Ditemukan 7759 data
46 — 12
ruangan Kepala Sekolah sedangkan 4 (empat) WakilKepala Sekolah ruangannya tidak dekat dengan ruangan saksi ; 144 Bahwa saksi tidak pernah tahu ada rapat sosialisasi tentang dana BOS ; Bahwa jumlah murid/siswa pada saat saksi menarik uang Komite ada 397 orang ; Bahwa pada tahun 2008 persiswa ditarik uang Komite sebesar Rp.1.500,, tahun 2009persiswa ditarik sebesar Rp.15.000, dan tahun 2010 persiswa ditarik sebesarRp.15.000, ; n n nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa untuk pungutan
171 — 706 — Berkekuatan Hukum Tetap
DjokoPramono bahwa mereka Terdakwa terbukti bersamasama menerima danmempergunakan uang sebesar Rp. 2.425.000.000,00 (dua milyar empatratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pungutan kepadapara rekanan Proyek PEMJADIG 2003 dan dibiayai oleh APBN, yangkemudian oleh mereka Terdakwa dipergunakan untuk menyuap paraanggota DPR RI yang membantu disahkannya anggaran ProyekPEMJADIG 2003 ;Bahwa Judex Facti juga telah mengesampingkan fakta bahwa uangyang dipergunakan untuk menyuap Anggota DPR
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
GUSTIA LAZUARDI
284 — 102
Lazuardi Nip 198100629 201001 1 003 Pangkat Pengatur Golongan IIc Jabatan Terakhir Pengelola Wajib Pajak Daerah pada UPT PPD Wilayah Sanggau Unit Kerja Lama Badan Pemerintahan Daerah Instansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 8 Juli 2020;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cuti Tahunan atas nama Gustia Lazuardi Nomor: 851/74/BKD-A Tanggal 28 Juli 2020;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Hendrono
1 (satu) bundel daftar table rincian hasil verifikasi pungutan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
220 — 111
MDNpemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahKabupaten Labuhanbatu Utara dengan fungsi sebagai berikut :a.Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangandan aset daerah.. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, merumuskan penetapan perdatentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah, APBD dan PAPBD.Menyelenggarakan evaluasi dan merumuskan penetapan evaluasi tentangrancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan ranperdes tentangretribusi dan pungutan
1.Hery Susanto
2.Aidil Raya Putera, SH.
Terdakwa:
Hj. NURMINA, S.Pd. SD. Binti BAHTIAR
141 — 67
dan penggunaan;f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOSyang diterima; h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakanbahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai Naskah PerjanjianHibah BOS;i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;j. untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakanoleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolahterkaitkebijakan pendidikan bebas pungutan
163 — 157
Untuk mark up, pada waktu auditor menyimpulkan bahwaharganya tidak wajar, maka ada 4 metode untuk mencari harga wajar, pertamadengan harga perolehan/harga toko, kedua, membandingkan dengan barangsejenis, ketiga, jika barang sangat spesifik dan tidak ada di pasaran, maka hargayang dihitung oleh ahli, keempat harga yang ditawarkan oleh rekanan lain yangkalah, tetapi kekalahannya karena rekayasa ;Bahwa Masingmasing kasus punya metode sendiri dalam perhitungan kerugiankeuangan negara, misalnya pungutan
214 — 14
menerima dana SWDKLLJtersebut dan dana tersebut nanti diterima pada hari Seninnya denganjumlah penerimaan double (2 tanggal) dan penyetorannyapun 2 (dua)tanggal penerimaan di Bank BRI;Bahwa setelah melihat dari 51 (Lima Puluh Satu) data kendaraan barutersebut, Jasa Raharja tidak pernah menerima lembaran warna hijau,sehingga kami Jasa Raharja tidak menerima dana SWDKLLJ Tahun 2012 ;36> Bahwa jika 51 (Lima Puluh Satu) unit kendaraan roda empat yang tidakdisetorkan oleh Terdakwa AJlan, SSi maka tarif pungutan
1269 — 2939
Reboisasi kepada negara ; Bahwa setelah dokumen garansi tersebut disampaikan kepada Dinas KehutananKabupaten Samosir, maka lIzin Pemanfaatan Kayu diterbitkan pada tanggal 16Januari 2013 (sesuai dengan bukti surat lampiran 16) dan selanjutnya dilakukanpenebangan kayu di lokasi sekitar 600 (eman ratus) hektar; Bahwa tugas pengawasan terhadap penebangan kayu tersebut dlakukan olehKantor Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir dan Saksi wajib melaporkan tentangberapa kubik kayu yang telah ditebang dan besarnya pungutan
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
SUHARDI AMRI
74 — 52
- 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan.
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021.
- 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020.
- 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya.
- 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK
- 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas.
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
844 — 406
Eva;Bahwa untuk reward orang lain tidak tahu;Bahwa sebagai member tidak ada biaya dan tidak ada pungutan biaya;Bahwa Teguh Gunawan bukan pegawai / Pengurus PT.
I PUTU KISNU GUPTA, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ANAS, S.T
289 — 276
Ulis Dewi Purwanti sebagai Saksi Pada Tanggal 15 Februari 2024 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Pemerintah Desa Kletek;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN di Sidoarjo antara Sdr.
Disita dari Sdr. ARDHI PADMA YUDHA K.
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
NURUL KHAIR, SE
68 — 49
- 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan.
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021.
- 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020.
- 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya.
- 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK
- 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas.
