Ditemukan 7212 data
106 — 62
yang belum maksimal mengetahui dan mempertahankanhak adatnya, apalagi dihadapkan dengan sistem hukum tanah bekas peninggalanpenjajahan Belanda seperti hak Erpacht, yang bisa saja pihak penjajah tersebutmenguasai tanah yang luas tanopa memberikan kompensasi yang wajar dan patutkepada masyarakat setempat ;Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistempemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya daripemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undangundang Nomor21
50 — 15
ELVI ASMAWATI ARITONANG Sampai dengan Nomor21 .RUJI KARUJITA . 1 (satu) lembar Surat pernyataan Bidan pegawai Tidak tetap Angkatan XVIII tertanggal 07Mei 2012 atas nama Nomor 1. RINI RAHMAN AJIE Sampai dengan Nomor 27 .BERTAELITA SIBAGARIANG Angkatan XVIII Tahun 2007 1 (satu) Satu lembar Surat pernyataan Bidan pegawai Tidak tetap Angkatan XIV tertanggal07 Mei 2012 atas nama Nomor 1.
200 — 125
Jaya Negara Consultantbertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalamPasal 132 ayat (1) menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitumemperkaya
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
144 — 74
kepada Pemerintahan Desa GunungIntan Kecamatan Babulu terhadap kepemilikan asset tanahperwatasan.Bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi Gugatan PENGGUGATpada Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2019/PN.PNJ, Tanggal 18 Januari 2019dalam perkara ini adalah berkaitan Surat Keterangan Penguasaan danPemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara oleh Kepala Desa GunungIntan Kecamatan Babulu, Nomor: 593.2/101/GI/XI/2012, pada Tanggal 08Nopember 2012, maka permohonan PENGGUGAT sebagaimana Posita Nomor21
57 — 23
,dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DinasPendidikan Provinsi Jambi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarangberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor21/Kep.GUB/B.Keu/2012 tanggal 6 Januari 2012;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Surat KeputusanNomor 21/Kep.GubB.Keu2012 tanggal 6 Januari 2012 = yaitubertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PejabatPenatausahaan Keuangan Daerah (PPKD
123 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 116 PK/Pdt.SusPHI/2016sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;2. Judex Juris dan Judex Facti telah khilaf dankeliru) memberikanpertimbangan mengenai mogok kerja yang dilakukan Para TermohonPeninjauan Kembali adalah mogok kerja yang sah karena telah memenuhiketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 4Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003:2.1.
66 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam a quo selaku pencari keadilanberkehendak untuk mengajukan kasasi ke hadapan Yang Mulia Hakim Agungyang Terdakwa yakini akan memeriksa, mengadili, dan menjatunkan putusanberbeda terhadap putusan hakim yang memeriksa dan mengadili a quo, yangdi dalam amar / diktum putusan a quo (amar Putusan Pengadilan Tinggi PaluNomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu tanggal 11 Juni 2013 sebagaimanadikemukakan sebelumnya), adalah putusan yang menguatkan danmengadopsi pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palu) Nomor21
1054 — 1571
pejabat struktural TahunAnggaran 2014 2016 dengan bantuan dari Terdakwa Il selakuPejabat Keuangan pada BLUD yang mengelola keuangan di RSUDKraton yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasankeuangan di RSUD Kraton telah mengakibatkan kerugian negarasebesar Rp4.227.319.755,00 (empat miliar dua ratus dua puluhtujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh limarupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor21
SUMARGONO.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif DalamRangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor21/LHP/XX1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perbuatan Terdakwa yang menetapkan adanya remunerasi dan pemotongan remunerasi atauHal. 472 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana Korupsiinsentif managerial para pejabat struktural Tahun Anggaran 2014 2016dengan bantuan dari Terdakwa II selaku penanggungjawab pengelolaandan pengawasan keuangan di RSUD
managerial Terdakwa dan/atau Terdakwa Il juga telah memerintahkan untuk dilakukanpemotongan tunjangan kinerja para pejabat struktural untuksehingga setiap bulan terkumpul potongan tunjangan kinerjapejabat struktural sebesar Rp14.500.000,00 dan selanjutnya uangtersebut dipergunakan untuk membiayai Pengacara dari pejabat diRSUD Kraton) dalam perkara dugaan Tipikor Pengadaan Alkesdan KB Tahun 2012.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor21
98 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai Kepala Unit PengelolaAngkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmenberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor21 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 serta Amru Bentara Siregar sebagaiDirektur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard (PT.
