. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.3. LANDELINUS A. PASI, S.H.

Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.surat surat lain yang terkait, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; ll. DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN BUPATITIMOR TENGAH UTARA NOMOR : BAPEGDIKLAT.862.3/373/V/2019TANGGAL 29 MEI 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA Drs. ALEXANDERNAIKOFI, NIP.19641231 198603 1 412, PANGKAT GOLONGAN /RUANG: PEMBINA UTAMA MUDA (IVIC) ; 3.

Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasatanggal 25 Agustus 2020, oleh kami : Dr. SLAMET SUPARJOTO,S.H.,.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya selaku Ketua Majelis, ANDY LUKMAN, S.H.,M.H. dan H.SUGIYA, S.H.,M.H., masing masing selaku Hakim Anggota.

Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :Oo eas Rp. 6.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003. Biaya proses banding Rp. 234.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 8 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.

No. 359/B/2017/PT.TUN.

No. 359/B/2017/PT.TUN. JKTsember 2008, seluas 2.635 M2 atas nama Darmianson LD; 2.

No. 359/B/2017/PT.TUN. JKTmendalilkan :

. > 19620615 199003 1 008 ; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hampada Bagian Hukum Setda KabupatenHal 1 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN SBY3. Nama : SLAMET SETIONO,S.H.M.M.; NIP. : 19770111 200501 1 006 ; Jabatan : Kasubbag PerundangUndangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Blora4. Nama : HERU PRASTIYONO,S.H.

nnPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :64 / G/ 2013 /PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding besertasuratsurat lainnya yang bertalian ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 68/PEN.HS/2014/PT.TUN.SBYTanggal 21 Mei 2014 tentang Penetapan hari sidang ;Memperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor64/G/2013/PTUN.SMG tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan bandingHal 2 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN

Penggugat/Pembanding Surat Keputusan Tergugatbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,selain itu. menurut Penggugat/Pembanding bahwa tindakanTergugat/Terbanding dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyeksengketa juga telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB), dalam perkara a quo ASAS Akuntabilitas hukum yakniasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan penyelenggaraan Negara/pemerintahan harus dapatHal 3 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN

SUJIMAN sebagai Calon KepalaDesa Terpilih, sesuai Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten BloraNomor 6 Tahun 2006; 2o2n one con eec cee ce nee ce cence eneceeeeeHal 9 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN SBYMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangantersebut, bahwa menurut hukum Tata Usaha Negara, penerbitan keputusanobyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak mengandung cacad yuridisbaik dari segi kKewenangan

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundanganlainnya yang bertalian. 22+ 22 222 220 222 noe non oneHal 10 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN SBYMENGADILI1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 64/G/ 2013/PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2014 yangdimohonkan banding; +=" 0

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.1. ARIES SAPUTRO, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sidoarjo; 2. WAHYU EKO PRASETYO, S.H, Jabatan Staf pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ; 3.

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 98/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 4 Januari 2018 beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:l. DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya; ll DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukandalam pasal 123 (ayat 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ; 7+ 22022 222 22 ==Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajaridengan seksama berkas perkara yang terdiri

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu SIT KARYANTARI, S.H., Panitera PenggantiPada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiripihak pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisTTD TTD1. H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H. M. HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.TTD2.

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.

No : 83/B/2016/PT.TUN JKTPekerjaan Wiraswasta ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:015/SK.KHS/AS/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015memberikan kuasa kepada ;1. ANTONIUS STANIS, S.H., M.H. ;2. KANTA CAHYA, S.H. ;3. KRISTANTO WIDJAMA, S.H. j220*>Kesemuanya berkewarganegaraan ootesia.AdvokatLegal Consultant pada Katior " AdvokadANTONIUS STANIS, SH.MH & ASSOCIATES, diJalan Jend.

No : 83/B/2016/PT.TUN JKTNegara Bandung Nomor : 95/G/2015/PTUNBDG tanggal 21 Desember 2015yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIIl.

