Ditemukan 7134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bendera banterang bendarana bendrong benprang bendrung binderang bentarang berperang benturang benwenang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 29/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
Hendra Kusumah
Tergugat:
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok
414 — 261
  • Karena ini berkaitan dengan tanah fasos fasum,maka agar masalahnya terang benderang maka semua pihaknya kamiundang, juga termasuk Camat, Lurah, RT. RW. organisasi lainnya;Saksi menyatakan pernah melihat Peta Situasi Bukti T8A yang ini, di siniada stempelnya;Pada saat proses penyerahan saksi tidak terlibat, tapi pada waktu rapatyang kami selenggarakan itu ditanyakan oleh H. Hasan HS sendiri danditanyakan juga oleh kami. Saat itu Firlli menyatakan bahwa semuadatanya ada di BPN.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg.
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SAIFUL ROKHMAN
90 — 27
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum :jika teks atau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, makatidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakatayang jelas berarti penghancuran hukum (interpretation cessat in Claris,interpretation est perversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman197).
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 17/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 9 Juli 2015 — - ADE SWARA - NURLATIFAH
245 — 200
  • Sebagai Pembuat (dader) maka dengan sendirinyaTerdakwa IlNurlatifah haruslah memenuhi kriteria khusus sebagai subyekhukum dalam dakwaan pokoknya (pasal 12 huruf e UU PTPK), yaitu sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, padahal Terdakwa IINurlatifahsecara jelas dan terang benderang bukanlah Pengawai Negeri atauPenyelanggara Negara ;Bukan pada tempatnya Terdakwa IlNurlatifah didakwa menggunakan Pasal12 huruf e UU PTPK namun haruslah mengacu pada pasalpasal pemerasandalam KUHPidana.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
518 — 437
  • Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo pada halaman 49 bukunyaberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, penerbitLiberty, Yogyakarta, 1993, menjelaskan bahwa Suatu tuntutan hakharus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan merupakansyarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hakhak itu olehpengadilan guna diperiksa: point dinterest, point daction.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah terang benderang dantanpa keraguraguan bahwa Penggugat sama sekali tidak berkualitasHalaman 86
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
198 — 728
  • Kalimantan Concrete Engineering(PT.KCE) adalah agar status harta warisan pewaris (Djuhransyah bin Basri)menjadi terang benderang dan jelas, dan dalam pelaksanaan audit independenttersebut tidak ada yang dirugikan, karena menurut pendapat Majelis Hakimtidak ada suatu bentuk pengambil alinan atas objek saham secara sepihak dantidak ada bentuk pengalihan atas assetaset perusahaan secara sepihak, danhanya memberikan akses datadata dan dokumendokumen terkait denganobjek waris pewaris yang berupa saham
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
66 — 55
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atauredaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankanlagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (VariaPeradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Agustus 2020 —
703 — 1618
  • Biasanya pelaku TPPUmelakukan pembelanjaan asset biasanya hanya salah satuperbuatan saja, dimana kalau dibelanjakan dengan nama sendiriakan terang benderang. Ketika dia tahu kalau itu uang dari hasilkejahatan tentu tidak ingin kalau uang itu berasal dari hasilkejahatan, maka caracara yang dilakukan bermacammacamseperti menggunakan nama orang lain, pinjam rekeningperusahaan dll;Bahwa dalam BAP ahli Nomor 17 halaman 7 dan halaman 13sama persis.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-12-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 Desember 2011 —
36 — 12
  • Terlebih perbedaan hukum pidana danhukum perdata tidak begitu benderang, kabur sedangkan istilah onrechtmatigedaad danwederrechtelijk memiliki makna yang sama;Bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan audit terhadappenggunaan dana BOS di SMPN 2 Jabung belum tuntas dalam perhitungannya dan Inspektorattersebut bukan lembaga independent dalam melakukan audit sehingga hasil auditnya hanyamerupakan pedoman Ssaja;Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang lain sudahdipertimbangkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
55 — 12
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Ni Made Widyastuti, SH.
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI.
