Ditemukan 216 data
Terbanding/Penggugat : AJI ACHMAD ARYADI
Terbanding/Intervensi I : H.A.SUAIFAH binti Alm H A BAMBANG EBON.
Terbanding/Intervensi II : Ir Aji Erlynawati binti Alm H.Aji Ali Akbar
Terbanding/Intervensi III : Aji Aisyah Fatmarani binti Alm H.Aji Ali Akbar
Terbanding/Intervensi IV : Aji Anita Veranda binti Alm H. Aji Ali Akbar
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA CQ.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA USAHA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk Kantor Cabang Samarinda
104 — 70
., Anggara Pradya Widhiantara, DetamiPradiksa, Indah Retnowati, Akidatul Ulfa, dan Aulia Zettira, kesemuanyapegawai pada Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI, yang bertindakuntuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara cqKantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2020, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda
Terbanding/Penggugat : AJI ACHMAD ARYADI
Terbanding/Intervensi I : H.A.SUAIFAH binti Alm H A BAMBANG EBON.
Terbanding/Intervensi II : Ir Aji Erlynawati binti Alm H.Aji Ali Akbar
Terbanding/Intervensi III : Aji Aisyah Fatmarani binti Alm H.Aji Ali Akbar
Terbanding/Intervensi IV : Aji Anita Veranda binti Alm H. Aji Ali Akbar
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA CQ.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA USAHA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk Kantor Cabang Samarinda
104 — 55
., Anggara Pradya Widhiantara, DetamiPradiksa, Indah Retnowati, Akidatul Ulfa, dan Aulia Zettira, kesemuanyapegawai pada Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI, yang bertindakuntuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara cqKantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2020, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda
107 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soepomo, pada halaman 79 dalam Buku Hukum AcaraPerdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta 1993, yangmengatakan:Jika eksepsi itu baru diajukan kemudian sesudah Tergugat mengadakanbantahan gugatan, Hakim tidak akan menghiraukan keberatan Tergugat:.
59 — 35
Hal ini tidak dibenarkankarena gugatan harus dibubuhi / ditempelkan materai;Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Prof.lmam Supomo,SH dalam bukunyaberjudulHukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Pradya Paramita Jakarta1986, hal 25 yang menerangkan;Bahwa gugatan harus ditulis dan ditandatangani ( Pasal 118 HIR ) serta harusdibubuhi materai, undangundang materai nomor 13 tahun 1985 Pasal ayat (2)a jo PAsal 2 ayat (1 ) aBerdasarkan uraian tersebut di atas sudah sepatutnya secara hukum gugatandari Penggugat
70 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pradya ParamitaJakarta, halaman 42);Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, Hukum Pidana, bagian 3 ,Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa pembuatHal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1210 K/PID/2015dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) tidak melakukantindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersamasama denganorang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudutperbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat / unsur tindakpidana.
366 — 11
Pradya Paramita Jakarta, hal 42).Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud denganbersama sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing masing pelakudelict (bewijste samen lerking). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiappelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak perluadanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof.
Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras Dan Etnis TAKTIS
Tergugat:
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara DKI Jakarta,
153 — 62
Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), hal.Hal 6 dari 37 hal Putusan No.588/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.b) Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa dalam perkara a quo, perbuatan TERGUGAT telah melawan hukumdimana TERGUGAT tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dideritaoleh PARA PENGGUGAT. hal ini terbukti dari keterangan tergugat yangmenyebutkan bahwac) Adanya kesalahan dari pihak pelakuBahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT telah memenuhi unsur
Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), hal.Hal 13 dari 37 hal Putusan No.588/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Perbuatan melawan hukum selalu diawali dengan adanya perbuatan daripelaku.*Dalam perkara a quo, unsur ini terpenuhi ketika TERGUGAT secara sengajadan penuh kesadaran menyebutkan kata Pribumi dalam penggalan pidatoyang disiapkan dalam bentuk teks dan dibacakan sendiri oleh TERGUGUAT.b).
51 — 12
Pradya Paramita, cetakan kedua, hal 51).Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana sengaja itu dibedakan atastiga gradasi :Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014/PN.Lmj161. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksudorangnya ;2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibatperbuatannya ;3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan mengenai tujuanatau akibat perbuatan ;Menimbang, bahwa Menurut Prof PAF.
25 — 16
Bahwa perkawinan tersebut telah puladicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKlungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105KW1090920160001, Tanggal 09 September 2016;2: Bahwa dari perkawinan tersebut telahdilahirkan 1 orang anak bernama PUTU AGUS PRADYA SANJAYA,Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 82/Pdt G/2020/PN SrpKlungkung, 05 Januari 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105LT310120170015, tanggal 31 Januari 2017;4.
71 — 44
Surat perjanjian (bawah tangan) antara Pradya Purbyanto dkk dan SyahfruddinIsmail, SH. Tertanggal 29 Februari 2008. Surat perjanjian (bawah tangan) antara Syafruddin Ismail, SH dan Hendra.tertanggal 28 Pebruari 2009. Surat perjanjian (bawah tangan) antara Pradya Purbyanto dkk dan SyahfruddinIsmail, SH. Tertanggal 29 Februari 2008. Kwitansi Uang muka penjualan tanah dan bangunan. Sertifikat Hak MilikNomor 405/Kelurahan Keputran. Sebesar Rp 350.000.000, . Tertanggal 05Maret 2009.
