Aiptu Ke bawahbertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda ditetapkanayat (4) berobunyi Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh kapoldasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikankeputusan PTDH ditandatangani oleh Karo SDM Polda tembusan As SDMKapolri.Ayat (5) berbunyi salinan dan petikan keputusan kapolda tentang PTDHanggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimnandimaksud pada pasal ayat (4) Wajib disampaikan kepada kepala satuan

kerjadan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidku Polda paling lama 7(tujuh) hari setelah di tanda tanganinya salinan keputusan PTDH.

T1213.14.15.16.17.18.T 13T 14T 15T 16T 17T 18:Putusan sidang Komisi Kode Etik = Polri Nomor:PUT/KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 yangmemutuskan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) an. Khalid Ashshidqi (sesuai dengan asli);: Surat Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor:R/370/XII/HUK.12.10/ST/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentangusulan pemberhentian tidak dengan hormat an.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hurufe, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yangmelakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukanpelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota POLRI,sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Penggugat telahmenandatangani Surat Pengakuan

. : Kep/26/U2016 Tanggal 29 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIGADIR SUNARTO. NRP 81110580 dari Kesatuan PolresHulu Sungai Utara;B. KEPENTINGAN PENGGUGAT1.

. : Kep/26/V2016 Tanggal 29Januari 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama BRIGADIR SUNARTO. NRP 81110580dari Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara;2.

Bahwa Penggugat baru menerima salinan resminya pada hari MingguTanggal 22 Februari 2016, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIGADIR SUNARTO,NRP 81110580 dari Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara pada hariSenin Tanggal 22 Februari 2016 di dalam bus didepan rumah makanTarakan dekat kantor Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan,Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 10/G/2016/PTUN.BJM.maka terhitung sejak diterimanya salinan tersebut sampai gugatan inidiajukan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kalimantan Selatan No.Pol. : Kep/26//2116 Tanggal 29 Januari2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri atas nama BRIGADIR SUNARTO, NRP 811 10580 dari KesatuanPolres Hulu Sungai Utara oleh Tergugat;3.

. : Kep/26//2016 Tanggal 29 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIGADIR SUNARTO, NRP 81110580 dari Kesatuan PolresHulu Sungai Utara;4. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan(Tergugat) untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabatPenggugat pada kedudukan semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hakhak Penggugat sejakbelum dibayarkan sampai pada putusan pengadilan dilaksanakannantinya;6.

Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas namaHermanta Sembiring (in casu Penggugat), dengan Pangkat Bripda Nrp. 83010939,Kesatuan Ba.Polres LangkatPolda Sumut sebagai Objek Sengketa Tata UsahaNegara, baru Penggugat ketahui/terima pada tanggal 21 Desember 2011 dari KasiPropam Polresta Langkat di Kantor Polres Langkat oleh Syamsir Koto, S.H.Pangkat Iptu Nrp. 57070709 sesuai perintah Waka Polres Langkat Kompol RobertK.

Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas namaHermanta Sembiring (in casu Penggugat), dengan Pangkat Bripda Nrp. 83010939,Kesatuan Ba.Polres LangkatPolda Sumut merupakan Keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat konkret, individual danfinal sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitudisebutkan

Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;BersifatKonkret karena keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat yang selama ini telah berdinas menjadi anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Bersifat Individual karena keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yangdiberhentikan tidak dengan hormat (PTDH

sampai sekarang kurang lebih 6(enam) tahun Penggugat Inperson tidak menerima haknya berupa gaji, danPenggugat Inperson telah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagaianggota Polri tanpa izin dari pimpinan yang berwenang kurang lebih 6 (enam)tahun, maka dengan demikian Penggugat Inperson secara sadar sudah mengetahuisekali tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriterhadap diri Penggugat Inperson sejak tanggal 15 November 2006.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Pol.SKep/692/X1/2006 tanggal 28 November2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri a.n. Hermanta Sembiring,dengan Pangkat Bripda, Nrp. 83010939, KesatuanBA Polres LangkatPolda Sumatera Utara;Halaman 11 dari 16 halaman.

Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 Nomor : KEP/60/1/2015 dengan Keputusan :1 Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;2 Menetapkan penjatuhan hukuman terhadap' pelanggar berupaRekomendasi PTDH sebagai anggota Polri ;p bahwa pada tanggal 27 Februari 2015Surat Kapolresta Bandar Lampungkepada Kapolda Lampung nomor : R/46/II/2015 tentang Usulan PermohonanPenerbitan SKEP PTDH a.n. Briptu F.

Bangkit Dan Briptu Yusuf WiraLaputra ; q bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 terbit rekomendasi dari KapolrestaBandar Lampung yang isinya untuk dilakukan PTDH dari Dinas Polriterhadap Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;r bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 dilaksanakan rapat di ruang kerjaWakapolda Lampung yang dipimpin oleh Wakapolda Lampung mengambilkeputusan bahwa Penggugat disetujui untuk diterbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

BriptuYusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;s bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terbit Surat Keputusan KapoldaLampung nomor : Kep/163/III/2015, tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH) a.n.

berlaku ketentuan sebagaiberikut : Kapolres selaku pejabat pembentuk KKEP tidak memiliki kewenanganmemutus, menerima atau menolak rekomendasi PTDH dari KKEP dankewenangannya ada pada Kapolda ;Sehingga dengan demikian Kapolresta Bandar Lampung tidak memilikikewenangan untuk menolak terhadap rekomendasi putusan PTDH yangdijatuhkan kepada Penggugat oleh Sidang KKEP Polresta Bandar Lampung,karena merupakan kewenangan Kapolda dalam hal iniTergugat ;4 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan

Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan Kepangkatan Aiptu ke bawahyang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diKewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;13.

Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai anggota Polri dilaksanakan padawaktu yang sama, yakni pada persidangan Kode Etik Profesi Polri Penggugattanggal 08 Desember 2020.

Menguatkan Putusan Sidang KKEP berupa Rekomendasi Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri ;Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yangdikuatkan dengan putusan Banding, mekanisme yang dilakukan adalah sebagaiberikut :a. Atasan Ankum dalam hal ini Kapolda Kep.

Bangka Belitung kemudianmengirimkan Surat Nomor : B/14/II/HUK.4.3/2021/Ro SDM tanggal 8 Februari2021 kepada As SDM Kapolri perihal Permohonan Rekomendasi PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) an. AKP Yusmin Daswari Nrp. 68040551.b.

Kapolda Kep.Bangka Belitung mengirimkan surat yang ditujukan kepada AS SDM Kapolri melaluiSurat Nomor: B/14/II/HUK.4.3/2021/Ro SDM tanggal 8 Februari 2021 PerihalHalaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 204/G/2021/PTUNJKT.Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. AKPYusmin Daswari NRP 68040551, yang pada pokoknya berisi rekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri a.n. AKPYusmin Daswari NRP 68040551; (vide bukti: T7);6.

BangkaBelitung, dengan hasil keputusan rapat menyatakan memenuhi syarat untukditerbitkan keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri terhadap Yusmin Daswari Pangkat/NRP AKP/68040551, yangkemudian ditindak lanjuti oleh Asisten Kapolro Bidang Sumber Daya Manusiadengan menerbitkan Nota Dinas Nomor: B/ND789/V/KEP/2021/SSDM tanggal 24Mei 2021 Perihal: Mohon Pengesahan Keputusan Kapolri tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri; (vide bukti:

Bahwa proses dan mekanisme atas pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) terhadap Penggugat dari mulanya telah mengandungcacat prosedural, cacat administrasi dan mengabaikan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/VI/201.5 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, Atas NamaBRAYTNER HARIKADUA Pangkat/NRP:BRIPDA/90040309 tertanggal 22Juni 2015;3.

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/V1I/2015tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, AtasNama BRAYTNER HARIKADUA Pangkat/NRP : BRIPDA/90040309tertanggal 22 Juni 2015;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat dan kedudukan seperti semula Penggugat sebagai anggotaKepolisian Republik Indonesia;5.

(PTDH)atas nama BRAYTNER HARIKADUA (Penggugat), sehingga gugatan ini belumDaluarsa adalah dalil yang keliru dan Tergugat tolak dengan tegas, karenawalaupun PENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12Januari 2015 akan tetapi Fakta Hukum, Penggugat telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan SuratKeputusan

Maka objek sengketa SK PTDH tertanggal 22 Juni 2015telah diketahui dan diterimanya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi padatanggal 12 Januari 2016 sejak itulah dihitung tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari.

