Ditemukan 533705 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2012 2022 2020 2001 2003
Penelusuran terkait : Perlindungan anak (uu 23/2002) Uu no 23 tahun 2002 Surat keputusan bapek nomor : 082/kpts/bapek/2002 tanggal 2 agustus 2002 Surat keputusan no. 821.21/110/09/2002 tanggal 30 april 2002 Surat no. 829/pd4/d/pd/2002 Tanggal 15 mei 2002 Keputusan (menteri kehutanan) dengan nomor : 9983/kpts-ii/2002 tanggat 31 oktober 2002 Surat kepala kantor pertanahan kabupaten karawang no. 630-876-06-2002 tertanggal 11 nopember 2002 Surat keputusan ijin pemakaian tanah no.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 desember 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 05-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 11/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 5 Agustus 2021 — SRI SULISTIOWATI binti SANAJI
72 — 4
  • SANAuJITempat lahir : PatiUmurftanggallahir : 31 Tahun/ 18 Agustus 1989Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Sidokerto RT 7 RW 1 Kecamatan Pati Kabupaten PatiAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaTerdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca : Dan seterusnya;Setelah mendengar: Dan seterusnya;Menimbang : Dan seterusnya;Mengingat akan Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.22Tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 37/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 5 Desember 2019 — Terdakwa: SUYANTO Bin KUSAYEN
78 — 14
  • Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undangundang Nomor8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa SUYANTO bin KUSAYEN, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan danmenjual minuman keras tanpa ijin;2.
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-10-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 11-03-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 227/Pdt.G/2012/PTA.Smg.
Tanggal 21 Januari 2013 — PEMBANDING vs TERBANDING
91 — 42
  • kompensi danrekonpensi sebagaimana amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut sertaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 1382010 dan SuratKetua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/TuadaAG/X/2002
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 08-01-2019 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN PATI Nomor 4 /Pdt.P/2019/PN. Pti
Tanggal 23 Januari 2019 — NG. SUDARMANTO
37 — 4
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 16-01-2020 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 6/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 16 Januari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
WIYONO Bin KARDI
82 — 12
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.JK
Tanggal 27 Februari 2017 — Irfan Syahkuala bin H Nazmi S, S.H.,M.M.; Ella Purnama Sari binti Umar Said;
127 — 89
  • tangan Terbanding, maka Terbanding tidak bolehmenghalanghalangi Pembanding untuk selalu datang menemui anaknyadan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Pembanding,begitu pula Pembanding selaku ibunya, tetap mempunyai hak untukberkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasihsayangnya, mengajak jalanjalan serta sesekali bermalam apabila dikehendaki,hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalamPasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
1960 — 811
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
    Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon dalam permohonanpengujian Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14Tahun 2002 adalah berikut ini.a.
    Dengan demikian, Pengadilan Pajak keberadaannyadimungkinkan sepanjang diatur dengan UndangUndang, yangkemudian diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002.
    Dengan demikian,jelas Pemohon Prinsipal memiliki hak konstitusional yang diatur dalamUUD 1945 dan UndangUndang delegasiannya, yaitu UU Nomor 48Tahun 2009 (Pengganti UU Nomor 14 Tahun 1970) dan UU Nomor 14Tahun 2002.Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatuUndangUndang khususnya terkait Pasal Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 yang keduanya berbunyisebagai berikut.Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002, Ketua, Wakil Ketua danHakim diangkat
    Terkait dengan usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terhadapperubahan atas UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak dalam hal inibelum pernah diusulkan.2.
    Menyatakan Pasal 8 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 18-07-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 19/Pid.C/2019/PN Pti.
