ABDULSOMAD bin ahmad ali mangawang, karena ABDUL SOMAD binAHMAD ALI MANGAWANG berbeda ayah/orang tua dengan ABDULMAJID bin OEMAR sebagagaimana dijelaskan oleh Para Penggugatdiawal gugatan Para Penggugat, dengan demikian terhadap daliGugatan Para Penggugat pada angka 27 haruslah ditolak.Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 28 dan 29adalah tidak memiliki dasar hukuifh Rarena Harta Warisan yangdihibahkan oleh Ahliwaris Am enBOD MAJID bin OEMAR kepadaDEDI IRAWAN bin M.

Khusus menjelaskan untukdan atas Walikota sibolga mengajukan Gugatan/Perlawanan/Bantahan terhadap Perkara Perdata No.9/Pdt.q/2016/PN.Sbqgtanggal 1 april 2016 di Pengadilan NegeriSibolga, sehingga terdapat cacat formil sebagagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 123 HIR secara jelas menjelaskan dalam SuratKuasa Khusus harus terdapat unsur mengenai:a. Menyebutkan Identitas dan Kedudukan para pihak(Penggugat/Tergugat);b.

Sebagian;Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatanmelawan Hukum (OnRech Matege Daad);Menyatakan perjanjian jual beli tanggal 1 pebruari 2001 sah danberkekutan hukum mengikat;Menyatakan perbuatan Rekonvesi/Tergugat Rekonvensimelakukan penundaan pelunasan cicilan tersebut bukan sebagaiperbuatan wanprestasi;Menyatakan perbuatan rekonvensi / tergugat Konvensi sebagaiyang berhak dan yang berwenang satu satunya untukmenguasdasi, menempati, mengelola dan memiliki sedidangtanah seluas 172 M2 sebagagaimana

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan keras pernyataan ParaPenggugat sebagagaimana Gugatan Halaman 5 angka 8 yang tmenyebutkan,wu is penerbitan obyek sengketa aquo tidak mengikuti prosedur yang telahditentukan..... Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan permohonanPenerbitan Keputusan Tata Negara Obyek Sengketa sesuai denganpersyaratan adminstrasi, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku di bidang pendaftaran tanah..

Bahwa penghasilan yang diterima oleh para Penggugat dengan status sebagaikaryawan PPKWT kampanye memang tidak sebagagaimana lazimnyakaryawan PKWT secara umum, dalam arti Tergugat telah memberlakukankebijakan pengupahan terhadap parfa karyawan dengan sangat manusiawidengan memperhatikan penghasilan dan kesejahteraan yang tinggi..

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 49/PDT/2016 PT.DKImenggunakan Senih binti Gedjul palsu dan telah memperkosa hak orang laindan menimbulkan kerugian sehingga harus dihentikan dan diselesaikanperkaranya untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi.Adapun alasan dan keberatan Tergugat I dan Tergugat Il ialah sebagaiberikut:10.1.102.Bahwa sebagagaimana telah berulangkali disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkarajawabannya, dalil Para Penggugat

harus dinyatakan bahwa Terdakwa FRANSISKUSGREGORIUS SILVESTER, S.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Putusan Nomor 80/PIDSUSTPK/2015/PN.KPG Hlmn: 93melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanpertama primair;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUSSILVESTER, S.T tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan primairkarena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagagaimana

perkara im tidak terbukti makadengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa SILVESTER SIU LASA tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primartr ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadapdakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yakni, karena Terdakwa SILVESTERSIU LASA selaku Anggota Panitia PHO/FHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagagaimana

warisAlm Bale Purba untukmenuntut haknya khususnya terhadap Tergugat II dan Tergugat III;Menimbang bahwa tentang permohonan penggugat I dan Penggugat II agarterhadap tanah terperkara diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) menurut MajelisHakim tidak dapat dikabulkan oleh karena terhadap tanah terperkara selain dikuasai olehTergugat II dan Tergugat III, sebahagianya juga dikuasai oleh Tergugat V dan TergugatIX s/d Tergugat XV dan bagian yang dikuasai oleh Tergugat V, Tergugat IX s/d TergugatXV sebagagaimana

terbukti maka dengandemikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa LEONARDUS LOKU selaku Anggota PanitiaPHO/FHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadapdakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yakmi, karena Terdakwa LEONARDUSLOKU selaku Anggota Panitia PHO/FHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagagaimana

karena dakwaan primair perkara ini tidak terbukti makadengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa Kea Yohanes tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadapdakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yakni, karena Terdakwa Kea Yohanesselaku Ketua Panitia PHO/FHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagagaimana

