu sembilan ratus limapuluh tujuh) picis sedangkan dalam kontrak yang diperjanjikan yaitu sebanyak5.733 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) dengan demikian masih terdapatkekurangan barang pakaian batik.Bahwa berita acara yang dibuat tidak benar jumlahnya, Berita Acara Pemeriksaanbarang Nomor : 030/115/SETKAB/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan Berita AcaraPemeriksaan barang Nomor : 030/267/SETKAB/2012 tanggal 27 Desember 2012tersebut tidak
20 — 1
Fotocopy Surat Nomor : B1115/Setkab/Hkm/10/97, perihal Permohonan DuplikatPetikan Keputusan Presiden No.363/PWI Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 atas nama SoTjhang Siong, tertanggal 13 Oktober 1997, bukti P2 ;a Fotocopy Surat Keterangan No.B1116/Setkab/Hkm/10/1997, tanggal 13 Oktober1997, bukti P3 ;4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.LK : 12.5627.110757.0002, atas nama So TjhangSiong, tertanggal 21 Juli 2007, bukti P4 ;5.
475 — 422
., JabatanKepala Sub Bagian Perundangundangan BagianHukum Setkab. Kutai Timur; 4.M. FATHURAHMAN, SH., Sfat BagianHukum Setkab.Kutai Timur; 5. JANUAR BAYU IRAWAN, SH., Staf BagianHukum Setkab. Kutai Timur; Yang kesemuanya dalam hal ini memilih domisilihukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, Komplek PerkantoranBukit Pelangi, Jalan SoekarnoHatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, PropinsiKalimantan Timur; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;DAN3. PT.
131 — 63
Kepala Bagian Adm.Pemerintahan Setkab Kukar, (5). KepalaBagian Hukum Setkab Kukar, (6). Camat Loa Kulu, (7). Kapolsek Loa Kulu, (8).Kepala Desa Loa Kulu Kota, 9). Sdr. Suprapto (Mantan Kasi Pemerintahan Kec.Loa Kulu), (10). Sdr. Edson Hartono dan atau kuasanya;T18:T19:T20T21T22Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Assisten Pemerintahan Umum danHukum Nomor : 440/590/PstA.Ptn/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 Perihal :Undangan Rapat yang ditujukan kepada (1).
Kepala Bagian Adm.Pertanahan Setkab. Kutai Kartanegara, (5). Camat LoaKulu, (6). Kepala Desa Loa Kulu (7). Sdr. Suprapto (Mantan Kasi PemerintahanKec. Loa Kulu), (10). Sdr. Edson Hartono dan atau kuasanya;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Assisten Pemerintahan Umum danHukum Nomor : 035/590/PstA.Ptn/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 Perihal :Tinjauan dan Pengukuran Lapangan ditujukan kepada (1). Kapolres TenggarongKab. Kutai Kartanegara, (2). Kapolsek Loa Kulu, (3).
Kepala Bagian Adm Pemerintahan Setkab Kukar, (8). KepalaBagian Hukum Setkab. Kukar (9). Camat Loa Kulu Kab. Kukar, (10). KepalaDesa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu, (11). Sdr. Suprapto (Mantan KasiPemerintahan Kec. Loa Kulu), (12). Sdr.
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
BOB GERSON KORWA Alias BOB
132 — 51
Waropen Prov.Papua daerah pemilinan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab.Waropen nomor : O7/PL.01.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentangPengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasipenghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umumtahun 2019;Halaman 4 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru 4(empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7BA/KPUKAB/V/2019tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
Waropen No: 07/ PL.O1.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentangPengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem InformasiPenghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019memiliki Kewenangan dan tanggung jawab untuk memantau status dankemajuan proses penghitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu. Selainitu.
Waropen No: 07/ PL.O1.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentangPengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem InformasiPenghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019memiliki kKewenangan dan tanggung jawab untuk memantau status dankemajuan proses penghitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu. Selainitu.
