Ditemukan 129 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jenderal jendela jendra jendral jejnderal jenderan jenderl jenderat jentera jandera
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ASRIGITA PRASARANA
23 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 253/B/PK/PJK/201610.11.Direktur Jendera/ Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak;Bahwa Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor155/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah dengan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003 diatur bahwa Terhadapperusahaan listrik yang sematamata melakukan penyerahan BarangKena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 1 huruf h tidak diwajibkan melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-11-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436/B/PK/Pjk/2013
Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT SINAR MAS TUNGGAL
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga telah terbukti secara nyatanyata melanggarketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak danPenjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 28315/PP/M.X1/15/2011 tanggal 6 Januari 2011 tersebutadalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put. 28315/PP/M.X1/15/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang menyatakan :e Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jendera
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-03-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 238/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2016 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA DAN SARANA PRTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012 CS >< MAMAN RUKMANA
57 — 23
  • KPA Nomor S8/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentangPembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan danPenyaluran BLP Direktorat Jendera! Prasarana dan SaranaPertanian 14.2012;Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanianselaku.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 07-01-2010 — Putus : 22-03-2010 — Upload : 20-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 01/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 22 Maret 2010 — PT. Griya Pesona Mentari;Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
202 — 211
  • M.HH02.AH.01.01/2009Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnyadisingkat SABH adalah jenis pelayanan yangdiberikan kepada masyarakat dalam prosespengesahan badan hukum Perseroan, pemberianpersetujuan perubahan anggarandasar, penerimaanHalaman 13 dari 59 halaman Putusan Pkr No.01/G/2010/PTUN JKTpemberitahuan perubahan anggaran dasar, danperubahan data Perseroan serta pemberianinformasi lainnya secara elektronik, yangdiselenggarakan oleh Direktorat Jendera!
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-08-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 344/Pdt.Bth/2017/PN Bdg
Tanggal 1 Maret 2018 — Ahliwaris KHAIRUL RUSLI LAWAN PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. Cabang Bandung, DKK
36 — 10
  • Direktorat Jendera! Kekayaan Negara cq.Kantor Wiayah DJKN Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Bandung, maka jika terjadi tuntutan juga harusdikaitkan dengan unit atasannya tersebul sesuai dengan PeraiuranPresiien Republik indonesia Nomor 95 Tahun 2606 TentangOrganisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal di LingkunganDepartemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor1G0/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK ANZ INDONESIA
245 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Edaran Direktoral Jendera!
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 09-05-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2016 — HUGO BOSS Trade Mark Management Gmbh & Co.KG >< 1. TEDDY TAN ; 2. Direktorat Merek
959 — 514
  • Pengumuman Permohonan, Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga)bulan, dimana selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 UU Merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatansecara tertulis kepada Direktorat Jendera! HAKI atas Permohonan yangbersangkutan dengan dikenai biaya, dalam artian setiap pihakpihak yangberkeberatan atas merek yang diumumkan dapat melakukan keberatankepada Dirjen Haki.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2011 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 06/Pid.B/TPK/2011/PN.Jbi
Tanggal 26 Juli 2012 — EKO PRIYATMOKO, ST. MT
99 — 18
  • Bina Cipta Konstruksi telah mendapatkan tender proyektersebut; Bahwa terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2010 telah mengajukan usulankepada Direktur Jendera Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum terkaitpenggunaan sisa tender SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi JambiPutusan No. 06/Pid.B/TPK/201 1/PN.Jbi., Hal. 7 dari 73 halamanberupa usulan penggunaan Sisa tender tahun anggaran 2010 sebesarRp.1.006.577.000,. untuk dimanfaatkan pada paket pemeliharaan yangdiantaranya adalah paket pemeliharaan
