tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Situbondo pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa sejak sekitar tahun 1963 Penggugat telah memulai membukausaha sebagai Agen Penjualan Bensin dan Minyak Tanah dariPerusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin) danPerusahaan Minyak Negara (Permina

l 29 Februari 2016sekira pukul 12.00 wib di simpang permina kec. Tanjung MorawaKab.

Penggugat:
1.PERMINA TONDANG
2.RISTAULI TONDANG
3.BARBARA MULAHOT TONDANG
4.SUWANDI WIJAYA TONDANG
5.FERNANDO TONDANG
6.ROSALINA TONDANG
7.CAROLINA OCTAVIA
8.ABDUL RAHMAN
9.RIDHO FERDIANSYAH RAMADHAN
10.CLEMENTINA TONDANG
11.DEA REGINA CHRISTY TONDANG
12.ABEL GENARO PANANGIAN TONDANG
Tergugat:
1.CYPRIANUS TONDANG
2.SOFIATY SIMARMATA

PERMINA (Perusahaan MinyakNasional) yang merupakan Perusahaan Negara (atau Badan UsahaMilik Negara, saat ini disingkat BUMN), serta peralihanpenguasaan/kepemilikan tanah dari PT. Shell Indonesia kepadaPemerintah Republik Indonesia berdasarkan KEPPRES No. Aa/D/161/65Halaman 17 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16./Padt.G/2018./PN.

PERMINA dan PN. PERTAMINdilebur menjadi satu dengan nama PN. PERTAMINA. Selanjutnyaberdasarkan UndangUndang No. 8 Tahun 1971, PN. PERTAMINA diubahmenjadi PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMINEGARA ( PERTAMINA ) ;Bahwa, untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan usaha yangtelah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas BumiNasional (P.N.

PERMINA (Perusahaan MinyakNasional) yang merupakan Perusahaan Negara (atau Badan UsahaMilik Negara, saat ini disingkat BUMN), serta peralihanpenguasaan/kepemilikan tanah dari PT. Shell Indonesia kepadaPemerintah Republik Indonesia berdasarkan KEPPRES No.

PERMINA dan PN. PERTAMINdilebur menjadi satu dengan nama PN. PERTAMINA. Selanjutnyaberdasarkan UndangUndang No. 8 Tahun 1971, PN. PERTAMINA diubahmenjadi PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMINEGARA ( PERTAMINA ) ;Bahwa, untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan usaha yangtelah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas BumiNasional (P.N. PERTAMINA), serta dipandang perlu untuk memberikanHalaman 69 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16./Padt.G/2018./PN.

., PERMINA SIANTURI, S.H,. ParaAdvokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum AsosiasiPerempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta,beralamat di Jakarta Timur Selatan berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019, sebagaiTermohon konvensi / Penggugat rekonvensi;Hal. 1 dari 27 Hal.

Bahwa sampai sekarang masyarakat adat khususnya di Papua keberadaannyamasih diakui dan berdasarkan UndangUndang Otsus Papua maka kepemilikantanah adat di Papua masih diakui dan Marga Bawela berdasarkan bukti dariTermohon Kasasi belum pernah melepaskan hak adatnya kepada BPM,NNGVM, Permina maupun Pertamina sehingga kepemilikan tanah yangHal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1441 K/Pat/2014dimiliki Termohon Kasasi adalah cacat hukum;9.

., dan Permina Sianturi, S.H.,sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2019.selanjutnya disebut Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi,Pengadilan Agama tersebut.Telah mempelajari berkas perkara.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2019,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam registerHal. 1 dari 26 halaman Put.

HKJO mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);e Bahwa saksi bertugas sebagai security;e Bahwa PT CHECCESCEHKJO bergerak dibidang pembangunan jalan tolKuala Namu ke Tanjung Morawa;e Bahwa terdakwa ditangkap sdr Candra Prayatna Silangit, SE, Suratmandan Maywandra di Simpang Permina Tanjung Morawa;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa

Penggugat:
1.Tiurlan Simamora
2.Tedty Maline Panjaitan
3.Hati Bulolo
4.Wanto
5.Linda Sitinjak
6.Rista Permina Sianturi
7.Berliana Sari Br Samosir
8.Marsita Manalu
9.Remi Br Sitinjak
10.Rachmad
11.Lusiana Gulo
12.Zunaidi
13.Yusdiningsih
14.SUROH SIREGAR
15.Ahmad Latif Nasution
16.Rahman Siregar
Tergugat:
Direktur PT. SURYA PLASINDO MAS

PERMINA (Perusahaan Minyak Nasional) yangmerupakan Perusahaan Negara (atau Badan Usaha Milik Negara, saatini disingkat BUMN), serta peralinan penguasaan / kepemilikan tanah dariPT.

