Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) telah tidak konsisten dalammengambil suatu keputusan, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalampertimbangannya menyebutkan Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklahsematamata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindakpidana, tetapi juga mempuyai tujuan untuk mendidik agar yangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi WargaNegara yang baik sesuai dengan falsafan Pancasila (Putusan Halaman80 alinea ke dua menimbang).Jika pernyataan ini kita simak

Bahwa terhadap pokok perkara yang nomor 3 dari tergugat bila dilihatdaripada sebagaimana gugatan penggugat pada perkara ini makapenggugat berasumsi bahwa sudah jelas harta bersama (gonogini) antarapenggugat dan tergugat adalah sah karena kuasa hukum tergugat dalampokok perkara nomor 4 menyebutkan tanahtanah tersebut diperolehpenggugat menggadaikan sawah milik ibu tergugat dan hasil daripenggugat menjaminkan sertipikat tanah milik ibu tergugat ke Bank Pundi.Dari sini mari kita simak besama dan teliti

Daftar Simak Pemasukan dan Pembukaan Penawaran.4). Surat Undangan Kepada CV/PERUSAHAAN untuk mengikuti PengadaanLangsung Penyedia Pengadaan Barang/Bahan Konstruksi.5). Jadwal Pengadaan Langsung.Bahwa pada saat Sdr. RIO KELANA, ST. meminta tandatangan saksi EKA YUSLITADEWI, ST.MT, Sdr.

MADE DESI HANDAYANI jugapatut diragukan, sebab telah melakukan eksploitasi ekonomiterhadap saksi PENI RIZKI YANI di bidang pendidikan,karena Homeschooling Sekolah Alam (HSA) Depok yangdirintisnya sejak tahun 2004 selaku pendiri, pemilik sekaligusKepala Sekolah HSA yang memiliki ambisi terhadap saksiPENI RIZKI YANI sebagai pilot project dalam membuatsistem pendidikan instan yang berbasis homeschooling alam.Saksi PENI RIZKI YANI adalah icon (simbol) kesuksesan daribisnis HSA setelah dinyatakan lulus SIMAK

Buktibukti tersebutakan diajukan didepan Majelis Hakim yang mulia pada saat pembuktian nanti.Bahwa Musyawarah Penjaringan Perangkat Desa dimaksud selesai pada hariRabu, tanggal 30 Juni 2021 sesuai Berita Acara Musyawarah PenunjukanPerangkat Desa dan Daftar Hadir pada tanggal 30 Juni 2021.Bahwa jika kita simak dan cermati dalildalil posita gugatan Para Penggugat, baiksebelum dan sesudah diperbaiki gugatan Para Penggugat, ternyata terdapat jugasebutan Para Tergugat, maka oleh karena itu gugatan Para

Kartu Identitas Barang tersebut diisi olehOperator Simak BMN pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan statusdigunakan sendiri untuk dinas jabatan Penggunaan dan digunakansebagai Rumah Dinas Korem 061/SK..

Kartu Identitas Barang tersebut diisioleh Operator Simak BMN pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan statusdigunakan sendiri untuk dinas jabatan Penggunaan dan digunakan sebagaiRumah Dinas Korem 061/SK.Bahwa sampai saat tidak ada pengalihan hak atas obyek sengketa a quo,dan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1994 tentangRumah Negara yang menyatakan rumah negara yang dapat dialinkanhaknya adalah Rumah Negara Golongan III, maka rumah dinas golongan II(objek sengketa) tidak dapat dialinkan.Bahwa

Bahwa kalau kita simak secara teliti dan cermat GugatanPenggugat 1, 2, 3 pada posita No. 5, dimana masih ada orangorang yang menggarap / mengerjakan Obyek Sengketa satubelum dimasukkan sebagai pihakpihak /ikut digugat yaitu :. WIRYO. ATMANI. Pak TIONODengan tidak dimasukkan orangorang tersebut berartigugatanPenggugat ..........Penggugat kabur, tidak lengkap untuk itu Ssupaya GugatanPenggugat 1, 2, 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM KONPENSI1.

Institusiadat, yang mana mereka pun tidak mengerti juga persoalannya, akhirnyadengan mudah menanggapi surat pengaduan tersebut dengandikeluarkannya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pucuk Adat NanBaulayat Dalam Nagari Kataping tertanggal 26 Juli 2007 yang intinyamenghukum Penggugat dengan tidak patut dan sangat biadab karenabukan saja merugikan rasa keadilan Penggugat juga bagi orang lain yangpunya hubungan dan berkaitan dengan diri penggugat (putusan isi sangatIrrasional), karena jika dilihat dan simak

2011Senilai Rp. 4.800.000.50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 5.482.000.51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.Hal 149 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

ProgramSosialisasi Kopertis Wil I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya Program PengembanganWorkshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 5.482.000.Hal 91 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PTBNA51.5251 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.Hal 148 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PTBNA52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

Tanah Pekarangan kepada Polsek Lahei yangditanda tangani tertanggal 19 September 1991, yang selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T2;Fotokopi Surat Keterangan Hibah/Pemberian tanah untuk Lokasi BangunanPolsek Lahei atas nama HAJI HADIAN HASYIM yang ditanda tanganitertanggal 29 Mei 1998, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T3;Fotokopi Kartu Identitas Barang Tanah Lokasi Bangunan Polsek Lahei yangditanda tangani oleh Kapolres Barito Utara dan Operator SIMAK