Tanggal 18 Juli 2019 — Juwati Binti Warsiman
82 — 23
  • belas bulan Juni tahun 2000sembilan belas sekira jam 14.00 WIB Saudara JUWATI binti WARSIMAN yangberalamat di Dkh Krajan RT 002 RW 001 Ngawen Kecamatan CluwakKabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai terdakwa Tindak Pidana Ringan(Tipiring) Karena membuka usaha penjualan minuman beralkohol golongan BHalaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2019/PN Ptidengan kadar ethanol lebih dari 5% dengan tanpa izin sebagaimana diaturdalam pasal 5 jo pasal 9 ayat (1) Perda Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
    bulan;Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2019/PN Pti Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai jijinuntuk menjual minuman beralkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Terdakwatelah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol yaitu WhiskyCoklat @netto 250 ml, Kadar alkohol 43 % sebanyak 8 (delapan) botol tanpa ijindari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5jo Pasal 9 Perda Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
    perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danmeringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya lagi; Terdakwa belum pernah ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda KabupatenPati Nomor 22 Tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 16-01-2020 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 3/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 16 Januari 2020 — SISMIATI Binti PARNO
33 — 26
  • Panitera Pengganti;Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara TindakPidana Ringan Nomor : TPR/04/I/2020/SABHARA yang dibuat oleh PenyidikKepolisian pada Kepolisian Resort Pati Sektor Pati tertanggal 16 Januari 2020dalam tindak pidana Setiap orang atau badan usaha dilarang Mengedarkan,Mengoplos, Menjual, Memberi, Menyajikan Minuman Beralkohol Tanpa ljin dariBupati Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras:Penyidik
    Anggur Merah 620 ml dengan kadar alkohol14,7% Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya; Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmembawa minuman beralkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Terdakwatelah terbukti melakukan perbuatan membawa minuman beralkohol yaitu 24 (duapuluh empat) botol Anggur Merah 620 ml dengan kadar alkohol 14,7%, perbuatantersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten Pati Nomor 22Tahun 2002
    Persidangan Perkara No.3/Pid.C/2020/ PN PtiMenimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danmeringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 02-12-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 31/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 2 Desember 2019 — Terdakwa: SRIMULAT binti MIJAN
63 — 5
  • Pati.Agama > Islam.Pekerjaan : Pedagang;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca : Dan seterusnya:Setelah mendengar: Dan seterusnya:Menimbang : Dan seterusnya:Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 5 jo pasal 9 ayat(1) PERDA PATINo: 22 tahun 2002 tentang Minuman keras ketentuan pasal pasal KUHP dan peraturanperrundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1..Menyatakan Terdakwa SRIMULAT Binti MIJAN terbukti secara
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 13-02-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 28/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 13 Februari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUKALAS Bin KEMAT
55 — 9
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2287 — 657
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Bahwa UU KPK yangdisahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, disahkan dandiundangkan setelah adanya perubahan pertama UUD 1945;B.
    Pasal 72 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD1945;3.
    Untuk itu, maka dibentuk UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi.4.
    Asimow, Administrative Law (2002) hal.2)Lebin jauh, mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalamperkara Humprey's Executor vs.
    Lihat juga dalam EddyO.S Hiariej, 2002, MemahamiAsas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah,KOMPAS, 21 Oktober 2002, halaman 4)Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut secara ketat satu model tertentu. Kendatipun kecenderungannya pada crime control model, namunrealitanya dikombinasikan dengan model yang lain.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tahun 2011
1543 — 708
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Bahwaoleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 34 UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Makaberdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa danmengadili permohonan a quo;B.
    ALASANALASAN PERMOHONANKonsideran menimbang huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam rangkamewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    Frasa mengajukan pengganti, antara UUNomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sama dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2003 tentang MK (Bukti P7). Penerapan pasal ini pernah dilakukan olehMahkamah Konstitusi melalui pergantian Jimmly Assidigie sebagai hakimkonstitusi yang berhenti karena mengundurkan diri dan digantikan oleh HakimKonstitusi Harjono.
    AMAR PUTUSANMengadili, Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;78 Menyatakan Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4250) bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwaPimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinanyang diangkat secara bersamaan
    maupun pimpinan pengganti yangdiangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masajabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnyadapat dipilin Kembali hanya untuk sekali masa jabatan; Menyatakan Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 23-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 12/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 23 Januari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
RINI SETYONINGRUM Binti SARIYONO
75 — 12
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 25-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 25 Januari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUPATMI Binti SUKARNO.
44 — 14
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 7/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 29 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANDRIAS DWI BASKORO, S.H
Terdakwa:
RIYAN ERMAWAN Bin KASTO
79 — 14
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 11-07-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 18/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 11 Juli 2019 — SUWANTI binti NGARIPAN
46 — 11
  • Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan oleh karena itu Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
    Pasal 9 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minumankeras, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa SUWANTI binti NGARIPAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minumankeras tanpa ijin;2.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 06-07-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PN PATI Nomor 44/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 6 Juli 2020 — NGATMININGTYAS binti HADI PIYOYO
206 — 68
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 35/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 5 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUHARTO Bin LEGIMAN
69 — 11
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 28 Januari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
YATMIN
45 — 23