PERMINA,Hal 16 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMRselanjutnya dengan adanya PP No.27 Tahun 1968 didirikanlah suatuPerusahaan Negara yaitu PN. PERTAMINA yang termuat dalam Pasal 1ayat (3) PP No.27 Tahun 1968 adalah Segala hak dan kewajiban,perlengkapan dan kekayaantermasuk cadangancadangan sertausahausaha dari kedua badan Hukum tersebut pada ayat(2) huruf adan b pasal ini beralih kepada P.N.

PERMINA dan PN. PERTAMINdilebur menjadi satu. dengan nama PN. PERTAMINA.Selanjutnyaberdasarkan UndangUndang No.8 Tahun 1971, PN. PERTAMINA diubahmenjadi PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMINEGARA (PERTAMINA);Bahwa untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan usaha yang telahdicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas BumiNasional (P.N.

PERMINA (Perusahaan Minyak Nasional) yangmerupakan Perusahaan Negara (atau Badan Usaha Milik Negara, saat inidisingkat BUMN), serta peralihan penguasaan/kepemilikan tanah dari PT.Shell Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia berdasarkanKEPPRES No.

PERMINA dan PN. PERTAMIN dilebur menjadi satudengan nama PN. PERTAMINA;Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 tahun 1971 PN. PERTAMINAdiubah menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara (PERTAMINA);Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 tahun 2003 tentang Minyak dangas bumi jo.

Permina EP Rantau melalui saksi H.SYAWALUDDIN INDRA.4.

PERMINA (Perusahaan MinyakNasional) yang merupakan Perusahaan Negara (atau Badan Usaha MilikNegara, saat inidisingkat BUMN), serta peralihan penguasaan /kepemilikan tanah dari PT. Shell Indonesia kepada Pemerintah RepublikIndonesia berdasarkan KEPPRES No.

PERMINA,selanjutnya dengan adanya PP No. 27 Tahun 1968 didirikanlah suatuPerusahaan Negara yaitu PN. PERTAMINA yang termuat dalam Pasal1 ayat (8) PP No. 27 Tahun 1968 adalah Segala hak dankewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk cadangancadangan serta usahausaha dari kedua badan Hukum tersebut padaayat (2) huruf a dan b pasal ini beralih kepada P.N. PERTAMINA;Bahwa, selanjutnya berdasarkan PP No. 27 Tahun 1968, perusahanperusahaan minyak nasional yaitu PN.PERMINA dan PN.

PERMINA,selanjutnya dengan adanya PP No. 27 Tahun 1968 didirikanlah suatuPerusahaan Negara yaitu PN. PERTAMINA yang termuat dalam Pasal 1ayat (8) PP No. 27 Tahun 1968 adalah Segala hak dan kewajiban,perlengkapan dan kekayaan termasuk cadangancadangan sertausahausaha dari kedua badan Hukum tersebut pada ayat (2) huruf adan b pasal ini beralih kepada P.N. PERTAMINA;Halaman 81 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2018./PN.

yang berbunyi Usaha pertambangan minyak dan gas bumidilaksanakan oleh Perusahaan Negara sematamataBahwa terkait dengan obyek sengketa a quo berupa asetasetpertambangan di Tarakan (termasuk sumur PAM0228 dan Il yangberada dalam wilayah obyek sengketa), berasal dari Perjanjian LepasHakhak Atas Tanah Nomor 249/1961 dan pokokpokok Persetujuantanggal 30 Desember 1965 terkait dengan pembelian asetaset ShellIndonesia oleh Pemerintah RI seharga USD 110.000.000, yangkemudian dari Pemerintah RI menunjuk Permina

Bahwa perolehan asetaset di Tarakan (termasuk lahan sumur PAM0228 & Il Objek Sengketa TUN) berasal dari Perjanjian LepasHakHak Atas Tanah No. 249/1961 dan pokokpokok persetujuantanggal 30 Desember 1965 terkait dengan pembelian asetaset ShellHalaman 15 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMDIndonesia oleh Pemerintah RI seharga USD.110.000.000..Kemudian dari Pemerintah RI menunjuk Permina sebagai pengelolaasetaset migas tersebut.Bahwa pada tahun 1971, Pemerintah melalui Keputusan PresidenNomor

Stell dan sebagainya.Bahwa akhirnya jatuh lagi secara WL, dari Pertamin, Permina lalu PT.Pertamina Persero, Lalu PT. Pertamina Setelah U.U. No.22 tahun2001, semua kewajiban Pertamina beralin kepada PT.Pertamina Persero,kecuali Hak untuk melalakukan pengawasan kegiatan Nusa Hulu;Bahwa karena PT.