358 — 208
  • Kemudian berdasarkan keahlian danpengalaman yang dimilikinya, seorang Ahli akan menganalisis, merekonstruksiserta menyimpulkan sesuatu keadaan berdasarkan suatu teori, asas atau normasesuai dengan keahlian dan pengalamannya yang bertujuan untuk dapatmenjadikan terang benderang suatu masalah;Menimbang, bahwa pada asasnya nilai kKekuatan pembuktian keteranganahli adalah bersifat bebas (vnj bewijskracht), dalam keterangan ahli tidak melekatHalaman 159 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Ginnilai
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — - Terdakwa-I Suhemi, Koptu NRP 31950342140474 - Terdakwa-II Indriya Lesmana, Pratu NRP 31140042071195,
396 — 131
  • menyuruh Terdakwall untukmenyiapkan selang dari rumahnya yang = akandipergunakan sebagai alat menginterogasi korbanwalaupun dalan kenyataannya Terdakwa2 tidak jadimembawa selang karena setelah dicari di rumahnyatidak ditemukan adanya selang.Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut telah dengannyata menunujukkan adanya suatu rencana yangterjalin dan tersimpul perbuatan para pelaku/paraTerdakwa dan faktafakta tersebut adalah faktafaktahukum yang terungkap dipersidangan yang telahdengan jelas dan terang benderang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
502 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 173 K/Pid.Sus/2016Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berstatus badan hukum koperasi sejaktahun 2002 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi;Demikian pula Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang sesuaidengan fakta persidangan secara terang benderang memupuk modalpenyertaan untuk membiayai usaha koperasi, di mana modal para mitraadalah modal penyertaan bukan simpanan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
783 — 784
  • Hal ini juga berlaku pada KBLInya; Bahwa penjualan langsung memiliki ciriciri sebagai berikut, yaitu tanpa agendistribusi atau perantara; Bahwa perbedaan penjualan tanah melalui makelar dengan penjualanlangsung adalah orang yang menjual tanah tidak termasuk pelaku usaha,dimana pelaku usaha adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi secarateruS menerus dan benderang, artinya tidak ditutuptutupi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2010 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/PID.SUS/2009
Tanggal 15 Maret 2010 — AULIA THANTAWI POHAN, DKK
373 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rencana untuk menyisihkan dana atau kekayaan Blsebesar Rp. 100 milyar yang ada di YPPI kemudian pada akhirnya RDGmenghasilkan keputusan penyisihan dana BI sebesar Rp. 100 Milyar.Secara terang benderang keputusan ini sama sekali tidak termasuk dalamkebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis" ;Dalam pertimbangannya Judex Facti Tingkat Banding telah tidak konsistenkarena RDG tanggal 3 Juni 2003 dan RDG 22 Juli 2003 adalah merupakantindak lanjut kebijakan yang telah dibahas dan disetujui oleh RDGsebelumnya
    dibahas dandiputuskan pada RDG tanggal 3 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli2003 yang membicarakan masalah adanya komitmen RDG sebelumnya(RDG tanggal 22 April 2003 dan RDG tanggal 24 April 2003 yang belumdirealisasikan) yaitu untuk : (1) pemberian bantuan dana pada mantanDireksi BI yang sedang menghadapi masalah hukum dalam kasusBLBI, termasuk penyelesaian Amandemen UndangUndang No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (2) rencana untuk menyisihkandana/kekayaan BI sebesar Rp. 100 milyar secara terang benderang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
633 — 406
  • Hal ini juga berlaku pada KBLInya;Bahwa penjualan langsung memiliki ciriciri sebagai berikut, yaitu tanpa agendistribusi atau perantara;Bahwa perbedaan penjualan tanah melalui makelar dengan penjualanlangsung adalah orang yang menjual tanah tidak termasuk pelaku usaha,dimana pelaku usaha adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi secaraterus menerus dan benderang, artinya tidak ditutuptutupi. Sementara menjualHal 105 Putusan No.869/Pid.Sus/2020/PN.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
216 — 79
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
661 — 273
  • Surat AHU tanggal 15 Desember 2010 nyata dan terang benderang bahwa susunan pemegang saham PTSung Putera Persada yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan adalah berdasarkan AktaNo. 106 tanggal 28 Oktober 2010 dibuat dihadapan Tergugat ("Akta No. 106"). Belum pemah adaperubahan susunan pemegang saham dan atau pengurus PT Sung Putera Persada sesudah Akta No. 106tersebut, jikapun ada quod non, berdasarkan ketentuan UU PT (hakhak pemegang saham) jo.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
274 — 145
  • Sinar Terang Benderang dengan jumlah karyawan 550 Orang; PT. SNG Garmindo dengan jumlah karyawan 722 Orang ; PT. Sumber Mitra Gasutri dengan jumlah karyawan 1.281 Orang ; PT. Sung Bo Jaya dengan jumlah karyawan 2.000 Orang ; PT. Taehan Textile dengan jumlah karyawan 264 Orang ; PT. Taitat Putera Rejeki dengan jumlah karyawan 300 Orang ; PT. Trinunggal Komara dengan jumlah karyawan 2.210 Orang ;Halaman 101 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDG PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
216 — 115
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas,berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
107 — 15
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuran hukum(Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan, Nomor335 Oktober 2013, halaman 197).