57 — 8
CV KHARISMA TEKNIK, setelah dikurangkandengan pungutan pajak maka realisasi penerimaan yang diterimaseluruhnya sebesar Rp. 1.583.931.236, (Satu Milyar Lima RatusDelapan Puluh Tiga Juta sembilan ratus Tiga Puluh satu Ribu DuaRatus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan atas penerimaan pembayarantersebut oleh HM YUSRAN diserahkan/dikirimkan kembali kepadaGUSTI RUDY ALAMSYAH dengan cara ditransfer ke dalam rekeningBank Kalsel Nomor 003.03.01.12336.2 an.
CV KHARISMA TEKNIK, setelah dikurangkandengan pungutan pajak maka realisasi penerimaan yang diterimaselurunnya sebesar Rp. 1.583.931.236, (Satu Milyar Lima RatusDelapan Puluh Tiga Juta sembilan ratus Tiga Puluh satu Ribu DuaRatus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan atas penerimaan pembayarantersebut oleh HM YUSRAN diserahkan/dikirimkan kembali kepadaGUSTI RUDY ALAMSYAH dengan cara ditransfer ke dalam rekeningBank Kalsel Nomor 003.03.01.12336.2 an.
135 — 12
CV KHARISMA TEKNIK, setelah dikurangkandengan pungutan pajak maka realisasi penerimaan yang diterimaseluruhnya sebesar Rp. 1.583.931.236, (Satu Milyar Lima RatusDelapan Puluh Tiga Juta sembilan ratus Tiga Puluh satu Ribu DuaRatus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan atas penerimaan pembayarantersebut oleh HM YUSRAN diserahkan/dikirimkan kembali kepadaGUSTI RUDY ALAMSYAH dengan cara ditransfer ke dalam rekeningBank Kalsel Nomor 003.03.01.12336.2 an.
CV KHARISMA TEKNIK, setelah dikurangkandengan pungutan pajak maka realisasi penerimaan yang diterimaselurunnya sebesar Rp. 1.583.931.236, (Satu Milyar Lima RatusDelapan Puluh Tiga Juta sembilan ratus Tiga Puluh satu Ribu DuaRatus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan atas penerimaan pembayarantersebut oleh HM YUSRAN diserahkan/dikirimkan kembali kepadaGUSTI RUDY ALAMSYAH dengan cara ditransfer ke dalam rekeningBank Kalsel Nomor 003.03.01.12336.2 an.
94 — 58
TPK/2015/PNDps.264dilakukan pembyaran dengan uang hasi pungutan sejumlah Rp.411.100.000, setelah dilakukan perekayasaan dalam pelunasan kreditsebagaimana terurai maka selanjutnya diajukan permohonanrekomendasi ke Dinas Peternakan Kabupaten Gianyar, denganmembawa surat pelunasan yang tela direkayasa tersebut, setelah adarekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Gianyar, makadicairkan kredit sebagaimana dijanjikan di atas, namun uang kreditKKPE tidak digunakan untuk pengembangan usaha peternakansebagaimana
1.HANDRI, S.H.
2.YUSRIL ARDI, S.KOM, S.H., M.CIO.
3.OCTAFIAN HAJI KUSUMA, S.H.
4.ahmad syafii hasibuan
5.Muhammad Iqbal, S.H.
8.MOH. BARIS SIREGAR, S.H.
10.ARIF SANJAYA, S.H.
Terdakwa:
KURNIADI, S.Pd. bin Alm. M. YUSUF
55 — 51
Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 (beserta lampiran);
- 13 (tiga belas) lembar foto copy Keputusan Ketua Panitia Seleksi Instani Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Nomor 02 Tahun 2022 Tanggal 02 November 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 (beserta lampiran);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Nomor : 800/276/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Larangan Praktek Pungutan
Terbanding/Terdakwa : GUSTIA LAZUARDI
269 — 44
198100629 201001 1 003 Pangkat Pengatur Golongan II/c Jabatan Terakhir Pengelola Wajib Pajak Daerah pada UPT PPD Wilayah Sanggau Unit Kerja Lama Badan Pemerintahan Daerah Instansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 8 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cuti Tahunan atas nama Gustia Lazuardi Nomor: 851/74/BKD-A tanggal 28 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Hendrono;
- 1 (satu) bundel daftar tabel rincian hasil verifikasi pungutan
100 — 48
Yang perlu dijabarkan secaradetail dalam suatu kontrak adalah mengenai ruang lingkup kontrak bersangkutane Bahwa, Pungutan biaya transportasi tidak dibenarkan dalam suatu proyek pemerintahkarena harga yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk biaya transportasi(pengiriman) ; e Bahwa, Cara pembayaran dalam suatu perjanjian tergantung kesepakatan para pihak,namun dalam pengadaan barang biasanya menggunakan jenis kontrak lumpsum,artinya pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai 100%
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
169 — 13
Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pungutan pajak danpengasilan semuanya diurus sendiri oleh Kepala Desa Sumur yaituterdakwa DESON ARBAIN Bin ARBAIN.
163 — 38
Bahwa kegiatan pendistribusian Raskin kepada RTSPM tidak bolehdidomplengi oleh Pungutan liar (Pungli); Bahwa setiap muswarah di desa harus diketahui dan disahkan oleh camat inimengandung makna atau Maksud agar harga Raskin, jumlah RTSPM dan lainsebagainya tidak dapat dirubah seenaknya / dengan mudah dengan berlindungtelah ada musyawarah, dan dijadikan payung hukum oleh para Kepala Desa.