Permina EP Rantau melalui saksi H.SYAWALUDDIN INDRA.4.

., Permina Sianturi, S.H.

,Siti Mazuma S.H., Uli Pangaribuan S.H., Permina Sianturi S.H., Tuani SondangRejeki Marpaung S.H., Siti Husna S.H., Nur Riyanto Hamzah S.H., M.H., SaidNiam S.H., Para Advokat dan pendamping public dari Kantor Yayasan LembagaBantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan (YLBHK APIKJakarta) berkantor di Jalan Raya Tengah No. 31 RT.01/RW.09 keramat JatiJakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019,dan Tergugat hadir dipersidangan menghadap Kausa Hukumnya yang mengakubernama

., PERMINA SIANTURI, S.H., TUANISONDANG REJEKI MARPAUNG, S.H., Para Advokat dariKantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi PerempuanIndonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, beralamat diJalan Raya Tengah No 31 RT.009 RW.001 KelurahanTengah Kecamatan Kramat JatiJakarta Timur 13540,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Barat Register Nomor : 07/SK/2019/PA.JB tanggal08 Januari 2019, disebut sebagai PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi

Rubyana Permina Sari, perempuan, lahir 14Hal. 3 dari 40 hal. Putusan nomor 412/Pdt.G/2009/PAJPTanggal 25 Mei 2011November 1967 (anak kedua).3. Baby Victoria Junus, laki laki, lahir 16 Juli1969 (anak ketiga).4. Rene Sonata Perwira Junus, perempuan, lahir 18Januari 1971 (anak keempat).5. Laguna Alexander, laki laki, Jlahir 1 Agustus1978 (anak kelima).6. Laisia Dian Matahari, perempuan, lahir 8 Juli1979 (anak keenam).7. Andrew Alexander, laki laki, Jlahir 24 November1982 (anak ketujuh).c.

Bank Pembangunan DaerahSorong ;Bahwa marga sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong adalah Osok, Kalami,Kwaktolo, Mambalus Bawela dan Kalasuat ;Bahwa Ahli pernah melihat dan membaca dokumen Erfpacht No.1 tahun 1951tersebut yang terdiri 1000 bundel, dokumen Erfpacht adalah merupakandokumen negara yang berkaitan dengan pelepasan atau pemberian hak atastanah di Kota Sorong oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada NNGPM ;Bahwa yang berhak sebagai pemilik tanah menurut dokumen Erfpachttersebut dahulu PERMINA

oleh Perusahaan Negara sematamata.Bahwa terkait dengan obyek sengketa a quo berupa asetasetpertambangan di Tarakan (termasuk sumur PAM0228 dan Il yangberada dalam wilayah obyek sengketa), berasal dari Perjanjian LepasHakhak Atas Tanah Nomor 249/1961 dan pokokpokok Persetujuantanggal 30 Desember 1965 terkait dengan pembelian asetaset ShellIndonesia oleh Pemerintah RI seharga USD 110.000.000, yangHalaman 8 dari 179 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMD10.11.kemudian dari Pemerintah RI menunjuk Permina

perolehan hakHalaman 18 dari 179 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMDatas tanahtanah lainnya di Kalimantan Timur yang digunakan untukkepentingan industri perminyakan.Bahwa perolehan asetaset di Tarakan (termasuk lahan sumur PAM0228 & Il Objek Sengketa TUN) berasal dari Perjanjian LepasHakHak Atas Tanah No. 249/1961 dan pokokpokok persetujuantanggal 30 Desember 1965 terkait dengan pembelian asetaset ShellIndonesia oleh Pemerintah RI seharga USD.110.000.000..Kemudian dari Pemerintah RI menunjuk Permina

Stell dan sebagainya.Bahwa akhirnya jatuh lagi secara WL, dari Pertamin, Permina lalu PT.Pertamina Persero, Lalu PT. Pertamina setelah U.U. No.22 tahun 2001,semua kewajiban Pertamina beralin kepada PT.Pertamina Persero, kecualiHak untuk melalakukan pengawasan kegiatan Nusa Hulu;Bahwa karena PT.