Waropen nomor : 07/PL.01.7Kpt/9115/SetKab/II/2019tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasipenghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umum tahun2019, 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7BA/KPUKAB/V/2019tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatkabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019, 8 (delapan) lembar daftar hadirpeserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatkabupaten/ kota pemilihan umum
Terbanding/Pembanding/Tergugat : BUPATI KUTAI KARTANEGARA
141 — 90
M.Kn, NIP.19840625201001 1 013, Jabatan Analis Advokasi padaBagian Hukum ~~ Setkab. Kutai Kartanegara;3. SURATNO, S.H., NIP.19650408 200801 1003, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSetkab. Kutai Kartanegara; Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 218/B/2020/PT.TUN.JKT4. BUDI HERYUDHI, SH., M.Kn, NIP.19780403201101001, Jabatan Analis Advokasipada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;5. ALFINCE YOEL LUPUNG, SH.,MH., NIP. 198010232014102005, Jabatan Jabatan Analis Advokasipada Bagian Hukum Setkab.
103 — 46
Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan kaur Pemerintahan DesaPerjiwa Kec.
Wakil Ketua/AnggotaKukar3 Asisten Pemerintahan dan AnggotaHukum Setkab Kukar 4 Kepala Bagian Hukum Setkab AnggotaKukar5 Kepala Dinas Kehutananan Kab AnggotaKukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
Wakil Ketua/AnggotaKukar3 Asisten Pemerintahan dan AnggotaHukum Setkab Kukar 4 Kepala Bagian Hukum Setkab AnggotaKukar 5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Anggota Kukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
47 — 12
ISMUNANDAR, MT;1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/201 1tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada YayasanPerguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timuryang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.
SAPRAH, S.Sos;1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 012/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 Tahun2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara PengeluaranHj. SAPRAH, S.Sos;18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.
SAPRAH, S.Sos;1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 012/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 Tahun 2011tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.SAPRAH, S.Sos;18.19.20.21.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.
ISMUNANDAR, MT;5916. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada YayasanPerguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timuryang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.
SAPRAH, S.Sos;17. 1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 012/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 Tahun2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara PengeluaranHj. SAPRAH, S.Sos;18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.
102 — 29
JEMI, SH.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kabag Hukum Setkab Malinau, alamatHalaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN.SMDJl Pusat Pemerintahan Lt. Kantor BupatiMalinau;2. YADI TRIADI, SH.MH., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan NegeriMalinau, alamat Jl Pusat Pemerintahan KantorBupati Malinau;3. SLAMET RIYANTO, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negarapada Kejaksaan Negeri Malinau, alamat Jl.Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau;4.
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : MARWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kab. Kutai Kartanegara
44 — 47
(Kepala Bagian AdministrasiHukum Setkab. Kutai Kartanegara);2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (KepalaSub Bagian Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara);3. HARMAN, S.H. (Analisis Advokasi Bagian BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara);4. SURATNO, S.H. (Analisis Advokasi Bagian BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara);5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analisis AdvokasiBagian Bantuan Hukum Setkab.
Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara);3. HARMAN, S.H. (Analis Advokasi pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara);4. SURATNO, S.H. (Analis Advokasi pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara);5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analis Advokasipada Bagian Hukum Setkab.
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
1.YUDHA ARYANDA, SE. Bin H. BAYAN SAMAD
2.ARDIANSYAH, S.Sos Bin MANSYUR
3.SYAHRIAL, S.Sos Bin ABDUL AZIS
4.H. FATURRAHMAN Bin INDRA
5.EVIYUDIN Bin ARIPIN
97 — 23
11) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar.
12) 1 (satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan.
13) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 / SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung (LS).
14) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 / SPM-LS / BAG-PERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22 Desember 2015.
15) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 2015.
16) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 22.
21) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Surat Pengantar) Nomor 665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 2015.
22) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Ringkasan) Nomor 665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desembe 2015.
23) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 665/SETKAB KUKAR SPP Langsung (LS) Rincian (rencana) penggunaan Tahun Anggaran 2015, Tanggal 21 Desember 2015.
24) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 61/BASTHP/XII/2015, Tanggal 14 Desember 2015 dan lampirannya.
25) 1 (satu) lembar Berita acara penerimaan barang Nomor : Peny.026/Bar.Pr/BI/XII/2015, Tanggal 15 desember 2015 dan lampirannya.