Afdillah tidak dilakukanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia. Namun demikian pada kesempatan iniperlu Tergugat sampaikan bahwa selain dikarenakan PenggugatHalaman 28 dari 82 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.

Bahwa yang disidangkan dalam sidang KKEP ada 5 (lima) orang yakniSaksi, Penggugat, Yori Nicholas Saragih, Afdillah, dan Rahmat Apriandi, 4(empat) orang dijatuhi rekomendasi PTDH sedangkan Afdillah tidak di PTDH; Bahwa saksi tidak mengetahui pemeriksaan yang dilakukan terhadapPenggugat; Bahwa pada saat sidang KKEP, Pendamping Penggugat membacakanpembelaan dan halhal yang meringankan Penggugat; Bahwa Pasal yang dipersangkakan pada sidang KKEP adalah Pasal 7ayat (1) huruf b mengenai Penyalahgunaan Narkotika

atas namaBinton Samosir; Bahwa usulan Permohonan PTDH diajukan dari Kasatker, Kesatuankerja yang bersangkutan yakni Kapolres Tebo; Bahwa Jabatan saksi di Polda Jambi adalah Kasubag Hirdinlur;Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.

Bahwa yang menjadi lampiran permohonan SK PTDH yaitu suratpengangkatan pertama untuk mencatat identitas yang bersangkutan, HasilSidang Banding dan Juga Sidang Kode Etik; Bahwa saksi dinas di Bagian SDM Polda Jambi kurang lebih 3 tahun; Bahwa saksi mengetahui adanya kekeliruan setelah mendapat suratdari Bidkum Polda Jambi bahwa ada kesalahan dalam pengetikan Pasaldalam SK PTDH Binton Samosir; Bahwa saksi mendasari Perkap No. 7 tahun 2017 tentang Tata NaskahDinas yang berlaku dilingkungan Polri yaitu

memungkinkan untuk melakukanralat apabila terjadi kekeliruan dalam pengetikan suatu surat atau NaskahDinas, yang dalam hal ini termasuk SK PTDH; Bahwa proses penerbitan SK PTDH berada dalam unit saksi; Bahwa yang melakukan pengetikan SK PTDH adalah staf saya yaituPNS Yuli; Bahwa ketika Ralat SK PTDH dilakukan, saksi belum mengetahuladanya gugatan di PTUN Jambi;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakimtelah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;Menimbang, bahwa

Sibromalisi sudah mengetahui akan dampak dari putusanrekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiAnggota Polri;9.

PTDH adalah kewenangan Kapolda; Bahwa menurut Saksi, yang mengkaji apakah sudah sesuaipersyaratan untuk PTDH adalah rapat koordinasi pimpinan dan bukanHalaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRGranah Saksi untuk menilai apakah sudah sesuai persyaratan untuk PTDHatau belum; Bahwa betul Saksi sebagai Ketua dalam sidang KKEP Sibro Malisi; Bahwa menurut Saksi, karena sidang KKEP sifatnya komisi, jadiSaksi tidak sendiri, dan putusannnya adalah rekomendasi PTDH; Bahwa Saksi belum pernah

Saksi, SKEP PTDH ditandatangani oleh Kapolda; Bahwa Saksi tidak ingat kagan SKEP PTDH ditandangani; Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan sekitar bulanJuli 2020; Bahwa menurut Saksi, setelah rapat koordinasi dilaksanakan, barudikeluarkan SKEP PTDH dengan meneliti kelengkapan berkas; Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan setelah adahasil sidang KKEP yaitu rekomendasi PTDH, dan setelah rapat koordinasikemudian SKEP PTDH ditandatangani; Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala

Saksi mengkompulir hasilrapat yang dipimpin Wakapolda dan dirumuskan keputusan sebagai dasarSaksi untuk membuat SKEP PTDH, dengan ketentuan harus melengkapipersyaratan yang ada; Bahwa menurut Saksi, dalam menerbitkan SKEP PTDH atas namaSibro Malisi, Saksi berpedoman pada Perpol yang mendasari penerbitanSKEP PTDH, yaitu ada 9 (Sembilan) item yang harus dipenuhi pada saatpenerbitan SKEP PTDH; Bahwa menurut Saksi, ada 9 (Sembilan) syarat formil dalammenerbitkan SKEP PTDH, diantaranya: usulan dari Kasatker