Ade Yulia Budiatiningsih
Tergugat:
Song Lung Hendra Budiman
91 — 22
Pradya Paramita,Jakarta 2001, hal 27 ).Menimbang, bahwa apabila dailildalil gugatan Penggugat tersebutdihubungkan dengan bukti surat P3, P.4, dan P12, yang dihubungkan denganketerangan saksisaksi menunjukan bahwa Pengikatan over kridit atas tanahbangunan diatasnya dibuat oleh Ibu Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1999tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :e Bahwa ternyata over kredit tanah beserta bangunan diatasnyatersebut, sejak dibeli oleh Ibu Penggugat sampai sekarang ini
537 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2826 K/Pdt/201725.26.27.28.20.Bahwa hukum waris adat memuat peraturanperaturan yang mengaturproses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda danbarangbarang yang tidak berwujud (immaterenele goederen) dari suatuangkatan manusia (generatle) kepada turunannya (Soepomo, dalambukunya yang berjudul: "Babbab tentang Hukum Adat, Pradya Paramita,Jakarta, 1987, halaman 79);Bahwa hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunanmasyarakat kekerabatannya yang berbeda.
Mr. CHOI JAI HO.
Tergugat:
PT. YEON TECHNOLOGY
148 — 62
., dalam Bukunya yang berjudul : Hukum acaraPerdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradya Paramita, cetakan keenam, Tahun 1986, berpendapat :Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkanadanya pemeriksaan dan putusan tersendini.(Halaman 49);Bahwa hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (ambtshalve)memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggudimajukannya keberaatan dari pihak yang berperkara.
34 — 5
Moegni, Perbuatan MelawanHukum, Jakarta : Pradya Pramita: Hal. 76).Berdasarkan yurisprudensi, hakim bisa menentukan besarnya kerugiantersebut, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi MARI No. 610K/SIP/1968 tanggal 23 Mei 1970, yang memuat pertimbangan mengenai gantirugi sebagai berikut:*Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkanPenggugat mutlak menuntut jumlah sejumlah itu, hakim berwenang untukmenetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal178
98 — 67
Pendapat yang samamengenai eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeridikemukakan oleh Supomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata PengadilanNegeri, cetakan Pradya Paramita, halaman. 48 yang menyatakan bahwa, yangdiartikan dengan eksepsi adalah suatu bantahan yang menangkis tuntutanpenggugat, sedang perkaranya tidak langsung disinggung ;Menimbang, bahwa pandangan atas eksepsi dalam pemeriksaanperkara perdata di Pengadilan Negeri adalah termasuk salah satu jawabantergugat, untuk itu
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A PANIGORAN SIREGAR Diwakili Oleh : ANDI LESMANA, SH.,MH.
97 — 74
Padahal sebagaimana diteriangkan oleh abhiperposan Bapak IRMAN PRADYA dipersidangan menerangkan bahwa denganjabatan dan kewenangan Terdakwa selaku Manager Pelayanan saat itu, bisasaja barang itu dikirimkan malam harinya, sebab Terdakwa memiliki akses ataupassword aplikasi data komputer, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.Oleh sebab itu, kami berpendapat unsur ini Sama sekali tidak terpenuhi.Add.3 : Unsur pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendaknyasendiri.Seperti yang kami uraikan
Oleh sebab itu menurut kami pendapat abhllPerposan Bapak IRMAN PRADYA dipersidangan menerangkan tidak ada SOPyang dilanggar oleh Terdakwa dalam proses penerimaan paket tersebut adalahsudat tepat dan beralasan menurut hukum.
36 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradya Paramita:Hal. 76).
PT. AIRINDO SENTRA MEDIKA
Tergugat:
1.PT. ZAPRIHOS
2.RUMAH SAKIT ISLAM ATTIN HUSADA
75 — 53
Pradya Paramita Jakarta 1990)menyatakan bahwa (1) semua persetujuan yang dibuat secara sah berlakubagi undangundang bagi mereka yang membuatnya,(2) Persetujuanpersetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belahpihak atau oleh karena alasan yang yang olehundangundang dinyatakancukup untuk itu (3) persetujuan harus dilaksanakan dengan etikat baik;.
Terbanding/Terdakwa : SENTA CAROLINA PALANDENG
181 — 81
PRADYA YASA PRATAMA yang diterima oleh Sdri. SENTACAROLINA PALANDENG sebanyak 287 karung;b. Tanda terima barang makanan jenis jagung dari Expedisi BJE(BANGKA JAKARTA EXPRESS) sebanyak 60 karung;C. Tanda terima barang makanan jenis jagung dari Expedisi BJE(BANGKA JAKARTA EXPRESS) sebanyak 76 karung.Tetap terlampir dalam berkas perkara5.
214 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pradya Paramita Jakarta, tahun1990 hal. 48 bahwa istilah wajib menunjuk Penasehat Hukum,seperti tersebut dalam Pasal 56 KUHAP bersifat imperative.Ketentuan ini tertuju kepada pejabat pada semua tingkatpemeriksaan.