29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 53/BMD-SETKAB/PB/XII/2015, Tanggal 16 Desember 2015.
30) 1 (satu) rangkap Berita acara serah terima pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor : 032/1791/PD/ADM.Perl, Tanggal 20 Mei 2016.
31) 1 (satu) lembar perintah penerimaan barang Nomor : 020/077/PENGD/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015.
KUKARTahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar.1 (satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun2015, Tanggal 21 Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 /SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung(LS).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 /SPMLS / BAGPERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22Desember 2015.1 (satu
Kukar1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 20151 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) (Surat Pengantar) Nomor665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 20151 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) (Ringkasan) Nomor 665/SETKABKUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desembe 20151 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor665/SETKAB KUKAR SPP Langsung (LS) Rincian (rencana)penggunaan
KUKAR Tahun 2015,tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar.1 (satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 /SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung (LS).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 / SPMLS / BAGPERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22 Desember 2015.1
Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 /SPMLS / BAGPERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22Desember 2015.1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 2015.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 22.
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala BagianHukum Setkab Jember;2. Drs. HERU PUJIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;3. SRILAKSMI NURI , S.H., M.H., jabatan Staf BantuanHukum Bagian Hukum Setkab Jember;4. A. ZAENURROFIK, S.H., jabatan Staf Bantuan HukumBagian Hukum Setkab Jember;5. AGUNG DWI HENDARTO, jabatan Staf BantuanHukum Bagian Hukum Setkab Jember;Halaman 3 dari 23 halaman.
84 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
HusniThamrin Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan(Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah),staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (HalidImran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan ( Sihar Manulang),Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. Bahwa hasil rapat adalahHal. 3 dari 161 hal. Put.
Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor60004.01/RASKDASK/BANG.1/2005Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp.5.514.253.169, termasuk didalamya BelanjaModal Tanah untuk kegiatan Pembebasantanah, tanam tumbuh dan Bangunan untukkeperluan lokasi OR Kuda + 50 Ha sebesarRp. 3.664.825.554..b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005Tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukankepada Bupati Kukar cq.
Tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonanpembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan TenggarongSeberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada Tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh, Terdakwa sebagai Asisten Pemerintahan danHukum Setkab Kukar, Drs.
HusniThamrin Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan(Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah),staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (HalidImran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan ( Sihar Manulang),Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah.
No. 1733 K/PID.SUS/2013Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 60004.01/RASKDASK/BANG. 1/2005 Tanggal 5 Juli 2005 ;bahwa selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Panitia Pengadaan TanahNo. 08 dan 09/PPTIIKUKAR/2005 Tanggal 27 Desember 2005, padaTanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara nomor 01/PPT IlKUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian tahap II kepada38 (tiga puluh delapan) pemilik/oenggarap tanah dengan luas tanah487.589,9 M?
192 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan Indonesia, JabatanKepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;2. HJ. ASNANI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaSub. Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2013.3. A. FAIZAL NURALAM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;4. SURATNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf BantuanHukum Pada Bagian Hukum Setkab.
