Ditemukan 7217 data
84 — 16
milyar empat ratuslima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enamratus tujuh puluh empat rupiah);Bahwa dengan jabatan saksi demikian, maka sebagian tugas dan kewenanganPengguna Anggaran (PA) Dispora Provinsi NAD dalam kegiatan pekerjaantersebut telah dilimpahkan dan akan dilaksanakan oleh saksi Sayuti, ST binMuhammad Daud sebagaiman diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI Nomor21
293 — 72
Surabaya tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pat.SusGugatan LainLain/2019/PNNiaga SbyJo Nomor 18/Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga SbySetelah memeriksa buktibukti surat;Setelahmendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkaradipersidangan;TENT ANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatannyatertanggal 15 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Register perkara Nomor21
45 — 13
sendiri atau orang lain atau suatu koorporasidihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatukoorporasi telah memperoleh sebesar uang atau harta benda dengan secaramelawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti dan keteranganTerdakwa diterangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran denganmerekayasa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor21
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
ZUL AKMAL SYAFEI
320 — 218
Maskara BriliatBayuzada (MBBZ).n Perbuatan terdakwaZUL AKMAL SYAFElsebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.AtauKEDUAwonn Bahwa ia terdakwa ZUL AKMAL SYAFEl baik bertindak sendiri sendirimaupun bersamasama dengan saksi HERLINA ISKANDAR (dalam berkasterpisah/splitzing), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama,Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
349 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan lain sebagainya;Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilanjuga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapanTersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 sebagai berikut:Mengadili,Menyatakan:Hal. 4 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/20161. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:1.1. dst1.2. dst1.3.
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
151 — 40
KPPBC TMP C Pulang Pisau selaku Tergugat IVKonvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pengguna Barang dalamrangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara diLingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam BabIl huruf A angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan DanPemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan KementerianKeuangan.6.4.
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
166 — 173
Hal itudilakukan karena banyaknya oknum masyarakat yang kembali menggaraptanah lokasi kampus UTU tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinyatumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belum mendapat gantipeunayah/santunan;Bahwa pada tahun 2011 kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23malah mengajukan clash action terhadap Pemda Aceh Barat, dimanaPenggugat V dalam clash action tersebut adalah Penggugat 1 sendiri,namun gugatan tersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor21/PDT.G/2011/PN.MBO
277 — 351
Laba Bersih Bankbank milik Negara (PP No. 15 Tahun1976) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentangPengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih Bankbank milik Negara (KMK No. 333 Tahun 1978).PP No. 15 Tahun 1976Pasal 2Hal3 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.selPenggunaan laba bersin Bank Pembangunan Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) UndangUndang Nomor21
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
255 — 165
Bahwa dengan membuat dalil nomor21 halamani6 S/d nomor 26halaman 19 guna menyatakan eksepsinya adalah keadaan yang tidakberdasar kepada ketentuan eksepsi sebagaimana tanpa disadarinyadengan jelas telah menguraikan keterkaitan Tergugat dengan Penggugatpada dalil error in persona seandainya maksudnya ketentuan hubunganhukum harus terjadi dalam seluruh rangkaian(1) Akta oleh Notaris Sutjipto SH Mkn., Nomor 50 tgl 10082004 TentangPembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di Area PTPembangunan
462 — 256
Sedangkan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ,dengandemikian maka obyek perkara adalah masuk kewenangan praperadilan ;Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara tentang penetapantersangka, bahwa Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor21/PUUX1V/2014 tanggal 28 April 2015 telah memasukan penetapan tersangkamasuk kewenangan Praperadilan, dengan demikian maka Praperadilan telahbertambah meliputi menguji pula tentang sah tidaknya Penetapan tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan
171 — 445
2500menjadi 500 ekor sehingga kerugian yang diakibatkan tidakadanya pemasukan dari margin brutto sebesar ratarata 2 .000.000, s/d 2.500.000, per ekor atau Totalnya4.000.000.000, s/d 5.000.000.000, (empat miyar s/d limamilyar rupiah) Biaya advokasi Pelaporan ke Kepolisian sampaiPersidangan perkara no. 382 / Pid.B / 2018 /PN.Gns diPengadilan Negeri Gunung Sugih biaya Kuasa hukum baikLitigasi dan Non Litigasi untuk Perkara NomorReg.33/Pdt.G/2018/PN.Gns di Pengadilan Negeri GunungSugih dan perkara Nomor21
Terbanding/Penggugat I : PT GALATTA LESTARINDO
Terbanding/Penggugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG
Terbanding/Penggugat III : CV ANUGERAH JAYA
Terbanding/Penggugat IV : CV BERSAMA JAYA
Terbanding/Penggugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI
Terbanding/Penggugat VI : CV NUSA ABADI JAYA
Terbanding/Penggugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI
Terbanding/Penggugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA
Terbanding/Penggugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI
150 — 104
Penggugat justru melakukan perhitunganDenda Keterlambatan Pembayaran sejak pupuk diantar dari GudangPara Penggugat, bukan sejak Para Penggugat telah melakukanpenagihan secara layak bukan pada saat berkasberkas yangdigunakan sebagai persyaratan pengajuan tagihan dipenuhi;Hal lain yang yang menjadi permasalahan adalah, terkait dendaketerlambatan ini sudah pernah disengketakan sebelumnya padaperkara nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor21
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
149 — 23
Dalam perkara perdata harus dengan jelasdisebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnyadalam perkara waris atau hutangpiutang tertentu dan sebagainyaMenimbang, bahwa setelah memperhatikan pendaftaran gugatanyang diterima oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar bahwa gugatantersebut diterima pada tanggal 18 Pebruari 2021 dengan Nomor21/Pdt.G/2021/PN Pms, kemudian setelah memperhatikan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Pebruari 2021, dimana Para Penggugat sebagai pemberikuasa dan nama
1042 — 1581
Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalahfinal dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujiansuatu produk Undangundang adalah sama kuat daya ikatnya denganUndangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semuaputusan pengujian atas UndangUndang yang telah dikeluarkan olehMahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undangundang, sehingga
PROF. DR. MARTHEN ARIE, S.H., M.H.
