Ditemukan 7055 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : neken nexen negeri neneng nenek nenen nagen neger negel negei
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
192 — 83
  • Sertifikat Training of Trainer (ToT) Audit Bantuan Luar negen di PusatPendidikan dan pelatihan Badan Pengawas Keuangan daPembangunan (BPKP) tahun 2007;Sertifikat pendidikan dan pelatinan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tahun 2010;Halaman 197 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.d.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
449 — 1216
  • perusahaan swasta milik perorangan dan berdasarkanuraian tersebut dan dengan dihubungkan uraian sebelumnya Majelis Hakimberpendapat terdakwa JUVENTIUS , SE. selaku Head Accounting PT TIRTAAMARTA BOTTLING (TAB) COMPANY bukanlah termasuk dalam golonganyang dimaksud sebagai Pegawai Negeri ;Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa JUVENTIUS , SE. tersebutbukan termasuk dalam golongan sebagai Pegawai Negeri maka Majelis Hakimberpendapat terdakwa adalah termasuk dalam golongan orang lain selainPegawai Negen
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
AMIR GAOS LATUCONSINA
252 — 511
  • UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurutketentuan Pasal 1 ayat (1) undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang danatau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badanhukum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor892/K/PID/1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidanakorupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negen
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
171 — 73
  • Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasimenurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undangundang tersebut di atas adalah kumpulanorang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupunbukan badan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor892/K/PID/1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidanakorupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negen
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 21-06-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
889 — 675
  • Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara:Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkandalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ini adalah apakahTerdakwa memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negen atau penyelenggaranegara atau tidak;Menimbang, bahwa kata atau dalam unsur pegawai negeri ataupenyelenggara negara ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan,artinya apabila memenuhi salah satu kualifikasi saja, yaitu sebagai pegawaiHalaman 255 dari 341 Putusan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
139 — 39
  • sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperolehTerdakwa dari tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta hukum yang telah diuraikan di atasdalam perkara aquo terdapat dua perhitungan kerugian negara oleh ahli, selakuauditor BPK RI, sejumlah Rp. 4.092.896.533,50 (empat miliar sembilan puluh duajuta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga koma limapuluh rupiah) (Total Loss), sedangkan hasil Pemeriksaan fisik yang dilakukan olehAhli Teknik Politeknik Negen
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
204 — 142
  • pencabutan dan pembatalan suratsertipikat adalah sematamata wewenang Kantor Pendaftaran danPengawasan Pendaftaran Tanah, bukan wewenang PengadilanNeger.G Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 620K/Sip/Pdt/1999 tanggal 29121999 menyatakan: Bila yang digugatadalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahpengadilan tata usaha negara, bukan wewenang Pengadilan Negen
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
451 — 2300
  • Keluarga Besar Ikatan Alumni SMU Negen 1 Sekayu angkatan 1999 No.01/SMUN 1 Sekayu/II/2012 Tgl.4Pebruari 2012728. Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kab.Muba No.06/ANT/SEKRTAF05/PDPM/201 3Tgl. Januari 2013729. Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kab. Banyuasin No.01/SALIMAH/212 Tgl.730. Yay asan DARUL ILMI Kel.Seterio Kec.Banyuasin III No.013/DV/BANX/2012 Tgl. September2012731.
    Kertapati untukbiay a Rehab Atap dan pengadaan bantuantenda BerdasatkanPerjanjian HibahNomor 900/01314/BPKAD/2013 dan Nomar 21/PENMAS VI/II/2013 tanggal 08 April2013 742.07/05/2013 02850/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Ikatan Alumni SMU Negen 1 Sekayu Kab. Musi Banyuasinuntuk biaya Pelaksanaan Temu Alumni.
    Keluarga Besar Ikatan Alumni SMU Negen 1 Sekayu angkatan 1999 No.01/SMUN 1 Sekayu/II/2012 Tgl.4Pebruari 2012728. Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kab. Muba No.06/ANT/SEKRTAF05/PDPM/20 1 3Tgl. Januari 2013729. Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kab. Banyuasin No.01/SALIMAH/212 Tgl.730. Yay asan DARUL ILMI Kel.Seterio Kec.Banyuasin III No.013/DVBANX/2012 Tgl. September2012731.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
172 — 67
  • kalau menurut ahli itu gratifikasi bukan penyalahgunaanwewenang, karena begini kalau di dalam Pasal 12 B dikatakanpenyelenggara negara atau pegawai negen yang menenma gratifikasidianggap suap manakala kalau si penerima gratifikasi itu melakukanperbuatan yang bertentangan dengan jabatannya atau kedudukannyaberarti disini dia melanggar sumpah jabatannya, tetapi bukan dalam bentukpenyalahgunaan wewenang, karena dia tidak berwenang di dalam prosesitu, kalau dia masuk di dalam proses itu misalnya PPK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2566 — 2273
  • DEDEN DENI PURNAMA untukmembelikan jam tersebut di luar negen. Saya tidak mengetahui di negaramana jam tersebut dibeli dan siapa yang melakukan pembayaran.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
243 — 85
  • Pidana Korupsi padaHal 127 dari 587 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2014/PN SmgPengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan UndangUndang Nomor46 tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu, berupa perbuatanmenempatkan, mentranstfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membavwe keluar negen
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 25/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 3 Desember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
98 — 81
  • Drs Pardinal DT Tan Kiamek, untukdinas dalam rangka Konsultasi Tentang tata cara Evaluasi ranperda APBDkementrian dalam Negen tanggal 14 September 2011 s/d 17 September2011 yang diketahui oleh an. Rahmat Realson. SH. MM bertanda Tangandan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PesisirSelatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an mentri dalam negerian. Drs.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1069 — 239
  • DEDEN DENI PURNAMA untukmembelikan jam tersebut di luar negen. Saya tidak mengetahui di negaramana jam tersebut dibeli dan siapa yang melakukan pembayaran.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
397 — 1194
  • Hanakau, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Papan Lunik, Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau, Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Ayat (5) Rog yang menentukan:Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut,Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negerigugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negen