Ditemukan 7055 data
151 — 45
pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja(subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatuperbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UndangundangNo. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakanmelakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negen
104 — 50
., di ketahui oleh KepalaDinas pertanian,Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Sekretaris SatuanPengendali Bimas Nomor: 53/UP/B/V1/02/03, tanggal 23 September 1983tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri SipilPutusan Nomor 77/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl, Halaman 227 dari 233 HalamanDiangkat Menjadi Pegawai Negen Sipil yang telah dilegalisir dan disahkansesuai dengan aslinya oleh Sdr.ALPAN, S.E. serta :a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran
193 — 120
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000(Lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Ternate pada hariJUMAT tanggal 24 Januari 2020 oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H., selakuHakim Ketua, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28Januari
287 — 145
., Bahwa Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen nomor 21 tahun 2011 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah pasal 220 ayat (1) menyatakanbahwa Bendahara Pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uangpersediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10bulan
321 — 150
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi,tidak memberikan pengertiantentang siapa yang dimaksud dengan hakim.Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang372Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 1 angka 2disebutkan bahwa: Hakim adalah hakim pada Pengadilan Negen
suatukesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itudimaksudkan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanjabatannya.408Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI tanggal3 Agustus1963 No. 39/K/Kr/1963 menyebutkan *tidaklah menjadi soalapakahniatpenuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwapenuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayananyang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negen
Terbanding/Terdakwa : Drs. J R RISNANTO
108 — 50
RISNANTO,perbuatan termaksud adalah sepakat ditunjuk menjadi penyediaHalaman 222 dari 237 halaman Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2021/PT BDGdalam kegiatan percetakan soalsoal evaluasi pembelanjaantingkat SD sekota Bogor Tahun 2017, 2018, 2019.Sementara itu. perbuatan melawan hukum yang lainnya tidakdipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Negen, yaitu : Perbuatan Terdakwa DRS. JR. RISNANTO telah sepakat dengan K3Suntuk menggunakan harga yang tidak sesuai (melebihi) harga rill.
220 — 357
COSMOGAMMA INDONESIA untuk PT.PUTRA MEDKA NUSANTARA yang ditujukan kepada Pokja Barang danJasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau, tertandaYani Handayani tanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa (fotocopy legalisir) :1) Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru serta diimport secaralegal dari Principal legal luar Negen;2) Untuk barang yang memerlukan layanan pura jual Kami memberikanGaransi 12 (dua belas) bulan, dan layanan puma jual berupa sukucadang/sare part tersedia
130 — 69
tanggal03 Maret 2011 atau setidaktidaknya pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun2011, bertempat di Bank Syariah Mandiri Cabang STIMIK Banjarmasin, Bank SyariahMandiri Cabang Pembantu Pelaihari dan di Jalan Beramban Raya, Rt. 26/ Rw. 07, KelurahanPelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin padaPengadilan Negen
Terbanding/Penggugat I : Rizky Amelia
Terbanding/Penggugat II : Ratna Juwita
Terbanding/Penggugat III : Siti Rahayu
Terbanding/Penggugat IV : Lukman Prihandika
Terbanding/Penggugat V : Fadhila
Terbanding/Penggugat VI : Hermawan Tjakradiwira
Terbanding/Penggugat VII : Gughi Gumielar SH
Terbanding/Penggugat VIII : Abi Dwi Pramono
Terbanding/Penggugat IX : Iman Sulaiman
Terbanding/Penggugat X : Herrizal Febrian
Terbanding/Penggugat XI : Dinda Fauzia Anindar
Terbanding/Penggugat XII : Adam Radiman
Terbanding/Penggugat XIII : Dino Ayudya Wibowo
Terbanding/Penggugat XIV : Ari Prasetiyo
Terbanding/Penggugat XV : Yuanita Aristona
Terbanding/Penggugat XVI : Febri Reni Sri Wahyuni
Terbanding/Penggugat XVII : Arie Hangga Fitriansyah
Terbanding/Penggugat XVIII : Finno Fuadi Saputro
Terbanding/Penggugat XIX : Dion Alismir Azwin
Terbanding/Penggugat XX : Hernawan Rihadi
Terbanding/Penggugat XXI : Shanty RSB Hutauruk
Terbanding/Penggugat XXII : Anna Indah Sofiyani
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Duta Tunas Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat II : Zakariah
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok
Terbanding/Turut Tergugat IV : Hanariah SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat V : Siswadji SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : Mega Shinta Tjahja Putri SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Jakarta Harmoni
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Syariah
Turut Terbanding/Tergugat II : Dudit Dharmawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat IV : M Arief Rachman
206 — 134
198HetHerzieneIndonesischReglement:(1) Jika yang disita barang tetap, maka berita acara penyitaan itu) akandimaklumkan kepada umum, dengan cara sebagai berikut: jikabarang tetap itu sudah dibukukan menurut "OrdonansiBalikNama"(S.183427),denganmenyalinberitaacaraitudalamdaftartersebutpadapasal50"Ketentuanketentuantentangberlakunya danperalihanperundangundangan baru" (S.184810),danjikatidak dibukukanmenurut ordonansi tersebut, dengan menyalinberitaacaraitudalamdaftaryangdisediakan untukitudikantorPaniteraPengadilan Negen
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
392 — 767
Pemegang hak tanggungan dapat juga menjual dibawahtangan, parate eksekusi atau dengan mengajukan permohnaneksekusi kepada pengadilan negen;Bahwa Tergugat I/Terbanding dalam mengajukan permohonan PKPU yangberakhir PAILIT di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap TURUTTERGUGATI /Turut Terbanding tidak memenuhi Syarat Minimal Kreditoryang diatur dalam UndangUndang, dengan alasan sebagai berikut :a.Bahwa PT.