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
angkutan Rp. 1.000.000Jumlah Rp. 70.000.000 RAB Alokasi Dana Kampung (ADK) Pembangunan NonFisik tahun 2008 NO JURAIAN OLUME SATUAN HARGA JUMLAH01 Upah Tukang Rp. 21.750.00002 Operasional Tim ADK Rp. 5.000.00003 Administrasi dan Pelaporan Rp.750.00004 Honorarium Pengurus Rp.2.500.000Jumlah Rp.30.000.000Total Rp. 100.000.000, Bahwa untuk mencairkan dana ADK Tahap I sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta)TPADK Bermai pada tanggal 06 Agustus 2008 mengajukan proposal ke Bupati melaluibagian Pemerintahan Setkab
Bagian PemerintahSekab Kutai Barat;Bahwa setelah penggunaan dana ADK Tahap I sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan membuat LPJ ke Bupati melalui bagianPemerintahan Setkab Kutai Barat, dimana dalam SPJ Tahap I tersebut tidak disertai denganperkembangan kemajuan perkerjaan, yang ada hanya foto/dokumentasi fisik kegiatan,kemudian Terdakwa SARPIUS pada tanggal 25 September 2008 menyampaikan RekapLaporan Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2008 kepada Tim Verifikasi
;Bahwa setelah penggunaan dana ADK Tahap I sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan membuat LPJ ke Bupati melalui bagianPemerintahan Setkab Kutai Barat, dimana dalam SPJ Tahap I tersebut tidak disertai denganperkembangan kemajuan perkerjaan, yang ada hanya foto/dokumentasi fisik kegiatan,kemudian Terdakwa SARPIUS pada tanggal 25 September 2008 menyampaikan RekapLaporan Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2008 kepada Tim Verifikasi TingkatKecamatan bertemu dengan
Bagian PemerintahSekab Kutai Barat.Bahwa Terdakwa SARPIUS selaku Bendahara ADK mencairkan Dana ADKKampung Bermai tahun 2008 Tahap III pada tanggal 03 Desember 2008 dengan membawaBerita Acara Persetujuan Dana ADK tahun 2008 Tahap HI sebesar Rp.30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) Nomor : 100/74/PEM/XI/2008 tanggal 01 Desember 2008 dari BagianPemerintahan Setkab Kubar ke BPD Kaltim Cabang Melak untuk mencairkan dana ADKTahap III, setelah dana ADK tersebut cair Terdakwa SARPIUS tanpa melibatkanSdr.
Bagian PemerintahSekab Kutai Barat.Bahwa Terdakwa SARPIUS selaku Bendahara ADK mencairkan Dana ADKKampung Bermai tahun 2008 Tahap III pada tanggal 03 Desember 2008 dengan membawaBerita Acara Persetujuan Dana ADK tahun 2008 Tahap II sebesar Rp.30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) Nomor : 100/74/PEM/XI/2008 tanggal 01 Desember 2008 dari BagianPemerintahan Setkab Kubar ke BPD Kaltim Cabang Melak untuk mencairkan dana ADK34Tahap III, setelah dana ADK tersebut cair Terdakwa SARPIUS tanpa melibatkanSdr.
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Samarinda sampai ke Kecamatan Barong Tongkok adalah :Menyampaikan pengantar / SPA dari Setkab ke Perum Bulog Sub DivisiWil. Samarinda ;Membayar harga raskin ke Bank Mandiri ;Membawa slip pembayaran ke Perum Bulog Sub Divisi Wil.
Samarinda sampai ke Kecamatan Barong Tongkok adalah :Menyampaikan pengantar / SPA dari Setkab ke Perum Bulog Sub DivisiWil. Samarinda ;Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013Membayar harga raskin ke Bank Mandiri ;Membawa slip pembayaran ke Perum Bulog Sub Divisi Wil.
/d September 2007 (3 halaman) ;50.Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke 15 KampungKecamatan Silug Ngurai bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31Oktober 2007 ;51.Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (BantuanOngkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustuss/d September 2007 (3 lembar) ;52.Fotokopi Kuitansi / Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2007 dengankode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Setkab
/d September 2007 (3 halaman) ;50.Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke15 KampungKecamatan Silugq Ngurai bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31Oktober 2007 ;51.Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (BantuanOngkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustuss/d September 2007 (3 lembar) ;52.Fotokopi Kuitansi / Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2007 dengankode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Setkab
Terdakwa yangtelah menaikan harga raskin bertentangan dengan kewenangan dankedudukan Terdakwa, yakni sebagai penyalur raskin tingkat kecamatandi mana seharusnya Terdakwa dalam menyalurkan raskin harus sesuaidengan Pedoman Umum Raskin yang telah dikeluarkan oleh DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam NegeriDengan Bulog tahun 2007 serta Petunjuk Teknis Program PenyaluranRaskin Kabupaten Kutai Barat tahun 2007, oleh Pemerintah KabupatenKutai Barat yang ditandatangani oleh Setkab
83 — 17
Wakil Ketua/AnggotaKukar3 Asisten Pemerintahan dan Hukum AnggotaSetkab Kukar 4 Kepala Bagian Hukum Setkab AnggotaKukar5 Kepala Dinas Kehutananan Kab AnggotaKukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan kaur PemerintahanDesa Perjiwa Kec.
Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukardan kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kec.