Ditemukan 7071 data
166 — 44
ada anggota DPRD yang memerintahkan saudara ;e Bahwa perincian SPP atas perintah saudara Khaerudin;e Bahwa mata anggaran tidak boleh digesergeser ;e Bahwa saksi buat SPP seluruhnya sampai proses terbit SPM, setelah terbitSPP kemudian diajukan kebagian Keuangan, kemudian diproses hinggaterbitya SPM, kemudian dicairkan oleh Bendahara;e Bahwa yang mengusulkan pembuatan SPP adalah Khaerudin, SPP untukSekretariat dan Dewan;e Bahwa yang menentukan biayanya dalam SPP adalah saudara Khaerudin,berdasarkan skala
124 — 94
enam belas) Universitas ini yang diprioritaskan, sehingga ini perludisebut dengan lanjutan supaya di Komisi X DPR RI dan di Banggarpun initidak bisa diganggu.Bahwa prosesnya adalah saksi pada saat awal awal bulan dari tahun2010 dan dengan Universitas yang 16 (enam belas) juga sama yaitu padatahun 2008 dan 2009 saksi menghadap Rektor dan kami berbicara dankami sampaikan kami bisa menurunkan anggaran tetapi syaratnya adalahPage 206Putusan Pengadilan TIPIKORNo.29/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdnyang benar benar skala
197 — 84
melaporkan kepada atasan Saksi di rapatkoordinasi PPSI;Bahwa hasil dari Singapura, secara software, Saksi melihat ELIMSbisa digunakan dan dikembangkan di UI, karena saat itu Saksi tidakmengetahui jika ternyata ada masalah saat diimplementasikan di Ul,terkait dengan elektronya, misalnya menegnai frekuensi radio, dll;Bahwa Saksi ke Singapura saat pelaksanaan pekerjaan sedang IT UIsedang berjalan;Bahwa saat di Singapura Saksi hanya ditunjukkan di sekolahsekolahSMA yang koleksi bukunya hanya dalam skala
2907 — 29
administrasi pembangunan daerah sesuaikebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;b) Menyusun kebijakan teknis administrasi pembangunan daerah sesuaikebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;c) Menghimpun data rencana kegiatan pembangunan fisik/non fisik melalui unitterkait untuk penyusunan program unit;d) Menganalisa data rencana pembangunan daerah melalui analisa kebutuhanuntuk peningkatan kualitas program pembangunan daerah;e)Menyusun program kegiatankegiatan pembangunan fisik/non fisikberdasarkan skala
431 — 2300
reses anggota;Bahwa saksi tidak tahu pada bulan September 2012 ada rapat atau tidakmembahas kenaikan permintaan dana reses oleh DPRD, yang saksi tahuadalah pembahasan KUA, PPAS;Bahwa yang dimaksud dengan plafon prioritas anggaran sementara itemitemnya, program prioritasnya, misalnya asumsi pendapatan kita 7 triliyun itu kandispenda kemudian penggunaannya harus balance harus 7 triliyun jugaapakah itu untuk pembangunan , yang dimaksud dengan prioritas itu programprogram prioritas itu apa yang menjadi skala
Kemudian kalau pembangunan diantaranya untukpembangunan jalan, pembangunan sekolah;Apa dasar saudara mengatakan belanja hiba masuk skala prioritas ?