    Bina Cipta Konstruksi telah mendapatkan tender proyektersebut ; Bahwa terdakwa sebagai Kepala pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu(SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi pada tanggal 09Agustus 2010 telah mengajukan usulan kepada Direktur Jendera Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum terkait penggunaan sisa tender SNVTPreservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Jambi berupa usulan penggunaan sisatender tahun anggaran 2010 sebesar Rp.1.006.577.000, untuk dimanfaatkanpada paket pemeliharaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2013 — Upload : 09-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2325 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Februari 2013 — EKO PRIYATMOKO, ST.MT ;
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melalui proses tender CV.Bina Cipta Konstruksimengerjakan pekerjaan tersebut dan telah menerima pembayaran sebesarRp.275.058.000, dari SKPD PU Propinsi Jambi pada bulan Nopember 2010,kemudian Ahmad Hadiprawira memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa CV.BinaCipta Konstruksi telah mendapatkan tender proyek tersebut ;Bahwa Terdakwa sebagai Kepala pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Jambi pada tanggal 09 Agustus 2010 telahmengajukan usulan kepada Direktur Jendera
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 21-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 92/PID/2019/PT JAP
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MARVIE de QUELJOE, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. ELISABETH DUALLO
143 — 80
  • Panjaitan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor PER. 05 / MEN / 2008 mengatur sebagaiberikut : Pasal 19 ayat (1) Menteri memberikan kewenangan kepadaDirektur Jendera luntuk menerbitkan dan / atau memperpanjang :b. SIUP, SIP dan atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesiayang menggunakan tenaga kerja asing; danc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-07-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159/B/PK/PJK/2010
Tanggal 11 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. DYNO NOBEL INDONESIA,
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding kepada Joint Operation.F.29.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menggunakandalil dalil yang salah dan keliru) dalam perkara aquo, yaitu) Majelis Hakim mendalilkan pada SE44/PJ/1994 tanggal 24 Oktober 1994 tentangPemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, yangmengatur tentang tata cara pembuatan bukti potongPPh Pasal 23.F.30.Bahwa pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajakpada halaman 61 alinea ke6 yang menyatakan"pahwa Surat Edaran Direktur Jendera
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Tanah
Register : 24-10-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 473/PDT.BTH/2012/PN.BDG
Tanggal 27 Juni 2013 — KOMARUDIN, Dkk LAWAN PT. BANK MEGA. Tbk, Dkk
128 — 20
  • Direktorat Jendera!Kekayaan Negara c.g. Kantor Wilayah Vil! DJKN Bandung c.q Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, beralamat di Jaian Ambon Nomor1 Bandung berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 552 / MK.6 / XI / 2012 tertnggal29 November 2012, untuk Turut Terbantah I! datang menghadap kuasa hukumnyaVictor H. Purba. S.H.Mety R Kandia, S.H., M.H. dan Yana Rismayadi,S.H, ma'singmasing sebagat PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-11-2006 — Putus : 19-06-2007 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1458/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel
Tanggal 19 Juni 2007 —
113 — 58
  • DIREKTORAT JENDERA!. PAJAK Cg. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Ill Cq.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 633/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Maria Nata Kasenda Diwakili Oleh : DR. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Terbanding/Tergugat II : Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kodikopsla
106 — 59
  • Bahwa di dalam Memori Bandingnya pada halaman 4 point 5, Pembanding(dahulu Penggugat) menyatakan tidak benar pertimbangan judex factie dalamputusan a quo pada halaman 8182 bahwa Maskapai Guna Kepentingan Umumtidak terdaftar di Direktorat Jendera Administrasi Hukum dan Umum sehinggatransaksi jual beli yang dicatat dalam Akta Nomor 34 tanggal 4 Oktober 1990dibuat dihadapan Notaris/PPAT Djoko Soepadmo, S.H. adalah cacat hukum,Halaman 25 Putusan Nomor 633/PDT/2021/PT SBYsehingga tidak sah dan batal demi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-12-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 30 Desember 2015 — Hj. FATIMAH Cs melawan PT. Bank Mega Syariah Kcp Gedangan Dkk
70 — 17
  • Direktorat Jendera! KekayaanNegara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur. Olehkarena itu, Turut Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntutdalamperkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badanhukum induknya dan Instansi atasannya.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 29-08-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
192 — 145
  • Perwakilan Inspektorat V yang membawahi pemeriksaan di wilayahDirektorat Jendera Perhubungan Udara;z. Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;3. Biro Keuangan;4. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;5. Biro Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;6. KPA, PPK, Divisi Jaminan Mutu Balai Besar Kalibrasi FasilitasPenerbangan; Bahwa, rapat internal tersebut diselengarakan pada tanggal 19 November2018.