No: 83/B/2016/PT.TUN JKT Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.2/Desa Plered olehTergugat/Pembanding (vide bukti T15 = T. Il Int1)didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Peranahan Nasional Provinsi Jawa Barat No264/HP/KWBPN/1991 tentang Pemberian Hak Pakai AtasNama Perusahhan Umum Kereta Api Cq.

No: 83/B/2016/PT.TUN JKT19 Mei 2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis,DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum dan KETUT RASMEN SUTA., S.H.

No: 83/B/2016/PT.TUN JKT

Putusan Nomor : 132/B/2013/PT.TUN SBY.di Jin. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo , selanjutnya disebut : TERGUGAT / TERBANDING ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah membaca :. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :132/PEN/2013/PTTUN SBY tanggal 23 Agustus 2013 tentang PenunjukanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukmemeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ; 2.

Putusan Nomor : 132/B/2013/PT.TUN SBY.Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 14 Mei 2013 yang dihadiri Penggugat Prinsipal dan KuasaHukum Tergugat ; nnnn nnn nn nnn nnn nn nnn nennn nn nnnnsBahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Mei 2013 danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan

Putusan Nomor : 132/B/2013/PT.TUN SBY.2.

Putusan Nomor : 132/B/2013/PT.TUN SBY.dibantu SIT KARYANTARI,SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiripihak pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya .Hakim Anggota Ketua MajelisTTD TTDH. SYAMSIR ALAM ,SH.MH. ANDI LUKMAN , SH.MH.TTDDILMAR TATAWI,SH.Panitera PenggantiTTDSIT KARYANTARI,SH.Perincian Biaya Perkara :1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 18.000,2. Meterai Putusan Rp. 6.000,3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,5.

Putusan Nomor : 132/B/2013/PT.TUN SBY.Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor : 132/B/2013/PT.TUN SBY.

Termohon PK tidak berwenang untuk memberhentikan Pemohon PK.Kesalahan Hakim PTUN/PT.TUN Dalam Menilai Aspek Kewenangan BadanPermusyawaratan Desa :1.Hakim PTUN/PT.TUN tidak mampu membedakan antara Badan PermusyawaratanDesa dengan Badan Perwakilan Desa, baik dari segi peraturan yang menjadi dasarpembentukan maupun segi kewenangannya.2.

ASPEK FORMAL PROSEDURALKesalahan Hakim PTUN /PT.TUN Dalam Menilai Aspek Prosedur :1. Hakim PTUN/PT.TUN membenarkan prosedur pemberhentian berdasarkanPerda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2004 yang bertentangan/tidak sesuai UU No.32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005.2. Hakim PTUN/PT.TUN mengesampingkan "alat bukti Pengakuan" Tergugat/Termohon, dan salah dalam menilai "sifat final" Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN).3.

No. 88 PK PK/TUN/2009Pertimbangan tersebut menunjukkan kesalahan Tergugat/Termohon PK, BadanPermusyawaratan Desa, serta Majelis Hakim PTUN dan PT.TUN dalam memaknaisifat Keputusan Tata Usaha Negara.Kesimpulan :1.Putusan Hakim PTUN/PT.TUN salah karena mengesampingkan alat buktipengakuan Tergugat sebagai alat bukti sempurna yang didukung dengan bukti Suratdan saksisaksi.Hakim PTUN/PT.TUN secara teoritis maupun yuridis salah dalam memahami sifatfinal Keputusan Tata Usaha Negara.Dasar dasar keberatan

Pemohon terhadap : kesalahan pertimbangan Hakim PTUN/PT.TUN menggunakan Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 yang tidak ada hubungannyadengan perkara a quo.1.Bahwa Majelis hakim PTUN/PT.TUN tidak memahami cakupan delegasi wewenangyang diatur dalam Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