Polda Banten;Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tanda Terima/BuktiPenyerahan Keputusan Kapolda Banten Tentang PTDH Anggota Polri,tetapl Saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan hasil dariPolres Serang (Bukti T15); Bahwa menurut Saksi, surat dari Kapolres Serang tanggal 3September 2020 tentang Usulan PTDH merupakan salah satu syaratuntuk menerbitkan SKEP PTDH; Bahwa menurut Saksi, waktu yang diperlukan untuk kelengkapanberkas PTDH sudah cukup lama karena surat dari Saksi baru dibalasHalaman 32

Kode EtikPOLRI (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap;(Vide Pasal 52 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG4)5)6)7)Pengajuan permohonan PTDH Anggota POLRI harus melampirkanantara lain:a) Surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;b) Berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode EtikProfesi POLRI;c) Putusan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusanrekomendasi PTDH;d) Surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja atau pejabat yangberwenang

(vide Pasal 60 ayat (1) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat POLDA dilakukan terhadapAnggota POLRI dan PNS POLRI yang bertugas di lingkungan POLDA,POLRES dan POLSEK (vide Pasal 60 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun2019);Selain pemeriksaan administrasi, Karo SDM POLDA melaksanakanRapat Koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH AnggotaPOLRI dan PNS POLRI dengan menghadirkan satker terkait, yangterdiri dari:a) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);b) Bidang Profesi dan

ditetapkan;(vide Pasal 61 ayat (3) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinandan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDMPOLDA dengan tembusan As SDM Kapolri;(vide Pasal 61 ayat (4) Perpol Nomor 1 Tahun 2019).b.

PTDH,PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1)Huruf b diberikan kepada anggota Polri yang :c. meninggalkan tugas atau hal lain. Pengajuan Permohonan PTDH anggota Polri dan PNSPolri sebagaimana di maksud Dalam Pasal 50 dilakukkanhuruf b.

Mengajukan usulan PTDH anggota Polri yangberpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepadaKapolda untuk mendapatkan persetujuan dandisampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebihlanjut di tingkat Mabes Polri;b.

Bahwa terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan KTUN ObjekSengketa disebabkan ketidaksesuaian antara alasan PTDH yangditetapbkan dalam Objek sengketa dengan fakta hukum yangsebenarnya;7.

Oleh sebabitu, alasan PTDH terhadap Penggugat seharusnya didasarkan padatindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a PP Nomor 1Tahun 2003, bukan karena melakukan pelanggaran sebagaimanatercantum dalam KTUN Objek Sengketa;Bahwa dengan demikian terdapat cacat substansi dalam KTUN ObjekSengketa karena alasan PTDH tidak sesuai dengan fakta hukum yangada.

Dengan tidak adanya putusanpidana yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar penerbitanKTUN Objek Sengketa membuat substansi KTUN Objek Sengketamenjadi kabur dan prosedur PTDH terhadap Penggugat menjadicacat yuridis;.

Bahwa hasil tes urine Penggugat pada tanggal 15 April 2019 yangpositif mengandung methamphetamine yang dijadikan dasarrekomendasi PTDH terhadap Penggugat oleh KKEP tidak pernahdiproses secara pidana sebagaimana kasus Penggugat sebelumnyapada tahun 2013, akan tetapi hasil tes urine tersebut langsungdijadikan alasan oleh KKEP untuk merekomendasikan PTDH terhadapPenggugat.

Hal tersebut diduga dilakukan karena penyidik dari PolresAceh Barat Daya yang merupakan bawahan Tergugat tidak mampumembuktikan keterlibatan Penggugat dalam penyalahgunaan narkobapada suatu peradilan pidana yang imparsial dan terbuka untuk umum.Dengan demikian rekomendasi PTDH terhadap Penggugat olehKKEP yang kemudian dijadikan dasar penerbitan KTUN ObjekSengketa oleh Tergugat merupakan rekomendasai PTDH yang terlaludipaksakan, sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar dalammenerbitkan keputusan

Bahwa tibatiba pada tanggal 6 Mei 2008 Penggugatdikejutkan dengan adanya Surat Keputusan TergugatNomor : B.II/3/PTDH/206 tanggal 28 Maret 2008 yangberisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil kepada siri Penggugat, SuratKeputusan mana Penggugat terima melalui KepalaSekolah MAN1 Tanjung Pura ; 8.

