April2016;Hal. 4 dari 7 Hal, Put.No. 119/Pid.Sus/2016/PT SMGMenimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan TinggiSemarang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalamsurat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggungmasingmasing pada tanggal 11 April 2016 ;ue bahwa permintaan akan pemeriksaan banding olehJe im telah diajukan dalam tenggang waktu dan caracaraserta sya svat yang ditentukan oleh pasal

233 ayat (2) KUHAP, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum padapokoknya sebagai berikut : Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Temanggungtersebut belum sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 12 hurufc jo Pasal 82 ayat (1) huruf c UndangUndang R..

diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dalam tenggang waktuyang telah ditentukan sebagaimana terteradalam berkas pemberitahuan masingmasingtanggal 25 Juni 2012 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh JaksaPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan caracara serta syaratsyarat yangditentukan UndangUndang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima (pasal

233 ayat 2 KUHAP);Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telahmengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Soasioyang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan alasanterlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa dan kurang memenuhi rasakeadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakatMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari denganseksama

Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2019/PN.JAP;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura atas perintahKetua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi kesempatan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pid.B/2019/PN.JAP, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 September 2019sampai dengan tanggal 9 September 2019, sebagaimana surat NomorW30.U1/2596/HK.01/2019;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

233 ayat (2) KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusandijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara inidiucapkan pada tanggal 12 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa, dan permohonan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17Juni 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggangwaktu dan tata cara serta

kesempatan mempelajari berkasperkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalamHalaman 5 dari 7 Putusan Nomor 50/PID/2021/PT.BTNtenggang waktu yang telah ditentukan oleh undangundang sebagaimanatertera (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan caracara serta syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal

233 ayat(2) KUHAP) :Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingg!

sebagaimana PemberitahuanMempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriLimboto Nomor: 97/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 25 Agustus 2021.Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Mustafa Muhinualias Mus. dan permintaan banding oleh Penuntut Umum Victor RaymondYusuf, SH terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto , tanggal09 Agustus 2021, Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo, diajukan masing masingtanggal 16 Agustus 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu yangditentukan Pasal

233 ayat (2) KUHAP dan telah melalui caracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukanbanding meskipun tidak mengajukan memori banding.

sebagaimana PemberitahuanMempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriLimboto Nomor: 97/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 25 Agustus 2021.Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Mustafa Muhinualias Mus. dan permintaan banding oleh Penuntut Umum Victor RaymondYusuf, SH terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto , tanggal09 Agustus 2021, Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo, diajukan masing masingtanggal 16 Agustus 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu yangditentukan Pasal

233 ayat (2) KUHAP dan telah melalui caracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukanbanding meskipun tidak mengajukan memori banding.

SurabayaNomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 28 Juli 2021 , Majelis HakimPengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SurabayaNomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 28 Juli 2021 dan permintaanbanding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Agustus2021 dengan demikian permintaan banding Terdakwa melalui PenasihatHukumnya tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata caraserta persyaratan yang telah memenuhi pasal

233 ayat (2) KUHAP, sehinggasecara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabayaberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriSurabaya tersebut sudah tepat dan benar. demikian juga mengenaipemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanyadiambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya,beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa,sebagai

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula olehKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajariberkas perkara selama 7 hari kerja kepada Terdakwa danPenuntut Umum masing masing tertanggal 13 Juni 2011, NomorW8.U1/1268/Pid.01.10/VI/2011 terhitung sejak tanggal 13Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwatelah diajukan dengan cara cara serta telah memenuhi syaratyang telah ditentukan dalam pasal

233 ayat (2) KUHAP olehkarena itu. permintaan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelahmempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkasperkara yang terdiri dari Beritra Acara Penyidikan, Beritaacara siding Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor110/Pid.B/2011/PN.BkI. tanggal 27 April 2011, putusanPengadilan Negeri Bengkulu' tersebut pada pokoknya sudahtepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagaipertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalammemutus

Penasihat Hukum terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding dari PenuntutUmum Nomor 10/BandingII/Akta Pid.B/2021/PN Pin tanggal 24 Pebruari 2021menyatakan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2021, Penuntut Umum telah menyatakanbanding atas putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkanoleh Penuntut Umum telah dilaksanakan sesuai dan dengan tatacara serta masih dalamtenggang waktu yang ditentukan oleh Undangundang (belum melampaui batas waktu 7hari setelah putusan a quo diucapkan, vide Pasal

233 ayat 2 KUHAP), sehingga menuruthukum permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor193/PID/2021/PT MKSMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umumtersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggitidak mengetahui alasanalasan sehingga Penuntut Umum mengajukan permintaanbanding dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memoribanding

Bahwa perhitungan jangka waktu banding terhitung sesuai dengantanggal yang tertera dalam akta banding.Bahwa sehubungan alasan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan banding terhadap putusan Judex FactiPengadilan Negeri yang diajukan dan dinyatakan Jaksa/Penuntut Umum padatanggal 2 September 2013 jelas telah melampaui batas waktu yang ditentukandalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga upaya kasasi yang diajukanJaksa/Penuntut Umum terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatanhukum

olehJurusita Pengadilan Negeri Kudus masingmasing tanggal 12Januari 2017 yang isinya menerangkan bahwa kepada JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untukmempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kudus sebelumberkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaandalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh Pasal