(Periksa Konsideran Bukti P 8)Bahwa akibat kesalahan Majelis hakim PTUN/PT.TUN, maka menimbulkankeputusan yang keliru.Kesimpulan :Pertimbangan Majelis hakim PTUN/PT.TUN cacat hukum sehingga harus dibatalkan.ASPEK MATERIIL :Kesalahan Pertimbangan Hakim PTUN/PT.TUN adalah sebagai berikut :Majelis hakim tidak mempertimbangkan cacat materiil Surat Keputusan KepalaDesa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007, sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Dasar argumentasi

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.10.AlamatNamaJabatanAlamatNamaJabatanAlamatNamaJabatanAlamatNamaJabatanAlamat. NamaJabatanAlamatNamaJabatanBiro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ; : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; : KABUL SUTRIYONO, S.H. ; : Kepala Subbagian HAM pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; : I. KETUT ARTANA , M.Si. 3 ==: Kepala Seksi Manajemen Asset dan PerijinanDinas PSDA Provinsi Jawa Tengah ; : Jl.

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.Alamat : JI. Pahlawan No. 9 Semarang ; 11. Nama : IRA KUSUMA DEWI, S.H. ; Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ; Alamat : JI. Pahlawan No. 9 Semarang ; 12. Nama SAIFUL NADIB, SH. 2 aeetesesesccceneeneneenenseneJabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ; +Alamat : Jl.

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.Semarang Nomor : 26/G/2016/PTUN SMG, tanggal 3 November 2016beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi Seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; 2.

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, agar memutus sebagai berikut :1. Menolak Memori Banding Pembanding dan menguatkan PutusanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :26/G/2016/PTUN SMG tanggal 3 November 2016 ; 2.

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang TentangPeradilan Tata Usaha Negara ; Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telahdirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Ketentuan hukum lainnyayang bertalian dengan sengketa ini ; "MENGADILI:1.

Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.No. 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :188/366/415.10.1.3/2019, tertanggal 9 Juli 2019 ; Selanjutnya disebut : PEMBANDING / TERGUGAT ; MELAWANROFITA COERDIANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar /Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gambiran UtaraRT.003/RW.001 Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung,Kabupaten Jombang ; 2n nnn ren nnn nnn reer nn enn nce neDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. AGUS SHOLAHUDDIN, S.HI. ;2. SUGIARTO,S.E.

Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2019 ; 4.

Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.undangan yang berlaku ; 3.

Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp.250.000,00 ( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasatanggal 11 Februari 2020, oleh kami : H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.,Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku HakimKetua Majelis, NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum., dan H. EDDYNURJONO, S.H.

Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :1.. M@te@ral sonnnn Rp. 6.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003. Biaya proses banding Rp. 234.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.

No. 28/B/2016/PT.TUN.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara UjungPandang Nomor : 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN U.PDG Tanggal 23Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN. MKS.Nopember 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.75K/TUN/1996 Tanggal 13 Agustus 1998 Yang Telah Memperoleh KekuatanHukum Tetap, yang diterbitkanTergugat;.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Ujung Pandang Nomor : 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN U.PDGTanggal 23 Nopember 1995 Jo.

No. 28/B/2016/PT.TUN. MKS.Panitera Pengganti,t.t.d.Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 28/B/2016/PT.TUN.MKS. 1 Meterai Putusan Rp. 6.000,2 Redaksi Putusan Rp. 5.000,3 Le QeS Rp. 3.000,4 Biaya Proses Penyelesian Perkara Rp. 236.000.Jumlah: Rp 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 19 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN. MKS.

Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.3. Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus

Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.Kabupaten Magelang ;

No. 10/G/2016/PT.TUN.

KH.Mansyur No. 54 dan selanjutnya dengan berdasarkan SuratKuasa Substitusi Nomor : 473/0.5.34/08/2013 tertanggal 12Agustus 2013 memberi kuasa kepada :Hal. 1 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.1. R. TEDDY ROOMIUS,SH.2. MOHAMMAD FADARISMAN, SH.3. HERMAN HIDAYAT,SH.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan JaksaPengacara Negara, beralamat Kantor di JIn. KH. Mansyur No.54.

