Ditemukan 70 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perkara perkasa permai perdat pernah pemkab perkas perkeb perka perkar perkaa perkap
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 08-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 313/Pid.B/2017/PN.Kdi
Tanggal 8 Mei 2018 — ACHMAD DIRGA AMILUDDIN
405 — 242
  • Bahwa penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian harusProsedural dan di Kepolisian tersebut ada 2 (dua ) peraturan yaitu :peraturan kapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaa kekuatan dalamtindakan kepolisian dan itu tidak asal main tembak saja tetapisebelumnya sudah ada tembakan peringatan agar pelaku kejahatantersebut berhenti dan apabila diabaikan tembakan peringatan tersebutmaka polisi berhak langsung melakukan tembakan untuk dilumpuhkandan itu tembakan sebatas paha atau kaki, dan kemudian perkab
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
141 — 82
  • Ttebukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).Bila merujuk Pasal 1 angka 20 Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 tahun 2019tentang Pencabutan Perkab No. 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa Barang Bukti adalah bendabergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telahdilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalamtingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.Adapun Menurut Martiman
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 10 Agustus 2017 — I PUTU DEDI ARTONO
131 — 30
  • Wasrik ditemukan Anggaran yang tidakdapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp545.204.000,sedangkan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp164.366.000, ; Bahwa pada pemeriksaan saksi hanya mendalami masalah ada tidaknyakegiatan sedangkan untuk masalah anggaran yang melakukan pemeriksaanadalah saudara Marwan Yasin Mansyur; Bahwa pada saat anggaran direvisi ada sisa dana Rp. 21.000.000, saksitidak mengetahui mengapa ada Revisi anggaran; Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Tim mempedomani Perkab
    No. 22tahun 2011 yang diubah dan ditambah dengan Perkab Nomor 4 tahun 2014mengenai Pedoman pertanggungjawaban Keuangan dengan mencocokkandengan Pedoman; Bahwa factor penyebab sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan karena tidak dapat memperlihatkan dokumendokumenpendukungkegiatan; Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan selama 30. hari untukmempertanggungjawabkan keuangan hasil temuan tersebut namunTerdakwa tidak dapat memenuhinya;Tanggapan Terdakwa:Bahwa atas keterangan saksi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 21-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps
Tanggal 9 Februari 2022 — Pemohon:
1.Gregory Lee Simpson
2.Nicola Di Santo
Termohon:
Pemerintah Negara RI, CQ Kapolri, CQ Kapolda Bali, CQ Kapolresta Denpasar CQ Kapolsek Kuta
102 — 63
  • tindakan lain ini sama dengan pasal 16 dan 18 UU kepolisian,tindakan lain ini yang dimaksudkan adalah diskresi kepolisian, tetapi itubisa diambil apabila haruS memperhitungkan dan bisamempertanggungjawabkan misalkan tepat sasaran, yang jelas bisadipertanggungjawabkan secara hukum;Bahwa dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adaketentuan yang wajib harus diikuti penyidik atau anggota polri dalammenyiapkan dokumen atau tindakan berlaku KUHAP tetapi oleh penyidikpolri yang berlaku perkab
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
105 — 37
  • Susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksudpada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 terdiri atas unsur perangkat daerah terkaitdengan unsur Badan Pertanahan Nasional, persyaratan keanggotan PanitiaPengadaan Tanah yang berasal dari perangkat BPN, maka ditegaskan ulangkemudian, dalam Perkab Nomor 3 Tahun 2007 susunan keanggotan Panitiapengadaan tanah baik yang di Provinsi maupun yang berada di kabupaten;Menimbang, bahwa untuk Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah (P2T)Kabupaten/ Kota paling
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
309 — 527
  • Jkt.Sel.tidak boleh dilakukan sebab seharusnya didasarkan kepada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku,Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan sumberhukum sebagaimana yang dimaksud dalam hierarki peraturanperundangundangan yang diatur dalam UndangUndang No. 12tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan PerundangUndangan,dimana dalam Peraturan Perundangundangan secarahierarkidisebutkan di Pasal 7 Perundangundangan terdiri dari UUD 1945,TAP MPR, UU, Perppu, PP, Perpres, Perda, Perprop dan Perkab
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 18 Mei 2015 — AKHMAD YAPANDI BIN HASAN
45 — 11
  • Adapunketentuan peraturan perundangundangan yang dimaksud dalam PerjanjianHibah antara Perkab Tanah Laut dengan KUPD Kabupaten Tanah Laut tersebutdi antaranya adalah Pertama, Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Dana KPUD, Pasal 23 yang menyatakan bahwaBendahara Belanja Hibah lKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah...berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi denganbuktibukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-08-2016 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1255 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — HIDAYAT ABDUL RACHMAN
312 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HNW perkab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 77/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Mei 2014 — Terdakwa : MAHFUDI HUSODO, STP
95 — 107
  • HNW perkab./kota yangmemperoleh alokasi dan distribusi pengadaan benih BLBU di 8(delapan) propinsi.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
260 — 88
  • sesuai progressdiakhir kKesempatan, uang tidak bisa dicairkan masih di kas negara,istiiahnya hagus dan dianggarkan kembali ditahun berikutnyaBahwa keuntungan subkontraktor tidak boleh lebih dari 15%, ada dalamperaturan lembaga LKPP sebagai aturan detail turunan dari Perpres.Bahwa kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, tupoksinya LKPPsebagai satusatunya lembaga yang berwenang mengatur pengadaanbarang jasa pemerintah kebijakannya diwujudkan dalam bentukperpres, dan turunannya dalam perlem dan perkab