233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya menyatakan keberatankeberatan dengan alasan padapokoknya sebagai berikut :1. bahwa hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa tidaklahbersifat mendidik karena terlalu ringan dan tidak setimpal denganperbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;2. bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Penegak Hukum(Anggota POLRI) yang seharusnya menjadi panutan sertamelindungi

Negeri PamekasanNomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 28 Mei 2020, Memori Banding yangdiajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabayamempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPamekasan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Pmk dibacakan tanggal 28 Mei 2020,permintaan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 2 Juni 2020, dengandemikian permintaan banding Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dandengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal

233 ayat (2)KUHAP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebutdapat diterima;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Pamekasan telah didasarkan pada keterangan saksisaksidan bukti surat serta keterangan Terdakwa, yang satu sama lain bersesuaianbahwa:Hal 5 dari 9 halaman Nomor 928/PID.SUS/2020/PT SBYKismiatus Sholehah dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri sah;Setelah menikah Terdakwa dengan Kismiatus Sholehah tinggal bersama dirumah

dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 8 Juni 2021 dan saat pembacaan putusan tersebut dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyamengajukan permintaan banding atas putusan tersebut dihadapanPanitera Pegadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Juni2021,dimana pengajuan permintaan banding tersebut sudah melebihiwaktu untuk pengajuan banding sebagaimana sebagaimana diatur dalamketentuan pasal

233 ayat(2) KUHAP yang berbunyi hanya permintaanbanding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima olehPanitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7(tujuh) hari sesudahputusan dijatuhkan serta setelah putusan diberitahukan kepadaTerdakwa dengan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal196 ayat(2) ;Menimbang, bahwa atas keterlambatan permintaan bandingtersebut,Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi AktaHal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2021/PT.PBRterlambat permintaan

banding Nomor 58/Akta.Pid/2021/PB Pbr tanggal 22Juni 2021 ;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yangdiajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah melebihibatas waktu sebagaimana ditentukan UndangUndang maka permintaanbanding tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal untukpermintaan banding oleh karena, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingyang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa permintaan bandingdari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;Memperhatikan Ketentuan Pasal

233 ayat (2) KUHAP danKetentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

., sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu selama 8(delapan) hari setelah putusan dijatuhkan;Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebutdiajukan telah melebihi tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimanadiisyaratkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena permintaaan banding tersebut diajukanmelebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding yang diajukanoleh

permintaanbanding, akan tetapi tidak menyerahkan memori banding;Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo PN Palangka Raya telahmenjatuhkan Putusan pada tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya terhadapPutusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding,tertanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka pemohonanbanding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tengganghal 5 dari 7 hal Put No.50/PID.SUS/201 7/PT PLKwakiu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh pasal

233 ayat (2)KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriPalangka Raya tanggal 1 Agustus 2017 nomor 298/Pid.

Dengan demikian permintaanHalaman 7 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 69/PID.SUS/2021/PT SBYbanding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal 233 ayat (2) KUHAP,sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaTerdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri SampangNomor

Pengadilan NegeriMedan, tanggal 23 Maret 2016, yang disampaikan kepada Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkasdikirim ke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan TinggiMedan memeriksa akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yaknitanggal 21 Maret 2016 maka permintaan banding tersebut diajukan dalamtenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal

233 ayat (2) KUHAP dan diajukanmenurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmengetahui alasan Jaksa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusanPengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas

Dan permintaan banding oleh Penuntut Umum VictorRaymond Yusuf, SH terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriLimboto , tanggal 09 Agustus 2021, Nomor 98/Pid.B/2021/PN Lbo, diajukanmasingmasing tanggal 16 Agustus 2021, sehingga masih dalam tenggangwaktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan telah melalui caracara Ketua HakimParat Majelis Anggota Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 71/PID/2021/PT GTO.serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itupermintaan banding tersebut

tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya permintaanbanding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa padatanggal 7 Mei 2021;Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim kePengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28Mei 2021 lama 7 (tujuh) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri FakfakNomor W30.U6/331/HK.01/V/2021 tanggal 3 Mei 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

233 ayat (2) KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusandijatunkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengantata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai

perkara selama 7 harikerja, sebelum dikirim kepada Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 15 Agustus 2011 #Nomor450/Pid.B/2011/PN.Smda diucapkan dalam persidangandengan dihadiri oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 05September 2011 telah menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ; Menimbang, bahwa permintaan banding yangdiajukan oleh Terdakwa telah melampaui jangka waktuyang ditentukan oleh Pasal

233 ayat (2) KUHAP,yaituyaitu dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah putusan dijatuhkanatau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yangtidak hadir, oleh karena itu permintaan banding tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima ;11Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalamtahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP,Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetapditahan iMenimbang, bahwa karena permintaan bandingtersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya dalamtingkat