Penetapan hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan Perkaraini.TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaanduduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Oktober2013, beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyisebagai berikut :e Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;Hal. 2 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN

diajukanPenggugat / Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2013 terhadapputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Oktober2013 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan carayang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Hal. 3 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN

Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya yang timbulHal. 4 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2013/PT.TUN SBY.dalam perkara ini ; 20Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding juga mengajukankontra memori banding tanggal 10 Desember 2013 diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Januari 2014 dantelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2014 yang padapokonya Tergugat / Terbanding memohon

Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 158.500.Jumlah Rp. 250.000.( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 7 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan pencabutan perkara banding dari Tergugat/Pembanding;-----------------------------------------------------------
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret dari dalam daftar Register Perkara Banding Nomor: 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo.

,SH ;Hal. 1 dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.Keduanya kewarganegaraan Indonesia,beralamat di LAW FIRM CLEOPATRA &PARTNERS, Jalan.Kecubung IV No. 23Gomong, Mataram, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum, Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Nopember 2011;sselanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT : Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta,Giri Menang Gerung, Kabupaten LombokBarat, member i kuasa kepada.

Sengketadan KonflikPertanahan.NAMA : BAIQ SRININGAYU, SH, NIP > 19651231198701 2 001 PANGKAT/GOL : Staf Sub.SeksiSengketa , KonflikPerkara Pertanahan 5 4Ketiganya beralamat pada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat, JalanSoekarno Hatta GiriHal. 2. dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor265/SK 52.01/1V/2011 tanggal 14 = April2011, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / TURUT TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebuttelah membaca

Menyatakan batal atau tidak sah KeputusanTata Usaha NegaraHal. 3. dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147 yangterletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan SekotongTengah, Kabupaten Lombok Barat , Surat UkurNomor : 9342/SBR/2001, Luas 10.450 M atas namaNl WAYAN ARTINI yang diterbitkan padatanggal 16 Maret 2001 dan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat Nomor : SK.201 520.1 23.012001 tentang Pemberian

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat HakMilik Nomor : 1147 yang terletak di Desa7Sekotong Barat, Kecamatan SekotongTengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat UkurNomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 M atas nama NIWAYAN ARTINI yangHal. 4 dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.diterbitkan padatanggal 16 Maret 2001 ;2.

Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor1147 yang terletak di DesaSekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, KabupatenLombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas10.450 M atas nama NI WAYAN ARTINI tanggal 16Maret 2001 adalah pada tanggalHal. 5 dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.20 ~ Januari 2011 yaitu pada waktu Penggugatmemberikan keterangan di Unit Reskrim PolresLombok Barat dalam perkara tindak pidana bersamasama

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.Il. HANS FRANSISCUS WEWENGKANG, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kelurahan Pisang Utara RT.0O3/RW.002, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar; 0Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25November 2014, memberikan kuasa kepada : 1. SEMUEL B. PAEMBONAN, SH.,MH.,; 2.

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.Situasi Nomor : 124/1980 tanggal 5 Maret 1980, luas 21.916 m? atasnama GERTJE SELAH yang telah beralih terakhir atas nama HANSFRANSISCUS WEWENGKANG adalah cacat hukum tidak prosedural,dimana tidak mempertimbangkan secara seksama, sesuai denganfakta hukum, data fisik dan data yuridis yang ada serta bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasasumum pemerintahan yang baik; 4.

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasatanggal 8 September 2015 oleh kami : ACHMAD ROMLI, SH. sebagaiHakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH.

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 81/B/2015/PT.TUN.MKSL: Meteral PURUSANT sus s+ ccseneses exeead + emcenmmnaermenns + onan cemawewe Rp. 6.000,2. REGAKS) 0... ccc cececcessseceeecseceeececeesessseeseseseessseseseseseuens Rp. 5.000,3. LOGOS ooo eceeeceeceecceecee cee cueeecneeseeceeeeecuecueau ene eneeeness Rp. 3.000,4.

