kesempatan untuk mempelajari berkas perkarabanding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dalam tenggang waktuyang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuanmasingmasing tanggal O3September 2012 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktudan caracara serta syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, olehkarena itu. permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima(pasal

233 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya :a.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula olehKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajariberkas perkara selama 7 hari kerja kepada Terdakwa danPenuntut Umum masing masing tertanggal 13 Juni 2011, NomorW8.U1/1268/Pid.01.10/VI/2011 terhitung sejak tanggal 13Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwatelah diajukan dengan cara cara serta telah memenuhi syaratyang telah ditentukan dalam pasal

233 ayat (2) KUHAP olehkarena itu. permintaan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelahmempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkasperkara yang terdiri dari Beritra Acara Penyidikan, Beritaacara siding Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor110/Pid.B/2011/PN.BkI. tanggal 27 April 2011, putusanPengadilan Negeri Bengkulu' tersebut pada pokoknya sudahtepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagaipertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalammemutus

SurabayaNomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 28 Juli 2021 , Majelis HakimPengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SurabayaNomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 28 Juli 2021 dan permintaanbanding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Agustus2021 dengan demikian permintaan banding Terdakwa melalui PenasihatHukumnya tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata caraserta persyaratan yang telah memenuhi pasal

233 ayat (2) KUHAP, sehinggasecara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabayaberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriSurabaya tersebut sudah tepat dan benar. demikian juga mengenaipemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanyadiambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya,beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa,sebagai

NegeriKaranganyar masingmasing tanggal 9 September 2016 yang isinyamenerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwatelah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara diPengadilan Negeri Karanganyar sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Jawa Tengah;Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaandalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhisyaratsyarat yang ditentukan oleh Pasal

233 ayat (2) KUHAP, olehkarenaitu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh PengadilanTinggi Jawa Tengah, Terdakwa maupunan Jaksa Penuntut Umumsebagai pembanding, tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 87/Pid.Sus/2016/PNKrg tanggal 1 September 2016 yang dimintakan banding tersebut

sebagaimana PemberitahuanMempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriLimboto Nomor: 97/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 25 Agustus 2021.Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Mustafa Muhinualias Mus. dan permintaan banding oleh Penuntut Umum Victor RaymondYusuf, SH terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto , tanggal09 Agustus 2021, Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo, diajukan masing masingtanggal 16 Agustus 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu yangditentukan Pasal

233 ayat (2) KUHAP dan telah melalui caracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukanbanding meskipun tidak mengajukan memori banding.

undangundangsebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari BerkasPekara (Inzage) Nomor : W29.U4/1039/PID.01/09/IX/2019, dan NomorW29.U4/1040/PID.01/09/IX/2019, masingmasing pada tanggal 29 Oktober 2019(pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan caracara sertasyaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima (pasal

233 ayat (2) KUHAP);Menimbang, bahwa namun guna menanggapi permintaan banding danMemori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, makasetelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor : 956/Pid.B/2019/PN.Tng., tanggal 24September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwaMajelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benarunsurunsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum

banding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2020, danPenuntut Umum juga mengajukan banding tanggal 29 september 2020,diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 September 2020;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masingmasing berdasarkansurat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 30 September 2020 ,dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

233 ayat (2) KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusandijatunkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat WHukum Terdakwa telah mencabutpermohonan

., sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu selama 8(delapan) hari setelah putusan dijatuhkan;Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebutdiajukan telah melebihi tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimanadiisyaratkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena permintaaan banding tersebut diajukanmelebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding yang diajukanoleh

permintaanbanding, akan tetapi tidak menyerahkan memori banding;Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo PN Palangka Raya telahmenjatuhkan Putusan pada tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya terhadapPutusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding,tertanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka pemohonanbanding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tengganghal 5 dari 7 hal Put No.50/PID.SUS/201 7/PT PLKwakiu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh pasal

233 ayat (2)KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriPalangka Raya tanggal 1 Agustus 2017 nomor 298/Pid.

telah mengeluarkan Akta TerlambatMengajukan Permintaan Banding, nomor: 25/Akta.Pid/2016/PN.Rap, tanggal 22April 2016;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 234 KUHAP, dalam haltenggang waktu permintaan banding tersebut dalam pasal 233 ayat (2) KUHAPtelah lewat, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan, dan Paniteramembuat Akta mengenai hal itu serta melekatkan Akta tersebut pada berkasperkara;Menimbang, bahwa oleh karena telah lewat tenggang waktu 7 (tujuh) harisetelah putusan dijatuhkan (pasal

233 ayat (2) KUHAP), maka Terdakwa dianggapmenerima putusan dan permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dinyatakan tidak dapatditerima, maka biaya perkara dalam tingkat banding, dibebankan kepada negara;Mengingat UndangUndang No.8 tahun 1981, UndangUndang No.48 tahun2009, UndangUndang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;Mengadili : Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa Ade WahyuHakim Pane tersebut

tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya permintaanbanding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa padatanggal 7 Mei 2021;Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim kePengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28Mei 2021 lama 7 (tujuh) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri FakfakNomor W30.U6/331/HK.01/V/2021 tanggal 3 Mei 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

233 ayat (2) KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusandijatunkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengantata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai

Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2019/PN.JAP;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura atas perintahKetua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi kesempatan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pid.B/2019/PN.JAP, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 September 2019sampai dengan tanggal 9 September 2019, sebagaimana surat NomorW30.U1/2596/HK.01/2019;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

233 ayat (2) KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusandijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara inidiucapkan pada tanggal 12 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa, dan permohonan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17Juni 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggangwaktu dan tata cara serta

Bahwa perhitungan jangka waktu banding terhitung sesuai dengantanggal yang tertera dalam akta banding.Bahwa sehubungan alasan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan banding terhadap putusan Judex FactiPengadilan Negeri yang diajukan dan dinyatakan Jaksa/Penuntut Umum padatanggal 2 September 2013 jelas telah melampaui batas waktu yang ditentukandalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga upaya kasasi yang diajukanJaksa/Penuntut Umum terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatanhukum

olehJurusita Pengadilan Negeri Kudus masingmasing tanggal 12Januari 2017 yang isinya menerangkan bahwa kepada JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untukmempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kudus sebelumberkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaandalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh Pasal

233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya menyatakan keberatankeberatan dengan alasan padapokoknya sebagai berikut :1. bahwa hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa tidaklahbersifat mendidik karena terlalu ringan dan tidak setimpal denganperbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;2. bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Penegak Hukum(Anggota POLRI) yang seharusnya menjadi panutan sertamelindungi

Bahwa dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak sedikitpunmenyentuh materi putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkankasasi, yang menyatakan permintaan banding Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banyuwangi tidak dapat diterima karena tenggangwaktu. menyatakan banding telah melampaui waktu tujuh harisebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 233 Ayat (2) KUHAP,yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor135/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby dijatunkan pada tanggal 10 November2016 dan tenggang waktu banding

perkara banding di KepaniteraanPengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukansebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 14 Januari 2020(pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingbaik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum,telah diajukan dalam tenggang waktu dan caracara serta syaratsyarat yangditentukan UndangUndang oleh karena itu kedua permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima (pasal

233 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnyaHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 11/PID/2020PT.

sebagaimana PemberitahuanMempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriLimboto Nomor: 97/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 25 Agustus 2021.Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Mustafa Muhinualias Mus. dan permintaan banding oleh Penuntut Umum Victor RaymondYusuf, SH terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto , tanggal09 Agustus 2021, Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo, diajukan masing masingtanggal 16 Agustus 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu yangditentukan Pasal

233 ayat (2) KUHAP dan telah melalui caracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukanbanding meskipun tidak mengajukan memori banding.

dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 8 Juni 2021 dan saat pembacaan putusan tersebut dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyamengajukan permintaan banding atas putusan tersebut dihadapanPanitera Pegadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Juni2021,dimana pengajuan permintaan banding tersebut sudah melebihiwaktu untuk pengajuan banding sebagaimana sebagaimana diatur dalamketentuan pasal

233 ayat(2) KUHAP yang berbunyi hanya permintaanbanding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima olehPanitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7(tujuh) hari sesudahputusan dijatuhkan serta setelah putusan diberitahukan kepadaTerdakwa dengan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal196 ayat(2) ;Menimbang, bahwa atas keterlambatan permintaan bandingtersebut,Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi AktaHal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2021/PT.PBRterlambat permintaan

banding Nomor 58/Akta.Pid/2021/PB Pbr tanggal 22Juni 2021 ;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yangdiajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah melebihibatas waktu sebagaimana ditentukan UndangUndang maka permintaanbanding tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal untukpermintaan banding oleh karena, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingyang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa permintaan bandingdari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;Memperhatikan Ketentuan Pasal

233 ayat (2) KUHAP danKetentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

bandingmasingmasing kepada Para Terdakwa tertanggal 19 Pebruari 2019, dankepada Penuntut Umum tertanggal 20 Pebruari 2019 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermatiputusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp yangdiucapkan / dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6Pebuari 2019 dan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta PidSus/2018/PN Mtpdimana permintaan bandingnya diajukan pada tanggal 12 Pebruari 2019, makaberdasarkan ketentuan Pasal

233 ayat (2) KUHAP permintaan pemeriksaanHalaman 11 dari 16 HalamanPutusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT.BJM.dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh UndangUndang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum didasarkanpada alasanalasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh

Para Terdakwa tersebut dari dalamtahanan, maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP,Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebutperlu tetap ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makaterhadap Para Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amarputusan di bawah ini;Mengingat, ketentuan Pasal 67 KUHAP, Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP,Pasal

233 ayat 2 KUHAP, Pasal 241 ayat 1 KUHAP, Pasal 242 KUHAPkhususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun 2009serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

Negeri PamekasanNomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 28 Mei 2020, Memori Banding yangdiajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabayamempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPamekasan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Pmk dibacakan tanggal 28 Mei 2020,permintaan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 2 Juni 2020, dengandemikian permintaan banding Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dandengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal

233 ayat (2)KUHAP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebutdapat diterima;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Pamekasan telah didasarkan pada keterangan saksisaksidan bukti surat serta keterangan Terdakwa, yang satu sama lain bersesuaianbahwa:Hal 5 dari 9 halaman Nomor 928/PID.SUS/2020/PT SBYKismiatus Sholehah dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri sah;Setelah menikah Terdakwa dengan Kismiatus Sholehah tinggal bersama dirumah