Ditemukan 750 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
184 — 71
Tidak adabukti secara mentalbahwa terdakwamemiliki niat jahatatau diuntungkandengan peristiwamelawan hukumtersebut Ad.c Kesimpulan dan Permohonan Putusan BebasBerdasarkan uraianuraian tentang kekeliruan, kekhilafan serta pengesampingkanalat bukti surat dan saksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertamasebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya dihubungkan dengan faktafakta hukumyang telah membuktikan ketidak tepatan dalam pertimbangan yuridis Majelis Hakimtingkat pertama, maka untuk hal
113 — 72
MH telahpula ikutberacara dalam sidang peradilan (LIGITASI) pada tanggal30 September 2019.Halaman 12 dari 86, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN CkrBahwa cacat hukum atas gugatan Penggugat Konpensi jugaterdapat dalam ketidak tepatan (alamat palsu) yang dibuatterhadap salah satu Tergugat yaitu Tergugat XIV dan TurutTergugat (sebagaimana fakta dari Surat pemanggilan (Relaas)yang dilakukan oleh Juru Sita telah ternyata alamat tersebut(palsu) tidak diketemukan).Bahwa oleh karena Penggugat telah dengan sengajamemasukkan
PT Dreamland Bali
Tergugat:
Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong
Turut Tergugat:
1.PT Manor Tirta Puncak
2.Eunika Wahyu Prasetyanti,SH
119 — 72
terlebih lagi dalil Tergugat maupun Para Turut Tergugat yangmendalilkan Eksepsi perihal alamat namun fakta hukum yang bersangkutanhadir dalam sidang Mediasi adalah suatu dalil yang tidak patut dipertimbangkankarenanya Eksepsi demikian menyebut sebagai Error In Persona adalahkeliru;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dan suratgugatan Penggugat ternyata eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat telahkeluar dari pokok persoalan dalam surat gugatan Penggugat, sedangkanmengenai ketidak tepatan
WASESO ST
Tergugat:
1.ROESTINA CAHYO DEWI
2.PT LADEWINDO GARMENT MANUFACTURER
96 — 26
Laweyan,Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan demikian maka eksepsi Tergugat IItersebut tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II selanjutnya, tentang penulisantercantum dua posita dengan angka yang sama akan tetapi materi berbeda,menurut Majelis Hakim hal itu hanya dikarenakan ketidak tepatan dalampenulisan saja, dan tidak akan menjadikan gugatan menjadi kabur, dengandemikian maka eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi
Yuhanizar, S.Pd
Tergugat:
1.JAYA BIN IMAN
2.MAJA BIN IMAN
3.MANI BINTI IMAN
4.MANAH BINTI IMAN
5.MAYA BINTI IMAN
6.MARTA BIN IMAN
7.ENAS
8.NENIH
9.NENAH
10.NENGSIH
11.NIRMAN
12.EED BIN JAYADI BIN IMAN
13.ADE BIN JAYADI BIN IMAN
14.MAS HIKMAT DARMAWAN
15.MAGDALENA SUYANTO
Turut Tergugat:
1.PPAT DURACHMAN, SH
2.NOTARIS SRI KUSUMASTUTI
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
158 — 143
MH telahpula ikut beracara dalam sidang peradilan (LIGITASI) pada tanggal30 September 2019.Halaman 12 dari 86, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN CkrBahwa cacat hukum atas gugatan Penggugat Konpensi jugaterdapat dalam ketidak tepatan (alamat palsu) yang dibuatterhadap salah satu Tergugat yaitu Tergugat XIV dan TurutTergugat (sebagaimana fakta dari Surat pemanggilan (Relaas)yang dilakukan oleh Juru Sita telah ternyata alamat tersebut(palsu) tidak diketemukan).Bahwa oleh karena Penggugat telah dengan sengajamemasukkan
1.Efi Janita
2.David Surya Dharma
Tergugat:
2.PT Masabaru Guna Persada
3.BONEVASIUS NOBER DARMUN
153 — 122
Dengan ditariknya TERGUGAT Ildalam kaitan hukum selaku pribadi dalam gugatan a quo oleh PARAPENGGUGAT, menjadi dasar adanya ketidak tepatan / kekeliruandalam merumuskan pihak Tergugat yang dilakukan PARAPENGGUGAT dalam gugatan a quo dan hal tersebut dapat dikatakansebagai ERROR IN PERSONA (GUGATAN A QUO TIDAK TEPATSASARAN). Untuk sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia MajelisHakim yang mengadili perkara a quo, PARA TERGUGAT mengutipPutusan Mahkamah Agung RI.