    Perwakilan Inspektorat V yang membawahi pemeriksaan di wilayahDirektorat Jendera Perhubungan Udara;z.. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;3. Biro Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;4. KPA, PPK, Divisi Jaminan Mutu Balai Besar Kalibrasi FasilitasPenerbangan;5. PT Srikandi Utama Nawakarya (Komisaris Utama, Direktur Utama,Halaman 63 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRGDirektur Umum, Pegawai);6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 04/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 27 April 2015 — BERNHARD SIBARANI;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
48 — 37
  • Bahwa Penggugat bekerja di lingkungan Direktorat Jendera Bea danCukai Pajak, sejak tanggal 1 Maret 1998 sesuai Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan CukaiNomor : KM916/SJ.2/UP.1/1998, Tanggal 8 April 1998 diawali denganstatus Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pusat Direktorat Bea danCukai dengan pangkat/golongan Ill/a terhitung mulai tanggal 1 Maret1998;2.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Tlg
Tanggal 4 Februari 2021 — DIASTITRA PRASADA Perum Griya Pesona Bago
5.JENDERA
6.BARI
7.SUMINAH
8.SUPARLAN
9.SUTINGAH
10.SRI DWI SUYATNO
11.SUMINTIN
12.DEDY
13.TITIK
14.WAHYU
15.LUTFIAN RIDA WAHYU FIRMANSYAH
16.KEPALA KELURAHAN BAGO
17.CAMAT TULUNGAGUNG
18.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
Turut Tergugat:
1.SITI NUR KHOLIPAH
2.SUPRIYANTO
3.KARTIATUN
4.SUKARTI,
5.SLAMET
122 — 38
  • DIASTITRA PRASADA Perum Griya Pesona Bago
    5.JENDERA
    6.BARI
    7.SUMINAH
    8.SUPARLAN
    9.SUTINGAH
    10.SRI DWI SUYATNO
    11.SUMINTIN
    12.DEDY
    13.TITIK
    14.WAHYU
    15.LUTFIAN RIDA WAHYU FIRMANSYAH
    16.KEPALA KELURAHAN BAGO
    17.CAMAT TULUNGAGUNG
    18.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
    Turut Tergugat:
    1.SITI NUR KHOLIPAH
    2.SUPRIYANTO
    3.KARTIATUN
    4.SUKARTI,
    5.SLAMET
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bil
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.TEGUH SETIAWAN
2.SUMARNI
6.SRI RAHAYU NINGSIH
7.IR. ANANG WAHYUDI
Tergugat:
7.Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
8.CV. PUNIKA
Turut Tergugat:
8.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
9.HERRY PURWOKO
10.WIDAYAT
11.ADI SANTOSO
81 — 15
  • PP. no. 223 tahun 1961, kepada Menteri DalamNegeri Direktur Jendera Agraria U.p.Panitia Pelaksana Penguasaan MilikBelanda Daerah Jawa Timur, dengan pemohon bernama KatarumKertoatmojo, tertanggal 13 November 1983, selanjutnya diberi tanda buktiP4;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-07-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — BAHAR;PULUNG SUKARNO
194 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundangundangan, yaitu berdasarkanLampiran Surat No.23/S/VXV.1/3/2012 perihal : Penyampaian Laporan HasilPemeriksaan atas tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 43/LHP/XV/02/2009 tentang Hasil Pemeriksaan atas Asset Tetap dan KegiatanBelanja Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Kantor Pusat Direktorat JenderalPajak, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah memberikan kesimpulan sebagaiberikut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan konfirmasi ke masingmasingsatuan kerja di Lingkungan Direktorat Jendera
    Pajak penerima alokasi barang hasilpengadaan dengan Kontrak Nomor : KPJ.33/DIP/ PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16Oktober 2006 disimpulkan bahwa :Dari 274 (dua ratus tujuh puluh empat) unit barang yang pada saat pemeriksaansebelumnya tidak bisa ditunjukkan oleh pihak Direktorat Jendera Pajak, telahdiketahui keberadaannya sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) unitberdasarkan Data Serial Number yang diberikan oleh Direktorat Jendera Pajak.Dengan demikian terdapat 26 (dua puluh enam) unit barang yang