Ditemukan 110 data
1.MUHITH NUR, SH
2.ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH
Terdakwa:
H. SUWONDO, SE Bin SUJONO DULSARI
132 — 29
diberhentikan atau tidak sebagai dewan pengawas,dan terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai dewanpengawas.Bahwa terdakwa mengetahui mengenai perubahan akta aktanotaries pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasarKSP agung lestari nomor ;14 tahun 2012 pada Notaris NidyaHarun, berawal ketika Haji tahir taro menawarkan kepada terdakwaKSP agung lestari untuk dijalankan namun secara lisan tidak adatanda terima peralihan atau dokumen peralinan, dan pada saatdiserahkan disertai dengan SITU/SIUPP
TPK/2017/PN.Mks., halaman 107 dari 166dan terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai dewanpengawas.Bahwa terdakwa mengetahui mengenai perubahan akta aktanotaries pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasarKSP agung lestari nomor ;14 tahun 2012 pada Notaris NidyaHarun, berawal ketika Haji tahir taro menawarkan kepada terdakwaKSP agung lestari untuk dijalankan namun secara lisan tidak adatanda terima peralihan atau dokumen peralinan, dan pada saatdiserahkan disertai dengan SITU/SIUPP dan
diberhentikan atau tidak sebagai dewan pengawas,dan terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai dewanpengawas;Bahwa terdakwa mengetahui mengenai perubahan akta aktanotaries pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasarKSP agung lestari nomor ;14 tahun 2012 pada Notaris NidyaHarun, berawal ketika Haji tahir taro menawarkan kepada terdakwaKSP agung lestari untuk dijalankan namun secara lisan tidak adatanda terima peralihan atau dokumen peralinan, dan pada saatdiserahkan disertai dengan SITU/SIUPP
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
SUDIRMAN Alias DIRMAN
22 — 11
Inka Mina 222/Triple 2 namun saksi RAHMAN AliasJUMRIN tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP).Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 2001 tentang perikanan sebagaimna telah diubahdengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.
DEWI KUMALASARI
Tergugat:
1.DIREKSI KSU DELTA MANDIRI
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia CQ kantor pelayanan negara dan Lelang wilayah Malang
3.Andy Setiawan
35 — 7
Penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual/pemilik barang.Dalam pasal 29 ayat (3)/PMK NO. 40/PMK.07/2006 tentang petunjukpelaksanaan lelang:a.Penetapan harga limit harus didasarkan pada penilaian oleh penilaiindependen yang telah mempunyai surat ijin Usaha perusahaan jasa.Penilai (SIUPP) yang telah terdaftar pada kementrian keuanganb.Bahwa penilaian internal wajid memperhatikan antara lain:1.
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
RAHMAN Alias JUMRIN
24 — 20
Inka Mina 222/Triple 2 namun terdakwa RAHMAN Alias JUMRIN tidak dapatmenunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP).Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 2001 tentang perikanan sebagaimna telahdiubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.
21 — 4
Legalitas CV xxx secara syah negara adalah milik penggugat /Penggugat dibuat sebelum tanggal nikah, (Dibuktikan denganAKTA,SIUPP,TDP atas nama penggugat telah dibahas disidang gugatceral.. ...bukti 2 ada dan sudah dibuktikan disidang cerai.Tindakan tergugat melanggar pasal 372 KUH Pidana yang berbunyibarang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karenapenggelapan
32 — 8
Perusahaan Perdagangan Indonesia, tempat saksi bekerja ;Bahwa pembelian semen dilakukan dengan perjanjian (sesuai denganSOP perusahaan) dan dilakukan secara bertahap melalui DO (DeliveryOrder) yang ditandatangani saksi dan terdakwa ;Bahwa terdakwa menyerahkan persyaratan pada saat membeli semen,seperti NPWP dan SIUPP ;Bahwa berdasarkan perjanjian pembayaran pembelian semen denganmenggunakan cek dan giro ;Bahwa setiap pembelian dengan perjanjian di dalamnya juga dimuatadanya agunan berupa sertifikat
128 — 60
CV MUTIARA ABADI hanya memiliki Bidang Pekerjaan Arsitekturdan Sipil dengan grade 3 dan 4 dan SIUPP Menengah Bidangsala Perdagangan lil 5
190 — 130
pada intinya menyatakan seolaholahTermohon Keberatan ( dalam hal ini Penilai dari KJPP SAH& Rekan ) telahmelakukan penilaian yang asal jadi dan tidak profesional karena sesungguhnyapenilaian yang dilakukan oleh KJPP SAH& Rekan sudah dilakukan denganbenar dan sudah sangat profesional karena dilaksanakan sesuai dengankeahlian dan kompetensi mengingat KJPP SAH & Rekan merupakan PenilaiPublik yang telah memiliki ijin untuk melaksanakan aktivitas jasa konsultansipenilaian dari Kementerian Keuangan (SIUPP