123 — 25
enam juta delapan ratussepuluh ribu rupiah) tersebut telah dibaya rkan oleh Penguna Anggaran kepadaTerdakwa/Jimmy Sumendap, SE selaku rekanan dalam Pengadaan 2 (dua) unitMinibus Mobile Service/Mobil Pelayanan KTP sedangkan yang dibelanjakan olehCV Empat Saudara/Terdakwa baru sejumlah Rp. 816.410.000, (delapan ratus enambelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ,sehingga oleh karena Terdakwa tidakmempergunakan dana tersebut sepenuhnya untuk Pengadaan 2 (dua) unit mobilPelayanan KTP serta ketidak tepatan
95 — 33
tanggal 23Oktober 1984 : gugatan yang tidak menyebutkan batasbatas objeksengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak daat diterima.Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat telahjelas disebutkan letak, batasbatas dan luas obyek sengketanya secara jelas.Dalam pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta obyek sengketa tersebutberada sesuai dengan letak/alamat dan batasbatas yang ada dalam suratgugatan hanya saja batas sebelah utara yang tidak sesuai, maka denganadanya ketidak tepatan
311 — 483 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk menentukan perbuatan diskriminasi tertentu beralsan atau tidakmaka diperlukan analisis seksama serta pengimbangan teliti mengenaikepentingan pelaku usaha yang melakukan kegiatan diskriminasi danpelaku usaha yang terkena kegiatan diskriminasi tersebut.Bahwa ketidak benaran, ketidak tepatan dan kekeliruan putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang menguatkan putusan Majelis KPPU dapatPemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :a.
231 — 113
Bahwa terdapat beberapa ketidak tepatan yang harus kami terangkanlebih lanjutuntuk menanggapi pernayataan pen ggugatpada posita nomor44 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h adalah sebagai berikut:a. Bahwapermohonan yang diajukan oleh sdr. Welly bukan permohonanpeningkatan hak atas tanah.b. Bahwa tidak dapat diproses lebih lanjut terhadap permohonan sdr.Welly dikarenakan terdapat tumpang tindih yang berdasarkan padapeta tunggal Kantor Pertanahan sudah sangat beralasan.
XIX meminjam warkah tanah kepadatergugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 20/G/2012/TUNmerupakan salah satu upaya dalam rangka mengamankan warkah Sertifikattanah tersebut pada waktu itu, dengan penjelasan diatas pernyataanHalaman 217 dari 240 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tarpenggugat yang berbunyi Tergugat XIX tidak berupaya untuk mengambilwarkah tersebut dari tergugat, dst..... pada positanomor 44 hurufb, adalahpernyataan yang tidak tepat;Bahwa terdapat beberapa ketidak tepatan
71 — 11
Karena proses penyelesaian tindak pidana pemilu tdak mungkin akan singkrondengan pentahapan penetapan hasil Penghitungan suara pemilu secaranasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat 1 (satu) tersebut Dan hal ini akan berakibatterjadinya ketidak tepatan dan ketidak akuratan dalam proses dan waktu yang ditentukandengan tujuan yang ingin dicapai didalam Pasal 265 ayat (1) itu sendiri, sehingga dapatmenimbulkan ketidak pastian hukum.Bahwa unsurunsur Pasal 265 ayat (1) UU RI No. 08 tahun 2012
246 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekumuhan dan kekurang tepatan dalampenempatan lokasi pembuangan sampah, merupakan sumberpencemaran udara (bau), hingga menyebabkan kurang nyamannyalingkungan Kota Depok. Terdegradasinya lingkungan hidup, bukansaja disebabkan oleh lingkungan permukiman masyarakat, tetapijuga ditimbulkan oleh industri dengan berbagai bentuk cemaranudara yang secara berangsurangsur menyebabkanterdegradasinya kenyamanan lingkungan.
