Ditemukan 7212 data
175 — 446
2500menjadi 500 ekor sehingga kerugian yang diakibatkan tidakadanya pemasukan dari margin brutto sebesar ratarata 2 .000.000, s/d 2.500.000, per ekor atau Totalnya4.000.000.000, s/d 5.000.000.000, (empat miyar s/d limamilyar rupiah) Biaya advokasi Pelaporan ke Kepolisian sampaiPersidangan perkara no. 382 / Pid.B / 2018 /PN.Gns diPengadilan Negeri Gunung Sugih biaya Kuasa hukum baikLitigasi dan Non Litigasi untuk Perkara NomorReg.33/Pdt.G/2018/PN.Gns di Pengadilan Negeri GunungSugih dan perkara Nomor21
LEILA QADRIA PUSPITARINI M.,S.H
Terdakwa:
BUDIYONO Bin KARTO
186 — 194
. : PDS01/M.2.27/F.3.1/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 ;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas A Khusus Nomor21/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg. tanggal 08 Maret 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdgtanggal 08 Maret 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Telah memperhatikan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh PenuntutUmum di depan persidangan pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknyamenuntut
73 — 75
TTS Survey Investigasi dan Desain (SID)Perluasan Sawah 10Salinan Peratuaran Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan SosialPada Kementrian Negara/Lembaga 11Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor21 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 12Foto Copy Foto Copy Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Program Penyediaan dan PengembanganPrasaraana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian daPerkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenTimor Tengah Selatan
133 — 68
Bahwa LIHAT PASAL 19 DAN 37 UU SERIKAT PEKERJA/UU NOMOR21 TAHUN 2000 Tentang PENCATATAN SERIKAT PEKERUJA dan jugahal tersebut Tergugat telah jelaskan secara terperinci pada bagianDALAM EKSEPSI pada JAWABAN Tergugat; dimana keterangantersebut adalah sata kesatuan dengan bagian dari DALAM POKOKPERKARA ini sehingga tidak perlu penjelasannya Tergugat ulang padabagian DALAM POKOK PERKARA ini.5S.
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
255 — 169
Bahwa dengan membuat dalil nomor21 halamani6 S/d nomor 26halaman 19 guna menyatakan eksepsinya adalah keadaan yang tidakberdasar kepada ketentuan eksepsi sebagaimana tanpa disadarinyadengan jelas telah menguraikan keterkaitan Tergugat dengan Penggugatpada dalil error in persona seandainya maksudnya ketentuan hubunganhukum harus terjadi dalam seluruh rangkaian(1) Akta oleh Notaris Sutjipto SH Mkn., Nomor 50 tgl 10082004 TentangPembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di Area PTPembangunan
278 — 352
Laba Bersih Bankbank milik Negara (PP No. 15 Tahun1976) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentangPengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih Bankbank milik Negara (KMK No. 333 Tahun 1978).PP No. 15 Tahun 1976Pasal 2Hal3 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.selPenggunaan laba bersin Bank Pembangunan Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) UndangUndang Nomor21
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
168 — 173
Hal itudilakukan karena banyaknya oknum masyarakat yang kembali menggaraptanah lokasi kampus UTU tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinyatumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belum mendapat gantipeunayah/santunan;Bahwa pada tahun 2011 kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23malah mengajukan clash action terhadap Pemda Aceh Barat, dimanaPenggugat V dalam clash action tersebut adalah Penggugat 1 sendiri,namun gugatan tersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor21/PDT.G/2011/PN.MBO
465 — 261
Sedangkan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ,dengandemikian maka obyek perkara adalah masuk kewenangan praperadilan ;Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara tentang penetapantersangka, bahwa Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor21/PUUX1V/2014 tanggal 28 April 2015 telah memasukan penetapan tersangkamasuk kewenangan Praperadilan, dengan demikian maka Praperadilan telahbertambah meliputi menguji pula tentang sah tidaknya Penetapan tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan
FITROH ROHCAHYANTO
Terdakwa:
MOCH. ANTON
427 — 135
emasPEMERINTAH KOTA MALANG 551 (Satu) Bundel Buku Berwarna Putih bertuliskan Walikota Malang, Nota KeuanganRancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015, Malang, 8 Juli 2015. 561 (Satu) Bundel Buku Berwarna Biru Bertuliskan Pemerintah Daerah Kota Malang,Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kota Malang Tahun 2015, Tahun 2014. 571 (Satu) Bundel Buku Berwarna Hijau Bertuliskan Perarturan Walikota MalangNomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor21
356 — 202
Pasal 32 PKB 20172019Pengobatan/Perawatan Kesehatan;72 Bukti: T 55 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum PTFIditujukan kepada semua pekerja perihal:KaryawanPratama PTFI Akan Menerima Hadiah PenghargaanManagement ,tertanggal 20 Oktober 2017;73 Bukti: T 57 : Fotokopi dari fotokopi BAB IX PKB 20172019PenutupPasal 46:Ketentuan Penutup;74 Bukti: T57.A =: Fotokopi dari fotokopi Penjelasa pasal 46 PKB 20172019 ayat (2);75 Bukti: T57.B =: Fotokopi dari fotokopi PHI 2017 2019 Pasal 1 daftaristilan nomor21
187 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak mau menerima Penggugat duduk bersamadalam ruang pertemuan, tidak mau membalas surat Penggugat, padahalkalau Tergugat mau berunding dalam suasana sangat kondusif;Bahwa dari Notulen Meeting tanggal 18 Desember 2012 terungkap bahwaTergugat hanya menginginkan 1(satu) Serikat Pekerja saja (yang dimaksudSP SPN PT Lucky Print Abadi), dengan demikian notulen meeting ini buktikuat yang melatarbelakangi Tergugat tidak mau berunding adalahdiskriminasi, yang ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor21