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.

yang sesungguhnya substansi dari Eksepsi Pemohon Kasasi.KESALAHAN PERTIMBANGAN HUKUM YUDEX FACTIE PT.TUN MAKASSARAKIBAT "MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA DAN/ATAU TIDAKMENURUT HUKUM.Halaman 25 dari 45 halaman.

HakimTunggal PTUN Jayapura dalam perkara a quo.Dengan demikian, Yudex Factie PT.TUN Makassar dalam perkara Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT.TUN Makassar), Nomor: 113/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks tanggal 01 November 2011 yang mengakui bahwasanya pertimbanganhukum Hakim Tunggal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011 pertimbangan sudah tepat dan benaradalah pertimbangan hukum:1.

Bahwa alasanalasan dan dasar hukum yang menjadi keberatan terhadappertimbangan hukum Judex Factie PT.TUN Makassar sehubungan dengan EksepsiHalaman 29 dari 45 halaman.

Bahwa akibat Judex Factie PT.TUN Makassar dalam perkara a quo*mengungkapkan fakta hukum tidak menurut hukum atau setidaktidakmelampaui batas wewenangnya mengakibatkan Judex Factie PT.TUN Makassarlangsung mengambil keputusan yang keliru atau sumir, yaitu telah memberikanpendapat bahwasanya: *menurut pendapat Majelis Hakim Banding, PutusanPTUN Jayapura Nomor: 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011karena dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar.b.

Beranjak dari alasanalasan dan dasar hukum point 1 (satu) dan (2) tersebut diatas,maka sangat beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi menegaskan bahwasanyaPertimbangan Hukum Putusan Judex Factie PT.TUN Makassar, Nomor: 113/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks tanggal 01 November 2011 adalah pertimbangan hukumyang melampaui batas wewenangnya atau tidak menurut hukum atau setidaktidaknya Pertimbangan hukum Judex Factie PT.TUN Makassar dinyatakan: tidakcukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).4.

., Staf Subbag Hukum, BagianHukum, Data, dan Komunikasi Publik, Setditjen BinaKonstruksi;Semuanya, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipilpada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :19/SKS/M/2015, tanggal 9 November 2015, selanjutnya disebutHal.2 dari 15 hal.Put.No.140 /B/2016/PT.TUN JKT.2.sebagai TERGUGAT/TERBANDING; 1.

MARLINA INDRIYANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TambahanPengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi TingkatHal.3 dari 15 hal.Put.No.140 /B/2016/PT.TUN JKT.Nasional Periode 20112015, beralamat di Balai Krida Lantai 2,Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI5/ TERBANDING;6.

OMARTambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiTingkat Nasional Periode 20112015, beralamat di Balai KridaLantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI 9/TERBANDING;; SAMUEL ICHWAN, Warga Negara Indonesia, PekerjaanTambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiTingkat Nasional Periode 20112015, beralamat di Balai KridaHal.4 dari 15 hal.Put.No.140 /B/2016/PT.TUN JKT.Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta

MOHAMMAD SINGGIH, Warga Negara Indonesia, PekerjaanTambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiTingkat Nasional Periode 20112015, beralamat di Balai KridaLantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI 14/TEREBVAI DIN G5 92 st2s sce eersteHal.5 dari 15 hal.Put.No.140 /B/2016/PT.TUN JKT.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telahMEMbaCa: === +22 nnn nnn nn nn nnn ne nnn nae ne ee noe nn ne nnn ce neces1.Penetapan

Tanggal 07 Maret 2016 dengan mengadilioSsendiri :mL Menyatakan batal atau tidak berlakunya surat Keputusan MenteriPekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga PengembanganJasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 20112015, Tanggal 24 Juli2015;Hal.8 dari 15 hal.Put.No.140 /B/2016/PT.TUN JKT.

