Ditemukan 691 data
107 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Temuan administratif tidak ada kerugian daerah, tapi ada pelanggaranaturan, kekurang taatan pada aturan;Hal. 125 dari 133 hal. Put. Nomor 44 PK/Pid.Sus/2017b. Temuan administratif berpotensi kerugian negara/daerah, kerugiannegara/daerah yang tidak ada unsur pelanggaran pidana;c.
103 — 82
Bahwa sikap Termohon terhadap Pemohon tidak masuk kategori nusyuzkarena hanya meninggalkan sesuatu yang tidak diwajibkan pada seorang istri,apalagi yang bertentangan dengan syariat Islam, malahan sikap prilakuPemohon sebagai sumber ketidak taatan Termohon terhadap Pemohon;7.
147 — 57
dapat menerima anjuran ini, maka ParaPenggugat membawa masalah ini ke Peradilan Hubungan industrial untukmendapatkan putusannya;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan agar dinyatakan PHK dengandiberikan pesangon sebagaimana juga diajurkan oleh Tim Mediasi dariDisnaker, namun Tergugat menyatakan (dalam jawabmenjawab) bahwa paraPenggugat melanggar Peraturan Perusahaan dengan tidak masuk kerja,sehingga tidak berhak mendapatkan pesangon sama sekali;Menimbang, menjadi pertanyaan, apakah ketidak taatan
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
237 — 556
Maksuddari ketentuan Pasal 136 H.I.R. itu) adalah untuk menghindarkankelambatan yang tidak perlu atau dibuatbuat agar proses berjalan cepatdan lancar;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi);Dengan demikian mengacu pada Pasal 134 dan 136 HIR, KetentuanMahkamah Agung RI dan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukumacara perdata dalam literatur hukumnya di atas, demi hukum dan gunamenghindari adanya ketidak taatan pada hukum acara perdata serta asasasas yang relevan, maka sudah layak
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.SOFIAN SALEH, SH
5.ARDY, SH. MH
6.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
7.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
AMINADAB RAHANDRA,SH alias AMI
117 — 49
Penerimaan satpam tersebut juga tidak dilaporkan kepadaDivisi SDM Pusat Bahwa dari hasil pemeriksaan, ditemui penyimpangan penyimpanganyang dilakukan oleh pemimpin cabang dobo dan petugas cash vault,dalam melaksanakan tugas dimana telah terjadi ketidak taatan dalamketentuan dan prosedur yang terkait dengan operasional kas (SOPuang Tunai dan teller) khususnya pengambilan dan penyetoran uangtunai,seperti :a.
460 — 322
KPKtermasuk pertukaran informasi, data dan halhal yang terkait denganpokok perkara ;Bahwa Pertama bahwa berpendapat dari hasil gelar perkara untukmerumuskan bahwa penyelesaian perkara ini harus sesuai darirekanrekan itu menyampaikan asas didalam penegakan hukum danperadilan bahwa cepat murah dan sederhana kemudian yang keduauntuk tersangka yang militer tentu dia ada konsekwensi logis untukdikenakan pasalpasal yang diatur sebagaimana dalam HukumPidana Militer disana ada kejahatan terhadap ketidak taatan
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
303 — 264
KPKtermasuk pertukaran informasi, data dan halhal yang terkait denganpokok perkara ;Bahwa Pertama bahwa berpendapat dari hasil gelar perkara untukmerumuskan bahwa penyelesaian perkara ini harus sesuai darirekanrekan itu menyampaikan asas didalam penegakan hukum danperadilan bahwa cepat murah dan sederhana kemudian yang keduauntuk tersangka yang militer tentu dia ada konsekwensi logis untukdikenakan pasalpasal yang diatur sebagaimana dalam HukumPidana Militer disana ada kejahatan terhadap ketidak taatan
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.ARDY, SH. MH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM
167 — 71
Bahwa dari hasil pemeriksaan, ditemui penyimpangan penyimpanganyang dilakukan oleh pemimpin cabang dobo dan petugas cash vault,dalam melaksanakan tugas dimana telah terjadi ketidak taatan dalamketentuan dan prosedur yang terkait dengan operasional kas (SOP uangTunai dan teller) khususnya pengambilan dan penyetoran uangtunai,seperti :a.
134 — 45
Bahwa Penggugat lah yang sering meninggalkan rumahdengan membawa serta anakanak setiap terjadi pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat yang mana hal ini disebabkanoleh ketidak taatan Penggugat sebagai seorang istri dalammenjaga kehormatan suami, kehormatan istri/Penggugat dankehormatan rumah tangga;6.30.
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
127 — 48
Penerimaan satpam tersebut juga tidak dilaporkan kepadaDivisi SDM PusatBahwa dari hasil pemeriksaan, ditemui penyimpangan penyimpangan yangdilakukan oleh pemimpin cabang dobo dan petugas cash vault, dalammelaksanakan tugas dimana telah terjadi ketidak taatan dalam ketentuan danprosedur yang terkait dengan operasional kas (SOP uang Tunai dan teller)khususnya pengambilan dan penyetoran uang tunai,seperti :.
81 — 30
pengkajian, kemudian dari BiroBina Sosial melalui Biro Hukum mengajukan Surat KeputusanGubernur terkait penetapan penerima bantuan sosial, kemudiansetelah terbit SK Gubernur baru diserahkan ke Biro Keuangan untukdilakukan pencairan anggaran bantuan sosial kemasyarakatansesuai dengan SK Gubernur.Menimbang, bahwa dalam penyaluran dana bantuan dikaji, disusun danditetapkan dengan mengabaikan ketentuan ketentauan tertulis diatas yangmana sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah sehinggaketidak taatan