ICHSANHalaman 18 dari 59 Halaman Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2018/PN ArmSAUUD, WAHYONO ADI, HENDRA GUNAWAN (SAH) & REKAN sebagaiPenyedia Jasa Konsultasi untuk pelaksanaan Pekerjaan pengadaanApraisal untuk pengadaan tanah yang terletak di Desa Kawangkoan, DesaKolongan, Desa Sukur, Desa Sawaan, dan Desa Kuwil KabupatenMinahasa Utara Propinsi Sulawesi utara.Bahwa KJPP SAH & Rekan merupakan penilai publik yang telah memiliki ijinuntuk melaksanakan aktivitas jasa konsultasi penilaian dari KementerianKeuangan (SIUPP
1.JAJA SUBAGJA, S.H
2.NUR INTAN, S.H
Terdakwa:
UDJANG RUSMAN WIDJAYA
88 — 74
Notaris nomor : W8.AH.02.01-020/2010 tanggal 09 Februari 2010;
- 3 (tiga) lembar photocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor : 109/KEP-17.3/III/2011 tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT nomor : 201/340-32.72/V/2011
- 2 (dua) lembar photocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor : 589/SK/MENPEN/SIUPP
91 — 39
masalah membuka toko, pada awalnya Tergugat yangmemohon kepada orang tua (almarhum) Tergugat sewaktu diberikannyaTergugat menempati 1 (Satu) unit ruko dan Tergugat memohon kepada orangtua Tergugat untuk diberikan modal, lalu orang tua Tergugat mengabulkanHalaman 7 dari 35 Perkara Nomor 10/Ptd.G/2015/PN Stb.permintaan ini, diberikanlah modal pertama sebesar (Rp. 20.000.000,) dan ituCuma bertahan selama 34 tahun, lalu Tergugat membuka usaha jual belisepeda motor, ini modal awal Cuma ijin saja (SITU,SIUPP
77 — 17
Sinar Madani Gemilang,SIUPP, bukti pajak bumi dan bangunan, nomor wajib pajak, KTP.Bahwa cek tersebut diberikan kepada ahmad fadlin.Bahwa pada saat itu pembukaan rekening dibayar Rp.2.000.000,.Bahwa ahmad fadlin ada melakukan penarikan sebanyak 7 kali.Bahwa dicabang bank sumut sukaramai.Bahwa dalam rekening koran ada perbedaan kodokodenya.Bahwa kalau ambil uang pakai KTP tapi kalau yang nyetor tidak pakaiKTP.Bahwa kode 111 cabang, 101 iskandar muda, 136 tidak ingat, 201setor tunai, 102, penarikan
Bahwasyarat untuk membuka rekening tersebut adalah Ahmad Fadlinmengajukan permohonan dengan melampirkan akta pendirian PT.Sinar Madani Gemilang, SIUPP, Bukti Pajak Bumi dan Bangunan,Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Tanda Penduduk Ahmad Fadlin,serta tambahan jaminan berupa surat rumah dari isteri saksi AndreAmora;.
Sinar Madani Gemilang, SIUPP, Bukti Pajak Bumi danBangunan, Nomor Pokok Wajib Pajak , Kartu Tanda Penduduk AhmadFadlin, serta tambahan jaminan berupa surat rumah dari isteri saksi AndreAmora;Menimbang bahwa pada saat Ahmad Fadlin membuka rekening tersebut,Ahmad Fadlin langsung mengajukan kredit untuk pembiayaan pekerjaanPembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar diDesa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten DeliSerdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
H. MOH. BAHAR, selaku Direktur PT. Citra Bahari Permai
Tergugat:
1.ZAINUL ARIF
2.ABDUL RACHMAT
163 — 89
BuktiP14 : Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran(SIUPP) Nomor: BXXV1767/AL58, atas nama PT.Citra Bahari Permai;15. BuktiP15 : Foto copy Surat Somasi tanggal 23 Oktober 2019;16.
88 — 22
Sinar Madani Gemilang,SIUPP, bukti pajak bumi dan bangunan, nomor wajib pajak, KTP.Bahwa cek tersebut diberikan kepada ahmad fadlin.Bahwa pada saat itu pembukaan rekening dibayar Rp.2.000.000,.Bahwa ahmad fadlin ada melakukan penarikan sebanyak 7 kali.Bahwa dicabang bank sumut sukaramai.Bahwa dalam rekening koran ada perbedaan kodokodenya.Bahwa kalau ambil uang pakai KTP tapi kalau yang nyetor tidak pakaiKTP.Bahwa kode 111 cabang, 101 iskandar muda, 136 tidak ingat, 201setor tunai, 102, penarikan
Bahwa rekeningtersebut dibuka pada bulan Oktober 2014 dan sudah ditutup padatanggal 17 Pebruari 2016 atas permohonan terdakwa Ahmad Fadlin.Bahwa syarat untuk membuka rekening tersebut adalah Ahmad Fadlinmengajukan permohonan dengan melampirkan akta pendirian PT.Sinar Madani Gemilang, SIUPP, Bukti Pajak Bumi dan Bangunan,Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Tanda Penduduk Ahmad Fadlin,serta tambahan jaminan berupa surat rumah dari isteri saksi AndreAmora;.