Bahwa dasar saksi mengatakan belanja hiba masuk skala prioritas, karenadalam hiba itu memang ada yang harus sudah dianggarkan contohnya keKPU harus, ke Bawaslu harus, kemudian ada 5 organisasi berdasarkanundangundang itu boleh setiap tahun misalnya PKK, PMI, Pramuka ;Bahwa mekanisme supaya ditetapkan sebagai calon penerima untuk pemakaicalon penerima itu setelahn Perda APBD selesai ada Pergub sebagaipelaksanaannya;Bahwa setahu saksi untuk APBD 2013 dana hiba, 2 (dua) kali diterbitkanperaturan Gubernur
masukdidalam APBD dimulai dengan perencanaan makanya usulannya itu harusmasuk sebelum disusun APBD, yang tadi yang mulia menyampaikan ada KUAPPAS dibahas disitu oleh tim, tim TAPD kalau dipemerintah pusat namanyaDirektorat Jendral Anggaran dibahas bersamasama nanti dengan Banggar,kemudian itu dituangkan kalau untuk pemerintah daerah karena itu kecilsehingga mudah maka namanama yang akan menerima masuk didalamAPBD melalui KUA PPAS dan pembahasan TAPD;Bahwa ketik ahli mengatakan kecil ini adalah skala
nasional dengan lokal, jadikalau skala lokal ini kan sangat kecil sangat dekat sehingga ketika menyusunmudah oleh sebab itu ketika membicarakan siapa yang akan mendapat hibahitu sudah ketahuan usulkan, ketika diusulkan nanti diseleksi dimasukkandidalam KUA PPAS dimasukkan didalam APBD artinya secara prinsippengertian kecil dan besarnya bukan itu tetapi dia sangat mudah untukdibahas sekaligus sehingga apa yaang akan tertuang disana sekaligus bisadilaksanakan dan secara teori boleh masuk;Bahwa yang
M. NAIMULLAH SH
Terdakwa:
Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR Bin SAI SOHAR
220 — 94
Perkebunan Mitra Ogan harus Melengkapi dokumen Amdal Surat Keterangan Clear dan Clean dari Kantah BPN di Kabupaten tempat lokasi areal pengganti dan Celar dan Clean dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta membuat peta rencana tata batas terhadap areal pengganti dengan skala 25.000 atau 50.000 dan ditanda tangani oleh Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan.
176 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungiPekerja/Buruh;(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/Buruh sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) meliputi:a. upah minimum;b. upah kerja lembur;c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluarpekerjaannya;. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;bentuk dan cara pembayaran upah;denda dan potongan upah;> OQ = ohalhal yang dapat diperhitungkan dengan upah;. struktur dan skala
80 — 38
pemilikan dan pemanfaatan tanah.e Kesesuaian rencana pembangunan didasarkan atas rekomendasi dan Instansiterkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten;e Berdasarkan rekomendasi dari Instansi terkait, maka Bupati menerbitkanPenetapan Lokasi.Luas pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan rencana dari InstansiPemerintah yang memerlukan tanah, dan dituangkan dalam proposal / dokumenperencanaan, selanjutnya setelah memenuhi persyaratan baru diterbitkanpenetapan lokasi oleh Bupati.Terkait pengadaan tanah skala
170 — 514
pemilikan dan pemanfaatan tanah.e Kesesuaian rencana pembangunan didasarkan atas rekomendasi dan Instansi terkait danKantor Pertanahan Kabupaten;e Berdasarkan rekomendasi dari Instansi terkait, maka Bupati menerbitkan PenetapanLokasi.Luas pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan rencana dari Instansi Pemerintah yangmemerlukan tanah, dan dituangkan dalam proposal / dokumen perencanaan, selanjutnyasetelah memenuhi persyaratan baru diterbitkan penetapan lokasi oleh Bupati.Terkait pengadaan tanah skala
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.DWI FITRI NURCAHYO
2.WAHYU TRI HARDIANTO
198 — 116
Scala, kegiatan : Pembangunan TPS 3R Beserta Pengumpulan Dan Pengelolaan Sampah Skala Komunal ( Dak ), pekerjaan : Perencanaan Teknis Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : Kota Pasuruan, nilai kontrak: Rp. 44.625.000,- Tahun Anggaran 2018;-----------------------------------
- 1 (satu) bundel Gambar Rencana Program Pengelolaan Sampah yang dibuat oleh CV. Scala untuk pekerjaan : Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : TPS. Kelurahan Tembokrejo Kec.
