., Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyebutkan; Penetapan hargalimit harus dilakukan oleh lembaga/Instansi yang independen yang mempunyai surat ijinusaha perusahaan jasa penilai (SIUPP) dan terdaftar pada Kementerian Keuangan sesuaiperaturan perundangundangan, hal ini tidak dilakukan in casu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Judex Factidalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

diberhentikan atau tidak sebagai dewan pengawas,dan terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai dewanpengawas.Bahwa terdakwa mengetahui mengenai perubahan akta aktanotaries pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasarKSP agung lestari nomor ;14 tahun 2012 pada Notaris NidyaHarun, berawal ketika Haji tahir taro menawarkan kepada terdakwaKSP agung lestari untuk dijalankan namun secara lisan tidak adatanda terima peralihan atau dokumen peralinan, dan pada saatdiserahkan disertai dengan SITU/SIUPP

TPK/2017/PN.Mks., halaman 107 dari 166dan terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai dewanpengawas.Bahwa terdakwa mengetahui mengenai perubahan akta aktanotaries pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasarKSP agung lestari nomor ;14 tahun 2012 pada Notaris NidyaHarun, berawal ketika Haji tahir taro menawarkan kepada terdakwaKSP agung lestari untuk dijalankan namun secara lisan tidak adatanda terima peralihan atau dokumen peralinan, dan pada saatdiserahkan disertai dengan SITU/SIUPP dan

diberhentikan atau tidak sebagai dewan pengawas,dan terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai dewanpengawas;Bahwa terdakwa mengetahui mengenai perubahan akta aktanotaries pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasarKSP agung lestari nomor ;14 tahun 2012 pada Notaris NidyaHarun, berawal ketika Haji tahir taro menawarkan kepada terdakwaKSP agung lestari untuk dijalankan namun secara lisan tidak adatanda terima peralihan atau dokumen peralinan, dan pada saatdiserahkan disertai dengan SITU/SIUPP

Inka Mina 222/Triple 2 namun terdakwa RAHMAN Alias JUMRIN tidak dapatmenunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP).Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 2001 tentang perikanan sebagaimna telahdiubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.

Inka Mina 222/Triple 2 namun saksi RAHMAN AliasJUMRIN tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP).Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 2001 tentang perikanan sebagaimna telah diubahdengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.

BuktiP14 : Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran(SIUPP) Nomor: BXXV1767/AL58, atas nama PT.Citra Bahari Permai;15. BuktiP15 : Foto copy Surat Somasi tanggal 23 Oktober 2019;16.

Notaris nomor : W8.AH.02.01-020/2010 tanggal 09 Februari 2010;

Legalitas CV xxx secara syah negara adalah milik penggugat /Penggugat dibuat sebelum tanggal nikah, (Dibuktikan denganAKTA,SIUPP,TDP atas nama penggugat telah dibahas disidang gugatceral.. ...bukti 2 ada dan sudah dibuktikan disidang cerai.Tindakan tergugat melanggar pasal 372 KUH Pidana yang berbunyibarang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karenapenggelapan

pada intinya menyatakan seolaholahTermohon Keberatan ( dalam hal ini Penilai dari KJPP SAH& Rekan ) telahmelakukan penilaian yang asal jadi dan tidak profesional karena sesungguhnyapenilaian yang dilakukan oleh KJPP SAH& Rekan sudah dilakukan denganbenar dan sudah sangat profesional karena dilaksanakan sesuai dengankeahlian dan kompetensi mengingat KJPP SAH & Rekan merupakan PenilaiPublik yang telah memiliki ijin untuk melaksanakan aktivitas jasa konsultansipenilaian dari Kementerian Keuangan (SIUPP

ICHSANHalaman 18 dari 59 Halaman Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2018/PN ArmSAUUD, WAHYONO ADI, HENDRA GUNAWAN (SAH) & REKAN sebagaiPenyedia Jasa Konsultasi untuk pelaksanaan Pekerjaan pengadaanApraisal untuk pengadaan tanah yang terletak di Desa Kawangkoan, DesaKolongan, Desa Sukur, Desa Sawaan, dan Desa Kuwil KabupatenMinahasa Utara Propinsi Sulawesi utara.Bahwa KJPP SAH & Rekan merupakan penilai publik yang telah memiliki ijinuntuk melaksanakan aktivitas jasa konsultasi penilaian dari KementerianKeuangan (SIUPP