396 — 462 — Berkekuatan Hukum Tetap
tingkat banding sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor03/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 30 Januari 2017 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum ParaTerpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Januari 2017 memohon agar Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21
Terbanding/Terdakwa : BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO
182 — 49
tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 29987469sebanyak 1 (satu) lembar.Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor23/LSBL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 15764268sebanyak 1 (satu) lembar.Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor24/LSBL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 24719024sebanyak 1 (satu) lembar.Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor22/LSBL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 12495823sebanyak 1 (satu) lembar.Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor21
1.NY. LANNY PUDJIATI
2.IRVAN SUGIARTO
3.dr. FELICIA SUGIARTO
4.WENDY SUGIARTO
Tergugat:
1.Ny.THERESIANA HERAWATI
2.NY. ELIZABETH SRI INDRAWATI,SH alias SRI INDRAWATI THIO
3.DJOENAEDY
4.YENNY DWIWATI
5.FERRY SANTOSO
6.GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.Ny. RATNA KUSWATI
2.NY. HERTANTI PINDAYANI,SH
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
152 — 40
Cempedak Nomor21 Kelurahan Kraton RT. 009 RW. 004 Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;2. IRVAN SUGIARTO, S.T., Pekerjaan : Swasta, Alamat : JIn WerkudoroNomor 181 (Toko Besi Kembar) Kelurahan Kejambon, Kecamatan TegalTimur Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;3. dr. FELICIA SUGIARTO, Pekerjaan : dokter, Alamat : Perum GajahCluster Jalan Gajah Barat IV Nomor 11 Semarang, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT III;4.
161 — 36
DALAM POKOK PERKARA : he14.LS,16.Bahwa halhal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam bagian eksepsi mohondianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara Jawaban a quo, danmerupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara dalam jawaban a quo;Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil PARA PENGGUGAT dalamGugatan a quo, kecuali yang diakui secara tehas oleh TERGUGAT dalam jawaban aquo;TUJUAN PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA MANDIRI HOTEL GRANDAQUILA BANDUNG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR21
157 — 90
Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUX1V2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagiselain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHAP tersebut di atas,sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objekpraperadilan, dan berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri JakartaSelatan berwenang
H. Abdul Latif, ST. SH.MH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi
168 — 86
Pasal77 KUHAP dan telah diperlus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana lingkup kewenanganpraperadilan mencakup mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka,penyitaan dan penggeledahan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagiseseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;Bahwa permohonan Pemohon
132 — 46
;Foto copy surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya , kecuali bukti TV 1, TV2, TV9, TV10, TV11 yangMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VI telahmengajukan bukti Surat bertanda TVI1 sampai dengan TVI3 sebagai berikut :1.23.Bukti TVI1Bukti TVIBukti TVI3Foto copy Identitas KTP dan Kartu Keluarga Penggugatdan Tergugat Ill;Foto copy Akta Pengikatan Jual tanggal 13 Juni 2013Nomor 20;Foto copy Akta Kuasa Jual tanggal 13 Juni 2013 Nomor21
339 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
Khotai Makmur Insan AbadiMahakam Coal Mining Nomor: 0O76/KMISTRG/III/2017 perihalPermohonan Pemindahan Jalan tanggal 13 Maret 2017;1 (satu) bundel copy surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor21 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/AtauKegiatan Pembangunan Dan Pengoperasian Show Room Dan BengkelOleh PT. Astra International Tbk. Di JI.
71 — 43
Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengantanggal 28 September 2016Halaman 1 dari 118, Putusan Nomor21/PID/2017/PT.PLG.6. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 29 September 2016sampai dengan tanggal 28 Oktober 20167. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 29Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari2017;9.
220 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Veteran 119, Kebomas, Gresik;HARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Parkit FA/0O3 GKA, RT 02, / RW 04,Kebomas, Gresik;RUDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan RA Kartini 20 / 04, Kebomas, Gresik;MOCHAMAD ZAENUL, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Dusun Banjarsari, RT 01/RW02, Nomor 16, Cerme, Gresik;MUHAMMAD QOMARUDIN, KewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Jalan Martapura Nomor21
71 — 29
Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang,menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Penuntut Umummenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Nopember 2013 Nomor21/Pid.Sus/2013/PN.KPG ; 4. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, bahwa pada tanggal 29 Nopember2013 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepadaPenasehat Hukum Terdakwa ; 5.