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bandung yang telah terdaftar dalam SIMAK BMN di KementerianKeuangan Republik Indonesia dalam hal ini dikelola oleh Kantor PelayananHalaman 40 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor: 109/G/2021/PTUN.BDGKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

yangdibeli oleh Lauw Tjeng Hoat dari Asmawi bin Adji pada tahun 1962 yangletaknya disebutkan berbatasan dengan Jalan Asian Games;Untuk jelasnya, mari kita simak pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Putusan halaman 107 sampaidengan halaman 109, yang kami kutip berikut ini:Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2013Menimbang bahwa demikian juga pendapat T.!

sehingga ditubuh korban masingmasing ditemukan lebih dari 5(lima) luka bekas tembakan, dan pada saat kejadianposisi jenazah Briptu Ridho saat itu duduk menghadap ke TV (televisi);Menimbang, bahwa pada saat anggota dari Koramil Sinak yakni saksi AndiWahyu Harahap, saksi Primus G.Epon dan saksi Didik Susanto bersamamasyarakat mendatangi Kantor Polsek Sinak dan menemukan ada 3(tiga) mayatkorban, selanjutnya ke tiga mayat anggota Polisi tersebut dibawa oleh masyarakatdan disemayamkan di Kantor Koramil Simak

emosi sehingga terjadilahpemukulan tersebut;Bahwa selain tidak adanya hubungan petitum poin 16 dengan diktum poin 9,juga dalil para Penggugat tentang kerugian sebesar Rp. 200.000, ( dua ratusribu rupiah ) tidak menguraikan kerugian apa saja yang dialami paraPenggugat yang tidak diuraikan secara rinci, yang dengan demikiankerugian yang didalilkan para Penggugat adalah mengadaada dan dengandemikian para Penggugat seperti demikian haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ( lihat dan simak

pengamanan fisik dan pengamananhukum.c.Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat merupakan Barang Milik Negara (BMN)yang diperoleh melalui penyerahan Pemda TK II Kabupaten Munaberdasarkan suratrekomendasi Nomor : 641.6/156 tanggal 28 Januari 1981 tentang pembebasantanah untuk pembangunan Kantor Makodim 1416/Muna seluas 29 HadanHalaman 15 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Rah.kemudian dibangun perumahan dan Rumah Dinasdan saat ini telah tercatat dalamInventaris Kekayaan Negara (IKN)/SIMAK

Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat merupakan Barang Milik Negara(BMN) yang diperoleh melalui penyerahan Pemda TK Il KabupatenHalaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Rah.d.Munaberdasarkan surat rekomendasi Nomor : 641.6/156 tanggal 28 Januari1981 tentang pembebasan tanah untuk pembangunan Kantor Makodim1416/Muna seluas 29 Hadan kemudian dibangun perumahan dan RumahDinasdan saat ini telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara(IKN)//SIMAK BMN.

Jika kita simak makna dari kalimat diatas, maka sesungguhnya pembentukundangundang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang samaantara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undangundang yangdibuat oleh penguasa, namun perlu diperhatikan bahwa kedudukantersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuat perjanjian saja,artinya meskipun suatu perjanjian dipersamakan daya mengikatnyadengan undangundang, namun bukan berarti bahwa perjanjian memilikikedudukan seperti undangundang yang dapat

Gunamembahas lebih lanjut tentang dalil gugatan penggugat apakahmasuk dalam wilayah lingkungan peradilan umum atau masukdalam wilayah lingkungan peradilan agama, maka untuk itu adabaiknya kita simak dan teliti dengan seksama akan dalildimasud sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugatbaik dalam posita maupun petitum sebagai berikut:Bahwa, Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah telahmempersoalkan mengenai harta peninggalan dari H. Apandianak dari H. Anmad Alias H. Tabii dengan Hj.

Padahal jika di simak isi perjanjian, Tergugattelah menyetujui biaya produksi biaya penayangan dan telahdituangkan dalam perjanjian kejasama. Jadi biaya produksi tidaklah etisjika dibicarakan kembali karena telah dituangkan dalam perjanjian,apalagi program kerjasamanya telah berjalan. Kesimpulannya bahwa isi surat jawaban Tergugat kepada Penggugathanyalah keluhan yang tidak mendasar dan dapat disimpulkan bahwajawaban Tergugat hanyalah berisi curahan hati (curhat) Tergugatkepada Penggugat.

dengan telah dimasukkan dalam Daftar Inventaris KekayaanNegara (IKN) Tentara Nasional Indonesia dengan Nomor Register30703002 dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara (SIMAK BMN) Satuan Kerja Denzibang 1/N KodeUnit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)Hal. 21 putusan Nomor.14/Pdt/2017/PT SMG012.22.03.344234.002.KD, perolehan berasal dari peninggalan eksBelanda dan tanggal perolehan 01 Januari 1950 dengan nilai buku Rp10.798.638.375,00.

Reg. 50603012namun tetap melakukan jual beli.Bahwa jual beli yang dilakukan Para Penggugat dengan Turut Tergugatatas tanah dan bangunan yang dibangun dengan menggunakan anggarannegara (APBN) yang sudah tercatat dalam SIMAK BMN milik Kemhan cq.TNI AU merupakan perbuatan pidana.Bahwa kemudian pada saat mediasi tanggal 6 Maret 2017 pengikatan jualbeli dan kuasa jual atas tanah dan bangunan a quo disangkali olehPrincipal Turut Tergugat (Mohammad Bin Zein Badjabir), dengan demikianterdapat kejanggalan