Perusahaan Perdagangan Indonesia, tempat saksi bekerja ;Bahwa pembelian semen dilakukan dengan perjanjian (sesuai denganSOP perusahaan) dan dilakukan secara bertahap melalui DO (DeliveryOrder) yang ditandatangani saksi dan terdakwa ;Bahwa terdakwa menyerahkan persyaratan pada saat membeli semen,seperti NPWP dan SIUPP ;Bahwa berdasarkan perjanjian pembayaran pembelian semen denganmenggunakan cek dan giro ;Bahwa setiap pembelian dengan perjanjian di dalamnya juga dimuatadanya agunan berupa sertifikat

masalah membuka toko, pada awalnya Tergugat yangmemohon kepada orang tua (almarhum) Tergugat sewaktu diberikannyaTergugat menempati 1 (Satu) unit ruko dan Tergugat memohon kepada orangtua Tergugat untuk diberikan modal, lalu orang tua Tergugat mengabulkanHalaman 7 dari 35 Perkara Nomor 10/Ptd.G/2015/PN Stb.permintaan ini, diberikanlah modal pertama sebesar (Rp. 20.000.000,) dan ituCuma bertahan selama 34 tahun, lalu Tergugat membuka usaha jual belisepeda motor, ini modal awal Cuma ijin saja (SITU,SIUPP

CV MUTIARA ABADI hanya memiliki Bidang Pekerjaan Arsitekturdan Sipil dengan grade 3 dan 4 dan SIUPP Menengah Bidangsala Perdagangan lil 5

Sinar Madani Gemilang,SIUPP, bukti pajak bumi dan bangunan, nomor wajib pajak, KTP.Bahwa cek tersebut diberikan kepada ahmad fadlin.Bahwa pada saat itu pembukaan rekening dibayar Rp.2.000.000,.Bahwa ahmad fadlin ada melakukan penarikan sebanyak 7 kali.Bahwa dicabang bank sumut sukaramai.Bahwa dalam rekening koran ada perbedaan kodokodenya.Bahwa kalau ambil uang pakai KTP tapi kalau yang nyetor tidak pakaiKTP.Bahwa kode 111 cabang, 101 iskandar muda, 136 tidak ingat, 201setor tunai, 102, penarikan

Bahwa rekeningtersebut dibuka pada bulan Oktober 2014 dan sudah ditutup padatanggal 17 Pebruari 2016 atas permohonan terdakwa Ahmad Fadlin.Bahwa syarat untuk membuka rekening tersebut adalah Ahmad Fadlinmengajukan permohonan dengan melampirkan akta pendirian PT.Sinar Madani Gemilang, SIUPP, Bukti Pajak Bumi dan Bangunan,Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Tanda Penduduk Ahmad Fadlin,serta tambahan jaminan berupa surat rumah dari isteri saksi AndreAmora;.

Sinar Madani Gemilang, SIUPP, Bukti PajakBumi dan Bangunan, Nomor Pokok Wajib Pajak , Kartu Tanda PendudukAhmad Fadlin, serta tambahan jaminan berupa surat rumah dari isteri saksiAndre AmoraMenimbang, bahwa pada saat terdakwa Ahmad Fadlin membukarekening tersebut, Ahmad Fadlin langsung mengajukan kredit untukpembiayaan pekerjaan Pembangunan dinding penahan tanah area balaibenih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung MorawaKabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenDeli

Sinar Madani Gemilang,SIUPP, bukti pajak bumi dan bangunan, nomor wajib pajak, KTP.Bahwa cek tersebut diberikan kepada ahmad fadlin.Bahwa pada saat itu pembukaan rekening dibayar Rp.2.000.000,.Bahwa ahmad fadlin ada melakukan penarikan sebanyak 7 kali.Bahwa dicabang bank sumut sukaramai.Bahwa dalam rekening koran ada perbedaan kodokodenya.Bahwa kalau ambil uang pakai KTP tapi kalau yang nyetor tidak pakaiKTP.Bahwa kode 111 cabang, 101 iskandar muda, 136 tidak ingat, 201setor tunai, 102, penarikan

Bahwasyarat untuk membuka rekening tersebut adalah Ahmad Fadlinmengajukan permohonan dengan melampirkan akta pendirian PT.Sinar Madani Gemilang, SIUPP, Bukti Pajak Bumi dan Bangunan,Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Tanda Penduduk Ahmad Fadlin,serta tambahan jaminan berupa surat rumah dari isteri saksi AndreAmora;.