Sinar Madani Gemilang, SIUPP, Bukti PajakBumi dan Bangunan, Nomor Pokok Wajib Pajak , Kartu Tanda PendudukAhmad Fadlin, serta tambahan jaminan berupa surat rumah dari isteri saksiAndre AmoraMenimbang, bahwa pada saat terdakwa Ahmad Fadlin membukarekening tersebut, Ahmad Fadlin langsung mengajukan kredit untukpembiayaan pekerjaan Pembangunan dinding penahan tanah area balaibenih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung MorawaKabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenDeli
95 — 56
CV MUTIARA ABADI hanya memiliki Bidang Pekerjaan Arsitekturdan Sipil dengan grade 3 dan 4 dan SIUPP Menengah Bidangusaha perdagangan lift; 4.
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
146 — 47
Pemerintah Republik IndonesiaIZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUPP)Tanggal 12 September 2020Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PerizinanBerusaha Teintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas namaMenteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota,Lembaga OSS~ menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) kepada ::Nama Perusahaan : CV.
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harus menyusun Dokumen Penunjukan Langsung, yang isinya ada duayaitu : Dokumen Penunjukan Langsung ; Dokumen kualifikasi ;lsinya persyaratan penyedia yang akan kita tunjuk ;Persyaratan penyedia tidak harus SIUPP ; Yang ditunjuk haruslah benar, yaitu pabriknya, jangan makelar, kalaupabrik menunjuk ke bawah, maka dicari ke Agen Tunggal di Indonesia ;Pimpro menetapkan dokumen dan HPS Pimpro memerintahkan Panitia Lelangmengundang Penyedia Barang yang akan ditunjuk, dan dalam undangan tadidilampirkan
Pembanding/Penggugat II : TRI PENA SETIATI K
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN Tbk
Terbanding/Tergugat IV : JENNY
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan KPKNL
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pertanahan Kab Cirebon
Terbanding/Tergugat III : PT. Balai Mandiri Prasarana
57 — 26
penjual menetapkan hargalimit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan,kecuali pada pelaksanaan lelang non eksekusi suka rela barang bergerak,penjual/pemilik barang dapat tidak mensyaratkan adanya harga limitHalaman 64 dari 91 halaman dari Putusan Nomor 470/PDT/2018/PT.BDGterhadap lelang non eksekusi sukarela barang milik perorangan, kelompokmasyarakat atau badan swasta, penetapan harga limit harus independendan telah mempunyai Surat Ijin Usaha Perusahaan J asa Penilai (SIUPP
HIMAWAN bukanlah Penilai Independen dan tidak memiliki S uratIjin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar padaDepartemen Keuangan ;Bahwa, apabila memang benar J. HIMAWAN telah mengajukan penawaranharga tanah dan bangunan objek sengketa Rp.13.740.000.000,00. (tigabelas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), maka mengapa ParaPenggugat tidak menjual saja tanah dan bangunan sengketa kepada J.HIMAWAN atau mengajak J.
81 — 64
Pada ketentuanPasal yang didalilkan yaitu Pasal 29 (3) PMK nomor 40/PMK.07/2006sebagaimana dikutip secara utuh berbunyi :Selain lelang yang dimaksud pada ayat (3), Penetapan Harga Limitharus didasarkan pada penilaian oleh Penilai Independen yang telahmempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dantelah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturanperundang undangan, yaitu terhadap barang yang mempunyai nilaipaling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ataumempunyai
137 — 47
Pelaksanaan Lelang, mengaturbahwa setiap pelaksanaan lelang, penjual wajib penjual menetapkan hargalimit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan,kecuali pada pelaksanaan lelang non eksekusi suka rela barang bergerak,penjual/pemilik barang dapat tidak mensyaratkan adanya harga limitterhadap lelang non eksekusi sukarela barang milik perorangan, kelompokmasyarakat atau badan swasta, penetapan harga limit harus independendan telah mempunyai Surat jin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP
HIMAWAN bukanlah Penilai Independen dan tidak memiliki Suratlin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar padaDepartemen Keuangan ;Bahwa, apabila memang benar J. HIMAWAN telah mengajukan penawaranharga tanah dan bangunan objek sengketa Rp.13.740.000.000,00. (tigabelas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), maka mengapa ParaPenggugat tidak menjual saja tanah dan bangunan sengketa kepada J.HIMAWAN atau mengajak J.
71 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUTIARA ABADI hanya memiliki Bidang PekerjaanArsitektur dan Sipil dengan grade 3 dan 4 dan SIUPP MenengahBidang usaha perdagangan lift;4.