Bahwa yang menjadi alasan diterbitkannya SuratKeputusan Tergugat Nomor : B.II/3/PTDH/206 tanggal28 Maret 2008 = adalah karena Penggugat telahmelanggar ketentuan Pasal 12 huruf 3 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 :9.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanMenteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/206 tanggal 28Maret 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHMUD, S.Ag.NIP. 150209147 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/206tanggal 28 Maret 2008 tentang Pemberhentian' TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaMAHMUD, S.Ag. NIP. 150209147 ;4.

Tanggal 28 Maret 2008 diterbitkan SuratKeputusan Menter i Agama NomorB.11/38/PTDH/206 tentang Penjatuhan WHukumanDisiplin berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat, dengan pertimbangan bahwaPenggugat telah melanggar Pasal 12 ayat (3)Undang Undang Nomor 32 Tahun 1979.

(sesuai dengan asli)Surat Keputusan Menteri Agama NomorB.11/38/PTDH/206 tanggal 28 Maret 2008. (sesuaidengan asli) ;: Surat Kepala MAN 1 Tanjung Pura NomorMa.02.01/Kp.001/ 1238/2005 tanggal 12 April 2005.(sesuai dengan asli).

Pol.SKEP/49//2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAH Brigadir NRP.73080370 Kesatuan BA.BAG OPS.POLRES SIMALUNGUN.B. TENTANG TENGGANG WAKTU :1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol : SKEP/49//2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAHBrigadir NRP.73080370 Kesatuan BA.

Pol : SKEP/49//2006tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri atas nama ADNILSYAH Brigadir NRP.73080370Kesatuan BA.BAG.OPS.POLRES Simalungun (objek gugatan) yangtersimpan di lemari isteri Penggugat ;Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/20136.

Putusan Nomor 269 K/TUN/201312.13.kesimpulan, terlebin dahulu keluar Surat Keputusan Kode Etik dan SuratKeputusan PTDH baru Penggugat disidangkan.

TENTANG EKSEPSI:Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui secara tegasdalam Jawaban ini ;Bahwa benar Penggugat telah di berhentikan Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari dinas Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumut(Tergugat) No.

SKEP/49/V/2006 tertanggal 31 Januari 2006,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atasnama ADNILSYAH, Brigadir, Nro 73080370, Kesatuan Ba.Bag.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/371/VII /2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri an. Revelino Chandra E ; 3. Memerintahkan...3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An.Revelino Chandra E ; 4.

Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hilir tanggal 2 Oktober2007, atas keberhasilan menangkap narkoba jenis ganja sebanyak 2 ton 11 kgdalam wilayah hukum Polsek Kemuning (vide bukti P.4) ; bahwa dari rangkaian dan uraianuraian pertimbangan hukum diatas,Pengadilan berkeyakinan berdasarkan buktibukti dipersidangan dan menjadifakta hukum yang terjadi bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/371/VII/2013tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri, an. REVELINO CHANDRA E adalah sah menurut3.

Negara Pekanbaru Nomor : 38/G/2013/PTUNPBR.Tanggal 12 Maret 2014, serta memperhatikan alatalat bukti berupa suratsuratyang diserahkan oleh kedua belah di dalam persidangan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulandengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danmenyatakan batal Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/371/VII/2013tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

REVELINO CHANDRA E satas pertimbangan bahwaSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013,tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polisi atas nama Brigadir Polisi Revelino Chandra E (Vide bukti P.1= T.7) adalah cacat hukum karena diterbitkan tidak sesuai dengan proseduryang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1), (2) jo Pasal 75huruf (b) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor : 19 Tahun 2012, tentangSusunan Organsasi dan

Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap Edriansyah, S.H NRP 87020024 JabatanBrig Sat Sabhara Polres Lubuk Linggau.

Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Dapat Tergugat tegaskan bahwaPenggugat telah dijatuhi sanksi bersifat rekomendasi berupaHalaman 24 Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.PLGPemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polripada tanggal 28 Desember 2020, dan Surat Telegram Kapolri Nomor :ST/ 116/1/HUK.7.1/2021, baru diterbitkan pada tanggal 25 Januari2021, dan surat telegram tersebut tidak terdapat perintah untukmembatalkan sanksi PTDH, sehingga Pemberhentian Tidak DenganHormat terhadap diri Penggugat adalah sah menurut hukum;

Tergugat Tegaskan bahwa pengabbdian Penggugat selama 15 tahun,tersebut tidak menghapus sanksi administratif berupa PTDH;.

PTDH sebagaiAnggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksiadministratif berupa rekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggarKEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d.Halaman 60 Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.PLGmelanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatandan/atau KEPP;3.

Bahwa penggugat secara Inperson (APRIL EFENDI ), Nrp 79090940,Jabatan terakhir Brigadir Unit Reskrim Polsek Sibolga SelatanKesatuan Polres Sibolga Polda Sumatera Utara, telah diberhentikantidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara( Tergugat ) Nomor : Kep/1348/X1/2017 tanggal 30 Nopember 2017perihal pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH)karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud

Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara, maka yangberwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri adalah Tergugat sebagaimana diatur dalam Perkap No 8tahun 2015 Pasal 26 ayat 2 menyebutkan "Pengakhiran dinas pegawainegeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH kemudian Pasal 29 ayat 1menyebutkan "PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b,bagi anggota Polri dilaksanakan apabila : Melakukan Tindak Pidana.

Dalam Pasal 38 Ayat (1) hurf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri,Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polriyang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatanhukum tetap kepada Kapolda anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;3. Tentang Prosedura.

mengulangi namun tidak ada larangan untuk tidak dapatdilakukan PTDH dari dinas Polri ;Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut beralasan dan patut menuruthukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas, bahwa PemberhentianTidak Dengan Hormat ( PTDH ), Penggugat dari Dinas Polri adalah telah sesuaisubstansi, kKewenangan dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan tetapmemperhatikan transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel

Bukti T2Fotocopy Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor :Kep / 1348 / XI /2017, tanggal 30Nopember 2017, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) an. BRIGADIR APRIL EFENDI, objeksengketa ;Fotocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Sibolga KepadaKapolda Sumut Up.Kabidkum Nomor : R / 53 / V /2017/SiePropam, tanggal 30 Mei 2017 perihal Permintaan Pendapatdan Saran Hukum an.

. : Skep /409 / Vill / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai PoldaSumut. Adapun Duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini atau Dasar Gugatansebagai berikut :1. Surat Keputusan Tergugat No.

Pol.: Skep / 409 / VIII /2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai Polda Sumut sebagai objek sengketa, berdasarkan Keputusan SidangKomisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai No.

Pol .: Skep / 409/ Vill / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba.

:Skep /409/VIIV 2010 tanggal 30 Agustus 2010 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berdasarkan KeputusanSidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai No.Pol.

:Skep/409/VII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berdasarkan KeputusanSidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai No.Pol.

Namun sampai Permohonan ini diajukan kePengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Termohon bersikap diam dan tidakmenindaklanjuti, yang merupakan kewajibannya untuk mengaktifkan kembali Pemohonsebagai anggota Polri yang telah di PTDH, sesuai dengan Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran DinasBagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 53.

Pasal 22 ayat (1) Perkap No.14 Tahun2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri karena telah dijatuhi sanksi administrasiberupa : direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai anggota2.

Bahwa selanjutnya, atas rekomendasi dari akreditor mengenai PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri tersebut, maka Kepala KepolisianDaerah Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan No.Kep/242/III/2015 tanggal11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri atas namaPIRITIBITN nena ee3.

Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 danmengaktifkan kembali sebagai anggota Polri yang telah di PTDH tersebut sesuaidengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri PadaKepolisian Negara RepublikIndonesia 52 22 none nn nnn nnn nnn ne nnn nnn nn nnn nn nnn nn nc ncn nn nonce.