303 — 47
Bahwa dari kutipan di atas, pada bagian Khusus Surat Kuasa, terlihatjelas Penggugat hanya menyebutkan mengurus dan menyelesaikanperkara perdata di Pengadilan Negen Tangerang sebagai Penggugat namun tidak secara jelas menyebutkan terkait qgugatan apa apa yangdilakukan oleh Tergugat, hal ini sangat penting untuk dicantumkan dalamsuatu Surat Kuasa Khusus mengingat jenisjenis Gugatan lebih dari satu,misalnya gugatan perdata perbuatan melawan hukum,wanprestasi/ingkar jani, pembatalan perjanjian, dan lain
157 — 32
Selain itu saksi tidak pemah lagi menerima kwitansipembelian pasir atau sirtu;Bahwa sepengetahuan saksi bendahara proyek pembangunan USB SMANegeri Nusa Tabukan adalah saudara CORLEIN SAMAHATI atau yangbiasa di panggil kak OPO;Bahwa pernah tanda tangan kwitansikwitansi mengenai pasir dan sirtuuntuk pembangunan USB SMA Negen Nusa Tabukan di Kantor DinasPendidikan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2017 (saya tidak ingatlagi hari, tanggal dan bulannya) kirakira 1 (satu) bulan setelahpembangunan USB SMA
153 — 172
Anggaran 2016 pada DesaKou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula.Bahwa Terdakwa kenal terdakwa saksi Basir Duwila Alias Om Ba, sebagaiKepala Desa Kou dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa Terdakwa Bendahara Desa Kou sampai sekarang berdasarkan SuratKeputusan Kepala Desa Kou Nomor : 141/06/KPTS.01/DKKMT/1/2015 TentangPengangkatan Bendahara Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur tanggal 28Desember 2015.Bahwa Tugas Terdakwa selaku Bendahara Desa berdasarkan pasal 7 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negen
257 — 179
Sertifikat Training of Trainer (ToT) Audit Bantuan Luar negen di PusatPendidikan dan pelatihnan Badan Pengawas Keuangan daPembangunan (BPKP) tahun 2007;c. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tahun 2010;d. Sertifikat assesor kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dariBadan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan LKPP tahun 2010 danperpanjang tahun 2013;e.
490 — 232
Perjanjian telah menyepakati ketentuan sebagai berikut:Halaman 2 dari 804 Halaman PUTUSAN Perkara Perdata No. 315/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST1) Setiap sengketa atau beda pendapat antar Para Pihak yang berhubungandengan Perjanjian Antar Pemegang Saham ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; 2) Bilapenyelesaian secara musyawarah tidak berhasil dicapat, maka setiapsengketa atau beda pendapat antar Para Pihak yang berhubungandengan Perjanjian Antar Pemegang Saham ini akan diselesaikan diPengadilan Negen
Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban dalam pokokperkara, duplik, replik, kKesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalampokok perkara diajukanbelakangan atau kemudiandanhanya diperlukan apabila eksepsi kompetensi absolut yang diajukan telahditolak oleh Pengadilan Negen. b. Prof. Dr.
PT. GASINDO PRATAMA SEJATI
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA
1069 — 2219
Berikut kutipannya:Pasal 3 huruf c Peraturan BPH Migas No. 8 Tahun 2019;Pengaturan pemberian Hak Khusus pada Kegiatan Usaha Gas BumiMelalui Pipa Bertujuan:a...b. ...c. menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan GasBumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhandalam negen;d....@....Halaman 78 dari 397 halaman Putusan Nomor 78/G/2020/PTUN.JKt.37.Hal ini karena, dengan adanya pipa untuk kepentingan sendiriTergugat Il Intervensi, maka kehandalan penyaluran gas bumi akanterjaga
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
376 — 674
Totok Sumedi, IwanSetiawan, Priyanto Pratikno alias Enthuk, Ahmad Zaini, Heri Purwanto, ArifSulistyono, Sari Rejo, dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah kiranya bahwaTerdakwa SUNARTI SETYANINGSIH telah memenuhi sebagai subjek hukum yangmempunyai kualitas/kedudukan sebagai pegawai negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pegawai negen ini telah terpenuhisecara sah dan meyakinkan secara hukum sebagaimana fakta yang terungkap
224 — 86
Sertifikat Training of Trainer (ToT) Audit Bantuan Luar negen di PusatPendidikan dan pelatihnan Badan Pengawas Keuangan daPembangunan (BPKP) tahun 2007;c. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tahun 2010;d. Sertifikat assesor kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dariBadan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan LKPP tahun 2010 danperpanjang tahun 2013;e.
92 — 54
Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukanAd. 1. tentang Unsur pegawainegeri atau orang selain pegawai negeriBahwa yang dimaksud "pegauai negen berdasarkan pasal 1 butir ke2UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputia. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundangtentang
119 — 25
bertentangan dengankevajibannya, atau Pegawai Negeri yang menerima hadiah atauJanji itu. telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengankevajibannya seperti dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP,tetapi sudah cukup jika pelaku tindak pidana korupsi itu pada waktumemberi hadiah atau janji kepada Pegavwai Negeri adahubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang melekatpada jabatan atau kedudukan, atau yang oleh pelaku tindak pidanakorupsi dianggapmelekat pada jabatan atau kedudukan dariPegawvai Negen