Ditemukan 719 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tenggang tanggung tangerang tangganya tongging tunggang tanggana tanggani tanggango
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 8 September 2015 — SETNAWARNI S.Pd
54 — 22
  • ./ siswa / tahun; Bahwa pada tahun 2012 terdakwa selaku Kepala Sekolah yang sekaligussebagai Manager BOS SDSN Nomor.06 Kampung Lapai mempunyai tugasdan tanggang jawab sebagaimana diatur dalam Juknis Penggunaan DanaBOS dan Laporan Keuangan BOS TA 2012 Bab Ill huruf E angka 3 adalahsebagai berikut :a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TimManajemen BOS Kabupaten/Kotab. Membuat RKAS yag mencakup seluruh sumber penerimaan sekolahc.
    Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) Nomor.06 Kampung LapaiNanggalo Padang adalah salah satu Sekolah Dasar yang mendapatkanDana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Kementerian Pendidikan RI; Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 dana BOS yang akan di terima olehSDSN Nomor.06 Kampung Lapai Padang pertahun berdasarkan data jumlahsiswa dikali Rp.580.000./ siswa / tahun; Bahwa pada tahun 2012 terdakwa selaku Kepala Sekolah yang sekaligussebagai Manager BOS SDSN Nomor.06 Kampung Lapai mempunyai tugasdan tanggang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 11-11-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/TUN/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — PT. DUTA SWAKARYA INDAH (PT. DSI) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK., II. CAMAT DAYUN., III. CAMAT SIAK., IV. KEPALA DESA DAYUN., V. KEPALA DESA SEI MEMPURA., VI. BAHASIN, DKK;
131 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengacu pada dalilPenggugat halaman 6 poin 2 dihubungkan dengan pendaftaran gugatandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 11November 2011 berarti rentang jarak waktunya adalah 310 hari atau telahterlampaui 220 hari dari 90 hari sebagaimana yang dipersyaratkan olehPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Berbunyi: Gugatan hanyadapat diajukan hanya dalam tanggang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 26-10-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140 / G / 2016 /PTUN-MDN
Tanggal 23 Mei 2017 — P: SAUR DELINA LUMBANTOBING T: KEPALA:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
96 — 42
  • Eksepsi Gugatan PenggugatTelah Melewati Tanggang Waktu (daluarsa)Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakangugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksuddalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang menyatakan:Halaman 59Putusan No.140
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 09-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 590/Pdt.G/2014/PN.Sby.
Tanggal 9 Februari 2015 — WALIKOTA SURABAYA melawan SOEMANTRI dkk
155 — 59
  • Tergugat HII juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, berdasarkan kewenangan dan tugas sebagai pelaku utama fungsi pengadilan,yang mempunyai intergritas tinggi dan kepribadian yang tak tercela; adil dan negarawan3637menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dituntut tanggang jawab yang tinggi, sehinggaputusan pengadilan yang diucapkan dengan irahirah " Demi keadilan berdasarkanKetuhanan yang Maha Esa " dapat menunjukkan kewajiban menegakkan hukum,kebenaran dan keadilan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-12-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 155/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 31 Mei 2018 — Penggugat:
1.GO LIE SIAN
2.JOE CHRISTOPER JOHAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Intervensi:
IWAN ALIMIN
139 — 139
  • untuk melintasi jalan yangtelah diperjanjikan sebagaimana surat Perjanjian Nomor 4 tanggal 4 Mei 1977(vide bukti P3) dan dalam mediasi yang disebutkan Tergugat tersebut tidak adamenyinggung Obyek sengketa atas nama Iwan Alimin (Tergugat II Intervensi)adalah termasuk dalam Jalan bersama sebagaimana yang disebutkan dalamperjanjian Nomor 4 tanggal 4 Mei 1997 = ( vide bukti P3 ) sehingga dengandemikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakangugatan Para Penggugat telah lewat tanggang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 02-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.B/2019/PN Smg
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SATENO,SH
Terdakwa:
1.JULIANTO TARIDA Alias SITANGGANG Alias JOSEP Bin LIAS SITANGGANG
2.PONINTON NAINGGOLAN Alias PITON Bin MARDI NAINGGOLAN
3.RIYAWAN Alis MAS IR Bin DURI
4.JOEL WELIMSON LUBIS Alias LUBIS Bin MARULI LUBIS
5.JUNIACI PARLAUNGAN SAUT PARULIAN Bin LUTHER SILALAHI
76 — 13
  • JBLIANTO TARIDA SITANGGANG als TANGGANG.4). Sdr. JUNIACI ALOHO als PAESRAH.5). Sdr. JOEL WELIMSON LUBIS als LUBIS.6). Sdr. ADI als TOLE.halaman 25 dari 60Putusan nomor 3/Pid/B/2019/PN.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Putus : 27-05-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 22/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 27 Mei 2016 — ALI MUKSIN PASARIBU LAWAN PT BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero) Tbk PERDAGANGAN
98 — 63
  • Pada faktanya pemohon keberatan masihdalam tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatanterhadap Putusan BPSK dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa atas eksepsi TermohonKeberatan/Konsumen/Pelapor maupun tanggapan dari PemohonKeberatan/Pelaku Usaha/Terlapor atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilaisebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai apakah PemohonKeberatan/Pelaku Usaha/Terlapor telah memenuhi tanggang waktu selama 14(empat) belas hari kerja terhitung sejak Pelaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt/2017