Kdipemerintah Pusat adalah Inspektur Tambang sedangkan yang dimaksud denganPemerintah Daerah adalah Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehinggaimpelementasi Kepmen tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat diDirjen Kementerian ESDM adalah Inspektur Tambang adalah perwakilan untukPemerintah Pusat, Sedangkan Pemerintah Daerah adalah staff Bidang Minerbadan staff Bidang yang lain pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara,sebagagaimana dengan keterangan dari saksi Andi Azis yang pada pokoknyamenyatakan

Pajak, dalam Hal ini Kantor Pajak Pratama Kolaka, Yang dimaksud denganpemerintah Pusat adalah Inspektur Tambang sedangkan yang dimaksud denganPemerintah Daerah adalah Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehinggaimpelementasi Kepmen tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat diDirjen Kementerian ESDM adalah Inspektur Tambang adalah perwakilan untukPemerintah Pusat, Sedangkan Pemerintah Daerah adalah staff Bidang Minerbadan staff Bidang yang lain pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara,sebagagaimana

Pajak, dalam Hal ini Kantor Pajak Pratama Kolaka, Yang dimaksud denganpemerintah Pusat adalah Inspektur Tambang sedangkan yang dimaksud denganPemerintah Daerah adalah Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehinggaimpelementasi Kepmen tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat diDirjen Kementerian ESDM adalah Inspektur Tambang adalah perwakilan untukPemerintah Pusat, Sedangkan Pemerintah Daerah adalah staff Bidang Minerbadan staff Bidang yang lain pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara,sebagagaimana

Kdipemerintah Pusat adalah Inspektur Tambang sedangkan yang dimaksud denganPemerintah Daerah adalah Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehinggaimpelementasi Kepmen tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat diDirjen Kementerian ESDM adalah Inspektur Tambang adalah perwakilan untukPemerintah Pusat, Sedangkan Pemerintah Daerah adalah staff Bidang Minerbadan staff Bidang yang lain pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara,sebagagaimana dengan keterangan dari saksi Andi Azis yang pada pokoknyamenyatakan

Pajak, dalam Hal ini Kantor Pajak Pratama Kolaka, Yang dimaksud denganpemerintah Pusat adalah Inspektur Tambang sedangkan yang dimaksud denganPemerintah Daerah adalah Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehinggaimpelementasi Kepmen tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat diDirjen Kementerian ESDM adalah Inspektur Tambang adalah perwakilan untukPemerintah Pusat, Sedangkan Pemerintah Daerah adalah staff Bidang Minerbadan staff Bidang yang lain pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara,sebagagaimana

Kdipemerintah Pusat adalah Inspektur Tambang sedangkan yang dimaksud denganPemerintah Daerah adalah Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehinggaimpelementasi Kepmen tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat diDirjen Kementerian ESDM adalah Inspektur Tambang adalah perwakilan untukPemerintah Pusat, Sedangkan Pemerintah Daerah adalah staff Bidang Minerbadan staff Bidang yang lain pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara,sebagagaimana dengan keterangan dari saksi Andi Azis yang pada pokoknyamenyatakan

Pajak, dalam Hal ini Kantor Pajak Pratama Kolaka, Yang dimaksud denganpemerintah Pusat adalah Inspektur Tambang sedangkan yang dimaksud denganPemerintah Daerah adalah Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehinggaimpelementasi Kepmen tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat diDirjen Kementerian ESDM adalah Inspektur Tambang adalah perwakilan untukPemerintah Pusat, Sedangkan Pemerintah Daerah adalah staff Bidang Minerbadan staff Bidang yang lain pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara,sebagagaimana