Ditemukan 754 data
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.5 tahun 1986 Pasal 1 ayat 3.danperkara ini telah diputuskan oleh pengadilan PTUN BL denganNo.11/G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 26 10 2005 dibacakandihadapan umurn dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapyang dimenangkan Tergugat V dan Tergugat ;Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untukmenyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;Bahwa proses pemisahan Sertifikat Hak MilikNo.885/Bandar
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1105/B/PK/PJK/20152.3.2.4.2.5.2.6.bahwa berdasarkan pasal II huruf a UU Nomor 8 tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualanBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UU Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengenaanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahatas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,pertambangan umurn dan pertambangan lainnya berdasarkan KontrakBagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian
30 — 12
Pada sore harinya Tergugatperiksa ke dokter dan memang betul hasil diagnose menunjukkan adasumbatan di ginjal (kolik renaat) dan dikasi surat rujukan untuk periksa keRurnah Sakit Umurn Pusat di Sanglah.
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan TataCara Perpajakan;Bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalam hal iniSurat Banding diajukan oleh
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana diuraikan di atas juga telahsesuai dengan penjelasan Wajib Pajak pada saat memberikanketerangan pada tanggal 10 Agustus 2011.Bahwa berdasarkan pasal II huruf a UU Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualanBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UU Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengenaanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahatas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,pertambangan umurn
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding Nomor KEP1015/WPuJ.32/BD.06/2011 tanggal 22Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terimapada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;Landasan Formal;1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding Nomor KEP1014/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terimapada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;Landasan Formal1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak,Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn
1.Nur Rohman
2.Musa Abdillah
3.Linul Fushah
4.Naili Zakiyah
Tergugat:
Kepala Desa Kedungmutih
89 — 51
Asas Kepentingan Umum)Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umurn" adalahasas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan carayang aspiratif, akomodatif, danselektif;d.
26 — 22
jelas tanah dimaksud telah beralin kepemilikannya kepadaTergugat dan dengan demikian jika Penggugat menyatakan dalam dalilgugatannya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenatelah memagari tanah dimaksud adalah dalil tanpa dasar,dimana Tergugatsebagai pemilik berhak melakukan tindakan pengamanan atas tanahdimaksud ;Bahwa dengan demikian pula adalah juga merupakan dalil tanpa dasarikaPenggugat mengatakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquoadalah merupakan Sarana Jalan Umurn
67 — 9
dijadikan alasan perceraian.Bahwa berdasarkan alasanalasan yang tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Baratagar kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukanantara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akte PerkawinanNomor: 2809/V2004 di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta PUTUSKARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;Bahwa dari pernikahan tersebut di atas, telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang masih di bawah umurn
Terbanding/Terdakwa : NURWAHIDAH Alias IBU IDA
96 — 50
Menerima Perlawanan dari Penuntut Umurn;2. Membatalkan Putusan Sela Nomor: 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untukseluruhnya;3. Mengabulkan Perlawanan dan Penuntut Umum untuk seluruhnya;A. Menetapkan Perkara Nomor : 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untukdilanjutkan pemeriksaannya;5. Melanjutkan Penahanan terhadap Terdakwa;6.
42 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa awal mula perselisihan yaitu pada tanggal 24 Februari 2014, dimanaPenggugat mengalami pingsan di tempat kerja dan ketika Penggugat akandibawa ke klinik rekanan Tergugat, ternyata di klinik tersebut tidak adaHal 3 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Padt.SusPHI/201510.11.dokter sehingga Penggugat dibawa ke klinik lain dan akhirnya dirujuk keRumah Sakit Umurn Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat;Bahwa berdasarkan diagnosa dokter pada RSUD Cengkareng, Penggugatmenderita penyakit thypus dan harus dirawat
148 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 803/B/PK/PJK/2015Landasan Formal;1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa atas
LAWIYAH BINTI HAMMADO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
Intervensi:
ANDI SARMAN
84 — 24
Bertentangan dengan AsasAsas Umurn Pemerintahan Yang Baik.Di mana setiap pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap hatihatidi dalam memutuskan suatu kebijakan. Selain itu juga dituntutuntuk profesional di dalam menjalankan tugas kewenangannya.Adapun asas yang dimaksud yaitu Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004.
98 — 12
satu) jam kemudian saksi Dini kembali ke Masjid Kauman denganmembawa uang palsu, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa Wasno dansaksi Marjuki melanjutkan perjalanan pulang ke Yogyakarta, di tengah perjalanansaksi Dini menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 10.900.000, (sepuluh jutasembilan ratus ribu rupiah palsu) pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu) kepadaSaksi Marjuki, kemudian saksi turun di terminal Giwangan.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umurn
124 — 32
dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai denganketentuan Pasal 3 huruf g Undangundang a quo dan harus dilakukan denganmemperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama ia menjalanipidananya tersebut;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana pada sistem peradilanpidana Anak pada Pasal 71 ayat (3) digariskan bahwa apabila dalam hukummaterill diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana dendadiganti dengan pidana pelatihan kera, sehingga apa yang rumuskan olehPenuntut Umurn
72 — 9
unsur ini tidaklahterpenuhi secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini maka majelis hakim tidakperlu lagi mempertimbangkan unsur selebihnya yang terdapat dalam pasal 378 jo pasal 56ke2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan kepada terdakwaharas dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaanPenuntut Umurn
215 — 96
usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaiberikut :bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanyaketidakbenaran dalam pengisian Surat PemberitahuanPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4)Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2009;bahwa Majelis berpendapat, pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam PasalPasal 8 ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umurn
30 — 9
,MH masingmasing sebagai Hak im Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umurn pada hariitu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HakimHakimanggota tersebut, IYYUS SAEPUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh AGATHA C WANGGE, SH Penuntut Umum dan terdakwa;HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,1. INGGIH WAHON H. MATE KUSNAjl, SH,MHum 2. SUGENG SUDRAJAT, SH., MHPANITERA PENGGANTIIYUS SAEPUDIN , SH 26