Sinar Madani Gemilang, SIUPP, Bukti Pajak Bumi danBangunan, Nomor Pokok Wajib Pajak , Kartu Tanda Penduduk AhmadFadlin, serta tambahan jaminan berupa surat rumah dari isteri saksi AndreAmora;Menimbang bahwa pada saat Ahmad Fadlin membuka rekening tersebut,Ahmad Fadlin langsung mengajukan kredit untuk pembiayaan pekerjaanPembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar diDesa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten DeliSerdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Indonesia Sumber AlamInternasional Group berikut seluruh perubahannya sampai dengan yang terakhir ,termasuk izinizin berupa SIUPP, TDP, Keterangan domosili,, NPWP, dan asliketetapan tata batas wilayah, kuasa pertambangan, ijin pakai kawasan hutanterkait,.Bahwa hingga saat ini dokumen tersebut belum di serahkan meskipun saksi telahmeminta melalui surat atas nama perusahaan maupun dengan somasi melalui kuasahukum.Bahwasaksi baru mengetahui bahwa kuasapertambangan kuasapertambanganyang di nyatakan dan

ISAIG, berikut seluruh Asli perubahannya, Asli SIUPP, Asli NPWP.e Bahwa telah disepakati pembayaran sisa harga saham akan ditransfer ke rekeningPenampung bersyarat milik Makmur Tridharma yang pencairannya dapatdilakukan sesuai dengan syaratsyarat yang disepakati sebagaimana tertuangdalam kesepakatan tertanggal 1 Mei 2009 yang saya tandatangani bersamasamadengan Terdakwa, Selly Zaenab dan Makmur Tridharma.e Bahwa pelunasan sisa harga jual beli saham dilaksanakan pada tanggal 25 Mei2009 yang melakukan

Pemerintah Republik IndonesiaIZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUPP)Tanggal 12 September 2020Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PerizinanBerusaha Teintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas namaMenteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota,Lembaga OSS~ menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) kepada ::Nama Perusahaan : CV.

Pada ketentuanPasal yang didalilkan yaitu Pasal 29 (3) PMK nomor 40/PMK.07/2006sebagaimana dikutip secara utuh berbunyi :Selain lelang yang dimaksud pada ayat (3), Penetapan Harga Limitharus didasarkan pada penilaian oleh Penilai Independen yang telahmempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dantelah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturanperundang undangan, yaitu terhadap barang yang mempunyai nilaipaling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ataumempunyai

CV MUTIARA ABADI hanya memiliki Bidang Pekerjaan Arsitekturdan Sipil dengan grade 3 dan 4 dan SIUPP Menengah Bidangusaha perdagangan lift; 4.

Harus menyusun Dokumen Penunjukan Langsung, yang isinya ada duayaitu : Dokumen Penunjukan Langsung ; Dokumen kualifikasi ;lsinya persyaratan penyedia yang akan kita tunjuk ;Persyaratan penyedia tidak harus SIUPP ; Yang ditunjuk haruslah benar, yaitu pabriknya, jangan makelar, kalaupabrik menunjuk ke bawah, maka dicari ke Agen Tunggal di Indonesia ;Pimpro menetapkan dokumen dan HPS Pimpro memerintahkan Panitia Lelangmengundang Penyedia Barang yang akan ditunjuk, dan dalam undangan tadidilampirkan

penjual menetapkan hargalimit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan,kecuali pada pelaksanaan lelang non eksekusi suka rela barang bergerak,penjual/pemilik barang dapat tidak mensyaratkan adanya harga limitHalaman 64 dari 91 halaman dari Putusan Nomor 470/PDT/2018/PT.BDGterhadap lelang non eksekusi sukarela barang milik perorangan, kelompokmasyarakat atau badan swasta, penetapan harga limit harus independendan telah mempunyai Surat Ijin Usaha Perusahaan J asa Penilai (SIUPP

HIMAWAN bukanlah Penilai Independen dan tidak memiliki S uratIjin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar padaDepartemen Keuangan ;Bahwa, apabila memang benar J. HIMAWAN telah mengajukan penawaranharga tanah dan bangunan objek sengketa Rp.13.740.000.000,00. (tigabelas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), maka mengapa ParaPenggugat tidak menjual saja tanah dan bangunan sengketa kepada J.HIMAWAN atau mengajak J.

Pelaksanaan Lelang, mengaturbahwa setiap pelaksanaan lelang, penjual wajib penjual menetapkan hargalimit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan,kecuali pada pelaksanaan lelang non eksekusi suka rela barang bergerak,penjual/pemilik barang dapat tidak mensyaratkan adanya harga limitterhadap lelang non eksekusi sukarela barang milik perorangan, kelompokmasyarakat atau badan swasta, penetapan harga limit harus independendan telah mempunyai Surat jin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP

HIMAWAN bukanlah Penilai Independen dan tidak memiliki Suratlin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar padaDepartemen Keuangan ;Bahwa, apabila memang benar J. HIMAWAN telah mengajukan penawaranharga tanah dan bangunan objek sengketa Rp.13.740.000.000,00. (tigabelas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), maka mengapa ParaPenggugat tidak menjual saja tanah dan bangunan sengketa kepada J.HIMAWAN atau mengajak J.