95 — 21
Nazaruddinmengatakan supaya 16 (enam belas) Universitas ini yang diprioritaskan,sehingga ini perlu disebut dengan lanjutan supaya di Komisi X DPR RIdan di Banggarpun ini tidak bisa diganggu.Bahwa prosesnya adalah saksi pada saat awal awal bulan dari tahun2010 dan dengan Universitas yang 16 (enam belas) juga sama yaitupada tahun 2008 dan 2009 saksi menghadap Rektor dan kamiberbicara dan kami sampaikan kami bisa menurunkan anggaran tetapisyaratnya adalah yang benar benar skala prioritas yang di Kampusdan
160 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang kemudian setelah disepakati danditentukan Skala Prioritas bersama Pemerintah ;Bahwa setelah melalui pembahasan secara menyeluruh di BadanAnggaran bersama Pemerintah, maka hasil pembahasan anggarantersebut disampaikan kembali ke KomisiKomisi melalui Pimpinanuntuk ditetapkan Program Anggarannya sesuai dengan Alokasianggaran yang tersedia.
336 — 183
ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp 595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp 29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp 29.800. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor : 645 / 177 / IMB / 2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH, yang ditanda tangani oleh Drs.
ASLI YAKIN, M.Si selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp 595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp 29.800.e 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor :645 / 177 / IMB / 2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditanda tangani oleh Drs.
210 — 170
Klungkung,Bahwa saksi diminta oleh Klian Subak Gunaksa I WAYAN MARDIKA untukmembantu menentukan batasbatas tanah di lokasi tersebut.Bahwa setelah itu dibuat gambar sesuai dengan bentuk tanahnya dengan skala yangdisesuaikan dengan dokumen, setelah itu barulah dihitung luas yang kena sesuaigambar rencana jalan dan dermaga.Bahwa terkait dengan pengukuran dan penunjukan batas tanah dan kemudian saksibuat berupa Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah Yang Terkena Jalan danDermaga Gunaksa.Bahwa tanah
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
1.LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING
2.AGUSTINUS ANTONI
219 — 102
Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M2(120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
1095 — 5140
Membagi tugas bawahan sesuai tingkat skala prioritasberdasarkan tugas dan fungsi masingmasing, Mengevaluasipelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku danMembuat konsep plaksanaan tugas dan kegiatan sesuaidengan prosedur dan ketentun yang berlaku.3. Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran/dana yang tersedia diBendahara Khusus Bialugri dari tahun 2010 sampai dengan 2013adalah untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang berasaldari luarnegeri bagi Kemhan dan TNI.4.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
291 — 183
yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidanakorupsi,sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwatelah memenuhi indikator aspek kesalahan tinggi sebagaimanadimaksud pada Pasal 8 huruf a angka 1 dan 2 Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2020;Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut pendapat MajelisHakim termasuk dalam kategori sedang sebagaimana dimaksudPasal 9 huruf b angka 1 yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkandampak kerugian keuangan negara atau perekonomian negaradalam skala
612 — 331
CECEPmerupakan skala prioritas, yaitu di surat ke1 terdapat diurutan hurufh dirubah dalam surat ke2 dalam urutan angka 6.Perubahan mengenai keterangan di pembukaan surat yang berupapenjelasan dan keterangan rekomendasi Timdu tidak dicantumkan lagidalam surat ke 2.Sementara penambahan isi surat dalam surat tertenggal 17September 2014 dari surat sebelumnya yaitu:Pada angka 2 terjadi penambahan isi berupa: ruas jalan Alai Mengkikip dan ruas jalan jembatan Tebing Tinggi Timur/Tebing Tinggi(Sungai Suir
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
AHMAD NAJIB
215 — 127
Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas 9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skalalokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya SkalaYusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan udangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanahKota Madya Palembang Skala 1:200.000;
1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M2 (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI.
205 — 97
Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;