Perkara Nomor : 109/B/2020/PT.TUN SBY.Dalam hal ini memberi kuasa kepada :ADI WIBOWO, S.H.,S.Sos.,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADIWIBOWO, S.H.,S.Sos.,M.Si. & PARTNERS, beralamat di JalanTrunojoyo 35 A Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 26/PANPILKADES/IV/2020 , tanggal16 April 2020 ; Selanjutnya disebut : TERBANDING / TERGUGATI ;2.

Perkara Nomor : 109/B/2020/PT.TUN SBY.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk,berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/1189/411.012/2020, tanggal 5 Mei 2020 ; Dan memberi kuasa juga dengan Hak Substitusi kepada :1. ADI WIBOWO, S.H.,S.Sos.,M.Si. ; 2.

Perkara Nomor : 109/B/2020/PT.TUN SBY.DAN:FAJAR NUSANTORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KepalaDesa, bertempat tinggal di Jalan Surodiharjo RT. 001 / RW. 001Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :ADI WIBOWO, S.H., S.Sos.,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADIWIBOWO, S.H., S.Sos.

Perkara Nomor : 109/B/2020/PT.TUN SBY.dihadiri pihak pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisH. HENDRO PUSPITO,S.H.,M.Hum. H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.Hakim Anggota IlUNDANG SAEFUDIN, S.H.,M.H.Panitera PenggantiSITIKARYANT ARI, S.H.Perincian Biaya Perkara :Ts IMGLG TEL, ~~~ nnn nnn Rp. 6.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003. Biaya proses banding Rp. 234.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 9 dari 9 hal.

Perkara Nomor : 109/B/2020/PT.TUN SBY.

Akan tetapi Kemudian PT.TUN Surabayadalam Putusan Nomor 53 / B / 2013 / PT.TUN.SBY., tanggal 03 Mei 2013,yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 380K/TUN/2013, tanggal 11 Oktober 2013, membatalkan Putusan PTUNMataram Nomor 25/G/2012/PTUN.MTR;a. Amar Putusan PT.TUN Surabaya Nomor 53/B/2013/ PT.TUN.SBY.

Adapun Putusan PT.TUN Surabaya Nomor 53/B/ 2013/PT.TUN.SBY.,tersebut didasarkan pada pertimbangan :Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 130/PK/TUN/20151)2)3)Tergugat Il Intervensi tidak memiliki Alat Bukti tentang Alas HakKepemilikan Tanah tersebut.Menurut PT.TUN Surabaya Bukti Surat Keterangan Ahli WarisAlmarhum Daeng Demung (T.6), tidak dapat dipakai sebagai alatbukti tentang alas hak kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah (lihatPutusan PT.TUN Surabaya Nomor 53/B/2013/ PT.TUN.SBY.

,halaman 9 10);Surat Ukur SHM Nomor 00839 tidak bersesuaian dengan SuratUkur SHM Nomor 278;Menurut PT.TUN Surabaya Nomor 53/B/2013/ PT.TUN.SBY., SuratUkur SHM Nomor 278, Sebelah Barat adalah Tanah Negarasementara menurut Surat Pernyataan milik perorangan yaitu orangtua pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding (/ihat Putusan PT.TUNSurabaya Nomor 53/B/2013/ PT.TUN.

tanpa penelitian terdahulu, sehinggadengan pencabutan tersebut PT.TUN Surabaya menganggapPenerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00839 tersebut dibuat atasdasar fakta yang tidak benar, (lihat Putusan PT.TUN SurabayaNomor 53/B/2013/PT.TUN.

,tanggal 04 Januari 2013, jo Putusan PT.TUN Surabaya Nomor53/B/2013/ PT.TUN.SBY., tanggal 03 Mei 2013, jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor 380 K/TUN/2013, tanggal 11 Oktober 2013, (BuktiPemohon PK 6);4.