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketidak tepatan ini juga karenasama sekali tidak dijelaskan dalam Keputusan 1007 tersebut, bahwa BPPBB bagian Daerah disesuaikan dengan kewenangan penagihan, semisal :1. Untuk Kabupaten/Kota diberikan BP PBB hanya dari sektor Pedesaandan Perkotaan.2. Untuk Provinsi di luar DK! Jakarta tidak diberikan BP PBB disebabkantidak diserahi wewenang penagihan terhadap seluruh sektor PBB.Hal. 111 dari 123 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/20103.
181 — 44
Bahwa Tergugat 2 tidak keberatan dan menyatakan setuju atas kebenarannya danmenyatakan sependapat terhadap daiildalil dalam Gugatan Penggugatsebagaimana terurai dalam Gugatan Waris Nomor: 300/Pdt.G/2019/PA.JS, Tergugat2 juga mengakui kedudukan hukum berdasarkan legalitas yang tepat dan telahsesual berdasarkan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku yangdikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, terkecuali Kalhal yang Tergugat2 menganggap terdapat ketidak tepatan terkait poinpoin dalam
72 — 45
Sumba Timur terjadi ketidak tepatan waktu penyelesaianpekerjaan yang seharusnya selesai tanggal 31 Mei 2009 namun dinyatakan 100% oleh konsultan PT.
131 — 18
ADB atas ketidak tepatan waktupelaksanaan pekerjaan tersebut. ; Bahwa saksi di CV. Artika Cita Karya, sejak (24 Januari 2001 s/d Juni 2001) sebagaiFree Line (karyawan lepas) dan antara saksi dan CV. Artika Cita Karya tidak adakesepakatan/perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban serta tugas dan wewenangsaksi sebagai pengawas lapangan pada pembangunan Mesjid Agung Babussalam..
73 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian sepanjang kreasi atautindakan pada pelaksanaan pengadaan tidak ada kesengaiaan kerugiannegara serta bila ada kekurang tepatan kewenangan atau penerapanadministrasi agar dinilai sebagai pelanggaran administrasi saja. Hal inidimungkinkan sekali mengingat banyaknya berbagai aturan yangHal. 145 dari 190 hal. Put.
5153 — 11152
ahli bagian akhir sebelumpemberkasan, karena kita gunakan saja definisi penyidikan itu, dalam tehnispenafsiran setiap anak kalimat yang ada dibelakangnya itu harusmerupakansebuah proses yang terjadi kemudian, itu dalam ilmu penafsiranseperti itu berkenaan dengan proses, oleh karena itu menetapkan tersangkadalam bahasa KUHAP artinya menemukan tersangka itu mengandungperintah aktif jangan ditetapkan saja habis itu tidur, sudah ditetapkan satutahun yang lalu belum diapaapain itu menunjukkan ketidak tepatan
1009 — 588
KASKUS tidak dapat dituntut untuk segala pernyataan,kekeliruan, ketidak tepatan atau kekurangan pada segala kontenHalaman 50 dari 174 Putusan No. 133/ Pid.B/ 2012/ PN. PWKyang dikirim oleh anggota situs atau pengunjung pada forumforum di KASKUS. KASKUS tidak bertanggung jawab atasketepatan isi informasi dari peserta forum manapun, dan tidakakan mempunyai tanggung jawab hukum untuk hasil diskusi diforum;c.
81 — 29
Disamping ituketidak tepatan waktu dan kekurangan pembayaran oleh wajib retrebusitersebut diketahui setelah atau pada saat penerapan Perda Nomor 6 tahun2012 artinya dilaksanakan dulu Perda itu baru diketahui apakah tepat waktuatau ada kekurangan pembayaran.