Tanggal 27 April 2017 — Letkol TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (Purnawirawan TNI AD), dkk. vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN, dkk
65 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukungkeadilan dan memperkokoh kepastian hukum serta menjunjung tinggiUndang Undang Dasar Tahun 1945, guna menjamin tuntutan ganti rugidapat ditaati untuk dilaksanakan oleh Negara/Daerah, maka ParaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, berdasarkan kewenangan dan tugas sebagai pelaku utamafungsi pengadilan, yang mempunyai integritas tinggi dan kepribadian yangtak tercela, adil dan negarawan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,dituntut tanggang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-12-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK VS HARTATI NASUTION
153 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1047 K/Pdt.SusBPSk/2016tersebut masih dalam tanggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuanPasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (batas akhir pernyataan kasasi 13 September2016);Bahwa sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 83/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rap., dimana PemohonKasasi dahulu Pemohon Keberatan telah menyatakan pernyataan kasasiterhadap putusan a quo pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016.Oleh karena itu, dengan mengacu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 11-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 7/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 4 April 2016 — 1. PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC GCM), diwakili oleh : Tonny Soenanto, DKK, 2. Para PEMILIK SARUSUN GRAHA CEMPAKA MAS sejumlah 102 orang (Bukti P-2) diwakili oleh : Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
118 — 105
  • Putusan Nomor : 7/P/FP/2016/PTUN.JKT1 (satu) tahun, maka sebaiknya diserahkan ke Pengadilan guna mengujiapakah semua tindakan Pejabat TUN terkait permasalahan yang ada sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang belaku atau tidak.Bahwa, menurut pendapat Ahli, undangundang yang lahir belakangan akanmengalahkan undangundang sebelumnya.Bahwa, menurut Ahli, mengenai penghitungan tanggang waktu pengajuangugatan menggunakan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 23-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 400/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 15 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat XII : ROY MARTHEN KIUK Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat I : YESAYA Alias YAN RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat X : SONYA SILVANA KIUK Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VIII : MARKUS NELIS Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VI : FINCE RATULABI RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Pembanding/Tergugat IV : RUTH YANSEN MIRI Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XIII : ABDUL MALIK ALias DG. KULLE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat II : MARTHA RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XI : DANNY JACKSON Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat IX : SONNY FRANGCKY KIUK Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VII : PETRUS RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat V : IRIAN RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pem
96 — 37
  • Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 921/DesaMalili atas nama Marthen Rante tersebut sudah melalui prosedur yangdiatur undangundang, diantaranya pengukuran di lokasi olehpetugas Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, dan pengumuman kepadamasyarakat bahwa atas tanah dimaksud sedang dimohonkan sertifikatdi Badan Pertanahan Nasional, sehingga terhadap pengumuman tersebutmasyarakat sebenarnya telah diberi tanggang waktu untuk melayangkankeberatan terhadap proses pembuatan sertifikat atas tanah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-03-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 13-02-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 5 Januari 2012 — PT. Balok Mas Indah;Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,2.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, DKK
70 — 93
  • Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT I11)Nomor : KEP1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011Perihal : Penetapan Atas Keberatan PI Balok MasIndah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP003235/KPUTP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor24Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa yang menjadi dasar tanggang waktu dalam pengajuangugatan ini antara lain adalah1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 03-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD JUNAID
155 — 105
  • Konawe Kepulauan Periode Tahun 2018 dan 2019dengan tanggang jawab dan kewenangan antara lain mengelola Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri DalamNegari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya DesaPesue Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.686.079.000.00.
