Sehingga dalamperaturan tersebut penegasan status fungsi kawasan hutan di Provinsi PapuaBarat, mengenai daerah mana saja yang masuk dalam Kawasan Koservasi,Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, HutanProduksi yang dapat dikoversi dan Areal Penggunaan Lain Selanjutnya selainmengacu pada peta arahan tersebut bersumber pada, Peta Rupa BumiIndonesia, Peta Dasar Tematik Kehutanan, Peta Kawasan Hutan ProvinsiPapua Barat, Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Peta PenutupanLahan

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 861/Pid.B/LH/2020/PN Mtr Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaniserta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan; Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluargadengan terdakwa; Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungandengan saksi menerima 10 (Sepuluh) ekor burung jalak bali yangdititipbkan oleh Balai KSDA NTB ke Wildlife Park; Bahwa saksi bekerja di Lembaga Koservasi

Pesisir BaratPropinsi Lampung adalah Kementerian lingkungan hidup dan KementerianKehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPTD) yaitu Balai Koservasi Sumber DayaAlam Lampung. Namun secara umum tangung jawab secara umum Konservasiadalah tangung jawab pemerintah dan masyarakat.

delapan ribu limaratus tujuh puluh enam), namun disebabkan adanya perluasan TamanNasional Tesso Nilo (SK.663 / MenhutIl / 2009, tanggal 15 Oktober2009) dengan luas sekitar 44.492 hektar (empat puluh empat ribu empatratus sembilan puluh dua) hektar sehingga luas keseluruhannya menjadisekitar 83.068 hektar (delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan) makapenetapan zonasizonasi dimaksud dilakukan kembali secarakeseluruhan dan saat ini telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHKA(Perlindungan Hutan dan Koservasi

Hutan koservasi terdiri dari KawasanHutan Suaka Alam, dan Kawasan HutanPelestarian Alam dan Taman Buru. HutanLindung. Hutan produksi terdiri dari HutanProduksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap danHutan Produksi yang dapat Dikonversi.Pengertian dari masingmasing kawasan hutantersebut adalah sebagi berikut :a.

hutanmaka dapat diselesaikan melalui Penyelesaian IP4T yaitu timpenyelesaian pendaftaran hak atas tanah dalam kawasan hutan kalaumemang ada yang seperti itu maka itu di ferifikasi dimana sesuai denganpasal 16 UU Angraria No. 5 tahun 1960;Bahwa kalau memang ada sertifikat silahkan dikomfirmasi ke BPN tetangkeabsahan sertifikat tersebut;Bahwa Ahli belum membacanya tapi ahli sudah mengerti kenapa SK no.Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son783 tahun 2014 tentang kawasan hutan dan koservasi

YANTO SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli adalah sebagai dosen IPB sejak tahuh 1985;Bahwa keahlian ahli adalah dibidang Koservasi sumber daya hutan;Bahwa konservasi adalah upaya pelestarian, perlindungan, danpemanfaatan hutan secara bijaksana dan berkuantitatif;Bahwa atas permintaan dari pihak PT. Bumi Mekar Hijau pada bulanMaret 2015 ahli bersama 2 (dua) orang teman yaitu: Prof. Budi IndraSetiawan (aspek dan hidrologi tata air) dan Ir.

Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidupdan Kebersihan Kabupaten Nagan RayaNomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli2012 Perihal Rekomendasi atas analisisRelokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa SawitPT. Surya Panen Subur2 Gampong PuloKruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.1 (satu) lembar 1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti SPS Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 174 C Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas 1 (satu) eksPT. Surya Panen Subur.b) PT. Agro Maju Raya (PT.

Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidupdan Kebersihan Kabupaten Nagan RayaNomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli2012 Perihal Rekomendasi atas analisisRelokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa SawitPT. Surya Panen Subur2 Gampong PuloKruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.1 (satu) lembar 1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti SPS Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 177 C Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas 1 (saluyeksPT. Surya Panen Subur.b) PT. Agro Maju Raya (PT.

tahun 1967dengan adanya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1967 tentangKehutanan;Bahwa UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;Bahwa revisi terhadap pasal UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan diatur kembali dalam UndangUndang Nomor 11tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Selain itu ada juga Undang UndangHalaman 50 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN RhlNomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan Pemberantasan Kerusakankawasan Hutan;Bahwa hutan menurut Tipologinya dibagi menjadi Hutan Koservasi

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam ;e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial ;(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapidengan :a. Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yangdilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang132dimohon serta citra satelit terbaru dengan resulasi minimal15m;b. Rekomendasi Bupati / Walikota bagi perizinan yang berkaitandengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan olehGubernur ;c.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam ;e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial ;(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapidengan :a. Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yangdilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yangdimohon serta citra satelit terbaru dengan resulasi minimal15m;b. Rekomendasi Bupati / Walikota bagi perizinan yang berkaitandengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan olehGubernur ;c.

No. 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SbyUdang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang undang Pokok Agraria ,yang diatur di dalam pasal 2.Bahwa peningkatan obyek tanah yang masuk kawasan lindung /koservasi dapat dimohon hak , sesuai dengan permohonan hakyang diajukan oleh EDI SUTRISNO, S.Sos, M.Si Jabatan LurahManyar sabrangan bertindak untuk dan atas nama pemerintah lurahmanyar sabrangan yang berkedudukan di Surabaya,tertanggaltanggal 6 September 2001 telah memenuhi ketentuan pasal 51Peraturan Menteri Agararia / Kepala

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam ;e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial ;(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapidengan :a. Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yangdilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yangdimohon serta citra satelit terbaru dengan resulasi minimal15m;134b. Rekomendasi Bupati / Walikota bagi perizinan yang berkaitandengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan olehGubernur ;c.

Bahwa peningkatan obyek tanah yang masuk kawasan lindung /koservasi dapat dimohon hak, sesuai dengan permohonan hak yangdiajukan oleh EDI SUTRISNO, S.Sos, M.Si Jabatan Lurah Manyarsabrangan bertindak untuk dan atas nama pemerintah lurah manyarsabrangan yang berkedudukan di Surabaya,tertanggal tanggal 6September 2001 telah memenuhi ketentuan pasal 51 Peraturan MenteriAgararia / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999.

Hutan koservasi terdiri dari Kawasan HutanSuaka Alam, dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam dan Taman Buru.Hutan Lindung.