Ditemukan 754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umurâ umurã umur umun ukuran umuri umuru umurl umumn ukurn umuran umur4
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 26-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR
Tanggal 29 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : RADITYO, SH
Terbanding/Terdakwa : NURWAHIDAH Alias IBU IDA
95 — 50
  • Menerima Perlawanan dari Penuntut Umurn;2. Membatalkan Putusan Sela Nomor: 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untukseluruhnya;3. Mengabulkan Perlawanan dan Penuntut Umum untuk seluruhnya;A. Menetapkan Perkara Nomor : 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untukdilanjutkan pemeriksaannya;5. Melanjutkan Penahanan terhadap Terdakwa;6.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 260/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 13 September 2018 — DARWIN VS KULUL, DKK
25 — 21
  • jelas tanah dimaksud telah beralin kepemilikannya kepadaTergugat dan dengan demikian jika Penggugat menyatakan dalam dalilgugatannya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenatelah memagari tanah dimaksud adalah dalil tanpa dasar,dimana Tergugatsebagai pemilik berhak melakukan tindakan pengamanan atas tanahdimaksud ;Bahwa dengan demikian pula adalah juga merupakan dalil tanpa dasarikaPenggugat mengatakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquoadalah merupakan Sarana Jalan Umurn
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 27/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 5 September 2018 — Penggugat:
LAWIYAH BINTI HAMMADO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
Intervensi:
ANDI SARMAN
82 — 24
  • Bertentangan dengan AsasAsas Umurn Pemerintahan Yang Baik.Di mana setiap pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap hatihatidi dalam memutuskan suatu kebijakan. Selain itu juga dituntutuntuk profesional di dalam menjalankan tugas kewenangannya.Adapun asas yang dimaksud yaitu Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Agama Perceraian
Register : 20-08-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 508/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT.
Tanggal 8 Maret 2016 — PENGGUGAT, TERGUGAT
65 — 9
  • dijadikan alasan perceraian.Bahwa berdasarkan alasanalasan yang tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Baratagar kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukanantara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akte PerkawinanNomor: 2809/V2004 di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta PUTUSKARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;Bahwa dari pernikahan tersebut di atas, telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang masih di bawah umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1921 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOA CORPORATION;
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaiberikut :bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanyaketidakbenaran dalam pengisian Surat PemberitahuanPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4)Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2009;bahwa Majelis berpendapat, pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam PasalPasal 8 ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umurn
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 07-11-2019 — Putus : 22-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbn
Tanggal 22 Nopember 2019 — Terdakwa
122 — 32
  • dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai denganketentuan Pasal 3 huruf g Undangundang a quo dan harus dilakukan denganmemperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama ia menjalanipidananya tersebut;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana pada sistem peradilanpidana Anak pada Pasal 71 ayat (3) digariskan bahwa apabila dalam hukummaterill diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana dendadiganti dengan pidana pelatihan kera, sehingga apa yang rumuskan olehPenuntut Umurn
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum Penipuan
Putus : 13-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN CIANJUR Nomor 162/PID.B/2013/PNCj
Tanggal 13 Agustus 2013 — SYARIF HIDAYAT BIN U BADRUDIN
28 — 9
  • ,MH masingmasing sebagai Hak im Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umurn pada hariitu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HakimHakimanggota tersebut, IYYUS SAEPUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh AGATHA C WANGGE, SH Penuntut Umum dan terdakwa;HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,1. INGGIH WAHON H. MATE KUSNAjl, SH,MHum 2. SUGENG SUDRAJAT, SH., MHPANITERA PENGGANTIIYUS SAEPUDIN , SH 26
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-12-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN LANGSA Nomor 215/PID.B/2011/PN.LGS
Tanggal 6 Desember 2011 — MAIMUN SABTA,SE BIN NABHANI
71 — 9
  • unsur ini tidaklahterpenuhi secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini maka majelis hakim tidakperlu lagi mempertimbangkan unsur selebihnya yang terdapat dalam pasal 378 jo pasal 56ke2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan kepada terdakwaharas dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaanPenuntut Umurn
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 24-10-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 131/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn
Tanggal 28 Nopember 2016 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk melawan ENI
211 — 95
  • usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
31 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding Nomor KEP1014/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terimapada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;Landasan Formal1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak,Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 09-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Pemohon:
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
Termohon:
1.PT. RADIANCE
2.SOENARIO HARJANTO ONGKOWIDJAJA
357 — 128
  • Bahwa hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agungyang menyatakan Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkanklausul Arbitrase adalah bersifat Absolut, atas alasan, dengan adanyaklausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umurn, tidakberwenang mengadili sengketa yang timbul dari periantian."