Bukti P6 atas namaPUK SP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi; maka Penggugatberhak dan berkewajiban seperti diatur oleh UndangUndang Nomor21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 25 danPasal 27;Bahwa Pokok permasalahan yang dituntut Penggugat adalahtuntutan hak normatif, yang sungguhsungguh dilanggar Tergugat,Ini terbukti dengan hasil pemeriksaan Tim Pengawas Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi Nomor Nota Pengawasan : 700/ 2105/ Was/V1I/2013 tanggal 24 Juni 2013Bukti P34 yang menyatakan
Federasi SP RTMM SPI dengannama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi telah memenuhiprosedur ketentuan perundangundanganPemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak oleh Tergugatmelanggar undangundang;Bahwa pemutusan hubungan kerja, yang dilakukan Tergugat, denganmenyatakan Para Penggugat dianggap mengundurkan diri karenamangkir tidak terbukti karena Para Penggugat telan memberitahusecara tertulis rencana mogok kerja (tidak melakukan aktivitas);Bahwa dalam Pasal 28 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21
91 — 39
Fotokopi Surat izin) mendirikan bangunan Nomor21/DTR/IMB/1988, tanggal 25 Mei 1998, yang oleh majelis telahdicocokkan dengan aslinya dan diberi materai dan stempel pos,lalu diberi kode 1.36;37.Fotokopi Silsilah keturunan keluarga almarhum Hj. Hariani binti H.Pangori, tanggal 14 Agustus 2018;Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat dan TergugatIl telah mengajukan beberapa orang saksi, masingmasing:B. Bukti SaksiSaksi pertama: Hj. P. Hawang binti H. P.
205 — 99
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor21/Pdt/2018/PT MDN tanggal 16 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari: Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh DaliunSailan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Prasetyo lbnuAsmara, S.H. M.H., dan Aroziduhu Waruwu, S.H.
145 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
April 2007, dengan surat pengantar dari Terdakwa Nomor21/KTN/NOT/1/2008 tanggal 23 Januari 2008 ;2.
138 — 74
Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKBahwa Putusan PTUN Samarinda tersebut telah dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT, dalam pertimbanganhukumnya menyatakan:Menimbang, bahva setelah mempelajari dengan seksamaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22Desember 2010 Nomor21/G/2010/PTUN.SMD, beserta seluruhberkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tingkat Pertama
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
226 — 113
hubungan keluarga; Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP(Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Kota Sorong, danmenyatakan tetap pada keterangan yang ada di BAP tersebut; Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda sejak tahun2010 s.d 2013 berdasarkan surat SK Bupati Teluk Bintuni, ( nomor tanggalSurat SK bupati lupa ); Bahwa Saksi memiliki tugas sebagaimana diatur di dalam PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21
keluarga;Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunanAsrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA2013 dan TA.2014 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) olehPenyidik Polres Sorong KotaBahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran SETDA sejak tahun 2013 s.dsekarang berdasarkan SK Bupati Bintuni dan Saksi dalam menjalankantugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu pada aturan PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21
171 — 150
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor21/2021 tertanggal 23 Juli 2021, yang dibuat dihnadapan Notaris Ir. DaudSurbakti, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Bekasi, dalam tindakannya selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Bekasi, antara Ny.NAMA selaku Kuasa dari H. Mochammad Yunus dan Ny. Hj. Zaenab Nahdi(selaku Penjual) dengan Ny. NAMA (selaku Pembeli);Hal. 69 dari 155 Putusan No. 3225/Pdt.G/2020/PA. Ckr.4.Menyatakan sebidang tanah seluas 650 M?
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1444 — 488
Terlapor III,PT Sriwijaya Air, yang beralamatdi Jalan PangeranJayakarta 68, BlokC, Nomor 1516, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia,dan beralamat surat menyurat di Sriwijaya Air Tower, Jalan Atang Sanjaya Nomor21, SoekarnoHatta Airport, Tangerang 15111, Provinsi Banten, Indonesia, NomorTelepon: (021) 50817777;4.
136 — 40
dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariPengantar Barang dari08 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI13 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI20 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI21 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI27 Oktober2003nomor2003nomor2003nomor2003nomor2003JAYA TERBIT nomor13 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor14 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor02 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor16 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor10 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor20 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor21
113 — 27
Yang benar penetapan ahli waris yang dikeluarkanoleh Mahkamah Syar'iyah diperlukan untuk mengurus pencairan klaimasuransi serta untuk uang tabungan pada Bank BRI Cabang Banda Aceh,sebagaimana tersebut pada amar Penetapan Mahkamah Syar'iyah BandaAceh Nomor 925/Padt.P/2005/MSyBNA tanggal 28 Oktober 2005 dan Nomor21/Pdt.P/2006/MSyBNA tanggal 6 Januari 2006 ;Bahwa yang selalu membuat keributan dalam keluarga adalah Penggugat danTergugat II sendiri, bukan keributan saja bahkan Penggugat dan Tergugat IIingin