    Konawe KepulauanPeriode Tahun 2018 dan 2019 dengan tanggang jawab dan kewenangan antara lainmengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalamPasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014 tentang PengelolaanKeuangan Desa khususnya Desa Pesue Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sejumlahRp.686.079.000.00.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Pbr
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
ERIANTO Bin INTIN Alias ERI KABAU
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
68 — 13
  • orang ini dapat dikeluarkan Suratpencarian orang jika sudah dipanggil sebanyak 3 kali tetapi tidak jelaskeradaanya;Bahwa surat panggilan terhadap Pemohon yang tidak pernah dipanggil,apakah surat perintah membawa tanpa adanya surat panggilan terlebihdahulu apa boleh, oleh karena pada aturan PPNS tidak ada diatur makadipergunakan Pasal 112 KUHAP yang menyatakan bahwa yangmelakukan pemeriksaan dengan alasan pemanggilan dengan jelasberwenang memanggil dengan surat panggilan yang sah denganmemperhatikan tanggang
Pengadilan PA DENPASAR Perdata Agama
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 27-12-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Dps.
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 69
  • Menghukum Tergugat , dan Tergugat Il, untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini secara tanggang renteng;Atau :Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya sesuai Bab VI tentang Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islampasal 229 Hakim dalam menyelesaikan perkaraperkara yang diajukankepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguhsungguh nilainilai hukum halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 543/ Pdt.G/2018/ PA Dpsyang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-11-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN SAMPIT Nomor 468/Pid.Sus/2014/PN Spt
Tanggal 22 Desember 2014 — ALIANSYAH Als ALI Als ALIKONG Bin ATA ASPAR
123 — 32
  • Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali perbuatan cabulterhadap saksi korban Saprudinur dan saksi korban Ahmad Ma/arip yaituHalaman 53 dari 57 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2014/PN Sptdengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korbanSaprudinur dan saksi korban Ahmad Maarip dan juga memasukkan kemaluanSaprudinur ke dalam lubang anus Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapakali dalam tanggang
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 25-07-2012 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 103/PDT.G/2012/PN.AB
Tanggal 23 September 2013 — JACOB WENAND CHRISTIAN HUWAE, SE. MM, jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya, alamat Jl. Dr. Setia Budi No. 5 Ambon, yang dalam hal ini bertindak atas nama Perusahan Daerah Panca Karya, yang memberikan Kuasa kepada : 1. ALI ELLA, SH,MH, 2. HENRY MORTON FAR-FAR, SH, 3.FRANKY SAPARDI, SH , 4.DAVID WATUTAMATA, SH, dari Biro Hukum dan HAM Kantor Gubernur Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 301.A/PK-IR/SK/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 388/2012, tanggal 27 Agustus 2012, sebagai :….PENGGUGAT ;---------------- L a w a n : OCTO SOPLANIT, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bere-bere RT.001.RW.05 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan Kuasa kepada : 1. RAYMOND TASANE,SH. 2. NOVITA JULLIE SOPLANIT, SH, 3. ASNAT J. LUTURMAS, SH , Masing-masing beralamat di pada Biro Jasa & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15 /BJ. KH /VI / 2013, tertanggal 12 Juni 2013 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 220 / 2012, tanggal 20 Juni 2012 ;----------------- Sebagai :.. Penggugat Intervensi. I;------------------------- Lawan : 1. MAXWEL REHATTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Kayu Putih Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;------------------------------------------------------ 2. CORNELIS REHATTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jl. Sirimau RT.001 / RW.05, Kelurahan Batumeja Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;--------------- Keduanya telah memberikan Kuasa kepada : ZETH APONNO,SH,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02 / 2013 tanggal 7 Januari 2013 ; ------------------------------------------------- Sebagai : Penggugat Intervensi II ; L a w a n : JANDA ANTHONETA MUSKITA/NATARY, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Lasmadya Leo Wattimena RT.026/RW.06, Desa Passo Kecamatan, Baguala Kota Ambon, atau dengan alamat Sandy Muskita, Jl. Taman Minggu Indah B. VII/11 RT.12/RW.06 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Jakarta , yang dalam hal ini membrikan Kuasa kepada : 1. ELIZABETH R.D. TUTUPARY, SH ,2. YUSTIN TUNY, SH , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2012,------------------- Sebagai TERGUGAT ;---------------------------------- ALBATROS MATULESSY, pekerjaan tidak diketahui, alamat Jl. Gilisampeng No. 16. RT.09/RW.03 Kebon Jeruk Jakarta Barat atau Ambon dengan alamat Rinaldo Salhuteru, Jl. Aman Lanite RT.002/RW.010, Latuhatat (retutu) Kota Ambon ,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.SAMUEL WAILERUNY, SH ,MSi , 2.MARCUS MANUHUTU, SH, 3. NIKOLAS MARUANAYA, SH ;----------------- Sebagai :……….TURUT TERGUGAT I ; --------------- KAREL MUSKITA, pekerjaan tidak diketahui, alamat tidak diketahui dengan pasti ;--------------------------------------------------------------- Sebagai :…….TURUT TERGUGAT II ; -------------------- 1. BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO, pekerjaan Pegawai Swasta, atamat Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo-Kota Ambon ;----------------------------------------------- 2. WELLEM JOHANIS LOKOLLO, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Rumakay Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ;---------------------------------------- 3. ALEXANDER FRITS LOKOLLO, pekerjaan ibu Rumah Tangga, JL. Laksdya Leo Wattimena, Passo Kota Ambon ;-- 4. ANA MARIA LOKOLLO, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat JL. Laksdya Leo Wattimena, Passo Kota Ambon ;------------- 5. TELSY LOKOLLO, pekerjaan Wiraswasta, alamat, JL. Laksdya Leo Wattimena, Passo Kota Ambon ;----------------------- 6. MAX LOKOLLO, pekerjaan Wiraswasta, alamat JL. Laksdya Leo Wattimena, Passo Kota Ambon ;------------------------- 7. CORNELIS LOKOLLO, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat JL. Laksdya Leo Wattimena, Passo Kota Ambon ; ------------------- Kesemuanya memberikan Kuasa kepada : 1. CHRISSLATUPERISSA,SH, 2. MARGHARETHA de QUELJOE,SH, 3. IRENE SIAHAYA,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 285 / 2012 tertanggal 28 Agustus 2012 ; ----------------------------- Sebagai : TURUT TERGUGAT III ;-------------------
99 — 48
  • Rekonvensimengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan NegeriAmbon Nomor: 21/1950 tanggal 21 Maret 1950, juga upaya TergugatIntervensi II sehingga terlaksananya eksekusi sebagian objek sesuai putusanPengadilan Negeri Ambon Nomor: 21/1950 tanggai 21 Maret 1950, makasecara moral, seluruh ahli waris dari Maria Muskita/Latumalea juga berhakterhadap objek sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 21/1950tanggal 21 Maret 1950 termasuk objek sengketa; yang pengaturanpembagiannya menjadi tanggang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-02-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 25/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
HERI PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA NGERONG KECAMATAN GEMPOL KABUPTEN PASURUAN
Intervensi:
IMAM GHOZALI
246 — 160
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : Gugatan dapat diajukandalam tanggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 4 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :25/G/2021/PTUN.SBYNegara, dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-02-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 25/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
HERI PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA NGERONG KECAMATAN GEMPOL KABUPTEN PASURUAN
Intervensi:
IMAM GHOZALI
211 — 138
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : Gugatan dapat diajukandalam tanggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 4 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :25/G/2021/PTUN.SBYNegara, dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STEPHANUS NAMA KEDA, S.E.
74 — 29
  • Pembayaran terakhir 40% dari nilai boronganatau Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluhjuta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan kelaut.Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, PanitiaPemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan45Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenSikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yangterdiri
    Pembayaran terakhir 40% dari nilai boronganatau Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluhjuta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan kelaut.Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, PanitiaPemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan99Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenSikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yangterdiri
    Sikka).Bahwa tanggal 16 Juli 2011 Terdakwa STEPHANUS NAMA KEDA,SE membuat pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor380: 10 tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yangterdiri dari :Ketua : URBANUS, ST.
    Sikka).445Bahwa tanggal 16 Juli 2011 Terdakwa STEPHANUS NAMA KEDA,SE membuat pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor: 10 tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yangterdiri dari : Ketua: URBANUS, ST.