    perselisinan di Pengadilan Negerimerupakan kesepakatan Para Pihak, dimana sesuai ketentuan pasal 1338KUHPerdata disebutkan "Semua Peranjian yang dibuat secara sah berlakusebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakandengan iktikat haik.Bahwa hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yangmenyatakan Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul Arbitraseadalah bersifat Absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secaratotal lingkungan peradilan umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
30 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 26/PID/2019/PT MKS
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Terdakwa I : HABIBI Bin HASBULLAH
Pembanding/Terdakwa : HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU
Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD SOMPE Alias SOMPE Bin HASBULLAH
Terbanding/Penuntut Umum : ABDUL SALAM NT, SE, SH
105 — 43
  • Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,tanggal 16 Januari 2019, Nomor: 26/PID/2019/PT MKS ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Hal. 4 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKSMembaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umurn Reg.Perk.No.PDM77/Euh.1/SIDRAP/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang berbunyi sebagaiberikut :PRIMAIR : Bahwa Terdakwa . HABIBI Bin HASBULLAH bersama sama dengaTerdakwa II.
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-01-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PN WONOSARI Nomor 08/Pid.Sus/2013/PN.Wns
Tanggal 26 Februari 2013 — 1.WASNO AGUS SAPUTRO alias WASNO Bin WARSONO 2.SRI LESTARI Binti SUWITO
96 — 12
  • satu) jam kemudian saksi Dini kembali ke Masjid Kauman denganmembawa uang palsu, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa Wasno dansaksi Marjuki melanjutkan perjalanan pulang ke Yogyakarta, di tengah perjalanansaksi Dini menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 10.900.000, (sepuluh jutasembilan ratus ribu rupiah palsu) pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu) kepadaSaksi Marjuki, kemudian saksi turun di terminal Giwangan.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 804/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 15-05-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 81/Pdt.G/2013/PN.Bwi.
Tanggal 20 Maret 2014 — 1. H. NURSALIM 2. Hj. AMINAH sebagai PENGGUGAT MELAWAN 1. SUWOTO, 2. SUMARNI, 3. AHMAD SAYUTI, 4. WINARTI, sebagai TERGUGAT
72 — 40
  • Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta kekayaannya sebagaimanatersebut pada dictum 2 diatas kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syaratapapun, untuk selanjutnya dilakukan penjualan melalui lelang di muka umurn denganbantuan instansi yang berwenang.8.
Pengadilan PN RAHA Pidana Umum
Register : 30-07-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN RAHA Nomor 92/PID.B/2015/PN Rah
Tanggal 2 September 2015 — Jaksa Penuntut:
Usman Sahubawa, SH.
Terdakwa:
SITTI HUSPIA ALIAS MAMANYA FITRI BINTI LA URU
32 — 8
  • pinggang sebelah kanannya lalumengeluarkan parangnya tersebut dari sarungnya dan langsung mengayunkanParangnya tersebut kearah kepala saksi Korban:Bahwa benar akibat pemarangan yang dilakukan oleh saksi Syahril tersebut Sakasikorban mengalami luka dengan 9 jahitan dan sampai sekarang ini masih lerasa nyeridan aktifitas saksi korban terhalang selama sekitar dua bulan lamanya:Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukanpertuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umurn
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 12-05-2011 — Putus : 20-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 26/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 20 Juni 2011 — GABRIEL ASEM, SE., M.Si.; YOHANIS YEMBRA, S.Sos.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAMBRAUW; DRS. MANASE PAA, M.SI. DAN PASKALIS BARU, S.PD.,
60 — 15
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TambrauwNomor : 17/Kpts/KPUKab.Tmb 003.680764/ 2011 tanggal 2 Mei2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang MemenuhiPersyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umurn Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011,Para Penggugat merasa dirugikan karena 2 (dua) PartaiPolitik masing masing1. Partai Pemuda Indonesia ;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pdt.G/2016 /PN.JKT.PST.
Tanggal 13 September 2016 — Rini Suhesti X PT. BPR Sarana Utama Multidana,Cs
62 — 32
  • Jawaban diatas,maka sudliah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan YangMemeriksa dan Mengadili Perkara A quo berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI:1.2.Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA :1.2.3.Atau Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Menyatakan bahwa Tergugat berhak untuk melakukan sita jaminan ataupunmelakukan pelelangan pada pelelangan umurn
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 20 Juli 2017 — Penuntut Umum:
ANTO WIDI NUGROHO, SH, MH.
Terdakwa:
Budi Santoso,S.Pd Bin Mitro Darsono
110 — 44
  • kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksiberikan dalam BAP Penyidiki adalah benar semua ; Bahwa saksi mulai berdinas di Dinas Cipta karya sebagai CPNS dan PNSpada staf tata bangunan sejak tahun 20052012, kemudian saksi menjabatsebagai Kasi penyehatan lingkungan dan air bersih sejak tahun 2012sampai dengan 2016, kemudian sejak tanggal 3 Januari 2017 sampaidengan sekarang berdinas di Dinas Pekerjaan Umurn