Tergugat:
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM)
Intervensi:
Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA
349 — 176
Gereja Toraja Nomor21/KEP/SSAXIV/ GT/VII/2016tentang Personalia BadanPekerja Sinode Gereja TorajaPeriode 20162021 Tanggal 18Juli 2016Dibentuk berdasarkanKeputusan Sidang SinodeAM XXIV Gereja TorajaNomor 22/KEP/SSAXXIV/GT/VII/2016 tentangPersonalia Badan VerifikasiGereja Toraja Periode 20162021, tertanggal 28 Juli 2016 2.
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
166 — 104
pelaksanaan tugasnya Terdakwa selakuDirektur PDAM dalam melakukan pengelolaan keuangan PDAM dalam halini dana Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Kabupaten KapuasTahun 2016, 2017 dan 2018 dilakukan tidak secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis dan transparandan bertanggungjawab sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor21
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
224 — 113
hubungan keluarga; Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP(Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Kota Sorong, danmenyatakan tetap pada keterangan yang ada di BAP tersebut; Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda sejak tahun2010 s.d 2013 berdasarkan surat SK Bupati Teluk Bintuni, ( nomor tanggalSurat SK bupati lupa ); Bahwa Saksi memiliki tugas sebagaimana diatur di dalam PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21
keluarga;Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunanAsrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA2013 dan TA.2014 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) olehPenyidik Polres Sorong KotaBahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran SETDA sejak tahun 2013 s.dsekarang berdasarkan SK Bupati Bintuni dan Saksi dalam menjalankantugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu pada aturan PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21
186 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak mau menerima Penggugat duduk bersamadalam ruang pertemuan, tidak mau membalas surat Penggugat, padahalkalau Tergugat mau berunding dalam suasana sangat kondusif;Bahwa dari Notulen Meeting tanggal 18 Desember 2012 terungkap bahwaTergugat hanya menginginkan 1(satu) Serikat Pekerja saja (yang dimaksudSP SPN PT Lucky Print Abadi), dengan demikian notulen meeting ini buktikuat yang melatarbelakangi Tergugat tidak mau berunding adalahdiskriminasi, yang ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor21
Bukti P6 atas namaPUK SP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi; maka Penggugatberhak dan berkewajiban seperti diatur oleh UndangUndang Nomor21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 25 danPasal 27;Bahwa Pokok permasalahan yang dituntut Penggugat adalahtuntutan hak normatif, yang sungguhsungguh dilanggar Tergugat,Ini terbukti dengan hasil pemeriksaan Tim Pengawas Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi Nomor Nota Pengawasan : 700/ 2105/ Was/V1I/2013 tanggal 24 Juni 2013Bukti P34 yang menyatakan
Federasi SP RTMM SPI dengannama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi telah memenuhiprosedur ketentuan perundangundanganPemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak oleh Tergugatmelanggar undangundang;Bahwa pemutusan hubungan kerja, yang dilakukan Tergugat, denganmenyatakan Para Penggugat dianggap mengundurkan diri karenamangkir tidak terbukti karena Para Penggugat telan memberitahusecara tertulis rencana mogok kerja (tidak melakukan aktivitas);Bahwa dalam Pasal 28 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21
JAHJA KOMAR HIDAJAT
Termohon:
1.DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Cq Subdit IV Unit III
2.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
232 — 160
Bahwa selain itu. menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21.PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada diktum Putusan Angka11.2 yang menyatakan : Frasa Bukti Permulaan , Bukti Permulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka14, Angka 17 dan Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat
71 — 16
,M.Si.Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor21/NT/XII/2012, Tanggal 11 Desember 2012.Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 05/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN XII/2012, Tanggal 12 Desember 2012.Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 06/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN XII/2012, Tanggal 13 Desember 2012.Berita) Acara Pembayaran Termin 100% Nomor : 07/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN XII/2012, Tanggal 14 Desember 2012.11. Progres 70.181% Tanggal 28 Nopember 2012.12.