Bahwa berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut di atas, maka terhadapsurat keputusan (SK) Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat No.Kep/242/III/2015tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 adalahbatal demi hukum. ;.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/673/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya Nomor Urut 7, atas nama MARDIYUS, S.H., Pangkat Brigadir, NRP : 86080739; --------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/673/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya Nomor Urut 7, atas nama MARDIYUS, S.H., Pangkat Brigadir, NRP : 86080739;----------------------------------------------------------------------------------4.

Adapun surat keputusan tersebutmemutuskan bahwa PENGGUGAT, diberhentikan TIDAK DENGAN HORMAT(PTDH) DARI DINAS POLRI dengan alasan pemberhentian (PTDH) tersebutadalah PENGGUGAT dianggap telah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf (a,b dan i)dan pasal 10 huruf (a) dan pasal 171 huruf (c) Perkap No. 14 tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara RI JO.

Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003yang pada intinya menyatakan wewenang Kapolri didelegasikan kepadaKapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkatAiptu kebawah yang sifatnya (PTDH).te13.

Pol.: Kep / 673 / Xil /2016 tanggal 30 Desember 2017 tentang pemberhentian tidak denganhormat dari dinas Polri (PTDH) a.n. BRIGADIR MARDIYUS, SHNRP.86080739 adalah sah menurut hukum.3.

Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrative berupa :Sanksi bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) sebagai anggota Polri.

PTDH sebagai anggota Polli;ayat (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hurufe, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 bertugas di Sat Lantas PolresOgan llir;Pada tahun 2019 berpindah tugas dari polres Ogan lIlir ke sat SabharaPolrestabes PalembangPada tahun 2020 sampai dengan dikeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri olehTergugat Atas nama Ricard Andika sesuai dengan objek gugatanPenggugat bertugas di Sat Sabhara Polrestabes Palembang;V.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 31 /I / 2021 tanggal 14 Januari2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPOLRI atas nama Richard Andika.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 31 /1/ 2021 tanggal14 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas POLRI atas nama Richard Andika.4.

Penjatunan Hukuman Pelanggaran KodeEtik tanggal 27 November 2020 (vide bukti P.10 = bukti T.10);Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang selakuAnkum melalui Surat Nomor : R/126/XI/HUK.12.10/2020 tanggal 30 November2020 perihal Usulan PTDH terhadap Pelanggar a.n.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggarKEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggarsumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;3.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPPyang melakukan pelanggaran' meliputi: huruf d. melanggarsumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;Menimbang, bahwa pada Juni 2020 Penggugat telah menandatangani SuratPengakuan Dosa diketahui

apapun padaBulan Juli 2015 Penggugat mendapat informasi bahwa sidang Bandingtersebut ditolak:Bahwa pada Bulan Agustus 2015 dilakukan Dewan Kebijakan (Wanjak) diPolda yang direkomendasikan disetujui untuk PTDH (Pemberhentian TidakDengan Hormat), kemudian tanggal 05 Januari 2015 Penggugat menerimasurat Penyampaian Petikan Kep PTDH dari Polres Lampung Selatan melaluiKapolsek Natar Polres Lampung Selatan;Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat, yaitu :Surat

Rusminihanya kasus perdata direkayasa menjadi pidana dan diputus PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) sangat tidak adil dan melanggar HAMsebagai anggota Polri.. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalampersidangan bahwa tidak dilakukanya Uji Laboratorium keaslian/keabsahanTtd Surat Keputusan PTDH An.

AIPTU Rusmini, karena yang di terima olehpenggugat hanyalan fotocopy Petikan surat keputusan PTDH yangditandatangani oleh Karo SDM Kombes Pol Nyoman Lastika, M.Si. dengannomor Kep/770/XII/2015 pada tanggal 31 Desember 2015 adalah tidak Sah.. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalampersidangan bahwa hasil putusan sidang tersebut tentang PTDH An.

AIPTURusmini TIDAK SAH karena tidak berpedoman pada Perkap No 19 tahun2012 Pasal 35, 37 dan 38 bahwa putusan berdasarkan peraturan tersebutancaman hukuman 4 s/d 5 th sedangkan penggugat hanya putusan 1 tahunmenjalani 8 bulan, tidak dapat di PTDH..

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalampersidangan Sidang kode Etik TIDAK SAH hanya dilakukan satu kali danlangsung diputus PTDH tanpa mengabulkan permohonan penggugat untukHalaman 13 dari 17 halaman.